Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Santoso-Komisi-III-DPR-2778388552.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal." /> JawaPos.com - Pengungkapan kasus dugaan korupsi cukai rokok mantan Kepala BP Tanjung Pinang menjadi pintu masuk KPK membongkar praktik illegal sejenis yang selama ini diduga terjadi di kawasan free trade zone (FTZ), khususnya BP Batam yang kerap menjadi jalur lalu lintas penyelundupan barang-barang haram ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, meminta KPK untuk melakukan penindakan secara holistik, termasuk mengungkap para pengusaha hitam kelas kakap yang memanfaatkan oknum penyelenggara negara untuk mencari untung. Santoso menyebut kasus over kuota yang terjadi di Tanjung Pinang adalah bagian kecil dari kasus penyelundupan komoditas atau barang lainnya dengan modus sejenis yang terjadi di Pelabuhan Batam. "Ini harus jadi momentum supaya KPK melakukan penindakan tidak parsial namun menyeluruh terkait permainan kuota tersebut," kata Santoso. Saat ini beredar empat nama yang diduga menjadi bagian dari sindikasi penyelundupan melalui Pelabuhan Batam, yakni VCR, DNI, FRN, dan BDN. Hanya saja KPK masih enggan menyebut identitasnya secara detail. Keempatnya diduga terafiliasi dengan AP, tersangka gratifikasi dan pencucian uang yang saat ini tengah disidik KPK. Tersangka tersebut pernah bertugas di Batam. Santoso menegaskan, guna meredam syahwat para pengusaha hitam mengeruk keuntungan sehingga diperlukan komitmen pengawasan ketat dan penindakan yang konsisten. Pelabuhan Batam dikenal sebagai salah satu jalur penyelundupan di kawasan FTZ. Jenis komoditas atau barang yang biasa diselundupkan melalui Pelabuhan Batam berupa minuman keras atau miras, rokok dari China, alat kesehatan, mobil, moge, mesin mobil, handphone, lapotop, pita cukai palsu, obat farmasi, hingga benih lobster. Adapun yang berwenang mengeluarkan kuota terhadap barang-barang tersebut adalah BP FTZ Batam. Layaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, modus yang sama diduga kuat masih terus berlangsung di Batam.&nbsp;Praktik ilegal tersebut pada umumnya menjadikan dua pelabuhan terbesar di Batam, yakni Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang sebagai motornya. Penindakan tampaknya tak pernah membuat jera para mafia pelabuhan. Pasalnya, praktik yang sama menjadi pemandangan umum di Pelabuhan Batu Ampar dan Dermaga Beton Sekupang. Proses bongkar muat di kedua pelabuhan tersebut seringkali tanpa melalui proses pengecekan fisik sebagaimana diatur dalam ketentuan regulasi. Bongkar muat dari Singapura melalui Sekupang-Batu Ampar kerap dilakukan tanpa proses pengecekan fisik sebagaimana seharusnya. Kapal-kapal asal Singapura khususnya, terlihat mendapatkan previlage di Pelabuhan Batu Ampar maupun Pelabuhan Beton sekupang. Barang-barang haram tersebut didistribusikan melalui jalur laut, yakni dari Batam, selanjutnya menggunakan kapal Roro ke Tanjung Pinang, dan seterusnya menggunakan kapal tangker ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Praktik illegal ini diduga melibatkan para oknum dari berbagai institusi, mulai dari sahbandar, beacukai, BP Batam dan tentunya para pengusaha. "Penyelundup ilegal itu, bukan hanya kuota cukai rokok. Makanya pendapatan negara kok transaksinya banyak tapi pendapatannya sedikit. Barang masuknya besar tapi pajaknya kok sedikit. Ini yang harus dibongkar dan ditindak," tutur Santoso. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jendral Soedirman Profesor Hibnu Nugroho juga mempertanyakan lemahnya pengawasan sehingga kasus yang sama kembali terjadi "Pengawasannya lemah, itu sudah bagian mafia. Saya kira semuanya harus diusut, termasuk kolega-koleganya itu," tandas Hibnu Nugroho. Menurut Hibnu, dalam kasus over kuota tidak ada regulasi yang bermasalah. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. "Regulasi tidak ada masalah. Ini masalah niatan jahat saja. Niat jahat dari masing-masing pelaku kejahatan pada sistem itu sangat tinggi," ujarnya. Dia melihat bahwa pengawasan yang lemah menjadi salah satu alasan atau ruang para pengusaha hitam memanfaatkan kelemahan oknum aparat sehingga kasusnya terus berulang. "KPK harus mengusut kasus ini sampai ke akarnya. Pertanyaanya, sejauh mana dana itu mengalir. Itu yang harus dituntaskan semuanya," tuturnya.

