<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/34-3718481370.jpg" alt="Nopi Karyadi,29, saat dirawat di rumah sakit di Turki, usai terjatuh dari lantai 5 saat hendak kabur keluar dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi,29, saat dirawat di rumah sakit di Turki, usai terjatuh dari lantai 5 saat hendak kabur keluar dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Harapan Nopi Karyadi, 29, pekerja migran asal Pemalang, Jawa Tengah, untuk memperbaiki nasib di luar negeri berakhir tragis. Alih-alih mendapat pekerjaan layak, ia justru terjebak dalam jeratan perdagangan orang (TPPO) dan pelecehan seksual di Turki. Awalnya, Nopi ditawari pekerjaan sebagai pegawai akuntan di perusahaan kargo milik pria Afrika bernama Mr. Emeka Paul. Lewat rayuan istrinya, Diah Hanifarani alias Rani yang berkebangsaan Indonesia, Nopi dijanjikan gaji besar dengan segala biaya ditanggung. Namun kenyataan jauh berbeda. Bukannya bekerja di kantor, Nopi malah dipaksa membuka rekening atas namanya, lalu rutin mengambil uang dalam jumlah fantastis dari bank sesuai perintah bosnya. Bahkan, profil dirinya direkayasa menjadi pemilik perusahaan bodong. "Setiap menarik uang jumlahnya bervariasi dari yang paling kecil Rp 13 juta&ndash;Rp 300 juta. Pernah ada sampai hampir Rp 1 miliar, tapi diblokir bank-nya,&rdquo; ungkap Nopi kepada JawaPos.com. Tak hanya dijadikan &ldquo;alat&rdquo; pencairan uang, Nopi juga mengalami pelecehan seksual dari Mr. Emeka. Hal itu juga dialami oleh para pekerja migran illegal yang berasal dari Indonesia. Bosnya itu bahkan kerap menganiaya jika keinginannya tak dipenuhi. Trauma itu membuat Nopi nekat kabur dari apartemen tempat ia dikurung. Pada malam nahas itu, ia melompat dari balkon lantai lima tanpa sempat mengikat sprei sebagai tali. Tubuhnya terjun bebas dan menghantam kap mobil. "Sekitar jam sebelas malam, saya diam-diam kabur lewat jendela kamar di lantai lima. Karena buru-buru sprei lupa saya ikat menjadi tali. Saya jatuh ke bawah di atas kap mobil," kenangnya. Nopi selamat, tapi harus dirawat di ICU selama tujuh hari akibat tulang punggungnya patah. Kini ia masih kesulitan berjalan normal dan sering membutuhkan kursi roda untuk beraktivitas. Kisah Nopi hanya satu dari ribuan derita pekerja migran Indonesia. Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat hingga Agustus 2025 ada 1.739 aduan terkait pekerja migran. Malaysia menempati urutan pertama dengan 502 kasus, disusul Arab Saudi 229 kasus, dan Kamboja 223 kasus. Sementara Turki, tempat Nopi menjadi korban, berada di posisi ke-11 dengan 31 pengaduan. Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan antara lain 523 permintaan pemulangan, 91 kasus gaji tak dibayar, 51 penipuan peluang kerja, hingga 5 kasus pelecehan seksual. Direktur Pengawasan Pencegahan Penindakan KP2MI, Eko Iswantono menegaskan pihaknya terus bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus TPPO. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Mr-Emeka-Paul-2-1492791321.png" alt="Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan meja kerja kantor bodongnya di Turki. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan meja kerja kantor bodongnya di Turki. (Istimewa).</figcaption>
</figure> "Kalau ke TPPO kasusnya kami limpahkan ke APH (Aparat penegak hukum)," ujarnya. Eko menyebut, pencegahan dilakukan lewat pengawasan ketat, penguatan koordinasi penegakan hukum, hingga deteksi dini informasi penipuan kerja. "Untuk penipuan peluang kerja bisa berdasarkan laporan dan temuan, ada direktorat khusus namanya Direktorat Siber Pelindungan PMI, dimana melakukan rekomendasi takedown informasi peluang kerja," jelasnya. Selain itu, KP2MI juga menyediakan layanan pengaduan, konsultasi, pendampingan hukum, hingga program rehabilitasi bagi PMI yang mendapat perlakuan tidak wajar. Termasuk Nopi yang kini menjalani pemulihan. "Untuk di kami ada program rehabilitasi, ada di Ditjen Pemberdayaan khususnya direktorat kepulangan dan rehabilitasi," ungkap Eko.

