<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ericjk-jiwasraya.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penyelesaian kasus PT Jiwasraya menjadi komitmen bagi kementeriannya dan sekaligus bukti negara hadir memberikan perlindungan kepada nasabah. Pasalnya, hal itu menyangkut kepercayaan besar terhadap industri asuransi dan dana pensiun ke depannya. Apalagi kasus serupa juga terjadi di PT Asabri.  Hal itu diungkapkan Erick Thohir dalam Kuliah Umum di Unika Atma Jaya bertajuk ‘Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Mega Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya’, Rabu (26/1).  Menurut Erick sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya, penuntasan kasus mega skandal Jiwasraya akan memberikan solusi bagi para korban. Bahkan, dia menegaskan penyelesaian asuransi Jiwasraya ini baru terjadi dibandingkan kasus-kasus lainnya.  Selain penegakan hukum yang konkrit dan tegas, negara juga hadir dalam melakukan terobosan baru untuk menyelamatkan para nasabah. Terhadap para nasabah pemegang polis dilakukan restrukturisasi polis para nasabah Jiwasraya ke IFG Life, sehingga selain penegakan hukum bagi para tersangka, negara menjamin dan memberikan layanan asuransi agar para nasabah tidak kehilangan haknya.  "99 persen (korban Jiwasraya) sudah sepakat, makannya sekarang sudah terjadi pencairan-pencairan sesuai dengan kewajiban yang disepakati,” ujarnya.  Namun, di banyak kasus solusi seperti ini justeru hanya digantung, istilahnya dihukum saja udah, tapi pemegang polis itu dirugikan. “Coba sekarang yang ditipu itu penyelesaian apa? hanya mau memenjarakan tidak selesai, nah karena itu pak Jaksa Agung untuk memberikan hukum jera dengan menyita kekayaan yang akan dibalikkan kepada negara,” kata Erick.  Karena itu, kasus korupsi di asuransi Jiwasraya dan Asabri menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, hingga penerapan hukuman pada dua kasus ini juga berbeda, yakni hukuman mati buat pelaku korupsi Asabri dan hukuman seumur hidup buat asuransi Jiwasraya.  “Ini yang kenapa kembali kepada Kejaksaan Agung, juga menyampaikan ketika di Jiwasraya ada penyitaan dan hukuman seumur hidup, lalu kenapa di Asabri beliau menghukum mati? karena kan tadi, saya yakin beliau juga bukan arogansi mau hukum mati tetapi ini dua kasus yang berbeda dan ini penipuan terbesar selama sejarah bangsa Indonesia,” ujarnya.  Dijelaskan Erick Thohir, kasus korupsi asuransi Jiwasraya merugikan negara dan nasabah sebesar Rp 40 triliun. Untuk itu, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk bagaimana hak para pemegang polis mendapat kompensasi dari negara lewat kesepakatan IFG life sebesar 99 persen.  “Ini Rp 40 triliun kurang lebih dan pelaku hanya beberapa orang. Karena itu kita mendorong kerjasama dengan Kejagung, terus juga kenapa Kemenkeu sedang revisi juga yang namanya UU tadi, tapi penyelesaian harus terjadi, uang negara yang hilang tadi ada sitaan yang korupsi, yang memegang polis harus diberi kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang 99 persen tadi,” jelasnya.  Lebih jauh Erick Thohir, langkah Pemerintah ke depan harus menyelematkan asuransi di Indonesia agar kepercayaan masyarakat pada bisnis ini tidak hilang. Pasalnya, jika kepercayaan itu hilang maka orang-orang akan membeli asuransi dari luar negeri, dan disitulah ekonomi Indonesia akan menuju kehancuran.  “Asuransi ini bisnis kepercayaan, kalau kasus Jiwasraya, Asabri tidak diselesaikan atau kasus asuransi lainnya belum diselesaikan, maka industri asuransi itu akan kolaps, dana pensiun akan kolaps. Sekarang kalau itu kolaps masa depan pensiunan kita gimana, yang udah berjibaku puluhan tahun bekerja terus hilang, ini akan sangat bahaya kalau tidak ada kembali namanya perbaikan dari pada sistem dan kepercayaan itu,” ungkapnya.  Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, mengatakan bahwa kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang dilakukan Komisaris Utama PT Trada Alam Minerba Tbk Heru Hidayat, merupakan kasus yang menyebabkan kerugian negara di luar nalar.  “Dengan mempertimbangkan bahwa nilai kerugian negara yang timbul di luar nalar. Bayangkan Jiwasraya Rp 16 triliun, Asabri Rp 22 triliun. Uang bukan sedikit dan banyak korban yang timbul dari perbuatan tersebut,” kata Burhanuddin  Burhanuddin juga menilai hukuman mati pantas diterima Heru Hidayat lantaran terlibat dalam tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, Heru dihukum penjara seumur hidup karena kerugian negaranya lebih dari Rp 16 triliun.

