<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221108_171418.jpg" alt="Sejumlah orang protes saat akhir sidang putusan kasus klitih atau aksi kejahatan jalanan di PN Jogjakarta, Selasa (8/11). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang protes saat akhir sidang putusan kasus klitih atau aksi kejahatan jalanan di PN Jogjakarta, Selasa (8/11). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta memvonis tiga terdakwa kasus klitih atau aksi kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar di Jalan Gedongkuning, Kota Jogjakarta, dengan hukuman enam hingga 10 tahun penjara.  Ketiga terdakwa pelaku kejahatan jalanan itu Ryan Nanda Syahputra, 19, divonis sepuluh tahun penjara. Sedangkan Fernandito Aldrian Saputra, 18, dan Muhammad Musyaffa Affandi, 21, yang masing-masing divonis enam tahun penjara.  ”Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian,” kata Ketua Majelis Hakim Suparman seperti dilansir dari Antara saat sidang putusan di PN Jogjakarta, Selasa (8/11).  Ketiga terdakwa dianggap bersalah dan memenuhi unsur pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.  ”Oleh karena para terdakwa dijatuhi dipidana, haruslah dihukum dan membayar biaya perkara,” ujar Suparman.  Menurut Suparman, hal yang memberatkan vonis tiga terdakwa itu ialah karena perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat dan dianggap mencoreng nama Jogjkarta sebagai kota wisata yang aman. ”Berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan,” tambah dia.  Sesaat setelah pembacaan putusan tersebut, beberapa orang yang mengaku dari pihak keluarga terdakwa spontan berteriak histeris dan menangis. Suasana bertambah ricuh ketika sejumlah orang masuk ke ruang sidang sembari melontarkan protes kepada majelis hakim atas putusan tersebut.  Mengingat sidang belum selesai, Suparman meminta hadirin sidang untuk tenang dan mengatakan para terdakwa masih bisa mengajukan banding. ”Dengarkan dulu, perkara ini masih putusan tingkat pertama, masih ada upaya hukum bagi terdakwa atau jaksa masih bisa banding,” ucap Suparman.  Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa, Taufiqurrahman, menyatakan pihaknya akan menempuh upaya banding karena bukti terkait putusan dinilai lemah. ”Baik sebagai penasihat hukum baik secara pribadi saya menyatakan banding,” ujar Taufiqurrahman.

Tiga Terdakwa Klitih di Jogjakarta Divonis 6 Hingga 10 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/dibacok_di_siku.jpg" alt="JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu demi satu aturan dikeluarkan di Jogjakarta untuk menekan klitih atau kejahatan jalanan yang pelakunya anak-anak muda. Setelah Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan surat edaran, kini Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menerbitkan instruksi pencegahan kekerasan anak di jalanan.  Salah satu yang menonjol diatur adalah jam istirahat untuk anak sejak pukul 22.00 hingga 04.00. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak akan efektif mencegah klitih.  Instruksi itu diunggah di media sosial resmi Pemkab Sleman, @kabarsleman. Ada sejumlah poin dalam instruksi tersebut. Pertama, menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah secara intensif dari tingkat RT/RW dengan menerapkan jam rumah atau jam istirahat anak. Setiap RT dan RW harus mendukung anak untuk mematuhi jam istirahat anak dan memastikan anak tidak keluar rumah pada pukul 22.00 hingga 04.00.  Orang tua juga diinstruksikan membina dan mengawasi anak pada jam istirahat anak tersebut. Mengampanyekan program perlindungan anak dengan slogan Semua Anak, Anak Kita.  Poin kedua, diinstruksikan meningkatkan kewaspadaan antisipasi potensi munculnya kekerasan anak di jalanan. Poin ketiga, tokoh agama dan masyarakat harus berperan aktif menyosialisasikan jam istirahat anak kepada masyarakat luas. Terakhir, pelaku usaha di Sleman dilarang melayani atau menerima anak saat jam istirahat anak.  Pengamat sosial Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, tujuan jam istirahat anak itu memang baik. Namun, masalahnya adalah mekanisme kontrol tidak efektif. ”Tentu semua itu dikembalikan ke lingkungan keluarga masing-masing,” ujarnya.  Jam istirahat anak hanya bisa dijalankan kalau orang tua mendukung aturan tersebut. Namun, kalau orang tua atau keluarga tidak peduli, percuma saja. ”Aturan malah bisa diakali, aturan sekadar formalitas,” katanya.  Aturan itu juga belum melembaga dengan belum adanya kelompok kerja atau aturan turunan di tingkat kelurahan atau pedukuhan. Dia mengusulkan perlunya sosialisasi masif kepada orang tua. ”Selanjutnya, orang tua diajak untuk bekerja sama menerapkan aturan itu,” tuturnya.  Dalam memperlancar komunikasi tersebut, diperlukan wadah komunikasi bisa berupa grup WhatsApp di tingkat RT. Dengan aktivitas berupa monitoring mobilitas anak pada malam hari. ”Di atas pukul 22.00,” katanya.  Dia menjelaskan, sayangnya instruksi bupati Sleman itu hanya berupa antisipasi dan belum menyentuh akar masalah dari klitih, kesejahteraan masyarakat Jogja yang rapuh. ”Yang utama malah belum,” tandasnya.

