<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-S.T.-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI, pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Sebab dalam dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Burhanuddin menyatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, sehingga Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti kasus tersebut.  Lantas pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin digugat oleh keluarga korban Semanggi I dan II ke PTUN Jakarta pada Selasa (12/5). Salah satunya Maria Katarina Sumarsih, ibu Norma Irmawan, korban penembakan Tragedi Semanggi, 13 November 1998.  "Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Rabu (4/11).  Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan hakim anggota, Umar Dani dan Syafaat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/01/2020/mahfud-klarifikasi-pernyataan-ja-terkait-semanggi-i-ii-bukan-ham-berat/">Mahfud Klarifikasi Pernyataan JA Terkait Semanggi I-II Bukan HAM Berat</a>  Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali, terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena hingga kini belum ada penyelesaiannya.  "Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," cetus amar putusan Hakim.  Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono menyatakan, pihaknya masih mengkonfirmasi terkait putusan tersebut. "Saya minta waktu untuk konfirmasi ke jaksa penuntut umumnya," tandas Hari.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2qI_nwzP65g

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Terkait Peristiwa Semanggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT-1-JAKSA-AGUNG-DAN-MENKOPOLHUKAM-FED-8-1.jpg" alt="Menkopulhukam Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin usai melakukan pertemuan di Kejagung, Jakarta, Rabu (20/11/19). Pertemuan membahas pembubaran TP4. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopulhukam Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin usai melakukan pertemuan di Kejagung, Jakarta, Rabu (20/11/19). Pertemuan membahas pembubaran TP4. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat. Mahfud menilai telah terjadi mispersepsi terhadap pernyataan tersebut.  Mahfud menegaskan tidak ada pernyataan Jaksa Agung yang menyimpulkan tragedi tersebut bukan pelanggaran HAM berat. Hal itu sudah dikonfirmasikan langsung kepada Burhanuddin dalam pertemuan yang digelar di Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Rabu (22/1).  “Jadi tidak ada pernyataan Semanggi itu bukan pelanggaran HAM berat. Pernyataannya itu, DPR pernah menyatakan dan sekarang menurut Kejaksaan kalau masih menjadi masalah Kejaksaan Agung siap menyelesaikan,” kata Mahfud usai bertemu Jaksa Agung.  Mahfud menjelaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Jaksa Agung dengan Komisi III, Burhanuddin dalam posisi menjawab pertanyaan anggota DPR. Saat itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa pada 2001 DPR pernah menyatakan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat. “Dulu DPR pernah menyatakan begitu,” tegas Mahfud.  Namun, publik mengartikan pernyataan tersebut sebagai kesimpulan Jaksa Agung. Di sisi lain Jaksa Agung sepakat apabila kasus Semanggi I dan II harus diusut tuntas apabila memang masih ada catatan hukum yang belum tuntas. Kejaksaan pun dipastikan siap menyelesaikan kasus yang terjadi pada 1998-1999 tersebut.  Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam pemaparannya, Burhanudin mengatakan kasus Tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran ‎hak asasi manusia (HAM) berat.  ‎”Peristiwa Semanggi I Semanggi II sudah dibahas dalam rapat paripurna DPR RI. Hasil rapat menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” ujar Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/1).

Mahfud Klarifikasi Pernyataan JA Terkait Semanggi I-II Bukan HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-S.T.-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat menuai polemik. Dia mengaku bahwa Semanggi I dan II bukan kejahatan HAM berat karena menyampaikan rekomendasi DPR yang pada 2001 silam.  "Pada dasarnya, kami dari Kejaksaan Agung sebagai jaksa untuk penyidik kami siap untuk menuntaskan perkara-perkara yang ada dengan satu catatan bahwa perkara sudah memenuhi syarat formil dan materil," ujar Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).  Kasus Semanggi I dan II Kejaksaan Agung akan tetap bekerja dengan melakukan penelitian apakah memenuhi syarat materil dan formil. Sehingga bisa dilakukan penyelidikan. "Itu adalah janji saya. Saya ingin perkara ini tuntas agar tidak jadi beban," katanya.  Dengan bekerja sama dengan Komnas HAM dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Burhanuddin ingin kasus tersebut tuntas. "Tapi yakin kami ingin menuntaskan ini dan tidak ada keinginan untuk memilah kasus, Insya Allah mohon dukungannya," ungkapnya.  Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pernyataan kasus Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat tidak tepat.  "Pernyataan itu tidak kredibel jika tanpa diikuti proses penyidikan yudisial melalui pengumpulan bukti yang cukup berdasarkan bukti awal dari penyelidikan Komnas HAM, yang sayangnya tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan melakukan penyidikan," ujar Usman.  Menurut Usman, tragedi Semanggi I dan II sudah jelas pelanggaran berat HAM. Karena ada korban yang meninggal dunia. Bahkan sampai detik ini masih menunggu keadilan. "Kami di Amnesty khawatir pernyataan Jaksa Agung itu menggiring ke upaya penyelesaian kasus melalui jalur nonhukum," katanya.  “Pernyataan Jaksa Agung itu bukti kemunduran perlindungan HAM, dan pastinya kemunduran juga bagi penegakan keadilan," tambahnya.  Selain itu, menurut Usman, ‎pernyataan Jaksa Agung itu bertentangan dengan temuan Komnas HAM. Komnas HAM telah menyerahkan laporan penyelidikan pro-justitia kepada Kejaksaan Agung dengan temuan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan benar-benar terjadi dan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad-hoc yang tidak pernah terlaksana.  "Di tahun 2018, dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintahannya akan memastikan pelaku pelanggaran HAM berat akan diadili," ungkapnya.  Usman menambahkan, tragedi Semanggi I dan II sendiri terjadi sepanjang aksi protes mahasiswa pada November 1998 dan September 1999 setelah kejatuhan Soeharto. Sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden Semanggi I. Sementara dalam tragedi Semanggi II, 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya menjadi korban luka.  "Sejumlah polisi dan tentara diadili akibat insiden penembakan itu, namun banyak pihak mengklaim pengadilan terhadap mereka gagal memenuhi keadilan bagi para korban dan gagal mengungkap dalang di balik penembakan," pungkasnya.