Erick Tegaskan Negara Hadir Selamatkan Nasabah Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Sidang-Jiwasraya.jpg" alt="ILUSTRASI: Sidang kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sidang kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sebelumnya mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan 13 korporasi manajemen investasi (MI) dalam kasus dugaan korupsi PT. Asuranji Jiwasraya.  Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyesalkan hal ini, dia memandang Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak profesional dalam menangani perkara Jiwasyara.  Adapun 13 manajer investasi itu antara lain, PT Dhanawibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital: PT Oso Manajemen Investasi; PT Pinnacle Persada Investama; PT Millenium Capital Management yang sebelumnya bernama PT Millenium Danatama Indonesia; PT Prospera Asset Management; PT MNC Asset Management yang sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management; PT Maybank Asset Management, yang sebelumnya bernama PT GMT Aset Manajemen atau PT Maybank GMT Asset Management; PT Gap Capital. Kemudian PT Jasa Capital Asset Management, yang sebelumnya bernama PT Prime Capital; PT Pool Advista Aset Manajemen yang sebelumnya bernama PT Kharisma Asset Management; PT Corfina Capital; PT Treasure Fund Investama dan PT Sinarmas Asset Management.  "Putusan hakim tersebut menunjukan bahwa jaksa tidak jeli dalam memisahkan antara pelaku satu perkara d dengan perkara lainnya. Menurunnya kualitas kejaksaan, tergambar dari putusan yang menyebutkan bahwa ada pencampuran perkara yang berlainan dalam satu perkara," kata Fickar dikonfirmasi, Rabu (18/8).  Fickar mengutarakan, hal ini harus menjadi perhatian serius Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebagai pemimpin Kejaksaan. "Karena justru Kejaksaan sebagai pimpinan penyelesaian perkara pidana," papar Fickar.  Pernyataan senada disampaikan oleh pengamat kejaksaan Kamilov Sagala. Dia memandang, putusan tersebut bukti menurunnya kualitas Kejaksaan. Dia mengharapkan, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Korps Adhyaksa harus lebih ditingkatkan, apalagi seiring meningkatnya renum atau penghargaan atas kinerja Kejaksaan.  "13 identitas itu (manajer investasi) jelas berbeda satu sama lain kok jadi satu? Terkesan ambil jalan mudah saja, atau memang timnya tidak memahami secara detail kasus tersebut, atau ini salah satu modus jaksa menjebak hakim sehingga memutuskan sesuatu yang keliru?" cetus Kamilov.  Kamilov pun memperkirakan, adanya kemungkinan jaksa kurang teliti dan dalam menyusun dakwaan. Karena dalam suatu persidangan, penyusunan dakwaan selain bukti-bukti ada strategi lainnya.  "Tetapi kejadian ini menunjukan kinerja Jaksa gagal dan tentu para hakim dengan jam terbang tinggi dengan mudah akan menyadari hal-hal seperti itu. Semoga semua penegak hukum bekerja dengan hati nurani kebenaran yang hakiki," ujarnya.  Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan 13 korporasi manajemen investasi (MI) dalam kasus dugaan korupsi PT. Asuranji Jiwasraya. Mulanya, 13 MI itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan pada reksa dana milik PT Asuranji Jiwasraya pada 2008-2018.  "Mengadili, menerima keberatan atau eksepsi tentang penggabungan berkas perkara terdakwa 1, 6, 7, 9, 10, 12. Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, memerintahkan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut," kata Ketua majelis hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/8).  Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, kasus rasuah yang menjerat 13 perusahaan investasi tersebut tidak berhubungan satu sama lain. Sehingga akan menyulitkan majelis hakim untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa.  "Tindakan penuntut umum yang menggabungkan begitu banyak perkara ke dalam satu berkas perkara akan menyulitkan majelis hakim untuk memilah-milah tiap perkara pidananya. Oleh karenanya, akan merugikan kerugian yang begitu besar bagi para terdakwa," ujar hakim Eko.  Majelis hakim menuturkan, tindak pidana yang didakwakan kepada 13 terdakwa korporasi tersebut tidak ada sangkut paut dan hubungan satu sama lain.  "Konsekuensi pemisahan para terdakwa juga mengakibatkan kehadiran masing-masing terdakwa tidak relevan terhadap terdakwa lainnya, masing-masing terdakwa jadi terpaksa turut serta terhadap pemeriksan terdakwa lain dan penyelesaian saksi-saksi dari terdakwa yang satu tergantung dengan pemeriksaan terdakwa lainnya," papar hakim Eko.  Hakim menilai, perkara tersebut menjadi rumit dan bertentangan dengan asas persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Menurutnya, syarat penggabungan seperti dalam pasal 141 KUHAP untuk pemeriksaan tidak terpenuhi sehingga keberatan atau eksepsi terhadap penggabungan berkas perkara yang diajukan terdakwa 1, 6, 7, 9, 10 dan 12 dipandang beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya harus diterima.  "Karena keberatan terhadap penggabungan berkas perkara diterima, maka surat dakwaan dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum," tandas Hakim Eko.

