<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG_5082-4269028552.jpg" alt="Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Inspektur Jenderal Polisi&nbsp;Suharyono menyatakan, sebanyak tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan persekusi terhadap dua perempuan pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan. &rdquo;Kita telah periksa tujuh orang saksi dan ditetapkan tiga orang tersangka. Kita masih mengumpulkan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan,&rdquo; kata Kapolda Suharyono seperti dilansir dari Antara di Padang, Senin (17/4). Dia mengatakan, tiga tersangka itu sudah dalam pengamanan petugas kepolisian. Saat ini tinggal menunggu bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan. Menurut Kapolda, tindakan persekusi yang dilakukan para tersangka dengan cara menelanjangi dan merendam dua perempuan di air laut saat malam hari sangat tidak terpuji. &rdquo;Harusnya hal itu tidak terjadi dan tindakan yang dilakukan para pemuda itu adalah tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum,&rdquo; ujar Kapolda Suharyono. Menurut dia, tindakan yang dilakukan para pelaku untuk menjaga kesucian Ramadan dengan menutup warung karaoke yang beroperasi dan kemudian melakukan persekusi terhadap dua perempuan yang berada di lokasi itu sangat tidak dibenarkan. &rdquo;Apa yang dilakukan itu terkait etika, namun yang dilakukan pemuda ini berat, termasuk merendahkan kehormatan dan menyentuh organ yang harusnya tak disentuh,&rdquo; ucap Suharyono. Kapolda menjelaskan, proses hukum terhadap para pelaku persekusi terus berjalan. Setiap perkembangan dari penanganan kasus itu akan disampaikan kepada masyarakat. Dia menambahkan, akan melakukan penertiban terhadap anggota kepolisian yang seharusnya dapat melakukan tindakan pencegahan sehingga hal ini tidak terjadi. &rdquo;Harusnya pihak kepolisian dulu yang turun melakukan pengamanan, bukan masyarakat seperti yang terjadi saat ini,&rdquo; terang Suharyono. Sebelumnya, dua orang perempuan diduga sebagai pemandu lagu di salah satu kafe di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, diarak warga setempat hingga diceburkan ke laut, bahkan perempuan itu nyaris ditelanjangi. Kasatreskrim Polres Pesisir Selatan Ajun Komisaris Polisi Hendra Yose membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut tindakan warga dipicu masih beroperasinya kafe saat Ramadan. &rdquo;Faktor karena (perempuan) di kafe yang buka juga saat Ramadan sehingga masyarakat marah,&rdquo; kata Hendra saat dihubungi, Selasa (11/4).

Polda Sumbar menyatakan, sudah menetapkan tiga tersangka dugaan persekusi terhadap dua perempuan pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan

Tiga Orang Ditetapkan Tersangka Persekusi Perempuan di Pesisir Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/persekusi-terhadap-anak-di-indonesia-memprihatinkan_m_210137.jpeg" alt="Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak dark Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jastra Putra." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak dark Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jastra Putra.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus persekusi terhadap anak di Indonesia pada 3 bulan terakhir ini cukup memprihatinkan. Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jastra Putra menegaskan hal itu sangat membahayakan terlebih bila sudah menjadi viral di jejaring sosial.  Hal itu diungkapkannya seusai mengunjungi kasus bocah yang diminta mandi oli di Dusun Bayeman, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Sabtu (5/5). Sebelum adanya kasus ini, hal yang sama juga terjadi di Bekasi dan Subang, Jawa Barat.  Di daerah tersebut, bocah dihakimi karena diduga melakukan tindak pencurian sebuah jaket, ditelanjangi, kemudian diarak. Kemudian juga diketahui ada yang mencuri di sebuah kolam.  "Penghakiman sendiri, bentuk merendahkan martabat kemanusiaan. Jika ada pihak yang seenaknya merendahkan martabat anak dengan berbagai macam alasan dan cara, jika dibiarkan akan mengancam tumbuh kembang anak. Persekusi harus ada tindakan tegas dari kepolisian," katanya.  Kasus di Sleman, menurutnya membuat bocah tersebut merasa tersinggung atas video yang tengah viral di media sosial. Meski dari kedua belah pihak sejauh ini telah menyepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan. "Saya tanya, tersinggung juga. Karena viral, yang memviralkan juga diduga perekam video itu," lanjutnya.  Ia mendorong agar pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sleman bersikap tegas atas kasus mandi oli. Namun pihaknya akan koordinasi terlebih dahulu dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).  "Ada upaya mengolok-olok anak, kalau ada tindakan kriminal kan ada mekanisme hukum, serahkan aparat terdekat. Kita negara hukum," ucapnya. Ke depan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk menghentikan peredaran video bocah mandi oli itu di internet. Ia juga menganggap perlu adanya literasi media sosial yang harus segera dibangun. Supaya tak lagi terulang kejadian yang sama. "Ini bukan video lucu, ini merendahkan martabat anak. Literasi media sosial perlu dibangun," pungkasnya.