Tekan Klitih, Aturan Jam Istirahat Anak Dinilai Tak Bakal Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/dibacok_di_siku.jpg" alt="JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klitih mengalami fase timbul tenggelam. Akhir 2021, klitih menjadi sorotan karena jatuh banyak korban. Sempat menurun saat persebaran Covid 19 meningkat Februari 2022, kini fenomena jalanan itu kembali menghantui.  Kebijakan Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dan penegakan hukum Polda DIJ dinilai belum menyentuh penyebab utama munculnya klitih. Yakni, keluarga yang fondasi sosial ekonominya goyah.  Sorotan teranyar terkait klitih di Jogjakarta saat D, seorang pelajar, tewas karena diserang menggunakan gir sepeda motor pada Minggu (3/4). Belakangan diketahui, D merupakan anak anggota DPRD Kebumen. Polda DIJ berkilah kejadian itu bukanlah klitih.  Selanjutnya, klitih kembali mencoreng rasa aman dengan munculnya video remaja yang dikerubuti warga di Badran, Jetis, Kota Jogjakarta. Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengkubuwono X kemudian mengeluarkan surat edaran untuk mencegah klitih pada 8 April lalu.  Pengamat sosial Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, pendekatan kebijakan pemprov dan penegakan hukum Polda DIJ itu hanya salah satu pemberi dampak efek jera. Namun, masalah utamanya yang berupa masalah sosial dalam tingkatan keluarga belum tersentuh. ’’Masalah itu berupa broken home (rumah tangga/keluarga berantakan,’’ jelasnya.  Broken home itu tidak hanya berarti keluarga yang tidak lagi utuh. Namun, keluarga yang sudah kehilangan fungsi utamanya sebagai sumber kebahagiaan seorang anak. ’’Karena fondasi sosial dan ekonominya goyah, bahkan runtuh,’’ ujarnya.  Kepala rumah tangga atau seorang bapak tidak lagi mampu menanggung beban menjadi tulang punggung keluarga. Yang akhirnya tidak lagi punya waktu atau kemampuan untuk menjadi pemimpin bagi istri dan anaknya. "Sedangkan ibu atau istri tidak lagi mampu menjadi pendorong utama pendidikan anaknya. Lagi-lagi karena ekonomi yang tidak mencukupi," tuturnya.  Semua itu diperkuat dengan rasio gini atau tingkat ketimpangan Jogjakarta yang tertinggi di Indonesia. Sesuai data Badan Pusat Statistik, rasio gini tertinggi dengan angka 0,441 itu tercatat pada Maret 2021. Barulah menurun dengan 0,436 pada September 2021. "Kesenjangan antara orang kaya dan yang miskin sangat kentara," jelasnya.

