<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20190711_084748.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ogen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ogen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugroho terpilih secara aklamasi sebagai Ketua IM57+ Institute. Eks penyidik kasus bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 ini akan menjabat selama tiga tahun ke depan.  "Kepengurusan ini berlangsung selama tiga tahun," kata Praswad dalam keterangannya, Selasa (23/11).  Kepengurusan IM57+ Institute yang berisikan para mantan pegawai KPK ini dibentuk setelah mengadakan rapat pada 22-23 November 2021. Dalam rapat itu juga dirumuskan Anggaran Dasar yang menegaskan posisi organisasi sebagai perkumpulan independen, yang merupakan wadah gerakan antikorupsi yang kontributif dan partisipatif.  "Untuk itu, IM57+ Institute memilih tiga garis perjuangan yang terdiri dari Investigasi Independen, Penelitian dan Kajian serta Pendidikan dan Sosialisasi," ucap Praswad.  Selain keterpilihan Praswad sebagai Ketua IM57+ Institute, dalam hasil pertemuan ini juga menunjuk Novel Baswedan, Sujanarko, Hotman Tambunan, Chandra Sulistio Reksoprodjo dan Herry Muryanto sebagai Dewan Penasehat.  "Anggota IM57+ Institute merupakan orang-orang yang telah dikembangkan kapasitasnya dengan uang rakyat dan berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Perkumpulan ini menjadi wadah gerakan yang akan memfasilitasi para anggota eks KPK dalam berkontribusi mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya.

Eks Penyidik Kasus Bansos Jadi Ketua IM57+ Institute

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait sejumlah opini yang berkembang di masyarakat mengenai tuntutan terhadap terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Sebab tuntutan 11 tahun penjara terhadap Juliari Batubara belakangan ini menuai kontrofersi.  Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, tuntutan 11 tahun penjara terhadap Juliari Batubara betul-betul berlandaskan fakta, analisa, dan pertimbangan hukum. Karena penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang benar menurut hukum.  Terlebih memang perkara dugaan suap bansos Covid-19 yang menjerat Juliari Batubara berdasarkan hasil operasi tangkap tangan (OTT). "Kami pastikan bahwa penerapan pasal TPK pada seluruh hasil tangkap tangan KPK adalah terkait penyuapan. Hal tersebut mendasar pada hasil penyelidikannya," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/7).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/07/2021/juliari-dituntut-11-tahun-penjara-febri-jauh-dari-ancaman-maksimal/">Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara, Febri: Jauh dari Ancaman Maksimal</a>  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini memahami suasana kebatinan masyarakat dalam perkara yang menyangkut hak sosial ini. Tetapi dia mengharapkan, tersebut tidak menjadi alasan untuk beropini yang kontraproduktif dalam upaya penegakan hukum.  "Karena kita tentu harus patuh dan taat terhadap norma-norma hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," tegas Ali.  Meski demikian, lanjut Ali, pihaknya mengharapkan upaya pemberantasan korupsi perlu dukungan masyarakat.  "Kami terus berharap dukungan dari seluruh masyarakat, bahwa mencegah dan memberantas korupsi adalah komitmen dan langkah yang akan dan terus kita lakukan bersama-sama," ujar Ali.  Salah satu kritik disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai tuntutan terhadap mantan Mensos Juliari Peter Batubara sangat ringan. Sebab Juliari hanya dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  "Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (29/7).  Dia pun menilai, tuntutan KPK terhadap Juliari terkesan ganjil dan mencurigakan. Sebab, pasal yang menjadi alas tuntutan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya mengakomodir penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.  Tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar terhadap Juliari, juga jauh dari memuaskan, karena besaran tersebut kurang dari 50 persen dari total nilai suap yang diterima Juliari Batubara. Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi.  "Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos Covid-19," ujar Kurnia.  Penting diingat, penegak hukum merupakan representasi negara dan korban yang bertugas meminta pertanggungjawaban atas kejahatan pelaku. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf d UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK.  "Regulasi itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mengedepankan asas kepentingan umum. Alih-alih dijalankan, KPK justru lebih terlihat seperti perwakilan pelaku yang sedang berupaya semaksimal mungkin agar terdakwa dijatuhi hukuman rendah," papar Kurnia.

Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara, KPK: Kita Patuh Pada Norma Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permohonan justice collaboratore (JC) mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso diharapkan tidak diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyampaikan, jika permohonan JC dikabulkan mencederai hukum.  "Nggak bisa, nggak benar kalau itu disetujui, itu melawan ketentuan-ketentuan keputusan Peraturan Mahkamah Agung begitu juga kesepakatan antara polisi, KPK dan Kejaksaan mengenai justice collaboratore. Sebab JC bisa diberikan bukan kepada pelaku utama, Joko ini dialah yang jadi pelaku utama, dia yang ngutip uang, dia yang bersenang dengan uang itu," kata Maqdir dalam keterangannya, Jumat (30/7).  Maqdir menyebut, Matheus Joko Santoso merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos. Dia berdalih, Juliari Batubara menjadi korban atas ulahnya tersebut.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/07/2021/psi-minta-hakim-miskinkan-eks-mensos-juliari-batubara/">PSI Minta Hakim Miskinkan Eks Mensos Juliari Batubara</a>  "Sementara Pak Ari (Juliari Peter Batubara) ini korbannya dia, gara-gara dia ngomong bahwa uang ini untuk Pak Ari, uang sudah dikasih ke Pak Ari tanpa ada bukti apapun, dan itu yang mereka percaya. Kalau dia dikasih JC yang rusak sistem kita secara keseluruhan," papar Maqdir.  Terlebih Maqdir menyampaikan, uang hasil suap bansos itu telah digunakan Matheus Joko Santoso untuk membelikan rumah Daning Saraswati, yang diduga merupakan kekasihnya. Dia menyebut, hal itu tanpa pengetahuan Juliari Batubara.  "Itu bukti dia menikmati uang tanpa sepengetahuan menteri," klaim Maqdir.  Menurut pun menduga, anak buah Juliari Barubara itu bersenang-senang dengan uang hasil suap tersebut, sementara Juliari yang menjadi korban. "Tidak ada yang disita KPK dari Pak Ari. Karena memang tidak menikmati uang suap dan tidak tahu ada pungutan-pungutan yang dilakukan Joko," tegas Maqdir.  Terkait tuntutan 11 tahun penjara yang dibacakan Jaksa KPK, lanjut Maqdir, hal itu sangat tidak layak. Dia mengutarakan, tuntutan Jaksa KPK terhadap kliennya tidak berdasar pada keterangan persidangan.  "Dipaksakan dan terlalu bernafsu dengan hukumannya yang tinggi, apalagi dikatakan Pak Ari ini nggak mengakui terima uang, orang nggak terima duit, kok bilang saya terima duit, itu kan namanya dia menzalimi dirinya," sesal Maqdir.  Maqdir pun membeberkan, sejumlah uang yang diduga diterima Matheus Joko Santoso dari PT. Pangan Digdaya tidak terungkap dalam persidangan. Sebab, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tidak disebutkan adanya penyerahan uang.  "Di persidangan mereka (PT. Pangan Digdaya) tidak dihadirkan, itu cuma pengakuannya MJS, bagaimana ini bisa dianggap benar, belum lagi yang lain-lain," pungkas Maqdir.  Sebagaimana diketahui, eks Mensos Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun hukuman pidana penjara oleh Jaksa KPK. Juliari diyakini bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Jaksa juga menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti senilai Rp 14,5 miliar. Apabila tidak dibayarkan maja diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.  Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini juga menuntut agar Juliari Peter Batubara tidak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, setelah menjalankan pidana pokok.

