<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Afiliator-Binomo-Indra-Kenz-250322-Adm-3.jpg" alt="Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan (kiri) bersama Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombespol Gatot Repli Handoko (kanan) memberikan keterangan saat gelar barang bukti kasus afiliator Binomo dengan tersangka Indra Kesuma atau Indra Kenz (t" width="100%">
<figcaption>Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan (kiri) bersama Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombespol Gatot Repli Handoko (kanan) memberikan keterangan saat gelar barang bukti kasus afiliator Binomo dengan tersangka Indra Kesuma atau Indra Kenz (t</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus robot trading Net89 terus dikembangkan. Selain dugaan penipuan berkedok investasi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim menemukan adanya dugaan pidana lainnya. Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan mengakui ditemukannya perkara lain dalam kasus penipuan Net89. Perkara itu bahkan telah berstatus penyidikan. Namun, mengenai detail perkara tersebut, Whisnu belum menyebutkan secara detail. Penyidikan perkara lain tersebut diharapkan bisa segera selesai. Dengan begitu, Kejaksaan Agung bisa menetapkan berkas perkara menjadi P-21 atau dinyatakan lengkap. &rdquo;Itu yang kami harap,&rdquo; katanya kemarin (20/8). Whisnu mengakui bahwa penanganan kasus Net89 cukup lama. Penyebabnya adalah banyaknya korban yang berada di berbagai daerah. &rdquo;Penyidik telah memeriksa 800 saksi dari banyak daerah,&rdquo; ungkap dia. Dittipideksus memastikan akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Termasuk terkait dua orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atau aset hasil kejahatan. &rdquo;Kami berupaya mengembalikan ke Indonesia. Asetnya kami cari di mana pun,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih menyoroti penanganan kasus TPPU semacam Net89. Seakan-akan kasus itu sulit ditangani sehingga dugaan pencucian uangnya dikejar belakangan. &rdquo;Padahal, sesuai amanat Pasal 75 Undang-Undang 2010 tentang TPPU, berkas pidana asal dan TPPU harus digabung,&rdquo; jelasnya. Dia mengatakan, dalam kasus bermotif ekonomi, efek jera terkait dengan mengejar hasil kejahatannya. Baik uang, aset, maupun semua yang berharga yang diperoleh dari kejahatan. &rdquo;Ini bertujuan untuk melindungi korban sehingga ada harapan lebih besar uang bisa kembali,&rdquo; paparnya. Dia mengingatkan, dalam Konvensi Pencucianan Uang Internasional, penyitaan aset itu harus diutamakan. (idr/c19/fal)

Penanganan kasus robot trading Net89 terus dikembangkan. Selain dugaan penipuan berkedok investasi, Dittipideksus Bareskrim menemukan.