Persekusi Terhadap Anak di Indonesia Memprihatinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-said-aqil-siroj-atas-kasus-persekusi-di-cfd-bikin-damai_m_209949.jpeg" alt="Massa berkaus #2019gantipresiden ricuh dengan massa berkaus #diasibukkerja" width="100%">
<figcaption>Massa berkaus #2019gantipresiden ricuh dengan massa berkaus #diasibukkerja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus persekusi di arena car free day (CFD), Bundaran HI, Jakarta mendapat respon juga dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj. Sebab kasus itu terjadi ketika korban berada di tengah massa yang memakai kaus bertulisan #2019GantiPresiden‎ dan #DiaSibukKerja. Menurut Said Aqil Siroj, kasus sangat disayangkan sampai terjadi. Ke depan hal demikian jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. "Ya sudahlah jangan diulangi lagi‎," ujar Said saat menghadiri Mukernas PBB, di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (4/5). Menurut pria asal Cirebon, Jawa Barat itu, siapa pun harus menjaga kedamaian antara sesama umat. Jangaan saling bermusuhan atau melakukan tindakan kekerasan. "Karena siapa pun mayoritas manusia itu yang mereka dambakan adalah ketenangan dan kedamaian," katanya. Sebelumnya, sempat viral sebuah video di media sosial Youtube yang memperlihatkan sejumlah orang memakai kaos #2019GantiPresiden di acara CFD bilangan Jalan Sudriman-Thamrin, Minggu (29/4). Diduga ada sejumlah orang mengintimidasi orang menggunakan kaus bertuliskan #DiaSibukKerja. Dalam video berdurasi 2 menit 26 detik itu kelompok orang berkaus #2019GantiPresiden nampak meneriaki orang memakai kaus #DiaSibukKerja. Tak cuma menyoraki, massa berkaos #2019GantiPresiden juga terlihat mengeluarkan uang ditujukan kepada massa berkaos #DiaSibukKerja sambil bertanya 'Dibayar berapa sih?'. Menjelang akhir video, ada seorang perempuan berkaos #DiaSibukKerja diduga juga dapat intimidasi. Dia membawa anak lelaki yang mana anaknya sempat menangis.