Dinilai Pelaku Utama, Matheus Joko Disebut Tak Layak Jadi JC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara hadapi persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.  "Sesuai jadwal persidangan, benar hari ini, (28/7/2021) dalam perkara terdakwa Juliari P Batubara diagendakan pembacaan surat tuntutan oleh tim JPU KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/7).  Terpisah, tim kuasa hukum Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengharapkan Jaksa KPK bisa menuntut hukuman terhadap kliennya secara adil. Dia mengaku, tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi tuntutan hukum Jaksa KPK.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/07/2021/kpk-didesak-tuntut-seumur-hidup-penjara-juliari-batubara/">KPK Didesak Tuntut Seumur Hidup Penjara Juliari Batubara</a>  "Tidak ada persiapan apapun, kita siap mendengar tuntutan. Tentu dengan harapan Pak Juliari Peter Batubara akan dituntut secara adil," ujar Maqdir.  Maqdir menegaskan, selama proses persidangan dakwaan Jaksa terkait Rp 14,7 miliar terhadap kliennya yang diduga diminta oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos kepada para vendor terbantahkan. Menurutnya dalam persidangan, saksi Kukuh Ary Wibowo, Selvy Nurbaety dan Eko Budi Santoso tidak pernah meminta atau menerima uang terkait bansos.  "Ketiga saksi tersebut secara tegas dan terang membantah bahwa tidak ada uang yang mereka terima untuk kepentingan Terdakwa Juliari Peter Batubara dari Matheus Joko Santoso melalui Adi Wahyono," ujar Maqdir.  Maqdir mengutarakan, berdasarkan kesaksian Harry van Sidabukke, Ardian Iskandar Maddanatja, Rocky Joseph Pesik, Raj Indra Singh, Mohammad Iqbal, Dino Aprilianto, Raka Iman Topan, Riski Riswandi, Irman Putra, Kuntomo Jenawi, Merry Hartini, dan Chandra Andriati secara tegas menyetakan tidak pernah ada niat untuk memberi uang kepada Pak Juliari Peter Batubara.  "Tidak juga terlintas dalam pikiran mereka bahwa uang yang diberikan kepada Matheus Joko Santoso untuk kepentingan Pak Juliari Peter Batubara," papar Maqdir.  Terlebih para saksi tersebut tidak pernah bertemu secara langsung dengan Juliari Peter Batubara yang saat itu menjabat sebagai Mensos. Terkecuali secara kebetulan Harry Van Sidabukke, menerangkan pernah bertemu dengan Juliari Batubara ketika meninjau gudang.  Maqdir pun mengklaim, kliennya tidak pernah menerima hadiah atau janji yang terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatan kliennya sebagai Mensos.  Karena itu, Maqdir mengutarakan justru Matheus Joko Santoso yang berbohong, lantaran menyeret Juliari Batubara ke dalam pusaran kasus dugaan suap bansos. Terlebih, Matheus Joko yang saat ini mengajukan justice collaboratore (JC) dinilai hanya untuk mendapat keringanan hukuman.  "Saksi seperti yang ditunjukkan oleh Saksi Matheus Joko Santoso ini adalah saksi jahat. Saksi seperti ini harus dihentikan, dengan cara memberi hukuman yang tinggi dan membebaskan orang yang dituding oleh saksi seperti Matheus Joko Santoso dari segala dakwaan," tandas Maqdir.  Dalam perkaranya, Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hadapi Tuntutan Jaksa KPK, Juliari Batubara Harapkan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna terkait kasus dugaan suap pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19. Dia ditelisik terkait dengan dugaan adanya aliran penerimaan uang dari para kontraktor pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.  "Tersangka AUM diperiksa sebagai saksi sekaligus tersangka, tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran penerimaan uang dengan berbagai persentase yang diterima tersangka dari para kontraktor yang mengerjakan proyek Bansos pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (27/7).  Selain itu, penyidik KPK juga turut memeriksa M Totoh Gunawan sebagai saksi sekaligus tersangka. Tim penyidik mengkonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang dan pemberian lainnya kepada tersangka Aa Umbara.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/07/2021/kpk-periksa-tersangka-penyuap-bupati-bandung-barat-aa-umbara-sutisna/">KPK Periksa Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna</a>  "Pemberian itu agar jatah paket pengadaan bansos yang diterima Tersangka MTG bertambah," tegas Ali.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa terkait perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.  Selain Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, KPK juga menetapkan pemilik PT. Jagat Dir Gantara, M. Totoh Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga, Andri Wibawa meminta Aa Umbara yang tidak lain Ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.  Hal ini pun langsung disetujui Aa Umbara dengan memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.  Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 Miliar.  Hal ini menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.  Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.  KPK menduga, dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 Milliar dan Andri Wibawa juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.  Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.  Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.