Polri Sidik Perkara Lain Net89

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/RILIS-INVESTASI-ILEGAL_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kanan) bersama Dirtipideksus Bareskrim Polri Brijen Pol Whisnu Hermawan (kedua kanan) saat memberikan keterangan kasus investasi ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Dittipideksus Ba" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kanan) bersama Dirtipideksus Bareskrim Polri Brijen Pol Whisnu Hermawan (kedua kanan) saat memberikan keterangan kasus investasi ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Dittipideksus Ba</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Polisi Sita Aset Senilai Rp 1,4 Triliun</h3> JawaPos.com &ndash; Kasus penipuan robot trading Net89 terus didalami. Setelah menyita aset senilai Rp 1,4 triliun, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan memastikan masih menelusuri keberadaan aset lainnya. Kelak aset hasil kejahatan itu bisa dikembalikan kepada para korban. Whisnu menuturkan, keseluruhan aset hasil kejahatan Net89 yang disita mencapai Rp 1,4 triliun. "Kami masih berupaya mencari aset lainnya,&rdquo; paparnya kepada Jawa Pos kemarin (18/8). Bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dittipideksus terus melacak aset yang berada di dalam dan luar negeri. Sementara itu, Kasubdit Perbankan Dittipideksus Bareskrim Kombespol Candra Sukma Kumara menjelaskan, nantinya aset yang disita dari kasus Net89 bisa dikembalikan ke korban dengan putusan dari pengadilan. Yang dilakukan petugas saat ini adalah mendapatkan semua aset Net89. Kalau ada indikasi aset yang belum disita, petugas pasti bakal mengejar. &rsquo;&rsquo;Mana tau kan masih ada, karena semua masih dikembangkan,&rdquo; paparnya dihubungi Jawa Pos kemarin. Whisnu menambahkan, ada sejumlah barang mewah yang disita dari para tersangka. Di antaranya, mobil Tesla dari tersangka AL. Tiga kendaraan mewah merek BMW, Peugeot, dan sepeda Brompton dari tersangka RS. &rdquo;Ada mobil Lexus dari tersangka DI,&rdquo; jelasnya. Ada juga aset tidak bergerak yang disita. Misalnya satu bidang tanah senilai Rp 2,5 miliar dari tersangka AA. Terkait jumlah tersangka, saat ini ada 13 orang. Yakni, ESI, RI, YW, DI, AR, RS, MA, SI, ES, D, AL, AA, LSH, dan HS. &rdquo;Untuk HS ini meninggal dunia ya,&rdquo; ujarnya. Lalu, terdapat dua tersangka yang menjadi buron, yakni AA dan LSH. Whisnu menjelaskan, dua buron ini diduga berada di Kamboja. Petugas telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Interpol. &rdquo;Semoga terlacak keberadaannya, ada komunikasi antara polisi Indonesia dengan polisi Kamboja. Semoga secepatnya ditangkap,&rdquo; tuturnya. Saat ini sudah banyak berkas perkara dari tersangka Net89 yang berstatus P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Dia berharap dalam waktu dekat bisa melakukan pelimpahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejagung. &rdquo;Sehingga secepatnya bisa disidang,&rdquo; urainya. Karena itulah, belakangan ini para tersangka telah dilakukan upaya paksa atau penangkapan. Dia menuturkan, pihaknya berupaya agar tidak ada lagi tersangka yang bisa melarikan diri. &rsquo;&rsquo;Kami proses secepatnya,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Kasus robot trading Net89 bermodus penipuan berkedok investasi. Caranya dengan menawarkan paket investasi trading dan investasi forex dengan robot trading. Namun, sebenarnya Net89 menggunakan skema Ponzi dalam penipuan tersebut. Net89 menawarkan keuntungan investasi sebanyak 1 persen dalam satu hari. Ada pula yang 20 persen dalam satu bulan hingga 200 persen tiap tahun. Jumlah korban dari Net89 diperkirakan mencapai 4 ribu orang. Nilai setoran para korban beragam. Dari Rp 9 juta hingga disebut ada yang mencapai puluhan miliar rupiah. Bareskrim menaksir nilai kerugian para korban mencapai Rp 2 triliun. Kasus trading ATG sebelumnya juga ditangani Polresta Malang Kota. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo dan Raymond Enovan. Wahyu merupakan bos trading itu, sementara Raymond orang yang membantu mencari member. Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto menyatakan, penanganan perkara itu sudah dilimpahkan Bareskrim Polri. Menurut dia, pelimpahan itu juga sesuai petunjuk jaksa. &rsquo;&rsquo;Untuk mempermudah penanganan sehingga seluruh perkara WK (Wahyu Kenzo) diserahkan ke Bareskrim,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin. Sebab, laporan terhadap pria yang pernah dikenal sebagai crazy rich Surabaya itu juga terdapat di sejumlah daerah. Buher, sapaannya, menyebut korban yang mengadu ke pihaknya tidak sedikit. Data terakhir sebelum kasusnya dilimpahkan, terdapat 1.890 orang yang terdata. &rsquo;&rsquo;Total kerugian miliaran,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Nominal itu, kata dia, kemungkinan masih bisa bertambah. Sebab, penyidik saat itu menemukan data jumlah member trading mencapai 25 ribu orang. Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto bahkan pernah memperkirakan kerugian para member secara keseluruhan hampir Rp 9 triliun. Ungkapan itu dilontarkan dalam konferensi pers tidak lama setelah penangkapan terhadap Wahyu Kenzo. (idr/edi/c17/ttg)

Kasus penipuan robot trading Net89 terus didalami. Setelah menyita aset senilai Rp 1,4 triliun, polisi terus mengejar aset lainnnya.

Aset Sitaan Kasus Robot Trading Net89 Bisa Dikembalikan ke Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SEGEL2.jpg" alt="Kemendag dan Bareskrim Polri kembali melakukan penyegelan terhadap aktivitas usaha guna melindungi masyarakat dari kerugian material dan nonmaterial dari aktivitas penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem penjualan langsung atau m" width="100%">
<figcaption>Kemendag dan Bareskrim Polri kembali melakukan penyegelan terhadap aktivitas usaha guna melindungi masyarakat dari kerugian material dan nonmaterial dari aktivitas penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem penjualan langsung atau m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan delapan petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, perdagangan dan pencucian uang melalui investasi robot trading Net89. Diduga total kerugian dari 300 ribu membernya itu senilai Rp 2 triliun.  Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyampaikan, penetapan tersangka terhadap delapan petinggi PT SMI dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti dan menyita dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital.  “Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net89 dan sebagai pendiri PT SMI sebagai tersangka,” kata Whisnu Hermawan kepada wartawan, Jumat (7/10).  Selain itu, penyidik juga turut menetapkan direktur PT SMI berinisial LSH, founder dan exchanger Net89 berinisial ESI, serta lima sub exchanger dengan inisial RS, AAL, HS, FI serta DA sebagai tersangka. Menurut Whisnu, para pelaku menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM Ebook (Net89).  “Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per-hari, 20 persen per-bulan hingga 200an persen per-tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya,” jelas Whisnu.  Whisnu mengungkapkan, aksi delapan tersangka ini diperkirakan merugikan sekitar 300 ribu member Net89 sebesar Rp 2,7 triliun. Dalam memperkuat sangkaan ini, pihaknya mengamankan sejumlah bukti di antaranya dokumen transaksi, rekening koran dan bukti digital yang disita untuk keperluan penyidikan.  "Diduga merugikan sekitar 300 ribu member Net89 sebesar Rp 2,7 triliun," tegas Whisnu.  Mereka disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman masing masing 4 tahun. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (perdagangan tanpa izin) dengan ancaman 5 tahun.  Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (skema piramida/ponzi) dengan ancaman 10 tahun. Kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun.

Kasus Robot Trading Net89, Polri Tetapkan 8 Petinggi PT SMI Tersangka