Pesan Said Aqil Siroj atas Kasus Persekusi di CFD, Bikin Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/50-saksi-diperiksa-belum-juga-ada-tersangka-persekusi-ustad-somad_m_185757.jpeg" alt="Ustad Abdul Somad" width="100%">
<figcaption>Ustad Abdul Somad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua bulan sudah kasus persekusi Ustad Abdul Somad terus bergulir di Bareskrim Polri dan Polda Bali. Namun, hingga saat ini belum ada juga yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan pengacara dari Masyarakat adat melayu Riau, Kapitra Ampera. "Iya belum (ada tersangka)," ungkap Kapitra kepada JawaPos.com, Jumat (2/2). Belum adanya tersangka diperkirakan karena keseluruhan saksi belum selesai dilakukan pemeriksaan. Begitu halnya dengan pengumpulam barang bukti belum sepenuhnya lengkap. Kapitra tidak memungkiri bahwa penangan kasus ini berjalan lambat. Namun, dia menegaskan proses ini terus berjalan dan sesuai dengan prosedur yang ada. "Proses berjalan dengan benar di Mabes, di Bali, Tapi kalau Anda mau katakan lambat ya memang lambat," lanjut Kapitra. Menurut pengakuannya, hingga saat ini penyidik telah memeriksa puluhan saksi guna mengungkap kasus ini. Dari dugaan awal Kapitra memprediksi akan ada sekitar 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. "Saksinya banyak sekali, DPD, dewan kehormatan segala macem. Saksi banyak 50 ada (udah diperiksa). Calon tersangkanya juga bukan satu dua, Ada 8 orang," pungkas Kapitra. Sebelumnya pada 9 Desember 2017, Ustad Abdul Somad diperesuki oleh ormas Bali. Ustad bergelar Lc ini pada waktu itu dijadwalkan menjadi penceramah di acara tabliq akbar di Bali. Namun tiba-tiba masa mendatangi tempat menginap Ustad Somad. Mereka menyebyt Ustad Riau ini tidak NKRI, bahkan sejumlah masa terlihat membawa senjata tajam saat melakukan aksi. Buntut dari kejadian ini, Lembaga Masyarakat adat melayu riau dan koalisi masyarakat Islam, melaporkan 10 orang anggota dari ormas Bali ke Bareksrim Polri dan Polda Bali.

50 Saksi Diperiksa, Belum Juga Ada Tersangka Persekusi Ustad Somad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pelaku-persekusi-ustad-somad-belum-juga-ditangkap-beda-anggota-fpi_m_180473.jpeg" alt="Ustad Abdul Somad" width="100%">
<figcaption>Ustad Abdul Somad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lambatnya proses hukum terhadap dugaan persekusi Ustad Abdul Somad di Bali sangat disesalkan oleh tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Kapitra Ampera sebagai pelapor. Kapitra mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang menimpa ustad lulusan Kairo Mesir. Kapitra menilai polisi lamban jika menyelesaikan kasus jika korbannya ulama, namun berbanding terbalik jika yang diduga tersangka adalah umat Islam seperti yang menimpa anggota FPI saat menggerbeg toko obat ilegal di Bekasi. "Kalau terhadap ulama lambat yah, kalau terhadap anu toko obat (di Bekasi) cepat sekali, tahan tangkap," ucap Kapitra kepada Jawapos.com, Rabu (10/1). Dengan fakta tersebut, Kapitra beranggapan bahwa ulama Islam selalu dikesampingkan di mata hukum dan tidak mendapat hak yang sama sesuai dengan undang-undang. "Sepertinya kok Negara ini bermusuhan betul dengan umat Islam, rusak nanti kalau begini," imbuh Kapitra. Kapitra berharap kepolisian menunjukan itikad baik dengan segera menyelsaikan dugaan persekusi ini tanpa pandang bulu korban dan pelakunya. Dirinya juga menegaskan memberikan waktu hingga akhir bulan ini kepada polisi untuk mengusut tuntas. Apabila tak kunjung ada kepastian juga, Kapitra tak segan untuk melakukan upaya hukum lain. "Ini kan soal penegak hukum, lihat perbuatannya kalau salah ya dihukum ditindak, ini jadi dilematis kalau begini. Kita mau kasih kesempatan sampai akhir bulan ini, kalo endak akan kita ajukan gugatan-gugatan," pungkas Kapitra Sebelumnya, FPI melakukan penggerebekan sebuah toko obat di Jalan Jatibening Raya 2, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Kamis (28/12). Dari penggeledahan ini, ditemukan banyak obat-obat keras dan kadaluwarsa dijual bebas. Buntut dari penggeldahan ini, salah satu anggota FPI Boy Giadra ditahan oleh Polda Metro Jaya karena diduga melakukan persekusi terhadap pemilik toko dengan inisial MA, karena diduga memaksa MA untuk menandatangani surat pernyataan dan mengancam akan menutup paksa toko obat miliknya.

