<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan</figcaption>
</figure><h3>Mantan Kaur Desa Citemu yang Laporkan Kasus Korupsi</h3> JawaPos.com – Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan eksaminasi atas kasus yang menyeret <a href="https://www.jawapos.com/tag/nurhayati/">Nurhayati</a>, Menko Polhukam <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahfud-md/">Mahfud MD</a> menyampaikan kabar baik. Dia memastikan bahwa status tersangka mantan kepala urusan keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, itu bakal dicabut oleh penegak hukum.  Mahfud menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media di Jakarta kemarin (27/2). Dia mengaku sudah mendapat informasi bahwa Nurhayati akan mengirim surat dan menemui dirinya di Jakarta. ”Saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai,” terangnya.  Mantan ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahkamah-konstitusi/">Mahkamah Konstitusi</a> (MK) itu memastikan telah berkomunikasi langsung dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hasilnya, penyidikan terhadap Nurhayati bakal dihentikan. ”Intinya (penyidikan terhadap Nurhayati) itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan,” katanya.  Menurut Mahfud, Bareskrim Polri sudah memberikan kepastian terkait hal tersebut. ”Insya Allah secepatnya akan dilakukan,” tambahnya.  Nurhayati merupakan pelapor kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/dugaan-korupsi/">dugaan korupsi</a> yang dilakukan oleh atasannya. Namun, tak hanya diperiksa sebagai saksi, belakangan dia juga dijadikan tersangka. Langkah penegak hukum menjadikan Nurhayati sebagai tersangka mendapat sorotan banyak pihak. Tidak sedikit di antara mereka yang mengkritik. Hingga kasus yang ditangani oleh kepolisian di Cirebon menyita atensi dari sejumlah pemangku kebijakan di Jakarta. Termasuk Mahfud. ”Tinggal soal teknis apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP2,” jelasnya.  Jalan mana pun yang nantinya dipilih, kata dia, tidak begitu penting. Sebab, keduanya bisa jadi pilihan. Yang penting, Mahfud menegaskan, semangat untuk memberantas korupsi tetap dijaga. ”Semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi,” katanya. Itu penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam upaya memerangi <a href="https://www.jawapos.com/tag/korupsi/">korupsi</a> tetap terjaga.  Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Adrianto mengungkapkan, sesuai dengan laporan Karwasidik dan Dirtipikor Bareskrim, kasus tersebut telah dinyatakan tidak cukup bukti. Meski begitu, kasus itu belum secara resmi dihentikan atau SP3. ’’Masih ranah administratif,’’ tuturnya kemarin.  Yang pasti, bila ada petugas yang menangani tidak sesuai prosedur, akan ada penindakan secara tegas. Walau sebenarnya, petugas telah memproses perkara tersebut sesuai dengan petunjuk jaksa. ’’Dari Karwasidik dan Dirtipikor dalam tahapan itu ada petunjuk jaksa,’’ jelasnya.  Agus menegaskan, bila ada petunjuk jaksa untuk mendalami kasus seseorang, tentu untuk menjadi tersangka. Kalau jaksa tidak setuju, pasti tidak akan bisa. ’’Saya menyayangkan penetapan tersangka terhadap Nurhayati,’’ paparnya.  Mantan Kapolda Sumut itu pun mengutip salah satu prinsip hukum. Menurut dia, lebih baik melepas seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah. ’’Itu yang dipegang,’’ tegasnya.

Status Tersangka Nurhayati Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejati-siap-dampingi-pengelolaan-dana-desa_m_209316.png" alt="ILUSTRASI Kejaksaan Tinggi (Kejati) Semarang siap untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa di 35 kota/kabupaten di Jateng" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kejaksaan Tinggi (Kejati) Semarang siap untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa di 35 kota/kabupaten di Jateng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korupsi di level desa semakin marak. Berdasar data Indonesia Corruption Watch (ICW), 2015 hingga 2018 ada 252 kasus korupsi terkait dengan anggaran desa.  Aktivis ICW Egi Primayogha menjelaskan, jumlah kasus terbanyak terjadi pada 2017 dan 2018, yakni 194. Sedangkan 2015 sampai 2017 ada kenaikan cukup besar. Dari 22 kasus pada 2015 menjadi 48 kasus pada 2016, lalu 98 kasus pada 2018.  Dia menyebutkan beberapa modus. ”Di antaranya, penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan, dan suap,” ujarnya.  Jumlah kepala desa yang tercatat kena kasus korupsi juga semakin banyak. Egi menyebutkan, sedikitnya 214 kepala desa harus berurusan dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/08/2018/dana-desa-tahap-tiga-di-malang-macet/">kasus korupsi</a>. Perinciannya, 15 kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Kondisi itu membuktikan bahwa semakin banyak kepala desa berani bermain anggaran.  Walau korupsi terjadi di level desa, kerugian negara yang ditimbulkan tidak sedikit. ”Total pada 2015–2018 negara merugi Rp 107,7 miliar akibat <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/21/08/2019/perangkat-desa-digaji-tetap-icw-harap-tak-ada-lagi-korupsi-dana-desa/">korupsi anggaran desa</a>,” terang Egi.  Hal itu lebih mengkhawatirkan lagi lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan masalah dalam penyaluran dana desa. ”Penyaluran dana desa tidak berdasar data yang mutakhir,” katanya.