KPK Cecar Aa Umbara Terkait Penerimaan Uang dari Kontraktor Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas (Dewas) menyatakan 2 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersalah dalam kasus perundungan atau bullying dan pelecehan. Putusan ini dibuat melalui sidang etik KPK.  Pembacaan putusan berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, dihadiri majelis sidang Harjono sebagai ketua dan dua anggota majelis yaitu Albertina Ho dan Syamsudin Haris. Sedangkan para terperiksa hadir secara virtual.  "Dewan Pengawas KPK melalui Majelis Sidang Etik memutuskan kedua terperiksa insan KPK Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Senin (12/7).  Majelis Sidang memutuskan, perbuatan keduanya termasuk pelanggaran sedang dan ringan. Mochamad Praswad Nugraha diberikan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok 10 persen selama 6 bulan. Sedangkan Muhammad Nor Prayoga diberikan sanksi ringan berupa Teguran Tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama 3 bulan.  "Dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran ini, Dewas telah telah mendengarkan keterangan dari total 8 orang saksi yang terdiri dari 4 orang kalangan internal KPK dan 1 orang kalangan eksternal KPK, 1 orang saksi meringankan, dan 2 orang ahli," imbuh Ipi.  Putusan ini diambil Dewas demi menegakan aturan dan menjaga marwah serra citra lembaga dengan memastikan bahwa seluruh insan KPK menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai kode etik.  KPK berharap seluruh pegawainya dapat menjadikan putusan ini sebagai pembelajaran, agar tidak terulang lagi. KPK menegaskan, dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi di KPK, tidak cukup hanya taat azas, prosedur, dan aturan hukumnya.   "Namun insan KPK juga dituntut untuk tetap mengedepankan cara-cara yang etis dalam pelaksanaan tugasnya," tukas Ipi.  Menanggpi hal ini, Praswad yang tak lain merupakan penyidik yang menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 mengatakan, aduan yang dilayangkan oleh Agustri Yogasmara adalah bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sehingga itu bukanlah hal baru terhadap lembaga antirasuah ini.  "Sehingga laporan terhadap kami bukanlah hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako Bansos dengan anggaran Rp 6,4 triliun, yang dilakukan secara keji di tengah bencana Covid19," ujar Praswad dalam keterangannya, Senin (12/7).  Praswad mengatakan dalam pembacaan putusan terdapat potongan kata-katanya yang dilepaskan dari konteks kejadian secara keseluruhan. Beberapa potongan yang dilepaskan dari konteks antara lain, yang pertama adalah suasana dan intonasi saat komunikasi tersebut dilakukan. Kemudian kedua, latar belakang dialog yang terjadi 3-4 jam sebelumnya, dan ketiga, upaya peringatan agar saksi tidak melanggar pasal pemidanaan karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan barang bukti lainnya.   "Peringatan tersebut muncul sebagai upaya kami untuk menghentikan adanya ancaman yang dilakukan oleh Agustri Yogasmara terhadap saksi lainnya, serta teknik-teknik interogasi dalam penyidikan," katanya.  Praswada menuturkan hukuman yang diberikan Dewas KPK bukanlah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan penderitaan dari para korban bansos, korban PHK, rekan-rekan disabilitas.   "Para korban tersebut merupakan rakyat yang dirampas hak-haknya dengan cara melawan hukum dan tidak manusiawi akibat korupsi Bansos Covid19," tegasnya.  Praswad berharap agar tidak ada lagi rekan-rekan lainnya di KPK, baik pegawai maupun para penyidik yang menjadi korban atas upaya dan perjuangannya membongkar perkara mega korupsi yang ada di Indonesia.   "Kami mohon Dewas KPK secara konsisten dapat menjadi lentera keadilan terhadap berbagai dugaan pelanggaran etik serta tindakan koruptif yang benar-benar merusak KPK dan merusak Indonesia," ungkapnya.