Pelaku Persekusi Ustad Somad Belum Juga Ditangkap, Beda Anggota FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/persekusi-pencuri-vape-berujung-kematian-polisi-siap-usut-tuntas_m_156336.jpeg" alt="Para tersangka persekusi terhadap pencuri vape" width="100%">
<figcaption>Para tersangka persekusi terhadap pencuri vape</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tewasnya Abi Qowi Suparto (20) yang diakibatkan oleh pengeroyokan atau persikusi membuat pihak Kepolisian Polda Metro Jaya siap untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya, para pelaku diduga melakukan tindakan main hakim sendiri hingga akhirnya Abi tewas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Nico Afinta menyatakan pihaknya akan menghukum seberat-beratnya terhadap setiap orang yang telah melakukan tindakan persikusi. "Akan diberikan hukuman yang setimpal, atau seberat-beratnya atas apa yang telah diperbuat," kata Kombes Pol Nico Afinta di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (10/9). Sebelumnya, Abi yang tertuduh mencuri Vape (rokok elektrik) senilai Rp 1,6 juta dan melarikan satu motor milik pengemudi ojek online, dianiya oleh para pelaku sekurangnya tujuh tersangka hingga kritis dan pada akhirnya tewas setelah mendapat pelayanan rumah sakit. Nico menjelaskan, apabila kedapatan seseoarang mencuri atau melakukan dugaan pidana maka harus melaporkan ke pihak kepolisian. Hal itu, dilakukan untuk mencegah aksi tindakan main hakim sendiri. "Kalau ada dugaan pidana, laporkan ke pihak kepolisian, jangan melakukan persekusi, jangan melakukan tindakan sebagai polisi, jaksa dan hakim," tuturnya. Menurut Nico, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai lembaga peradilan pidana. Nantinya, hal tersebut akan dibuktikan oleh pihak kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan sampai ke ranah persidangan. "Jadi nggak bisa kesalahan seseorang diputuskan oleh seseorang. Mekanisme di negara kita diatur. Kita harus percaya dengan itu," tuturnya. Maka dalam hal ini, Nico berharap tidak ada lagi warga masyarakat yang melakukan penindasan terhadap seseorang yang terduga melakukan kesalahan, kemudian mendapat aniaya oleh sekelompok orang."Polisi kan bekerja dari pencegahan dan penindakan," pungkasnya. Diketahui, pihak kepolisian telah berhasil menangkap lima pelaku yakni Fahmi, Ando, Dimas, Adit dan AP. Kelima tersangka tersebut mempunyai peranan yang berbeda sampai akhirnya Abi tewas. Namun, dua tersangka lainnya yang juga ikut melakukan persikusi terhadap Abi, melarikan diri dan saat ini tengah dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam mengusut kasus tersebut polisi telah berhasil mengamankan barang bukti sejumlah telepon genggam, besi yang digunakan untuk memukul korban, satu buah sepatu, dan print out foto sayembara korban. Para tersangka disangkakan tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pengeroyokan pasal 340 KUHP dan atau 170 KUHP dengan hukuman minimal lima tahun penjara.