Kerja Jaksa Gagal, Dakwaan 13 Manajemen Investasi Jiwasraya Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan 13 korporasi manajemen investasi (MI) dalam kasus dugaan korupsi PT. Asuranji Jiwasraya. Mulanya, 13 MI itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan pada reksa dana milik PT Asuranji Jiwasraya pada 2008-2018.  Keberatan yang diajukan 13 korporasi itu diterima oleh Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat. Sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung dibatalkan.  Adapun 13 manajer investasi itu antara lain, PT Dhanawibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital: PT Oso Manajemen Investasi; PT Pinnacle Persada Investama; PT Millenium Capital Management yang sebelumnya bernama PT Millenium Danatama Indonesia; PT Prospera Asset Management; PT MNC Asset Management yang sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management; PT Maybank Asset Management, yang sebelumnya bernama PT GMT Aset Manajemen atau PT Maybank GMT Asset Management; PT Gap Capital. Kemudian PT Jasa Capital Asset Management, yang sebelumnya bernama PT Prime Capital; PT Pool Advista Aset Manajemen yang sebelumnya bernama PT Kharisma Asset Management; PT Corfina Capital; PT Treasure Fund Investama dan PT Sinarmas Asset Management.  "Mengadili, menerima keberatan atau eksepsi tentang penggabungan berkas perkara terdakwa 1, 6, 7, 9, 10, 12. Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, memerintahkan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut," kata Ketua majelis hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/8).  Eksepsi diajukan oleh enam perusahaan investasi antara lain, PT Dhanawibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital, PT MNC Asset Management yang sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management, PT Maybank Asset Management, yang sebelumnya bernama PT GMT Aset Manajemen atau PT Maybank GMT Asset Management, PT Jasa Capital Asset Management yang sebelumnya bernama PT Prime Capital, PT Pool Advista Aset Manajemen yang sebelumnya bernama PT Kharisma Asset Management dan PT Treasure Fund Investama.  Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, kasus rasuah yang menjerat 13 perusahaan investasi tersebut tidak berhubungan satu sama lain. Sehingga akan menyulitkan majelis hakim untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa.  "Tindakan penuntut umum yang menggabungkan begitu banyak perkara ke dalam satu berkas perkara akan menyulitkan majelis hakim untuk memilah-milah tiap perkara pidananya. Oleh karenanya, akan merugikan kerugian yang begitu besar bagi para terdakwa," ujar hakim Eko.  Majelis hakim menuturkan, tindak pidana yang didakwakan kepada 13 terdakwa korporasi tersebut tidak ada sangkut paut dan hubungan satu sama lain.  "Konsekuensi pemisahan para terdakwa juga mengakibatkan kehadiran masing-masing terdakwa tidak relevan terhadap terdakwa lainnya, masing-masing terdakwa jadi terpaksa turut serta terhadap pemeriksan terdakwa lain dan penyelesaian saksi-saksi dari terdakwa yang satu tergantung dengan pemeriksaan terdakwa lainnya," papar hakim Eko.  Hakim menilai, perkara tersebut menjadi rumit dan bertentangan dengan asas persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Menurutnya, syarat penggabungan seperti dalam pasal 141 KUHAP untuk pemeriksaan tidak terpenuhi sehingga keberatan atau eksepsi terhadap penggabungan berkas perkara yang diajukan terdakwa 1, 6, 7, 9, 10 dan 12 dipandang beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya harus diterima.  "Karena keberatan terhadap penggabungan berkas perkara diterima, maka surat dakwaan dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum," tegas Hakim Eko.  Sebagaimana diketahui, 13 perusahaan manajamen investasi mulanya didakwa tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah.  Seluruh perusahaan, atau 13 MI itu diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 12,157 triliun. Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian senilai Rp10,985 triliun.