Tangani Kasus Bansos, 2 Penyidik KPK Ini Malah Dinilai Langgar Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Penyidik telah meminta keterangan gitaris band The Changcuters Arlanda Ghazali Langitan alias Alda dan tiga pihak swasta lainnya yakni Oktavianus, Risal Faisal dan Dikki Harun Andika.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan empat pihak tersebut didalami terkait pemberian sejumlah uang kepada Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, dalam pengadaan bansos di Pemkab Bandung Barat tahun 2020.  "Jumat (25/6/2021) bertempat di perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Aula Wakil Bupati), Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka AU dkk. Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada tersangka AU dari berbagai pihak, karena ikut melaksanakan pengadaan bansos pandemi Covid-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," kata Ali dalam keterangannya, Minggu (27/6).  Sementara itu sembilan pihak lainnya yang juga pihak swasta yakni Rini Rahmawati, Ricky Widyanto, Benny Setiawan, Seftriani Mustofa, Iwan Nurhari, Ricky Suryadi, Rini Dewi Mulyani, Asep Juhendrik dan Samy Wiratama mangkir dari panggilan penyidik KPK.  "Tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi, karenanya KPK menghimbau para saksi untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan. Tim penyidik yang akan segera dijadwalkan," tegas Ali.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa terkait perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.  Selain Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, KPK juga menetapkan pemilik PT. Jagat Dir Gantara, M. Totoh Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga, Andri Wibawa meminta Aa Umbara yang tidak lain Ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.  Hal ini pun langsung disetujui Aa Umbara dengan memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.  Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 Miliar.  Hal ini menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.  Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.  KPK menduga, dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 Milliar dan Andri Wibawa juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.  Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.  Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.

Gitaris The Changcuters Diperiksa KPK Terkait Kasus Bansos Aa Umbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200422_213143.jpg" alt="Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tida" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tida</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso mengajukan upaya hukum justice collaboratore (JC), terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun Anggaran 2020. Permohonan JC itu telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Sebenarnya alasan simpel, karena kita ingin dapat keadilan, biar bagaimanapun dari awal persidangan saya sampaikan Pak Matheus Joko ini hanya menjalankan pemberi perintah, perintah dari pak Menteri," kata pengacara Matheus Joko Santoso, Tangguh Setiawan Sirait, ditemui di PN Tipikor Jakarta, Selasa (15/6).  "Artinya seperti keterangan saksi dari Pak Syafi'i orang atasan Pak Joko juga memang sudah sering disampaikan bapak Joko itu adalah orang yang selalu mengikuti perintah dan enggak pernah melanggar perintah dari atasan," imbuhnya.  Tangguh beralasan, kliennya hanya dimanfaatkan oleh Juliari Batubara untuk mengumpulkan fee pengadaan bansos Covid-19. Dia tak memungkiri, fee yang dipungut dari setiap vendor senilai Rp 10 ribu perpaket bansos.  "Karena ini sifatnya hanya diperintah, maka dari situ saya meyakinkan klien saya, Pak Matheus Joko untuk mengajukan JC dan membuka seluruhnya apa saja yang sebenarnya terjadi di Kementerian Sosial ketika itu," ungkap Tangguh.  