Harapan Nopi Karyadi, 29, pekerja migran asal Pemalang, Jawa Tengah, untuk memperbaiki nasib di luar negeri berakhir tragis.

Turki Masuk 11 Besar Aduan PMI, Kisah Nopi Buktikan Bahaya TPPO dengan Modus Pekerjaan Bodong   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/IMG_6232-3655811023.jpg" alt="Polda Kepri ungkap perdagangan orang libatkan oknum wartawan." width="100%">
<figcaption>Polda Kepri ungkap perdagangan orang libatkan oknum wartawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengungkapkan kasus perdagangan orang yang diduga melibatkan dua oknum wartawan berinisial NR dan MSR. Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, barang bukti yang diamankan dari kedua pelaku di antaranya lima paspor, lima tiket Kapal MV Puteri Anggraeni 05, lima lembar boarding pass Harbourbay Batam - Puteri Harbour, dan dua unit handphone. &rdquo;Atas perbuatannya kedua tersangka dikenai pasal 81 jo pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami perubahan berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 15 miliar,&rdquo; kata Kombespol Zahwani seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, kejadian dimulai pada Selasa (8/8), saat anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri mendapatkan informasi mengenai tiga orang laki-laki yang diduga merupakan calon pekerja migran ilegal. Mereka akan berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Harbourbay, tetapi usaha itu ditolak Imigrasi. Sekitar pukul 09.30 WIB, anggota Subdit 4 dari Ditreskrimum Polda Kepri melakukan interogasi dan penyelidikan. Dalam operasi itu berhasil diamankan dua orang laki-laki yang diduga memiliki peran sebagai pengurus dalam kejadian tersebut. &rdquo;Kemudian para tersangka dan korban dibawa ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan lebih lanjut, dan didapati para tersangka mengaku bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),&rdquo; ujar Zahwani Pandra Arsyad. Dia mengatakan, modus operandi para tersangka dengan cara mengiming-imingi gaji dan kehidupan yang layak di luar negeri yang kemudian oleh para tersangka. Ternyata korban diberikan pekerjaan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya. &rdquo;Tiga orang korban yang berhasil diselamatkan Polda Kepri berinisial BN, 29, asal Tasikmalaya (Jabar); O, 40, asal Subang (Jabar); dan A, 28, asal Subang (Jabar). di mana para tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2 juta per orang,&rdquo; kata Kombespol Zahwani. Dia menyampaikan maksud dan tujuan pengungkapan tersebut untuk menyikapi banyak keluhan WNI yang bekerja di luar negeri dan memberantas maraknya kasus TPPO yang merugikan banyak pihak. &rdquo;Penyelesaian penanganan kasus TPPO ini harus benar-benar dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, tidak hanya proses penindakan di tempat pemberangkatan akhir saja seperti di Kota Batam, namun diperlukan komitmen semua pihak, termasuk dari daerah asal calon PMI dalam upaya sosialisasi dan cegah tangkal pelaku TPPO,&rdquo; ucap Zahwani Pandra Arsyad. Polda Kepri akan terus berupaya melakukan penindakan tidak hanya secara represif namun preemtif dan preventif seperti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menggunakan prosedur resmi. &rdquo;Dengan prosedur resmi warga negara kita akan mendapatkan perlindungan menyeluruh berdasar peraturan yang berlaku terkait rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat sehingga dapat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam hal melindungi warga negara,&rdquo; ucap Kombespol Zahwani.