Jaksa Agung: Saya Ingin Kasus Semanggi Tuntas dan Tidak Jadi Beban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT-1-JAKSA-AGUNG-DAN-MENKOPOLHUKAM-FED-8.jpg" alt="Menkopulhukam Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin usai melakukan pertemuan di Kejagung, Jakarta, Rabu (20/11/19). Pertemuan membahas pembubaran TP4. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopulhukam Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin usai melakukan pertemuan di Kejagung, Jakarta, Rabu (20/11/19). Pertemuan membahas pembubaran TP4. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa kasus Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait kasus Semanggi I dan II tersebut.  ‎"Wah, saya belum dengar. Nanti saya tanya dulu. Kan memang ada kriteria ya pelanggaran HAM berat, oleh sebab itu saya belum tahu apa yang dimaksud," ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (17/1).  Mahfud menjelaskan komunikasi dengan Jaksa Agung terkait dengan pelanggaran HAM berat tersebut. Pasalnya pelanggaran HAM berat yang dia tahu adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida.  "Karena pelanggaran HAM berat itu memang ada dua toh, ada kejahatan kemanusiaan, ada genosida. Itu yang standar. Dalam konteks ukuran itulah nanti kita akan melihat," terang Mahfud.  Sementara itu, Jaksa Agung yang mengungkapkan belum adanya Pengadilan HAM ad hoc dalam menuntaskan Semanggi I dan II tersebut, Mahfud mengatakan akan berkonsultasi dahulu. "Belum tahu saya, nanti saya mau diskusi dulu dengan Pak Jaksa Agung dan Komnas HAM. Ini sejak dulu selalu beda Kejaksaan dan Komnas HAM. Nanti saya mau diskusi dulu secara terpisah dengan keduanya," ungkap Mahfud.  Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan kasus Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran ‎hak asasi manusia (HAM) berat. "Peristiwa Semanggi I Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," ujar Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/1).  Sementara untuk kasus pelanggaran HAM Talangsari yang terjadi pada 1989, Burhanuddin mengatakan itu belum bisa terungkap. Sehingga dia masih akan bekerja terus mengenai peristiwa tersebut.  Burhanuddin juga mengungkapkan kendala penyelesaian HAM di masa lalu. Antara lain peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sampai saat ini belum ada Pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan mekanisme dibentuknya atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.  Kemudian penanganan dan penyelesaian berkas hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu menghadapi kendala terkait kecukupan alat bukti. "Berdasarkan hasil Komnas HAM belum dapat menggambarkan atau menjanjikan minimal dua alat bukti yang kami butuhkan," katanya.  Peristiwa Semanggi menunjuk kepada dua kejadian unjuk rasa masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil.  Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999. Peristiwa itu menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Terkait Kasus Semanggi, Mahfud MD Bakal Berkomunikasi ke Jaksa Agung

kasus semanggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus semanggi

Berita Terkini

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Terkait Peristiwa Semanggi

Mahfud Klarifikasi Pernyataan JA Terkait Semanggi I-II Bukan HAM Berat

Jaksa Agung: Saya Ingin Kasus Semanggi Tuntas dan Tidak Jadi Beban

Terkait Kasus Semanggi, Mahfud MD Bakal Berkomunikasi ke Jaksa Agung

Download Aplikasi JawaPos.com