Dia mengakui, permohonan JC itu terlebih dahulu diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 April 2021 lalu. Dia memastikan, kliennya akan kooperatif dalam menjalani proses hukum.  "Sebenarnya 1 April sudah kami ajukan ke KPK, hanya di pengadilan kami melihat dulu, kami ingin yakinkan Hakim dan Jaksa bahwa memang kami konsisten membuka satu persatu fakta di persidangan ini," tegas Tangguh.  Oleh karena itu, Tangguh mengharapkan Hakim PN Tipikor Jakarta yang mengadili perkara kliennya bisa mengabulkan permohonan JC tersebut. Dia memastikan, kliennya akan membuka sengkarut pengadaan bansos Covid-19.  "Harapan tentu supaya JC ini dapat diterima, oleh hakim serta jaksa agar kiranya klien kami pak Matheus Joko bisa mendapatkan keadilan," ucap Tanggung menandaskan.  Dua mantan pejabat Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa bersama-sama mantan Mensos Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp 32,48 miliar, terkait pengadaan bansos penanganan pandemi Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke senilai Rp 1,28 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/06/2021/suap-bansos-kpk-periksa-sekda-hingga-kadis-sosial-bandung-barat/">Suap Bansos, KPK Periksa Sekda Hingga Kadis Sosial Bandung Barat</a>  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Peter Batubara serta Matheus Joko Santoao dan Adi Wahyono didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ingin Bongkar Kasus Bansos, Eks Pejabat Kemensos Matheus Ajukan JC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. KPK menduga, Yandri turut mendapatkan paket pengadaan bansos dari tersangka Adi Wahyono yang merupakan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos).  "Konfirmasi kepada saksi terkait dugaan adanya kuota paket bansos yang diberikan tersangka AW (Adi Wahyono) kepada saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (30/3).  Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga ditelisik mengenai tugasnya sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemensos. KPK menduga, setiap kinerja Kemensos dilaporkan ke Komisi VIII DPR.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/03/2021/kasus-bansos-kpk-panggil-ketua-komisi-viii-dpr-ri-yandri-susanto/">Kasus Bansos, KPK Panggil Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto</a>  "Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan tugas pokok fungsi dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja Kemensos RI," beber Ali.  Meski demikian, Ali tidak bisa membeberkan secara rinci terkait materi pemerikaan kepada Yandri. Karena keterangannya akan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).  "Ketika persidangan tentu seluruh hasil penyidikan ini akan dibuka dalam rangka pembuktian surat dakwaan," tegas Ali.  Sementara itu usai menjalani pemeriksaan, Yandri mengakui dicecar delapan pertanyaan oleh penyidik lembaga antirasuah. Meski demikian, Yandri enggan membeberkan materi pemeriksaan itu.  "Materi yang ditanya ke saya, semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Paling tujuh apa delapan tadi. Silakan tanya ke penyidik," ucap Yandri.  Saat disinggung awak media mengenai dugaan pernah merekomendasikan PT Total Abadi Solusindo ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk ikut pengadaan Bansos Covid-19 Jabodetabek pada 2020, Wakil Ketua Umum PAN itu enggan menanggapinya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK.  "Silakan tanya penyidik saja," tandas Yandri.  Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KKlgjESsMSs