Polda Kepri ungkap kasus perdagangan orang yang diduga melibatkan dua oknum wartawan. Tiga calon pekerja migran ilegal diamankan

Polda Kepri Ungkap Perdagangan Orang Diduga Libatkan Oknum Wartawan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/07/WNI-Myanmar-Kemlu-2518547763.png" alt="Para warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar bersiap menaiki kendaraan pada Minggu (7/5/2023). (ANTARA/HO-Kemenlu)" width="100%">
<figcaption>Para warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar bersiap menaiki kendaraan pada Minggu (7/5/2023). (ANTARA/HO-Kemenlu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara ini dilakukan untuk meningkatkan status penanganan perkara laporan polisi terkait perekrut 20 WNI, yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. &ldquo;Hari ini mau kami gelar untuk penyidikan,&rdquo; kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (8/5). Bareskrim Polri menerima laporan polisi nomor: LP/B/2023/SPKT/BARESKRIM Polri tanggal 2 Mei 2023 yang dilayangkan oleh salah satu ibu korban TPPO di Myanmar. Pelapor ibu korban melaporkan perekrut berinisial A dan AN dengan dugaan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang terjadi sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Setelah laporan diterima, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan, dan telah mengantongi identitas para pelaku. &ldquo;Kami melayani laporan, tentu secara profesional mulai lidik sidik dan kegiatan penyidikan lainnya,&rdquo; Sementara itu, sebanyak 20 WNI diduga jadi korban TPPO di Myanmar telah dibebaskan pada Sabtu (6/5), dimulai dari empat orang, kemudian disusul 16 orang lainnya. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan seluruh WNI sudah diserahterimakan kepada KBRI Bangkok di Maesot, Thailand setelah diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar. &ldquo;Secara umum terlihat mereka dalam keadaan sehat,&rdquo; kata Sandi, Minggu (7/5). Jenderal bintang dua itu menjelaskan, KBRI Bangkok telah menerima informasi dari KBRI Yangon dan GASO terkait penyeberangan 16 WNI melalui bantuan&nbsp;Border Guard Forces&nbsp;(BGF) Myanmar. Sandi menambahkan, KBRI Bangkok selanjutnya akan membawa WNI dimaksud untuk menginap di hotel yang telah KBRI siapkan di Maesot. Sementara tidak dilakukan pendalaman oleh tim dan para WNI diarahkan untuk istirahat. Sebanyak 20 WNI dibawa ke Bangkok pada hari ini, Minggu (7/5) untuk penanganan selanjutnya. "Tim Mabes Polri terdiri dari personel Hubinter dan Bareskrim hari ini terbang ke Bangkok untuk mendalami peristiwa yang terjadi, dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan mereka," kata Sandi.

“Hari ini mau kami gelar untuk penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan TPPO 20 WNI di Myanmar Guna Tentukan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230307-WA0026_copy_1024x576.jpg" alt="Kasus dugaan perdagangan orang jaringan internasional diungkap Polda Jawa Timur, Selasa (7/3). Willi Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasus dugaan perdagangan orang jaringan internasional diungkap Polda Jawa Timur, Selasa (7/3). Willi Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor Lumajang, Polda Jawa Timur, bongkar kasus dugaan perdagangan orang jaringan internasional. Polisi menetapkan pasangan suami istri berinisial HR, 39, dan LJS, 47, sebagai tersangka.  ”Kasus ini terkait dengan dugaan pelanggaran perbuatan yang dengan sengaja menempatkan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa dokumen persyaratan yang lengkap,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jatim, Selasa (7/3).  Selain HR dan LJS, dalam kasus itu penyidik juga menetapkan SR, 50, warga Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai tersangka.  