Fenomena Klitih, Akibat Banyak Keluarga Kehilangan Fungsi Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/dibacok_di_siku.jpg" alt="JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Klitih, dari Sisi Pelaku, Pembalas Dendam, dan Korban</h3> Mereka punya pertautan berbeda dengan klitih, tapi kini sama-sama sadar bahwa itu tindakan pengecut. Sekolah-sekolah di Jogjakarta disarankan mencoba mengarahkan ke aktivitas bela diri prestasi.  ILHAM WANCOKO, Sleman  ---  ”PELAKU klitih itu tidak terhormat di penjara,” tutur SPT yang baru saja setahun pensiun dari aktivitas per-klitih-an.  Klitih yang tengah ramai menjadi perbincangan di Jogjakarta menyerang secara mendadak terhadap target yang telah ditentukan, sering juga secara acak. Karena itu, klitih tidak menunjukkan keberanian, justru menunjukkan tindakan seorang penakut.  Klitih bukan tindakan berduel untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Namun, hanya menyerang seseorang yang tidak siap dan bahkan tidak berdaya. ”Ngelimpeke (menyerang saat lengah, Red),” kata SPT yang meminta identitasnya tidak disebut lengkap kepada Jawa Pos.  Meski demikian, memang agaknya sulit lepas dari dunia per-klitih-an bila memiliki dendam.  Sebab, pernah menjadi korban klitih. ”Saya terjun ke klitih karena jadi korban,” ujarnya.  Dia mengaku lupa kapan memulai aktivitas per-klitih-an. Namun, soal penyebabnya masih tertancap dalam ingatannya. ”Saya ini drop out dari sekolah sejak SMP. Tapi, kok ya masih diincar para pelaku klitih,” keluhnya.  Saat itu SPT yang sedang berkendara santai tiba-tiba merasa terancam. Di depannya segerombolan anak SMA tengah berkonvoi. Membawa bendera geng sekolahnya. ”Saya langsung dikejar,” ujarnya.  Mereka mengacungkan celurit, katana, hingga kepalan tangan. Sendirian, tak ada pilihan bagi SPT selain menyelamatkan diri. Menelan harga dirinya yang sebenarnya dikenal pemberani di kalangan teman-temannya. ”Ya, mau bagaimana lagi,” tutur lelaki bertato itu.  Sepeda motornya diparkir sembarangan di dalam gang kecil. Akalnya mengarahkannya mengambil bebatuan untuk melawan. ”Mereka tetap mencoba menyerang,” katanya.  Tapi, batu demi batu yang dilemparkan SPT itu setidaknya mampu menahan gerombolan geng klitih tak tahu diri tersebut. Gerombolan klitih itu pun bubar setelah warga mulai berdatangan. ”Dasar penakut,” teriak SPT, teriakan yang juga sebagai puncak kelegaan.  SPT menyadari bahwa penyerangnya merupakan anak-anak SMA yang sekolahnya di sekitar Stadion Mandala Krida, Jogjakarta. Hal itu terlihat dari benderanya yang juga tercantum nama sekolahnya. ”Setelah itu, saya selalu ikut tawuran dan klitih,” tuturnya.  Dalam benaknya, dia berharap bisa membalas anak-anak SMA yang pernah menyerangnya. Namun, dari satu tawuran ke tawuran lain, dari satu klitih ke klitih lain, SPT tidak menemukan apa yang dicarinya. ”Hampa, sia-sia,” ujarnya.  Bahkan, karena klitih SPT juga sempat masuk penjara. Pengalaman di penjara itulah yang menyadarkan SPT bahwa pelaku klitih di penjara pasti habis. Tak terhormat.  Beda lagi dengan ANR, lulusan geng sekolah yang justru menjadi korban klitih. Dia menuturkan, semasa menjadi anggota geng sekolah bernama Morenza, dirinya merasa paling berani seantero jagat. ”Saya janjian tawuran, musuh tidak datang. Saya drop ke sekolahnya,” tuturnya.  Berbagai legenda tawuran sekolah, ANR –yang juga meminta identitasnya dirahasiakan– selalu terlibat di dalamnya. Misalnya, tawuran akibat sebuah story di WhatsApp yang mengejek seniornya yang meninggal. ”Saya satu di antara 200 anak yang ngedrop (mendatangi, Red) sekolah musuh,” jelasnya.  Pagar sekolah dirusak. Siswa sekolahnya dilempar ke tempat sampah. Tapi, pembuat story tidak terlihat. Hanya warga yang kemudian membubarkan para anggota geng sekolahnya. ”Polisi juga datang,” ujarnya.  Tapi, kisah tawuran yang legendaris di kalangan geng Morenza itu sama sekali tidak menolong ANR saat menjadi korban klitih. Pada 2019, setelah menonton sepak bola di Stadion Maguwoharjo, Sleman, ANR menjadi korban klitih. ”Dibacok di bagian siku,” ujarnya sembari menunjukkan bekas lukanya.  