Persekusi Pencuri Vape Berujung Kematian, Polisi Siap Usut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kontras-pemerintah-inkonsisten-tangani-kasus-persekusi_m_137981.jpeg" alt="Koordinator Kontras, Yati Andriyani ketika memaparkan temuannya terkait kasus persekusi" width="100%">
<figcaption>Koordinator Kontras, Yati Andriyani ketika memaparkan temuannya terkait kasus persekusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintah tidak konsisten dalam menangani kasus dugaan persekusi. Sebab, tak sedikit ketika kasus itu muncul, lantas lenyap tanpa ada penanganan yang jelas. Koordinator Kontras, Yati Andriyani mengungkapkan penanganan kasus persekusi terkesan reaktif. Pemerintah baru bereaksi dengan keras saat kasus itu menjadi ramai di masyarakat. Misalnya setelah viral di media sosial. "Yang kedua cenderung karena ada mood politik. Begitu ada momen politik baru ditangani," ujar Yati di kantor KontraS, Kamis (15/6).&nbsp; Kontras mendata bahwa sebenarnya tindakan yang menyuburkan persekusi tumbuh subur dan cenderung meningkat dalam tiga terakhir.&nbsp; Pemicunya pelanggaran kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Pada 2014 tercatat 162 kasus, 2015 ada 238 kasus, dan 2016 ada 342 kasus. Kontras sengaja baru merilis data tersebut karena ingin melihat konsistensi aparat negara dalam penanganan persekusi. "Sampai hari ini tak ada konsistensi negara pada penanganan persekusi," ujar dia. Sedangkan kasus persekusi yang akhir-akhir ini terjadi tercatat ada 46 kasus bermotif agama. Sebanyak 16 kasus berkaitan dengan politik.&nbsp; "Celakanya negara juga jadi aktor jadi persekusi. Dengan bentuk keterlibatan beragam. Bisa setujui diam-diam atau membiarkan. Maupun jadi aktor langsung," ujar dia. Semestinya, lanjut Yati, pemerintah punya skema yang cukup memadai untuk penanganan persekusi. Langkah itu bisa dijalankan bukan hanya kepolisian, dan lembaga lain. Seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.&nbsp; "Penanganannya di daerah tidak perlu sampai ditarik ke nasional. Tapi cukup di daerah," pungkas dia.(jun/jpk)

Kontras: Pemerintah Inkonsisten Tangani Kasus Persekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dituding-ada-persekusi-wako-solok-ini-aman-aman-saja_m_136453.jpeg" alt="Ratusan masyarakat Kota Solok yang terdiri dari anggota DPRD serta para ninik mamak, bundo kanduang, aktivis KNPI, HMI, BEM UMMY dan Perhimpunan Pemuda yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kota Solok, Senin (5/6)" width="100%">
<figcaption>Ratusan masyarakat Kota Solok yang terdiri dari anggota DPRD serta para ninik mamak, bundo kanduang, aktivis KNPI, HMI, BEM UMMY dan Perhimpunan Pemuda yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kota Solok, Senin (5/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Solok sempat menjadi sorotan publik di luar daerah. Hal itu lantaran adanya tudingan dari dr Fiera Lovita yang mengaku menjadi korban persekusi di daerah tersebut. Akibat pengakuannya itu, kini dr Fiera Lovita berada di Jakarta dan berencana untuk pindah dinas dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di RSUD Solok ke Jakarta. Akan tetapi pernyataan dan reaksi publik yang menyatakan Kota Solok tak toleran dan rawan persekusi berbanding terbalik apa yang dirasakan masyarakat setempat. Bahkan sang Wali Kota Solok, Zul Elfian. Sehingga atas santernya sorotan itu, Zul Elfian mengajak dr Fiera Lovita untuk kembali Solok menjalani tugas seperti hari-hari biasa. "Sesungguhnya Kota Solok aman-aman saja, tidak ada masalah seperti yang disangkakan. Baik dalam bentuk teror, ancaman dsn lai sebagainya. Justru masyarakat Solok mengedepankan hidup damai tanpa membedakan harta dan kasta. Maka hendaklah dr Fiera Lovita kembali pulang ke Kota Solok untuk selanjutnya beraktivitas seperti semula " ujar Zul Elfian di hadapan awak media, seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (10/6). Mantan Wakil Wali Kota itu menuturkan, dr Fiera tak perlu membesar-besarkan dugaan kasus persekusi seperti yang diklaimnya. Menurutnya biarlan aparat kepolisian melakukan proses hukum atas kasus tersebut.&nbsp; Jangan ada intervensi. Warga kota khususnya mesti berpikiran positif terhadap berbagai isu yang berkembang, waspadai isu negatif yang menebar perpecahan dan kebencian. "Atas nama pimpinan daerah kembali saya tegaskan bahwa Kota Solok sejauh ini aman-aman saja, tidak ada gejolak seperti yang pernah dihembuskan," imbuh Wako, Zul Elfian. (atn/iil/JPG)