Kapolres Lumajang AKBP Boy Jeckson S. menjelaskan, kasus itu diungkap berdasar informasi dari masyarakat tentang adanya penampungan calon TKW (tenaga kerja wanita) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.  Setelah dilakukan penyelidikan, tim kemudian bergerak ke sebuah rumah di Desa Sukorejo pada Minggu (5/3). Di lokasi, petugas menemukan 17 calon TKW yang ditampung di rumah tersebut. Mereka semua berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.  ”Dari 17 calon TKI itu, tiga di antaranya tidak memiliki dokumen kependudukan. Ada satu orang yang tengah hamil tiga bulan,” kata Boy.  Dalam pemeriksaan diketahui, ke-17 calon TKW tersebut sudah berada di tempat penampungan selama sepuluh hari. Mereka menunggu diberangkatkan ke Timur Tengah untuk bekerja secara ilegal di Arab Saudi, sebagaimana dijanjikan tersangka.  ”Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu HR, LJS, dan SR,” ujar Boy.  Dia menambahkan, HR kenal dengan SR sejak Mei 2022. Sejak itu keduanya bekerja sama dalam pengiriman calon TKI ke Timur Tengah.  Sementara itu, LJS selaku istri dari HR baru ikut bergabung sejak Oktober 2022. HR dan SR merekrut korban setelah menerima permintaan dari SR.  Dalam kasus itu, HR dan LJS berperan sebagai sponsor, tugasnya menyediakan biro, mencari calon TKI dan membiayai transportasi korban dari daerah asal ke tempat penampungan. Dari kegiatan itu, pasangan suami istri tersebut menerima keuntungan antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta per calon TKI.  Sejak Mei 2022, lanjut Boy, tersangka sudah memberangkatkan calon TKI ilegal sebanyak enam orang. Baru pada rencana pemberangkatan 17 calon TKW itu digagalkan polisi.  ”Oleh penyidik, tersangka dijerat dengan UU Perlindungan PMI atau UU Perdagangan Orang. Kami juga mengembangkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,” ucap Boy.

Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Orang Jaringan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220816-WA0091.jpg" alt="Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali menyatakan akan menelusuri kasus dugaan perdagangan orang di Dubai, Uni Emirat Arab. Kasus itu ramai diberitakan melalui sosial media.  ”Kita hubungi pihak perwakilan negara kita di negara tersebut dulu, bagaimana bisa terjadi. Itu yang pertama kali kami cari dulu agar mereka bisa diatensi, dicari mulai dari nama dan dia berada di mana,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Rabu (7/9).  Kabar adanya dugaan perdagangan orang itu pertama kali disebarkan anggota DPD asal Bali Arya Wedakarna pada Selasa (6/9) malam. Sebuah rekaman memperlihatkan 13 orang pemuda yang sedang telantar dengan makanan seadanya dalam sebuah ruangan.  Dalam kumpulan foto yang diunggah, para pemuda yang disebut berasal dari Bali itu dikatakan sedang menjalani masa magang atau praktik kerja lapangan (PKL) di negara tersebut. Namun, kondisinya telantar dan tak dapat kembali ke Indonesia.  Berangkat dari kabar tersebut, lanjut Ida Bagus Ngurah Arda, Disnaker Bali akan menghubungi pihak kementerian luar negeri dan melakukan konfirmasi dengan BP2MI. Itu dilakukan untuk memastikan alamat ke-13 pemuda tersebut.  ”Hingga kini belum ada laporan yang masuk. Kalau saja dia melapor, harusnya begitu tiba, kita juga tidak tahu kepergiannya ini, apakah dia resmi atau boleh dikatakan tidak sesuai dengan prosedural. Kalau memang dia resmi, data-datanya pasti ada di kami atau BP2MI,” kata Kadisnaker Bali Ida Bagus Ngurah Arda.  Ngurah Arda menuturkan, apabila 13 pemuda Bali tersebut pekerja migran Indonesia (PMI) resmi, seharusnya memiliki paspor, visa kerja, E-KTLN, surat keterangan sehat, dan mengikuti program BPJS.  ”Mudah-mudahan dia ini berangkat melalui jalur resmi atau melalui BP3MI ataupun perseroan, tetapi statusnya tetap PMI. Kalau sudah seperti begini kan tidak jelas. Visanya apa atau mungkin bisa hanya melancong,” ujar Ngurah Arda.