Santoso menyebut kasus over kuota yang terjadi di Tanjung Pinang adalah bagian kecil dari kasus penyelundupan komoditas atau barang lainnya.

Komisi III DPR Dorong KPK Ungkap Mafia Pelabuhan Batam

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/20230504_212613-2708237053.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang, Kepri. " /> JawaPos.com&ndash;Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana penyelundupan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dari luar negeri ke Kota Batam. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, kasus dugaan penyelundupan limbah B3 tersebut dia laporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar empat bulan lalu. Saat ini telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. &rdquo;KLHK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi yang diduga menyelundupkan limbah B3 ke Batam,&rdquo; kata Boyamin seperti dilansir dari Antara usai mendatangi kantor Kejati Kepri di Kota Tanjungpinang, Jumat (5/5). Menurut Boyamin, penyidik KLHK sudah melimpahkan perkara dugaan penyelundupan limbah B3 tersebut kepada Kejati Kepri di Tanjungpinang. Bahkan, sudah ada proses P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) disertai petunjuk tambahan dari Kejati Kepri yang harus dilengkapi KLHK. &rdquo;Penyidik KLHK masih berupaya melengkapi petunjuk tambahan yang disampaikan Kejati Kepri,&rdquo; ujar Boyamin. Boyamin minta ketegasan Kejati Kepri mempercepat pemberkasan perkara menjadi P-21 (pemberitahuan bahwa penyelidikan sudah lengkap) jika perkara itu telah terpenuhi unsur dan alat buktinya. Selanjutnya langsung dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Sebaliknya, kata Boyamin, apabila memang tidak memenuhi unsur dan alat bukti, Kejati Kepri dapat menyatakan dalam petunjuknya (P-19) agar menghentikan penyelidikan terhadap dugaan penyelundupan limbah B3 tersebut. &rdquo;Kejati Kepri harus tegas, perkara ini diteruskan atau berhenti. Kalau terus-terusan P-19, saya selaku pelapor mencadangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang,&rdquo; terang Boyamin. Boyamin menambahkan, kasus dugaan penyelundupan limbah B3 itu bukan persoalan ilegal atau tidak mempunyai izin. Namun, ada larangan memasukkan limbah B3 dari luar negeri ke Indonesia. &rdquo;Apalagi, volume limbah B3 yang diduga diselundupkan menggunakan kapal tanker itu sangat besar mencapai 5.500 ton,&rdquo; papar Boyamin. Dia tidak ingin Indonesia menjadi tempat pembuangan kotoran atau limbah dari negara lain. Bahkan, jika perkara itu berhasil diproses pidana, MAKI akan melanjutkan gugatan perdata, baik kepada perusahaan di Batam maupun pemasok limbah B3 dari luar negeri sehingga menjadi gugatan internasional. &rdquo;Kita harapkan kasus ini diproses pidana supaya tak terulang di kemudian hari,&rdquo; ucap Boyamin. Sementara itu, Kepala Kejati Kepri Rudi Margono memastikan institusinya berkomitmen menuntaskan perkara dugaan tindak pidana penyelundupan limbah B3 dari luar negeri yang masuk ke wilayah Batam. Sejauh ini, penanganan perkara itu berjalan lancar tanpa ada kendala antara jaksa penuntut umum Kejati Kepri dan penyidik KLHK. Namun demikian, Kejati Kepri harus memastikan apakah alat bukti dalam perkara tersebut sudah terpenuhi atau belum. &rdquo;Apabila belum terpenuhi, kita koordinasikan dengan penyidik Kementerian LHK&nbsp;sehingga alat bukti tindak pidananya kuat dalam persidangan nanti,&rdquo; jelas Rudi Margono. Rudi menyebut, posisi berkas perkara dugaan penyelundupan limbah B3 masih di penyidik KLHK&nbsp;dan berharap berkas itu bisa dilengkapi secepatnya sesuai petunjuk jaksa peneliti. &rdquo;Masyarakat juga bisa monitor perkara ini hingga di persidangan,&rdquo; tutur Rudi Margono. Rudi menyarankan penyidik KLHK memisahkan berkas perkara antara tersangka perorangan dan perusahaan atau korporasi. Hal itu untuk memudahkan pembuktian dan pemberkasan atau dakwaan supaya lebih fokus saat dibawa ke meja persidangan. &nbsp;

MAKI minta Kejati Kepri tuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana penyelundupan limbah B3 dari luar negeri ke Kota Batam