Kasus Korupsi Jiwasraya, Hakim Batalkan Dakwaan 13 Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) diminta untuk mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai vonis terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyampaikan, mendukung langkah Kejagung mengajukan upaya kasasi untuk terdakwa korupsi Jiwasraya. Sebab telah merugikan keuangan negara senilai Rp 16,8 triliun.  “Harusnya MA mengabulkan permohonan Jaksa didasarkan pada surat edaran MA itu sendiri terkait kesetaraan vonis (seumur hidup) pada kasus yang sama,” kata Uchok Sky Khadafi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4).  Uchok mengharapkan, Korps Adhyaksa terus mengejar aset dari para terdakwa Jiwasraya. Hal ini sebagai upata untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 16,8 triliun.  “Ini sangat penting, apalagi korban dari kasus ini ada jutaan nasabah. Jutaan korban ini juga perlu jadi pertimbangan MA untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa,” tegas Uchok.  Sebelumnya, Kejagung resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis banding yang dijatuhkan kepada enam terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Upaya hukum ini ditempuh, karena vonis banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih rendah dari putusan tingkat pertama.  "Sudah kasih petunjuk Dirtut untuk kasasi," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Ali Mukartono dikonfirmasi, Senin (15/3).  Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan hukuman banding terhadap enam terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya.  Keenam terdakwa itu adalah mantan Direktur Utama (Dirut) Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan; Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto; Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan dari vonis pengadilan tingkat pertama terhadap empat terdakwa. Dari vonis seumur hidup, Hendrisman, Syahmirwan dan Joko Tjandra dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.  Sementara itu, Hary Prasetyo dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun dari seumur hidup. Sedangkan Benny Tjoktrosaputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup.  Meski dikurangi hukumannya, keenam terdakwa Jiwasraya tetap divonis terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00 triliun. Ali menyampaikan, alasan pihaknya mengajukan kasasi karena Hakim PT Jakarta menjatuhkan denda tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  "Karena ada denda yang nggak dijatuhkan, misalnya itu di Undang-Undang korupsi itu kan pidana badan sama denda kan pakai frasa dan, jadi harus dua-duanya dijatuhkan," pungkas Ali.

MA Diminta Kabulkan Kasasi Kejaksaan Terkait Kasus Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis banding yang dijatuhkan kepada enam terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Upaya hukum ini ditempuh, karena vonis banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih rendah dari putusan tingkat pertama.  "Sudah kasih petunjuk Dirtut untuk kasasi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Ali Mukartono dikonfirmasi, Senin (15/3).  Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan hukuman banding terhadap enam terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya. Keenam terdakwa itu adalah mantan Direktur Utama (Dirut) Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan; Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto; Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan dari vonis pengadilan tingkat pertama terhadap empat terdakwa. Dari vonis seumur hidup, Hendrisman, Syahmirwan dan Joko Tjandra dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> Sementara Hary Prasetyo dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun dari seumur hidup. Sedangkan Benny Tjoktrosaputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup.  Meski dikurangi hukumannya, keenam terdakwa Jiwasraya tetap divonis terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00 triliun.  Ali menyampaikan, alasan pihaknya mengajukan kasasi karena Hakim PT Jakarta menjatuhkan denda tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  "Karena ada denda yang nggak dijatuhkan, misalnya itu di Undang-Undang korupsi itu kan pidana badan sama denda kan pakai frasa dan, jadi harus dua-duanya dijatuhkan," pungkas Ali.