Disnaker Telusuri Kasus Dugaan Perdagangan Orang Asal Bali di Dubai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terdakwa-kasus-perdagangan-dan-penipuan-tki-di-semarang-diputus-bebas_m_225512.jpg" alt="Terdakwa kasus perdagangan orang atau penipuan tenaga kerja Indonesia (TKI), Windi Hiqma Ardani meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (6/7)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus perdagangan orang atau penipuan tenaga kerja Indonesia (TKI), Windi Hiqma Ardani meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (6/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang putusan kasus perdagangan orang atau penipuan tenaga kerja Indonesia (TKI) digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (6/7). Windi Hiqma Ardani, Direktur PT Sofia Sukses Sejati, terdakwa tunggal dinyatakan bebas dari tuduhan yang disangkakan kepadanya. Dalam pembacaan vonisnya, ketua majelis hakim, Pudjiastuti Handayani, menyebut Windi tak bersalah secara pidana. "Bersalah, tapi tidak masuk dalam perbuatan pidana, melainkan perdata. Atas pertimbangan itu, terdakwa dinyatakan bebas," ujarnya. Menurut Hakim, kasus ini adalah bentuk kesalahan administrasi dimana terjadi kekeliruan dalam penempatan tenaga kerja melalui PT. Sofia Sukses Sejati. Dikatakannya pula, terdakwa telah dihukum Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan skors pada PT Sofia Sukses Sejati selama tiga bulan. Masih dalam pertimbangan itu, hakim juga meminta agar nama baik Windi dipulihkan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebelumnya, oleh Jaksa Penuntut Umum, Windi dinyatakan bersalah dan dituntut untuk dikenakan Pasal 4 jo Pasal 48 UU No. 21/2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang bersangkutan dituntut hukuman penjara 6 tahun serta membayar ganti rugi kepada korban Rp 1,1 Miliar lebih. Windi dituduh telah melakukan penipuan kepada ratusan TKI yang merupakan lulusan SMK di Jateng, yang dikirim ke Malaysia melalui perusahaannya PT Sofia Sukses Sejati. Ia disebut menawarkan kepada para lulusan SMK itu bekerja sebagai TKI di PT Kiss Production Food Trading di Malaysia dengan gaji RM 900 hingga RM 1000.&nbsp; Akan tetapi, setibanya di Negeri Jiran, para TKI tadi ternyata tak diperkerjakan di PT Kiss, namun PT Maxim Birdnest. Upah diterima pun tak sesuai seperti dijanjikan, karena adanya sejumlah potongan. Macam uang sewa kamar, pajak, dan setoran ke PT. Sofia Sukses Sejati. Belum lagi, harus ditangkap pihak imigrasi Malaysia karena tidak mengantongi surat izin bekerja di luar negeri.&nbsp; Menanggapi vonis itu, Kepala Bidang Hukum Migrant Care, Nur Harsono menyebut hakim mengabaikan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa. "Kami sangat kecewa dengan keputusan ini. Nampaknya yang jadi pertimbangan hanya yang meringankan saja," ucapnya saat dijumpai selepas sidang. Indikasi berat sebelah, sebagaimana dibeberkan Nur itu terlihat sejak ditundanya putusan sidang sebanyak tiga kali dan dikabulkannya permohonan terdakwa menjalani tahanan rumah. &lrm; Sementara Jaksa Agung melalui, Jaksa Fungsional Kejari Semarang, Zahri Aeniwati, menyatakan akan pikir-pikir terkait vonis hakim ini. &ldquo;Kalau upaya kasasi mungkin akan kami lakukan. Namun, saya harus koordinasi terlebih dulu dengan Kasipidum. Nanti kita lihat perkembangan,&rdquo; imbuhnya.

