Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/Wakil-Kepala-Badan-Gizi-Nasional-BGN-Nanik-S-Deyang-3JPG-1527163458.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investasi Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan keprihatinannya atas pengelolaan lahan milik Perum Perhutani di kawasan sekitar Waduk Jatiluhur dan Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ia menilai lahan tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, bukan dikuasai oleh pengusaha besar. Hal itu disampaikan Nanik saat meninjau kebun pisang Cavendish di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Maniis, awal pekan ini. Dalam kesempatan tersebut, ia secara langsung mengungkapkan pandangannya kepada Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin. &ldquo;Saya unhappy melihat ini semua, Pak Wabup. Seharusnya rakyat yang lebih berhak untuk mengelola lahan milik Perhutani ini, untuk kesejahteraan mereka,&rdquo; kata Nanik. Kunjungan tersebut awalnya diwarnai apresiasi terhadap luasnya kebun pisang yang terbentang di lereng kawasan waduk. Nanik bahkan sempat menanam bibit pisang bersama sejumlah pejabat daerah dan perwakilan Badan Gizi Nasional. Namun, pandangannya berubah setelah mengetahui bahwa kebun pisang seluas sekitar 65 hektare beserta fasilitas pengepakan hasil panen dimiliki oleh pihak swasta skala besar. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat. &ldquo;Dengan status tanah negara, rakyat bisa memanfaatkan langsung tanah negara ini dalam program Perhutanan Sosial,&rdquo; ucap Nanik. Program Perhutanan Sosial sendiri dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan. Skema ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. &ldquo;Untuk bagi hasilnya, 95 persen untuk rakyat, dan 5 persen untuk administrasi ke negara,&rdquo; kata Nanik. Ia menilai, masyarakat sekitar seharusnya dapat membentuk kelompok tani dan memanfaatkan lahan tersebut untuk budidaya, termasuk tanaman pisang. Hasil produksi nantinya dapat disalurkan untuk mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nanik juga menyoroti jenis komoditas yang ditanam. Menurutnya, pisang Cavendish memiliki ukuran yang relatif besar sehingga kurang sesuai untuk kebutuhan distribusi MBG. &ldquo;Tapi kalau pisang Cavendish tampaknya terlalu besar untuk masuk ke dalam ompreng. Jadi sebaiknya disiapkan pisang dalam ukuran yang lebih kecil, seperti pisang raja,&rdquo; katanya. Sebagai tindak lanjut, Nanik mendorong Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk membantu masyarakat mengurus perizinan pengelolaan lahan melalui Dinas Kehutanan Jawa Barat maupun Kementerian Kehutanan. &ldquo;Habis ini saya juga akan ngomomg ke (Menteri Kehutanan) Raja Juli Antoni,&rdquo; ucapnya. Dalam kesenpatan itu, Nanik juga mendorong pemerintah daerah Purwakarta untuk mengembalikan status pekerja karamba jaring apung di Waduk Cirata menjadi pemilik usaha perikanan. Dia&nbsp;meminta Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin mengambil langkah konkret agar para pekerja karamba bisa kembali memiliki usaha sendiri. &ldquo;Waduk ini punya negara, maka kembalikanlah orang-orang yang sekarang ini hanya menjadi pekerja karamba ini menjadi tempat ini,&rdquo; kata Nanik. Ia juga menegaskan bahwa hasil budidaya ikan dari karamba tersebut berpotensi diserap untuk kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai bagian dari program pemenuhan gizi masyarakat. Di sisi lain, kondisi usaha karamba jaring apung di Waduk Cirata tidak lepas dari berbagai tantangan. Para petani ikan membutuhkan modal awal sekitar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta setiap musim tanam, dengan sebagian besar biaya digunakan untuk pakan yang harganya kerap tidak stabil. &ldquo;Sekarang harga jual dengan harga pakan itu, mahal, Bu. Beda jauh. Jadi ada ketimpangan di situ,&rdquo; ujar Asep, pekerja karamba. Selain faktor ekonomi, risiko alam juga menjadi ancaman serius. Fenomena upwelling atau pembalikan air saat pergantian musim dapat mengangkat zat berbahaya dari dasar waduk yang berpotensi mematikan ikan secara massal. &ldquo;Kalau ada balikan air seperti itu, ikan-ikan mati semua, dan kami rugi,&rdquo; kata Asep. Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat mencatat, jumlah karamba jaring apung di Waduk Cirata mencapai 86.437 unit pada pertengahan 2025. Angka ini dinilai jauh melampaui daya dukung waduk yang idealnya hanya sekitar 21.792 unit, sehingga berpotensi memicu pencemaran lingkungan. Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin menjelaskan, awalnya karamba dimiliki oleh masyarakat setempat. Namun, kerugian akibat kematian ikan, mahalnya pakan, dan keterbatasan modal membuat banyak warga menjual aset mereka kepada pemodal besar. &ldquo;Setelah dijual, mereka yang semula memiliki karamba ini, kemudian menjadi kulinya,&rdquo; kata Abang Ijo. Mendengar kondisi tersebut, Nanik mengaku prihatin. Ia mengaku sebelumnya mengira para pekerja yang ditemui di lapangan merupakan pemilik karamba. &ldquo;Sedih juga kalau gini. Saya kira punya dia, ternyata pekerja,&rdquo; ucapnya. Sebagai solusi, Nanik mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara. Ia menilai skema pembiayaan berbunga rendah dapat membantu para pekerja kembali memiliki usaha sendiri. &ldquo;Bank pemerintah itu boleh menyediakan KUR yang (bunganya) murah banget supaya mereka ini didaftar. Pak Wabup hebat nih kalau bisa mengembalikan mereka menjadi pemilik lagi, menjadi pengusaha lah,&rdquo; katanya. Ia juga memastikan hasil panen ikan dari para petani dapat diserap oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). &ldquo;Nanti kita beli ikannya mana yang bujetnya masuk. Kalau ikan emas kan mungkin mahal, jadi nanti bisa diarahkan ke banyak (ikan) pati,&rdquo; tuturnya. Program MBG sendiri telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Asep mengungkapkan, kedua anaknya yang masih sekolah dasar kini lebih termotivasi untuk belajar karena adanya program tersebut. &ldquo;Jadi di sini (program MBG) memotivasi anak-anak. Kalau nggak sekolah, (mereka) nggak dapat MBG. Jadi mereka semangat sekolah karena MBG,&rdquo; ujarnya. Sebelum meninggalkan lokasi, Nanik memberikan semangat kepada para pekerja agar bisa bangkit dan kembali menjadi pengusaha mandiri. &ldquo;Pak semangat ya, Pak. Bapak nih ambil alih lagi punya sendiri. Nggak terus jadi pekerja. mesti harus jadi bos," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Waka BGN prihatin kawasan Perhutani dikuasai pengusaha besar. Ia dorong rakyat Purwakarta dapat hak kelola lahan.