6 Terdakwa Jiwasraya Banding, Kejagung Resmi Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu terkait perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).  Korps Adhyaksa telah memeriksa Direktur Pengelolaan Investasi Departemen Pangawasn Pasar Modal 2A OJK, Sujanto, Kapala Bagian Pendaftaran Produk Pengelolaan Direktorat Pengelolaan Investasi Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Pudjo Damaryono, dan Kepala Sub Bagian pada Departemen Pengawasan Transaksi Efek OJK Nova Efendi.  Selain ketiga pejabat OJK, Kejagung juga kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Erry Firmansyah. Keempat saksi itu di dalami terkait dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  "Kami memeriksa empat orang sebagai saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Rabu (2/12).  Menurut Hari, ketiga pejabat OJK dan mantan Dirut BEI dicecar kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK, Fakhri Hilmi. Eks pejabat OJK itu merupakan tersangka baru atau pengembangan dalam kasus korupsi Jiwasraya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/11/2020/agar-terdakwa-jiwasraya-tak-keluar-tahanan-kejaksaan-pilih-banding/">Agar Terdakwa Jiwasraya Tak Keluar Tahanan, Kejaksaan Pilih Banding</a></li> </ul> "Keterangan empat orang saksi tersebut dianggap perlu untuk mengungkap sejauh mana peran para saksi dalam menjalankan tugasnya baik sebagai pengurus BEI, OJK maupun perusahaan manager investasi kaitannya dengan jual beli saham dari pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya," ujar Hari.  Pemeriksaan terhadap empat orang saksi ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Kejaksaan. Bahkan, Erry Firmansyah tercatat sudah diperiksa lebih dari empat kali oleh Kejaksaan,  Sementara dalam kasus korupsi Jiwasraya, jajaran Kejaksaan Agung telah menetapkan Fakhri Hilmi sebagai tersangka karena pejabat OJK ini diduga mengetahui adanya penyimpangan atas transaksi milik Jiwasraya, lantaran diduga terdapat kesepakatan dengan Erry Firmansyah dan Joko Hartono Tirto yang kini berstatus terpidana.  Dalam kasus Jiwasraya, enam orang telah divonis seumur hidup. Mereka diantaranya Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.  Tiga mantan direksi Jiwasraya dan tiga pihak swasta itu terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebesar Rp 16,8 triliun.  Mereka terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Korupsi Jiwasraya, 3 Pejabat OJK dan eks Bos BEI Digarap Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kresna Hutauruk selaku kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat, membantah kliennya memerintahkan Manajer Investasi (MI) untuk melakukan underlying saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya di pasar modal. Dia mengklaim, selama proses persidangan jaksa penuntut umum (JPU) sama sekali tidak bisa membuktikan hal tersebut.  "Salama persidangan, klien kami (Heru Hidayat) tidak pernah terbukti memerintahkan Manajer Investasi dan tidak pernah terbukti menyuruh Manajer Investasi melakukan underlying saham dan reksadana Jiwasraya," kata Kresna di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10) malam.  Kresna pun mengklaim, kliennya tidak pernah berhubungan dengan investasi Jiwasraya dan tidak mengenal para manajer investasi. Hal yang serupa juga dengan tuduhan nominee Heru Hidayat, diklaim tidak terbukti sama sekali dalam persidangan.  "Nama nominee klien kami juga tidak terbukti. Dalam persidangan jelas bahwa nominee tersebut adalah nominee dari Piter Rasiman dan diakui oleh Piter Rasiman segala transaksi sahamnya tidak terkait dan tidak diketahui oleh Heru Hidayat," ujar Kresna. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/10/2020/heru-hidayat-terbukti-bermain-judi-pakai-uang-nasabah-jiwasraya/">Heru Hidayat Terbukti Bermain Judi Pakai Uang Nasabah Jiwasraya</a></li> </ul> Selama persidangan, sambung Kresna, juga tidak terbukti bahwa kliennya terlibat dalam aktivitas goreng saham. Dia membantah, kliennya menggoreng saham dengan mamakai uang nasabah Jiwasraya.  "Tukang goreng saham pun klien kami tidak ada yang sebut. Lalu apa salah klien kami?" tegas Kresna.  Lebih jauh, Kresna berdalih putusan hakim atas kliennya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pasalnya, apa yang dituduhkan kepada Heru Jidayat tidak terbukti sama sekali mulai dari tuduhan memerintahkan manajer investasi, soal nominee, goreng saham hingga aliran dana ke kliennya.  "Jadi putusan ini hanya berdasarkan asumsi-asumsi, tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan selama ini," tandas Kresna.  Sebelumnya, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat bersalah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara seumur hidup," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (26/10).  Selain itu, Heru Hidayat juga dijatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.728.783.335.000. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka harta bendanya akan disita jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti.  