MAKI Minta Kejati Kepri Tuntaskan Perkara Penyelundupan Limbah B3

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/2DFC4636-AF4A-4029-A0A4-8937F5E3483B.jpg" alt="Polda Kepri melakukan konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 26,6 kg. Humas Polda Kepri/Antara" /> JawaPos.com–Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melakukan pengejaran terhadap pelaku lain kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 26,6 kilogram asal Malaysia. Sabu-sabu itu rencananya diedarkan ke Palembang, Sumatera Selatan.  ”Saat ini, tim sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang diduga terlibat dalam peredaran 26,6 kilogram narkoba jenis sabu-sabu tersebut,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Harry Goldenhardt seperti dilansir dari Antara di Batam.  Sebelumnya, pada 14 Oktober, Ditresnarkoba Polda Kepri menangkap satu orang tersangka penyelundupan narkoba berinisial F, sementara satu orang lainnya berinisial N berhasil melarikan diri saat dikejar polisi. ”Dari tersangka berinisial F petugas berhasil mendapatkan barang bukti 25 bungkus teh kemasan merek Tiongkok yang berisi sabu-sabu dan ketika ditimbang beratnya sekitar 26,6 kilogram,” ujar Harry Goldenhardt.  Sabu-sabu sebanyak itu rencananya diedarkan ke Palembang, Sumatera Selatan, oleh tersangka F. Dari hasil pengembangan, kata Harry, diketahui sabu-sabu tersebut dipasok dari Malaysia oleh pelaku berinisial N yang merupakan warga negara Malaysia. Saat ini tim masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut.  ”Pengakuan dari tersangka F, sabu-sabu itu diperoleh dari seorang warga Malaysia dan akan di bawa ke Sumatera Selatan dengan imbalan Rp 10 juta per 1 kilogram apabila barang sampai ke Palembang. Diduga kuat tersangka telah berulang kali melakukan aksinya, meski tersangka F mengaku baru satu kali menyelundupkan narkoba tersebut,” terang Harry.  Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Ahmad David menjelaskan, sabu-sabu itu rencananya dibawa melalui Tembilahan Riau, selanjutnya melalui jalur darat menuju Palembang. ”Tersangka F yang merupakan warga Ogan Komering Ilir mengaku akan diberi upah Rp 250 juta apabila narkoba tersebut sampai kepada pemesan. Kasusnya masih terus dilakukan pengembangan untuk mengejar tersangka lain yang terlibat dalam penyelundupan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut,” papar David.  Dalam penindakan itu, petugas juga menyita barang bukti lain berupa kapal cepat beserta mesin tempel, uang tunai dalam pecahan Ringgit Malaysia, dan sejumlah telepon genggam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.

Polda Kepri Kejar Pelaku Lain Kasus Penyelundupan 26,6 Kg Sabu-Sabu

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220512-WA0011.jpg" alt="Polri gagalkan upaya penyelundupan 8 kontainer minyak goreng dari Jatim ke Timor Leste. Istimewa" /> JawaPos.com–Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan minyak goreng siap ekspor dari Jawa Timur ke Timor Leste. Total 8 kontainer disita petugas dalam kasus tersebut.  Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, 8 kontainer tersebut berisi 162.642,6 liter atau 121,985 ton minyak goreng siap ekspor. Hal itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah soal larangan ekspor minyak goreng, demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.  ”Pengungkapan tersebut bermula dari informasi yang diberikan masyarakat kepada Polres Pelabuhan Tanjung Perak tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan sementara ekspor crude palm oil, refined, bleached and deodorized palm oil, refined, bleached and deodorized palm olein and used cooking oil,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (12/5).  Dalam kasus itu, kepolisian menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni inisial R, 60, dan E, 44. Mereka diduga berperan sebagai eksportir minyak goreng di tengah larangan ekspor.  Menurut Agus, diduga terdapat 11 kontainer berisi minyak goreng siap ekspor. Namun, tiga kontainer telah tiba di Timor Leste.  Saat ini, polisi sedang berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai, untuk melakukan penarikan tiga kontainer tersebut.  ”Delapan kontainer berisi minyak goreng dengan merek Linse, Tropis, dan Tropical, telah diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” jelas Agus.  Dalam melancarkan aksinya, Agus menjelaskan, para pelaku mengelabui petugas bea cukai dengan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan pos tarif atau HS dan invoice persetujuan ekspor barang (PEB) tertulis barang-barang seperti engsel pintu, cat, genteng, glass block mulia, alat-alat pipa, pipa pvc, sika vix tile adhisive, tong besi tutup lebar, snack, sterefoam, sendok bebek plastik, komputer, sparepart mobil aqua.  ”Namun isi barang di dalam kontainer adalah minyak goreng dengan merek tersebut,” ucap Agus.  Atas perbuatannya, pelaku disangka melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein and Used Cooking Oil.