Terdakwa Kasus Perdagangan dan Penipuan TKI di Semarang Diputus Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-pasutri-jual-buah-hatinya-demi-lunasi-utang-judi_m_198297.jpeg" alt="Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono memperlihatkan foto bayi yang akan dijual kedua orang tuanya saat rilis TPPO dan TKI Ilegal di Mapolda Kalbar, Kamis (22/3)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono memperlihatkan foto bayi yang akan dijual kedua orang tuanya saat rilis TPPO dan TKI Ilegal di Mapolda Kalbar, Kamis (22/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perilaku pasangan suami istri Ar, 34, dan Ft, 25, sangat jauh dari kelaziman sebagai orang tua. Mereka yang hobi berjudi dengan tega menjual anaknya yang masih berusia 4 tahun untuk bermain judi. Sebelum dijual, bayi tersebut sempat digadaikan kepada seseorang ke kawasan Beting, Kecamatan Pontianak Timur, untuk menutup utang lain judi. Ulah pasutri dari Kecamatan Pontianak Kota itu akhirnya berhasil digagalkan pihak kepolisian. "Sebelum <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197005/wni-dan-wn-syria-bersindikat-lakukan-perdagangan-orang-ke-sudan" target="_blank">dijual</a>, digadaikan dulu untuk menutupi utang. Uangnya untuk judi. Akan dijual ke negara sebelah (Malaysia, Red). Kan miris sekali," ujar Ka&shy;polda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono saat rilis kasus tindak pidana perdagangan orang dan TKI ilegal di Mapolda Kalbar kemarin (22/3). Didi menjelaskan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197014/kunci-pasutri-lecutkan-keharmonisan-di-ranjang" target="_blank">pasutri</a> itu memang pemain judi. Keduanya merupakan bagian dari sejumlah tersangka judi yang telah diungkap polisi beberapa waktu lalu. "Dia mau mengembalikan utangnya Rp 2 juta. Jadi, dia gadaikan anaknya Rp 1,7 juta," paparnya. Sementara itu, Ft mengaku tidak pernah berupaya <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197009/modus-perdagangan-orang-jaringan-sudan-merekrut-korbannya" target="_blank">menjual bayinya</a>. Dia berdalih menitipkan anaknya kepada orang yang memberinya pinjaman. "Bukan saya jual. Saya terlibat utang piutang. Saya mau pulang, tapi tidak dibolehkan sama yang punya uang. Mau tak mau, saya harus titipkan anak saya," kilahnya. Ft juga mengaku didesak untuk membuat surat pernyataan bahwa anaknya tidak bisa diambil kembali. Namun, Ft menolak permintaan tersebut. "Duitnya memang saya ambil, tapi habis itu saya tebus lagi. Anak juga sudah saya ambil, sekarang di rumah orang tua saya," ujar Ft.

Miris, Pasutri Jual Buah Hatinya Demi Lunasi Utang Judi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/modus-perdagangan-orang-jaringan-sudan-merekrut-korbannya_m_197009.jpeg" alt="Kedua pelaku perdagangan orang menggunakan modus sebagai pencari TKI untuk dipekerjakan di Timur Tengah" width="100%">
<figcaption>Kedua pelaku perdagangan orang menggunakan modus sebagai pencari TKI untuk dipekerjakan di Timur Tengah</figcaption>
</figure>Modus Perdagangan Orang Jaringan Sudan Merekrut Korbannya JawaPos.com - Dua orang tersangka pelaku kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan Sudan yang diringkus aparat Bareskrim Polri, saat menjalankan operasinya menggunakan modus tertentu, agar bisa merekrut calon pegawai yang dikirim kelua negeri. Menurut Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, AKBP Ferdi Sambo mengungkapkan, setelah ditelisik lebih dalam, masing-masing tersangka memiliki peran sendiri. Tersangka Budi berperan sebagai sponsor untuk mencari calon korban. "Para Korban direkrut dan diproses oleh tersangka atas nama Budi Setyawan sebagai sponsor," ungkap Ferdi dalam keterangan tertulis yanh diterima JawaPos.com, Minggu (18/3). Diketahui kedua tersangka tersebut yakni, Budi Setyawan dan Mohamad Al Ibrahim. Budi Setyawan merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Condet, Jakarta Timur, Sabtu dinihari (17/3). Sementara Mohamad Al Ibrahim warga negara (WN) <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/09/194591/kapolri-rombak-jabatan-sejumlah-pati-direktur-siber-dipromosi" target="_blank">Syria</a> ditangkap di depan Sudirman Park, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu dini hari (18/3). Lebih jauh Ferdi Sambo menuturkan, setelah pelaku merekrut korban, lalu para korban dibawa ke gang Asem, Condet, Jakarta Timur untuk diserahkan kepada tersangka Ibrahim. Di sana para korban diproses untuk pembuatan paspor hingga dilakukan