Heru Hidayat divonis melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  Heru Hidayat juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang hasil korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya disamarkan dengan membeli aset untuk menyamarkan harta kekayaannya. Aksi itu dilakukan bekerja sama dengan sejumlah pihak.  Untuk TPPU, Heru Hidayat divonis melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Heru Divonis Seumur Hidup, Pengacaranya Ngomong Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera (TRAM) Tbk Heru Hidayat mengklaim, tidak memiliki harta kekayaan yang mencapai Rp 10 triliun. Heru membantah, menikmati aliran dana hingga Rp 10 triliun dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero).  “Zaman sudah maju dan terbuka ini, dapat ditelesuri apakah saya memiliki harta sampai sebesar Rp 10 triliun. Lalu darimana dapat dikatakan saya memperoleh dan menikmati uang Rp 10 triliun lebih?," kata Heru membacakan nota pembelaan melalui virtual dalam sidang kasus Jiwasraya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta, Kamis (22/10).  Menurut Heru, kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh dari selisih uang yang dikeluarkan Jiwasraya dengan nilai dari saham dan reksadana pada 31 Desember 2019. Dia menyebut, dalam persidangan tak tampak adanya bukti atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait penerimaan dana lebih dari Rp 10 triliun.  "Sepanjang persidangan, tak satupun saksi baik dari Jiwasraya, para Manajer Investasi (MI), maupun broker yang mengatakan pernah memberi uang sampai Rp10 triliun," tegas Heru.  Heru mengklaim, ahli dari BPK yang dihadirkan ke persidangan, juga mengatakan hanya menghitung uang yang keluar dari Jiwasraya, dimana uang tersebut keluar kepada MI dan digunakan untuk membeli saham. Dia pun mengklaim, dalam persidangan tidak ada uang dari Jiwasraya yang mengalir sampai ke Heru Hidayat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2020/heru-hidayat-dituntut-seumur-hidup-dan-uang-pengganti-rp-10-triliun/">Heru Hidayat Dituntut Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 10 Triliun</a>  “Kalau memang saya yang dituduhkan menikmati uang Jiwasraya tersebut, kenapa ada sebuah perusahaan Manajer Investasi terkenal dalam perkara ini yang telah mengembalikan/menitipkan uang ke Kejaksaan,” ucap Heru.  Heru menyebut, dalam persidangan berkali-kali ditunjukkan slide yang berisi rincian transfer uang dari orang-orang yang disebut nominee Heru. Namun, klaim Heru, dalam persidangan orang-orang tersebut bukan nominee Heru, melainkan Nominee dari Piter Rasiman.  "Lalu ada email yang katanya dari saya kepada Benny Tjokro, yang isinya meminta agar ditransfer uang ratusan miliar ke beberapa rekening atas nama orang lain," ucap Heru.  Kendati demikian, email itu dianggap sebagai bukti kalau dirinya pernah menerima uang tersebut. Padahal, kata Heru, selama persidangan tidak ada saksi yang membenarkan isi email tersebut.  "Bahkan tidak ada respons dan jawaban atas email tersebut. Selain itu, tidak sekalipun ditunjukkan adanya bukti transfer atas email tersebut dalam persidangan ini," cetus Heru.  Heru pun membantah memberikan uang dan memperkaya pihak-pihak lain. Dia menyebut, tidak ada bukti pemberian darinya.  “Lagi-lagi saya teringat pedomannya, bicara hukum itu bicara bukti. Jika tidak ada buktinya berarti tidak terbukti,” pungkas Heru.    Sebelumnya, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU). Heru diyakini melakukan korupsi dan memperkaya diri secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga Rp 16 triliun.  "Menyatakan terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Kemas Roni membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/10).  Heru juga dituntut membayar denda sebesar Rp 5 miliar. Namun, jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun.  Selain itu, Heru Hidayat juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp10.728.783.375.000. Jika Heru Hidayat tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut  "Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 10 tahun," cetus Jaksa Roni.  Heru dituntut melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=R2na7gdVDyg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Heru Hidayat Bantah Terima Aliran Uang Rp 10 Triliun dari Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/tersangka-jiwasraya.jpg" alt="Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme" width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penasihat hukum Direktur Utama PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto, Soesilo Aribowo membantah kliennya mengendalikan sejumlah Manajer Investasi (MI) dalam pembelian saham-saham untuk investasi PT Asuransi Jiwasraya. Soesilo menegaskan, kliennya tidak bisa mengendalikan Jiwasraya.  “Bagaimana mungkin dia (Joko Hartono Tirto) mengendalikan Jiwasraya? Jadi, dia tidak mungkin bisa mengendalikan Jiwasraya,” kata Soesilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/10) malam.  