Namun, ANR tidak berani melaporkan ke polisi karena takut malah dianggap sebagai salah seorang pelaku. Lagi pula, dia lebih baik mengaku menjadi korban kecelakaan tunggal. ”Biar BPJS (Kesehatan)-nya turun. Kalau korban klitih, tidak bisa cair,” ujarnya.  Menurut dia, klitih memang meresahkan. Klitih adalah perbuatan anak kecil yang tidak tahu diri. ”Tidak dapat apa-apa, klitih itu anak kecil,” tuturnya.  Saat ditanya bagaimana cara menghentikan klitih, dia juga mengaku bingung. Yang pasti, memang aktivitas sekolah harus tinggi seperti ekstrakurikuler. ”Saya ikut ekstra wajib seperti Tapak Suci, tapi ya bolos terus juga,” tuturnya.  Beda lagi dengan Bang Napi, pelaku klitih yang tergolong senior. Sudah dua kali masuk penjara. Saking seniornya, Bang Napi seperti klitih pesanan. Setiap anak sekolah yang ingin membalaskan dendam, Bang Napi siap membantu, tentu dengan bayaran. ”Kalau teman dekat, tidak perlu bayar,” ujar pria yang juga meminta namanya dirahasiakan itu.  Pernah suatu kali dia mendapat seorang target. Target yang sempat menusuk ”kliennya”. Bang Napi pun langsung menyerang target dengan sebuah tusukan pula. Saat pisau menancap, sebuah cutter menggores jidat Bang Napi. ”Setelahnya kabur,” ujarnya.  Menurut dia, itu sudah impas karena tusukan telah dilakukan. Goresan cutter tersebut hanya luka kecil. Tusukan itu lebih parah. ”Setidaknya bisa jadi pelajaran,” jelasnya.  Soal alasan kabur, dia mengaku kondisi saat itu ramai. Sangat tidak memungkinkan melanjutkan perkelahian. ”Tapi juga sudah impas,” paparnya.  Meski begitu, dia mengakui bahwa kegiatan klitih-nya tidak berguna. Hanya menjadi cerita di antara teman-temannya. Tapi, saat menghadapi dunia nyata, semua tak berguna. ”Ya, sekarang bekerja saja,” ungkapnya.  Pengamat dari Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, rata-rata yang tertangkap menjadi pelaku klitih berasal dari keluarga menengah ke bawah. Tak sedikit juga yang merupakan ”produk” broken home.  Karena itu, kontrol sosial dan edukasi sosial tidak berjalan. ”Padahal, remaja sedang dalam tahap mencari jati diri. Akhirnya jalan kekerasan yang mudah ditempuh,” tuturnya.  Seharusnya, lanjut Zuhdan, sekolah-sekolah di Jogjakarta mampu mengarahkan para anak yang mencari jati diri itu dengan kegiatan yang bisa memberikan prestasi. Misalnya, menjadi atlet mixed martial art, pencak silat, atau bela diri lain. ”Anggaran untuk aktivitas ekstra sekolah harus ditambah,” jelasnya. (*/c19/ttg)

Dibacok di Siku, tapi Lebih Suka Melapor sebagai Kecelakaan Tunggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/jangan_sampai.jpg" alt="TERPANTAU: Hutan pinus di Mangunan, Bantul termasuk destinasi wisata favorit pelancong dari dalam dan luar Jogjakarta. (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>TERPANTAU: Hutan pinus di Mangunan, Bantul termasuk destinasi wisata favorit pelancong dari dalam dan luar Jogjakarta. (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>ISU klitih yang ramai dibahas dalam ruang-ruang maya sempat membuat para pelaku pariwisata Jogjakarta cemas. Sebab, kini mereka sedang berusaha mengembalikan citra Kota Pelajar itu sebagai destinasi wisata dan budaya. Jika sampai keamanan terganggu, akan sia-sia saja kerja keras mereka.  Wakil Ketua Bidang Perhotelan BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Herryadi Baiin bersyukur kepolisian cepat menanggapi isu klitih. ’’Respons cepat Polda DIJ dengan penangkapan para pelaku itu berhasil,’’ katanya.  Dengan menangkap para pelaku, Polda DIJ ikut menyelamatkan wajah pariwisata Jogja. Sejauh ini, menurut Herryadi, klitih tidak sampai menghambat arus wisatawan. ’’Kepolisian dan Pemprov DIJ telah menyatakan Jogjakarta aman dikunjungi,’’ paparnya.  Respons cepat polisi dengan menangkap para pelaku meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Jogjakarta. Tingkat keterisian hotel-hotel pun mencapai sekitar 70 persen. ’’Kondisi ini tentunya jauh lebih baik ketimbang tingkat keterisian hotel pada 2020,’’ jelasnya.  Kendati demikian, Herryadi berharap klitih bisa diatasi sampai ke akar-akarnya. Menurut dia, kejahatan sosial seperti klitih itu memerlukan penanganan secara efektif dan strategi preventif. Polda tidak bisa sendirian mengatasinya. Semua pihak perlu bergandengan untuk menghentikan fenomena yang selama belasan tahun terakhir selalu datang dan pergi itu.  &nbsp;

