<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BAPPENAS.jpg" alt="Caption foto: Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam acara rakor bersama Bappenas." width="100%">
<figcaption>Caption foto: Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam acara rakor bersama Bappenas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna menyelaraskan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah di daerah menegaskan koordinasi. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas. Rakor yang diiniasi langsung oleh Bupati Malra ini merupakan salah satu upaya percepatan realisasi percepatan pembangunan daerahnya.  Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengatakan melalui rakor tersebut pihaknya dapat menyelaraskan rencana pembangunan Maluku Tenggara dengan rencana pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.  Beberapa poin strategis yang masuk dalam pembahasan di antaranya terkait dengan realisasi percepatan jalan Trans Pulau Kei Besar sepanjang 101,6 Km, pengembangan sektor potensial di bidang perikanan kelautan serta bidang pariwisata sebagai sektor unggulan daerah, selain sektor pendukung lain yang berhubungan dengan konektivitas dan infrastruktur.  Saat ini total produksi perikanan tangkap di Maluku tenggara mencapai 94.000 ton/ tahun. Dengan adanya jalan trans ini potensi ekonomi seperti perikanan tangkap termasuk budidaya kelapa dan energi di pulau Kei Besar dapat lebih ditingkatkan. "Masyarakat tidak perlu lagi kuatir produksinya terbuang karena adanya jalan Trans tersebut mempermudah distribusi produksi ke pasar," ujar Thaher.  Menurut Thaher, kepulauan Kei memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan pusat kegiatan nasional sektor perikanan tangkap. Sektor perikanan sendiri menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69 persen pada kuartal kedua 2021. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ekonomi Indonesia triwulan II-2021 tumbuh 7,07 persen dari triwulan II-2020 (yoy). Di mana usaha perikanan termasuk sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan.  Di bidang pariwisata, dengan 93 persen wilayah terdiri dari perairan dan sisanya daratan tak dipungkiri Maluku Tenggara memiliki potensi besar dalam pariwisata. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mutlak diperlukan untuk mendukung potensi ini.  Sebagai informasi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai wilayah perbatasan negara dan menjadi koridor Pemerataan Pembangunan Nasional dan Major Project Jalan Trans Pulau Kei Besar.  “Kawasan perbatasan memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, saya berharap target pembangunan seperti yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan afirmasi lainnya untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah terdepan NKRI dapat terealisasi dengan baik,” tutup Thaher.  &nbsp;

Gandeng Bappenas, Pemerintah Daerah Dorong Percepatan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun ini pembangunan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan negara ditingkatkan. Jumlah anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp 24,3 triliun. Dengan dana sebesar itu, problem ketertinggalan di wilayah yang terpinggirkan bisa diatasi.  Alokasi dana yang besar itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat membuka rapat koordinasi pengamanan perbatasan negara di Jakarta kemarin (11/3). ”Sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN. Besar sekali, Rp 24,3 triliun,” ujarnya.  Kepada jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud meminta dilakukan koordinasi penggunaan anggaran itu secara terintegrasi. Sebab jika masing-masing kementerian/lembaga (K/L) jalan sendiri-sendiri, manfaat penggunaannya kurang efektif.  Misalnya, ada kementerian yang membangun dermaga laut. Maka, kementerian lain bersinergi dengan membangun akses menuju lokasi. ”Coba diintegrasikan sehingga menjadi satu wujud di satu tempat program yang sama,” imbuhnya.  Sementara itu, Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, anggaran tersebut tersebar di 27 K/L. BNPP bertugas sebagai koordinator untuk memastikan program dari masing-masing K/L untuk perbatasan berjalan sesuai arahan presiden.  Terkait alokasi yang mencapai Rp 24,3 triliun, Tito mengatakan bahwa angka tersebut didapat berdasar diskusi bersama Bappenas. Meski besar, dia menyebut sebetulnya masih jauh dari angka yang dibutuhkan. ”Menyesuaikan kemampuan negara,” kata dia.  Imbasnya, dari 700-an kecamatan di daerah perbatasan, fokus pembangunan akan dilakukan di 222 kecamatan lebih dahulu. Uang tersebut digunakan sesuai tupoksi masing-masing K/L. Misalnya, di Kementerian Kesehatan digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan. ”Kemudian untuk alat tangkap ya dari KKP. Bangun pasar dari Kementerian Perdagangan,” imbuhnya.  Pembangunan masing-masing kecamatan di perbatasan, kata dia, tidak dilakukan seragam. Tetapi, sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada prinsipnya, pembangunan harus bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Tito menyebutkan, ketertinggalan dan kesejahteraan masih menjadi persoalan di kawasan perbatasan. Dari 15 provinsi yang memiliki daerah berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, 10 di antaranya memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Padahal, kesejahteraan menjadi kunci untuk stabilitas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=57Nrr4j60j8  https://www.youtube.com/watch?v=BT8317p0BIA  https://www.youtube.com/watch?v=zp1qIrp6_QY

Bangun Kawasan Perbatasan, Pemerintah Alokasikan Rp 24,3 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polres-malang-patroli-skala-besar-di-daerah-perbatasan_m_.jpg" alt="Razia yang digelar Polres Malang di perbatasan, Sabtu (1/12)." width="100%">
<figcaption>Razia yang digelar Polres Malang di perbatasan, Sabtu (1/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang tahun politik 2019 mendatang, Polres Malang semakin agresif untuk meningkatkan pengamanan. Patroli dalam skala besar pun digelar oleh Polres Malang, Sabtu (1/12). Patroli skala besar ini melibatkan sedikitnya 100 personel dari beragam satuan di Polres Malang. Mereka menyebar di dua titik, yakni Kecamatan Sumberpucung yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Blitar. Kemudian, sebagian lagi disebar di Lawang yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Pasuruan. Dalam operasi itu anggota polisi memeriksa kendaraan baik roda dua dan empat. Polisi juga memberhentikan bus. Selain memeriksa penumpang, Kapolsek Sumberpucung, AKP Edy Sunyata juga memberikan imbauan agar masyarakat selalu waspada. "Operasi ini dalam rangka cipta kondisi. Kami menggelar Operasi Mantab Praja. Tujuannya, agar tahapan pemilu selalu aman," kata Kabag Operasional Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono, kepada JawaPos.com, Sabtu (1/12). Sunardi menjelaskan, patroli skala besar kali ini mengambil lokasi di perbatasan, karena dikhawatirkan menjadi pintu masuk kejahatan dari luar daerah menuju Kabupaten Malang. Atau dari Kabupaten Malang menuju keluar daerah. Sasaran patroli dan razia kata dia, adalah copet; senjata tajam; senjata api; bahan peledak serta narkoba. Razia yang digelar sekitar satu jam itu tidak mendapatkan pelaku kejahatan atau sasaran razia. Meski begitu, Sunardi menilai, langkah mereka ini tidak sia-sia. Melainkan bisa dinilai sebagai bagian dari pencegahan. "Minimal tidak ada yang berbuat kejahatan," kata dia. Dia jelaskan, operasi semacam ini mereka gelar secara rutin dan insidentil. Selain untuk meningkatkan keamanan dalam rangka jelang pemilu. Namun juga untuk mengamankan wilayah jelang Natal dan tahun baru. "Terus kami laksanakan operasi untuk tingkatkan keamanan," tandas dia.

Polres Malang Patroli Skala Besar di Daerah Perbatasan