Hendak Diselundupkan ke Timor Leste, 121,9 Ton Minyak Goreng Disita

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-15-at-12.51.39.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko (tengah) menunjukkan barang bukti penangkapan kasus penyelundupan benih lobster. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com" /> JawaPos.com–Benih lobster atau benur menjadi primadona yang dimanfaatkan para oknum untuk meraup keuntungan. Termasuk dua orang pelaku asal Trenggalek WNT, 33, dan RA, 24, yang melakukan penyelundupan 39.000 benih lobster.  Aksi penyelundupan tersebut berhasil digagalkan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim. Polda Jatim mengetahui penyelundupan benih dari laporan masyarakat tentang adanya transaksi jual beli 39.000 benih lobster di Tulungagung.  ”Setelah mendapat laporan dan beberapa bukti ditemukan, kami melakukan penelusuran. Mereka menggunakan sebuah mobil untuk mengirim benih tersebut. Petugas melakukan pengejaran berhasil menghentikan mobil tersebut. Di dalam mobil ditemukan tiga buah sterofoam berisi 30.500 benur yang terdiri atas 30 ribu ekor benur jenis pasir dan 500 ekor jenis mutiara,” ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko pada Selasa (15/6).  Sementara itu, Wadirreskrimsus Polda Jatim AKBP Zulham Effendy menerangkan, para pelaku yang kini sudah berstatus tersangka memiliki peran yang berbeda beda. RA bekerja sebagai pengepul benur dari para nelayan di kawasan Tulungagung dan sekitarnya. Setelah itu benur dipilah. Yang memenuhi kriteria akan dijual ke WNT. Setelah benur berada di WNT, dia menjual ke Jakarta.  ”Dari hasil penelusuran, para pelaku total sudah menjual sejumlah 39.000 ekor benur. Waktu ditangkap 30.500 dan sisanya sudah terjual ke Jakarta. Total nilai transaksinya Rp 1 miliar,” terang Zulham.  Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang perbuhan atas UU Nomor 46 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 1,5 miliar.

Polda Jatim Tangkap 2 Tersangka Penyelundup 39.000 Ekor Benih Lobster

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/penyelundupan-barang-ilegal-masih-marak-400-kasus-selama-2017_m_169596.jpeg" alt="Penyelundupan rotan yang berhasil digagalkan petugas KPPBC." /> JawaPos.com - Kasus penyelundupan barang ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kalimantan Utara terbilang masih marak. Terbukti dengan adanya penangkapan selama pekan kemarin. Kasubdit Patroli Laut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) wilayah Kalimantan bagian Timur, Untung menjelaskan, sepanjang 2017 pihaknya sudah menangani sekitar 400 kasus penyelundupan barang ilegal. Diakuinya, wilayah bagian barat dan timur Indonesia mendominasi penyelundupan tersebut. Diketahui lalu lintas di perairan bagian barat sangat ramai. Rata-rata kerawanan di bagian timur penyelundupan biasanya berupa hasil bumi. "Yang paling banyak bagian barat atau di selat malaka. Untuk barang biasanya bahan pokok makanan, pakaian bekas serta bahan peledak," ungkapnya saat ditemui Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Sabtu (18/11). Lebih lanjut, kata Untung, dalam patroli yang bernama jaring Sriwijaya pihaknya sudah menangani sebanyak 49 penindakan. Ada dua periode yang masih dijalani dalam patroli jaring Sriwijaya. Pada periode kedua ini, nantinya akan berakhir pada 22 November mendatang. Sementara patroli di wilayah bagian timur (walacea), dengan melibatkan 10 satuan kerja dengan didukung 6 kapal patroli dan dengan 130 personel. "Untuk hasil yang didapat di bagian timur berupa 5 penindakan yakni bahan peledak, illegal fishing dan kayu ulin, pakaian bekas dan penyelundupan rotan," tegas pria berkumis ini. khusus di wilayah timur, intelijen KPPBC saling berkoordinasi juga dengan negara Malaysia serta Instansi penegak hukum lain. Begitu juga dengan patroli laut seperti Satuan Polisi Perairan (Satpolair) dan TNI AL tergabung dalam operasi Nusantara. Untuk kapal patroli BC 30006 dengan seri 30.000 meter, bertugas mengawasi lalu lintas perairan di Kalimantan Timur dan Utara. "Ini (kapal patroli) dari Pantoloan. Ada lagi di Balai Karimun, Batam, Pangkalan Jakarta, dan Sorong, Papua," ujar Untung. Sementara saat ditanyai apakah kapal patroli hanya menunggu laporan untuk melakukan kegiatan, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPPBC wilayah Kalimantan bagian Timur, Tery menyatakan, selain patroli terpadu ada juga kegiatan mandiri untuk melakukan patroli bersama. Selain itu, kegiatan tersebut juga difasilitasi dengan Patrakom guna menunjang keadaan sewaktu patroli laut. "Tetap yang mengutuskan dari patroli laut. Saling kerja sama saja," singkat Tery.

Penyelundupan Barang Ilegal Masih Marak, 400 kasus Selama 2017