Klitih Jangan Sampai Ganggu Wisata Jogja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/klitih.jpg" alt="BUKTI: Benda-benda yang digunakan klitih dipamerkan di Galeri Lorong. (DOK. KRISNAWAN WISNU)" width="100%">
<figcaption>BUKTI: Benda-benda yang digunakan klitih dipamerkan di Galeri Lorong. (DOK. KRISNAWAN WISNU)</figcaption>
</figure>KLITIH. Belakangan, kata ini akrab di telinga. Tidak seperti belasan atau puluhan tahun lalu, klitih kini identik dengan kengerian dan ketakutan.  Puthut EA yang menjadi mahasiswa Jogja pada sekitar 1995 mengatakan bahwa saat dirinya masih menyandang predikat pemuda, klitih artinya jalan-jalan atau mengisi waktu. Konotasinya positif. Lebih positif lagi buat penjaga angkringan atau warung burjo karena biasanya aktivitas klitih dipungkasi dengan nongkrong di lapak mereka.  Kini, jangankan penjaga angkringan atau warung burjo, semua orang juga ngeri kalau mendengar kata klitih. Yang terbayang adalah senjata tajam dan kebengisan pelakunya yang masih belia. Rata-rata usia para pelaku belum sampai 20 tahun.  Puthut memaklumi pergeseran makna itu. Secara kultural, makna kata memang bisa berubah. ”Kata kan punya aspek sosiologis juga. Punya medan sosialnya,” ujar penulis yang tinggal di Jogja tersebut saat dihubungi Jawa Pos pada Kamis (30/12).  Pernah menjadi bagian dari masyarakat yang memaknai klitih sebagai aktivitas menyenangkan, kini Puthut pun prihatin atas fenomena klitih yang bak teror. Apalagi, hal tersebut sudah berlangsung tahunan. Kasus satu disusul dengan kasus yang lain dan para korban terus berjatuhan.  Pemerintah daerah, menurut Puthut, seolah tak bisa menghentikan klitih. ”(Saya) marah karena bertahun-tahun, bahkan berbelas tahun klitih terjadi, tetap tidak ada tindakan yang strategis dan komprehensif dari pemerintah daerah dan jajarannya,” paparnya. Frekuensi klitih terus meningkat dan kian brutal. Korbannya random. Demikian juga aksinya. Pelaku klitih bahkan bisa beraksi pada jam-jam ramai, saat banyak mata yang menyaksikannya.  Jawa Pos Radar Jogja memberitakan penangkapan pelaku klitih yang korbannya berinisial DHP. Korban ditendang dari motor dan dibacok pada Senin (27/12) dini hari. Akibatnya, korban yang masih berusia 16 tahun itu terluka pada bagian punggung, telapak tangan, dan telunjuk. Dua gigi korban pun copot. Aksi itu terjadi di Jalan Kaliurang, Sleman, Jogjakarta.  ”Saya takut karena sebagai warga Jogja, tentu saya juga berpotensi jadi korban,” kata Puthut.  Puthut yakin klitih tidak muncul hanya karena satu atau dua alasan. Kompleks. Karena itulah, dia meminta pemerintah daerah terjun ke lapangan dan meneliti penyebab maraknya klitih. Pemerintah, menurut dia, perlu melakukan asesmen yang mendalam. Selanjutnya, hasil asesmen itu menjadi dasar pembuatan strategi yang komprehensif dan keberlanjutan.  Dia menambahkan, jika pemerintah daerah tidak serius menanggapi klitih, aksi ”gengster remaja” itu bisa jadi akan terus bergulir dengan skala dan dampak yang kian besar dan brutal.  ”Saya harus bersuara terus bersama warga Jogja. Ini bukan hal yang remeh,” tegasnya. Melalui akun Twitter @Puthutea, lelaki 44 tahun itu menyuarakan keresahannya. Soal klitih, dia pernah me-mention gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga DKI Jakarta. Dia juga memopulerkan tagar #YogyaTidakAman dan #SriSultanYogyaDaruratKlitih. ”Semoga dengan membesarnya suara kami, akan ada tindakan dari Pemda DIJ,” tandasnya.