Ketua Komisi VIII DPR Dicecar Soal Dugaan Dapat Paket Pengadaan Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/juliari.jpg" alt="DI BAWAH SUMPAH: Mantan Mensos Juliari P. Batubara menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin 922/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DI BAWAH SUMPAH: Mantan Mensos Juliari P. Batubara menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin 922/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara dihadirkan dalam sidang perkara suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek kemarin (22/3). Dia menjadi saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.  Di depan majelis hakim, Juliari lebih banyak menjawab tidak tahu, tidak dengar, atau tidak pernah perihal kasus yang menjeratnya sebagai tersangka. Salah satunya menyangkut fee bansos Rp 10 ribu per paket yang berasal dari sejumlah rekanan penyedia bansos. Uang itu diduga dikumpulkan Adi Wahyono, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut. ”Tidak pernah dengar,” kata Juliari menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum.  Jaksa terus mencecar Juliari. Misalnya, instruksi kepada Adi terkait dengan pengumpulan fee bansos hingga istilah ”bina lingkungan” yang ditengarai sebagai sandi potongan uang bansos. ”Kalau (bina lingkungan, Red) kaitan dengan bansos, nggak pernah dengar,” ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.  Dalam perkara itu, KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka penerima suap pengadaan sembako bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek pada 2020. Juliari bersama dua pejabat Kemensos, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, disangka menerima suap dari Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2021/juliari-batubara-klaim-tak-tahu-aliran-uang-suap-bansos-ke-cita-citata/">Juliari Batubara Klaim Tak Tahu Aliran Uang Suap Bansos ke Cita Citata</a>  Dalam dakwaan Harry dan Ardian, Juliari dan dua pejabat Kemensos didakwa menerima suap total Rp 3,23 miliar. Perinciannya, Rp 1,28 miliar dari Harry yang ditengarai berasal dari dua rekanan penyedia bansos, PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude, serta Rp 1,95 miliar dari Ardian selaku direktur utama (Dirut) PT Tigapilar Agro Utama.  Selain bertanya tentang pengumpulan fee bansos, jaksa mencecar Juliari dengan pertanyaan terkait penyewaan private jet. Fasilitas pesawat pribadi itu diakui Juliari. Dia mengaku beberapa kali memanfaatkan transportasi mewah tersebut untuk kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah. ”(Digunakan saat kunker) ke Luwu Utara, ke Natuna, ke Bali, ke Semarang, dan ke Malang,” ungkap Juliari.  Meski begitu, Juliari mengaku tidak tahu-menahu perihal anggaran yang digunakan untuk membiayai pengoperasian pesawat jet tersebut. Dia berdalih urusan penyewaan jet pribadi di-handle Adi Wahyono. Selain menjabat PPK, Adi memegang jabatan kepala biro (Kabiro) umum di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemensos. ”Yang ngurus keperluan seperti itu (carter pesawat) biro umum. Anggaran pastinya dari mana saya nggak paham, saya nggak pernah nanya,” kata Juliari.  Meski dikejar berkali-kali tentang asal anggaran penyewaan jet, Juliari tetap menjawab tidak tahu. ”Yang handle perjalanan dinas biro umum,” lanjutnya.  Dalam sidang kemarin, jaksa KPK juga menghadirkan PPK Reguler Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Victorious Saut Hamonangan Siahaan. Dalam kesaksiannya, Victor –sapaan Victorious– membeberkan keterlibatan PT Sritex dalam pengadaan goodie bag untuk bansos Covid-19.  Menurut Victor, perwakilan PT Sritex, yakni Nugroho dan Tasya, menemui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin untuk membahas pengadaan goodie bag. Setelah pertemuan itu, Victor diminta mengurus pendistribusian goodie bag tersebut ke semua vendor penyedia sembako bansos. ”Vendor yang butuh goodie bag diarahkan ke Sritex,” ungkap Victor di hadapan majelis hakim.  Victor mengungkapkan, vendor langsung membayar ke Sritex tanpa harus melewati proses di Kemensos. ”Si vendor yang komunikasi pembayaran ke Sritex,” paparnya. Dalam anggaran satu paket bansos, goodie bag dihargai Rp 15 ribu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dkfp8FVKDGk

Jaksa Sebut Eks Mensos Sewa Pesawat Pribadi dengan Dana Bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus bansos

Berita Terkini