Soesilo lantas menyesalkan terhadap kliennya diputus seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebab, Joko diklaim tidak memiliki kewenangan dalam perusahaan pelat merah Jiwasraya.  “Itu tidak nalar menurut saya. Dia (Joko Hartono) tidak punya kemampuan untuk mencegah pilihan investasi oleh Jiwasraya, Nggak bisa,” tegas Soesilo.  Menurut Soesilo, jika kliennya disebut mengendalikan sejumlah MI, juga sangat tidak masuk akal. Menurutnya, pertimbangan yang dibuat majelis hakim dalam menjatuhkan vonis tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.  “Lebih ke copy paste dari surat tuntutan Jaksa,” cetus Soesilo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/10/2020/3-direksi-pt-asuransi-jiwasraya-divonis-seumur-hidup/">3 Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup</a>  Soesilo pun merasa kaget kliennya divonis seumur hidup oleh majelis hakim. Menurutnya, perkara tersebut terbilang sulit, baik untuk jaksa maupun majelis hakim.  “Terus terang saya kaget dan mengecewakan. Karena, saya pikir, ini perkara yang sulit bagi Jaksa,” ujar Soesilo.  Soesilo menyebut, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis pun tidak maksimal. Sebab perkara pasar modal ini sangat rumit.  "Saya sudah 30 tahun menjadi pengacara, baru kali ini saya alami surat tuntutan itu berubah dan ditambahkan di replik," pungkasnya.    Sebelumnya, Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto divonis seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak swasta dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini terbukti secara bersama-sama merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Joko Hartono Tirto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (12/10).  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman pidana penjara seumur hidup," imbuhnya.  Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap tiga mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya. Mereka diantaranya mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.  Ketiga mantan petinggi perusahaan asuransi plat merah itu juga dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 16,8 triliun.  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Perbuatan mereka juga dianggap berimplikasi pada kesulitan ekonomi terhadap para peserta PT Asuransi Jiwasraya.  Sementara hal yang meringankan para terdakwa dianggap bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan, dan belum pernah dihukum.  Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AjHDhBsBimM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kuasa Hukum Joko Hartono: Copy Paste dari Surat Tuntutan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (AJS) akan menjalani sidang putusan pada Senin (12/10). Mereka diantaranya, Mantan Direktur Utama PT AJS, Hendrisman Rahim; Mantan Direktur Keuangan PT AJS, Hary Prasetyo; Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS, Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.  Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyo menyampaikan, sidang putusan dengan empat terdakwa itu direncanakan pada pukul 13.00 WIB. Dia memastikan, sidang digelar dengan mematuhi protokol kesehatan.  "Insya Allah Senin 12 Oktober, kira-kura pukul 13.00 WIB, menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Bambang dikonfirmasi, Senin (12/10).  Sementara itu, Bambang belum bisa memastikan dua terdakwa lainnya dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat untuk menjalani sidang tuntutan. Lantaran kedua terdakwa positif Covid-19.  "Menunggu kedua terdakwa sehat dan kembali ke Rutan. Nanti diinfokan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim, baru untuk keduanya dapat dilanjutkan persidangan nya. Karena kedua masih dalam kondisi sakit maka Pengadilan tidak dapat melanjutkan persidangannya," ujar Bambang.  Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini, keempat terdakwa dinilai terbukti melakukan korupsi di perusahaan asuransi Jiwasraya. Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp16,8 triliun.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/08/09/2020/produk-asuransi-jiwa-banyak-gagal-bayar-karena-langgar-aturan/">Produk Asuransi Jiwa Banyak Gagal Bayar Karena Langgar Aturan</a>  Angka itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Para terdakwa dituntut dengan hukuman berbeda. Mantan Direktur Keuangan PT AJS, Hary Prasetyo, dituntut pidana penjara seumur hidup; Mantan Direktur Utama PT AJS, Hendrisman Rahim, dituntut 20 tahun penjara; Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS, dituntut 18 tahun penjara; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto, dituntut pidana seumur hidup.  Keempat terdakwa dituntut melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Uq73ggbPc54&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Empat Terdakwa Jiwasraya Hadapi Putusan Hakim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus korupsi jiwasraya

Berita Terkini