sesi foto untuk dikirim ke calon majikannya di Abu Dhabi dan Sudan. "Kemudian para korban diproses paspor, medical, interview dan diproses visa serta di foto untuk di kirimkan ke majikan yang ada di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/14/188720/4-kepala-polisi-di-asean-terima-bintang-bhayangkara-dari-kapolri" target="_blank">Abu Dhabi</a> dan Sudan," lanjut Ferdi. Setelah semuanya selesai diproses dan calon majikannya setuju, korban kemudian dari Jakarta dikirim ke Surbaya menggunakan bus. Sesampainya di kota pahlawan itu, para korban kemudian ditampung sementara di belakang Bandara Juanda untuk menunggu jadwal penerbangan. Kemudian korban diberangkatkan menggunakan pesawat terbang. Sebelum sampai di Sudan, korban terlebih dahulu melakukan transit penerbangan di Kuala Lumpur, Malaysia dan Dubai. "Pemberangkatan dengan rute Surabaya transit di Kuala Lumpur kemudian ke Saudi Arabia dan transit di Dubai kemudian ke Sudan," pungkas Ferdi. Sebagaimana diketahui, petugas berhasil mengungkap kasus TPPO. Sebanyak 2 orang tersangka berhasil diamankan salah satunya merupaka WNA asal Suriah. Dari hasil kejahatan sejak November 2017 hingga Februari 2018 mereka berhasil mengirim 75 korban ke Abu Dhabi dan Sudan. Para korban selama bekerja di luar negeri tidak diberi upah oleh majikannya, bahkan mereka kerap kali mendapat perlakuan kasar dan pelecehan seksual. Kasus ini terungkap berawal dari salah satu korban bernama Aisah Susilawati berhasil kabur dari majikannya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada KBRI di Sudan. Para tersangka akan dijerat dengan Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 81 undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang PPMI.

Modus Perdagangan Orang Jaringan Sudan Merekrut Korbannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wni-dan-wn-syria-bersindikat-lakukan-perdagangan-orang-ke-sudan_m_197005.jpeg" alt="Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus perdagangan orang ke Abu Dhabi dan Sudan." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus perdagangan orang ke Abu Dhabi dan Sudan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkar praktik perdagangan orang. Dari operasi itu ditangkap dua orang pelaku yang berperan sebagai agen dan sponsor. Keduanya merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara (WN) Syria. Kasubdit 3 Dittipidum <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/09/194534/kabareskrim-ceramahi-anak-buahnya-soal-tangani-kasus-korupsi" target="_blank">Bareskrim</a> Polri, AKBP Ferdi Sambo mengatakan, dua orang pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Untuk WNI bernama Budi Setyawan yang berperan sebagai sponsor, ditangkap di Condet, Jakarta Timur, pada Sabtu dini hari (17/3). Sementara untuk WN Syria yakni Mohamad Al Ibrahim. Dia ditangkap di jalan depan Sudirman Park, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu dini hari (18/3). "Untuk Mohamad Al Ibrahim dia sempat menginap di Hotel Aston TB Simatupang, lalu kabur. Sempat dikejar dan berhasil ditangkap di jalan depan Sudirman Park, Kuningan," ujar Ferdi Sambo dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Minggu malam (18/3). Lebih lanjut dia menuturkan, kedua tersangka telah melakukan tindakan ilegal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/12/188254/suaminya-dituduh-lecehkan-pasien-istri-perawat-mengadu-ke-bareskrim" target="_blank">TPPO</a> sejak November 2017 hingga Februari 2018. Dalam rentang waktu 3 bulan tersebut, mereka telah berhasil mengirim 75 orang korban ke Abu Dhabi dan Sudan. Selama bekerja di luar negeri, para korban diperlakukan tidak senonoh oleh majikannya. Mulaii tidak mendapatkan upah dari hasil kerja hingga mendapat pelecehan seksual. "Selama bekerja korban tidak digaji, mendapat perlakukan kasar, dan pelecehan seksual," tegas Ferdi. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban bernama Aisah Susilawati berhasil kabur dari tempat majikannya. Kemudian dia melaporkan kejadian tersebut kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sudan. Dari kasus ini petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, paspor dan visa, tiket elektronik, boarding pas, 2 buah handphone, 1 sepeda motor matic, 1 mobil minibus, buku tabungan bank, surat perjalanan laksana pasport, KTKLN atas nama Royani dan surat pernyataan dari para korban PMI yang akan dipekerjakan di luar negeri. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 UU No.18 Tahun 2017 Tentang PPMI.