Dituding Ada Persekusi, Wako: Solok Ini Aman-aman Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/polda-metro-jaya-kembali-tangkap-dua-pelaku-persekusi_m_136074.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusutan kasus persekusi yang dialami oleh PMA alias M (15) masih dilakukan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Setelah menetapkan dua tersangka, polisi kembali menagkap dua pelaku. "Sudah kami tindaklanjuti. Kemarin dua lagi kami tangkap. Saya sampaikan persekusi tak boleh dan melanggar hukum," tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan, Kamis (8/6). Tak seharusnya kata dia oknum ormas dan warga melakukan persekusi. Bila ada postingan di media sosial yang dianggap memojokan dan menghina, seharusnya dilaporkan saja ke polisi. "Dari awal harusnya gitu. Tak boleh mengambil orang dari satu tempat dan membawanya ke tempat lain. Itu ada tindak pidananya. Ada pasalnya 333 KUHP, merampas kemerdekaan orang," papar dia. Namun Iriawan enggan menyebutkan siapa identitas dua tersangka baru yang mereka bekuk itu. Menurut dia, kini keduanya masih dalam pemeriksaan. Sekali lagi Iriawan menegaskan, tak sepantasnya persekusi dilakukan apalagi sampai pemukulan. Para pendukung Habib Rizieq Shihab kata dia lebih baik melapor saja bila Rizieq dihina. Ya silahkan. Ada UU yang mengatur. Akan ditindaklanjuti ya," tegas dia. Sebelumnya penyidik telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus persekusi yang menimpa bocah bernama PMA (15). PMA dianggap menghina Habib Rizieq Shihab. Kedua tersangka itu adalah AM (22) anggota organisasi masyarakat Front Pembela Islam dan MAT (57) warga sekitar. (elf/JPG)

Polda Metro Jaya Kembali Tangkap Dua Pelaku Persekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kutuk-tindakan-persekusi-ini-saran-komnas-ham-untuk-aparat_m_135506.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencermati perkembangan terakhir terkait tindakan persekusi yang dilakukan oleh kelompok ataupun orang persorangan terhadap orang lain. Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Namun demikian, Komnas HAM memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat tak terbatas. Kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh negara berdasar undang-undang atas dasar klausul pembatas, yakni menghormati hak atau nama baik orang lain. Oleh karena itu terkait dengan tindakan persekusi, Komnas HAM mengutuk keras. "Karena telah melanggar setidaknya hak atas kemerdekaan berpendapat, ataupun hak atas kemananan diri serta melanggar prinsip negara hukum," ujar Nurkholis dalam konfrensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Selasa (6/6). Menurut Nur Kholis,&nbsp; tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perampasan secara sengaja terhadap hak-hak dasar, yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam hal ini Komnas HAM menyerukan aparat negara khususnya Polri untuk sigap dan tegas dalam melakukan penegakan hukum, terhadap pelaku persekusi dengan menggunakan instrumen hukum yang ada di lndonesia. "Komnas HAM menghargai upaya Polri untuk beberapa kasus yang terjadi serta mendukung Polri lebih sigap terhadap kasus-kasus lain," katanya. Ditambakannya, Komnas HAM mengimbau Polri harus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan target maupun yang telah menjadi korban. "Menghimbau Polri juga dapat mengambii tindakan proaktif demi melindungi para target maupun korban tersebut," pungkasnya. Selain itu, Komnas HAM juga menghargai dan mendukung upaya pemerintah mengambil tindakan terhadap akun media sosial yang terlibat dalam persekusi ini. Sekadar informasi, sebuah video persekusi beredar di kalangan &lrm;informasi. Video itu menampilkan aksi kekerasan dan intimidasi terhadap remaja laki-laki dengan inisial PMA (15). Di video itu anak perawakan kurus dan memakai kaca mata terlibat mendapatkan intimidasi oleh kelompok yang diduga oleh FPI. Kelompok itu kesal karena PMA menghina Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di media sosial.(cr2/JPG)

Kutuk Tindakan Persekusi, Ini Saran Komnas HAM Untuk Aparat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus persekusi

Berita Terkini