Jumlah Kasus Korupsi Anggaran Desa, Salah Satu Modusnya Laporan Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan dana desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) turut menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut pun turut melakukan penyelidikan bersama kepolisian. Kini kasusnya sudah masuk tahap penyidikan.  Kasus dana desa fiktif tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas alokasi <a href="https://www.jawapos.com/opini/06/11/2019/evaluasi-jalan-desa-hantu-gampang-terdeteksi/">dana desa</a> (ADD) tahun anggaran 2016-2018. "Saat desa tersebut (dibentuk) sudah ada moratorium dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Untuk mendapatkan dana desa, (SK) dibuat tanggal pembentukan backdate (memundurkan tanggal)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Rabu (6/11).  Febri menuturkan, pada Senin, 24 Juni 2019, polisi dan KPK telah menggelar perkara pada tahap penyelidikan di Mapolda Sultra. Kedua pihak menyimpulkan kasus naik ke tahap penyidikan disertai pengambilan keterangan ahli hukum terkait ada atau tidaknya pidana dalam memanipulasi tanggal SK pembuatan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/11/2019/soal-desa-fiktif-presiden-jokowi-akan-kita-kejar/">desa</a>.  "Proses pembentukan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/11/2019/mendes-identifikasi-desa-tak-berpenghuni/">desa</a> yang berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang dibuat dengan tanggal mundur merupakan bagian dari tindak pidana," ucap Febri.  Sehari kemudian, pimpinan KPK dan Kapolda Sultra kala itu, Brigjen Iriyanto, bertemu. Dalam pertemuan tersebut KPK diminta membantu mendatangkan ahli pidana. "Kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama, (Kamis) 16 September 2019," ucap Febri.  Kini, perkara itu telah sampai ke tahap penyidikan. Polda telah berkirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke KPK sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Selain itu, berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan Polri fokus mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan tersangka. KPK memastikan akan melakukan upaya maskimal membantu menangani kasus <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/11/2019/tito-minta-polisi-tindak-tegas-pelaku-jika-terbukti-ada-desa-fiktif/">dana desa fiktif</a>.  "(KPK) melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu," pungkasnya.

Kasus Dana Desa Fiktif Konawe Sudah Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pasca-ditahan-bupati-dan-kajari-pamekasan-jalani-pemeriksaan-perdana_m_149741.jpeg" alt="Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,ketika akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,ketika akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya menjalani pemeriksaan perdana pasca ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Agustus 2017. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.&nbsp; Achmad Syafii dan Rudi Indra Prasetya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Agustus lalu. KPK kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka.&nbsp; "Bupati Pamekasan Achmad Syafii diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RUD (Rudi Indra). Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASY (Achmad Syafii)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (9/8).&nbsp; Selain itu, KPK juga memanggil Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Noer Salehuddin dan Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Sutjipto Utomo sebagai saksi untuk tersangka Agus Mulyadi. Lebih lanjut, penyidik juga memanggil Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi sebagai saksi untuk tersangka Achmad Syafii.&nbsp; Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta, yang menggunakan dana desa. Sucipto, Agus Mulyadi, Noor dan Achmad Syafii yang diduga sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Rudi Indra Prasetya yang diduga penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasca Ditahan, Bupati dan Kajari Pamekasan Jalani Pemeriksaan Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-ott-kajari-pamekasan-icw-jaksa-agung-tak-serius-kelola-lembaga_m_148224.jpeg" alt="Ilustrasi: Salah satu tim penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang dugaan suap yang diterima jaksa di Kajati Bengkulu beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Salah satu tim penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang dugaan suap yang diterima jaksa di Kajati Bengkulu beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Kejaksaan kembali dibuat malu lewat salah satu jaksanya, karena tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; Peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW), &lrm;Emerson Yuntho&lrm; mengeluhkan terulangnya kembali kasus jaksa nakal. Adanya jaksa nakal itu dia menduga karena fungsi pengawasan di internal yang tidak berjalan. "Ini kan artinya fungsi pengawasan enggak berjalan dengan baik," ujar Emerson kepada JawaPos.com, Rabu (2/8). Dengan terus berulangnya jaksa melakukan korupsi, Maka Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dipertanyakan. Apakah sungguh-sungguh dalam mengelola Korps Adhyaksa tersebut. "Jadi memang kelihatannya Jaksa Agung enggak pernah serius untuk menangani (jaksa yang terkena OTT ini," tegasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pamekasan, Madura, Jatim Rabu (2/7) pagi. Dalam operasi senyap tersebut, tim berhasil mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI. RI ditangkap bersama lima pihak lain yang diduga turut serta melakukan tindak pidana suap menyuap tersebut. Penangkapan dilakukan di berbagai tempat terpisah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang suap senilai ratusan juta tersebut, diduga dilakukan untuk mengakali perkara perkara alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015-2016, yang sedang ditangani pihak Korps Adhyaksa tersebut. &nbsp;

Soal OTT Kajari Pamekasan  ICW: Jaksa Agung Tak Serius Kelola Lembaga

kasus dana desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus dana desa

Berita Terkini

Status Tersangka Nurhayati Dicabut

Jumlah Kasus Korupsi Anggaran Desa, Salah Satu Modusnya Laporan Fiktif

Kasus Dana Desa Fiktif Konawe Sudah Penyidikan

Pasca Ditahan, Bupati dan Kajari Pamekasan Jalani Pemeriksaan Perdana

Soal OTT Kajari Pamekasan ICW: Jaksa Agung Tak Serius Kelola Lembaga

Download Aplikasi JawaPos.com