WNI dan WN Syria Bersindikat Lakukan Perdagangan Orang ke Sudan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bareskrim-ungkap-kasus-perdagangan-orang-tujuan-abu-dhabi-dan-syria_m_150036.jpeg" alt="Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan jajaran menunjukkan para tersangka perdagangan orang ke Abu Dhabi dan Syria." width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan jajaran menunjukkan para tersangka perdagangan orang ke Abu Dhabi dan Syria.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Bareskrim Polri membongkar sindikat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jaringan Abu Dhabi dan Syria. Dari pengungkapan ini petugas menangkap delapan orang tersangka. Untuk jaringan Syria terdapat dua orang tersangka berinisial RF dan NVI. Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menerangkan, korbannya adalah, Pariati (51) dan Baiq Hafizah alis Evi (41). Menurut Ari Dono, kasus ini berkaitan dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri dan ekspolitasi ekonomi terhadap anak. &ldquo;Di kasus ini ada korban yang dieksploitasi tidak dibayar yang dikirim ke Damaskus,&rdquo; kata Komjen Ari Dono Sukmanto saat merilis kasus ini di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8) Jenderal bintang tiga ini menyebut, kejahatan yang dilakukan tersangka ini berlangsung sejak September 2014 hingga Desember 2016. Ketika beraksi, kedua pelaku menggunakan modus operandi dengan memalsukan identitas korban. "Nama korban tidak sesuai dengan aslinya dan tahun lahir korban yang dituakan," tambah Ari. Selain itu Bareskrim juga mengungkap TPPO jaringan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab). Untuk kasus ini ada enam pelaku. Enam pelaku itu berasal dari perusahaan pengirim, PT Nurafi Ilman Jaya, pengurus Visa di Kedutaan Abu Dhabi, dan sponsor. Dari PT Nurafi Ilman di antaranya ditangkap Fadel Assagaf (penanggung jawab, Muliati (admin), Hera Sulfawati (Pengelola penampungan), Abdul Rahman Assagaf sebagai Pengurusan Visa di Kedutaan Abu Dhabi, Husni Ahmad Assagaf (Direktur) serta H Abdul Badar (sponsor). Korban yang diselamatkan diantaranya 10 orang, AN, AR, MY, NJ, JR, NF, SW, AN, dan NN. Para tersangka menggunakan izin PT Nurafi Ilman sebagai penyalur. Namun izin yang dimiliki sudah tidak berlaku. "PT Nurafi Ilman sudah dicabut izinnya akan tetapi masih melaksanakan aktifitas pengiriman TKI ke Timur Tengah," jelas Ari Dono. Para pelaku disangkakan pasal 102 ayat 1 Undang Undang nomor 39/2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan atau pasal 10 Undang Undang nomor nomor 21/2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bareskrim Ungkap Kasus Perdagangan Orang Tujuan Abu Dhabi dan Syria

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus perdagangan orang

Berita Terkini