Dulu Klitih Berakhir di Angkringan, Sekarang Berujung di Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210611_190914.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta AKBP Ihsan mengatakan, tagar Jogja tidak aman dari kejahatan jalanan atau klitih yang viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir adalah tidak benar.  ”Jogja ini tetap aman, anggota kami selalu hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Jadi apa yang ada di medsos bahwa sekarang Jogja tidak aman itu tidak benar,” kata Kapolres Ihsan seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan Jogja, termasuk Kabupaten Bantul yang diviralkan tidak aman merupakan kondisi yang tidak benar. Sebab, dalam beberapa hari ini tempat wisata di Bantul dan Yogyakarta tidak ada kejadian yang meresahkan wisatawan.  ”Buktinya di Pantai Parangtritis Bantul dalam beberapa hari ini sangat ramai, di Malioboro juga sangat ramai, itu menandakan Jogja tetap aman, tetap berhati nyaman. Apalagi di Bantul, kami jamin untuk kasus-kasus seperti ini insya Allah sudah kami antisipasi,” tutur Ihsan.  Dia mengatakan, antisipasi terhadap kejahatan jalanan di Bantul selama ini sudah dilakukan anggota Polri dengan mengedepankan langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif. ”Kami punya blue light patrol yang selalu patroli setiap malam, bahkan saya pimpin sendiri. Kami juga ada tim ke sekolah-sekolah untuk razia kendaraan bagi pelajar maupun razia barang bawaan dan tas bersama dengan guru,” terang Ihsan.  Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, penanganan kasus klitih atau kejahatan jalanan yang dilakukan anak di bawah umur memerlukan pendekatan keluarga secara menyeluruh. ”Jadi semua itu harus kita kumpulkan (keluarga pelaku kenakalan atau kejahatan, Red), kita beri pemahaman untuk dialog. Ya memang tidak mudah kalau seperti ini hanya satu keluarga, nanti sepuluh orang klitih kan berarti sepuluh kepala keluarga,” ujar Sultan.  Pemprov Jogjakarta pernah memiliki lembaga konsultan yang dibentuk khusus untuk mengatasi kenakalan anak. Namun demikian, dalam praktik kerjanya, lembaga tersebut perlu melakukan pendekatan kepada para orang tua hingga sanak saudara pelaku kenakalan atau kejahatan yang membutuhkan biaya mahal.  ”Pada waktu itu mereka minta begini ini (butuh biaya) Rp 3 juta sampai Rp 4 juta menangani satu keluarga. Bagi saya itu masih terlalu mahal. Kita perlu cari yang lain yang lebih memungkinkan,” tutur Sultan.  Berbagai upaya pembinaan, menurut Sultan, telah dilakukan untuk menangani para pelaku klitih, khususnya para anak di bawah umur, namun selalu menghadapi tantangan di lapangan. Berkaca dari serangkaian persoalan tersebut, perlu upaya lebih efektif guna meminimalisasi kemunculan kenakalan anak.  ”Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin kita bisa bicara lebih jauh, kita bisa masuk ke ruang-ruang mereka,” kata Raja Keraton Jogjakarta itu.  Sekda Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji meambahkan, pihaknya tengah menyusun program pembinaan anak bawah umur yang berhadapan dengan hukum dan berstatus diversi. Khususnya terkait dengan kasus kejahatan jalanan.  ”Misinya adalah membina para pelaku klitih tersebut sebelum dikembalikan ke keluarga dan masyarakat,” kata Kadarmanta Baskara Aji.  Program pembinaan tersebut, menurut dia, bakal diampu beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Jogjakarta.  Aksi klitih muncul di Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik, Sleman pada Senin (27/12) dini hari yang mengakibatkan korban mengalami luka di telapak tangan, gigi depan, serta bagian punggung. Terkait kasus itu, polisi telah mengamankan enam orang yang salah satunya masih berstatus pelajar.  Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta Brigjen Pol R. Slamet Santoso menuturkan kasus klitih di Jogjakarta selama 2021 tercatat 58 kasus dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 52 kasus.  ”Dari 102 pelaku, sebagian besar atau 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar, selebihnya pengangguran,” ucap Slamet santoso.

Polisi Bantah Tagar Jogja Tak Aman dari Klitih

kasus klitih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus klitih

Berita Terkini