BGN Prihatin Kawasan Perhutani Dikuasai Pengusaha Besar, Minta Waduk Cirata Dikembalikan Untuk Pekerja Keramba

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bahas-lahan-jokowi-ajak-wapres-dan-menteri-rapat-terbatas_m_.jpg" alt="Joko Widodo dan Jusuf Kalla" /> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri kabinet kerja membahas kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2). Dalam pembukaan rapat, Jokowi menuturkan kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan penting untuk memberikan perlindungan hukum. Terutama untuk rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan. "Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu, bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya sudah kampung lama," jelasnya. "Kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu. Sehingga menjadi sengketa, kan kalah nih (kalau) sengketa," lanjutnya. Begitupun di Jawa, Jokowi mengatakan masih banyak terjadi terutama di kawasan Perhutani. Untuk itu, pendataan dan penataan kawasan hutan harus dipercepat. Agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum adat, hingga masyarakat ulayat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. "Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya berbelit-belit," jelasnya.

Bahas Lahan, Jokowi Ajak Wapres dan Menteri Rapat Terbatas

kawasan perhutani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kawasan perhutani

Berita Terkini

BGN Prihatin Kawasan Perhutani Dikuasai Pengusaha Besar, Minta Waduk Cirata Dikembalikan Untuk Pekerja Keramba

Bahas Lahan, Jokowi Ajak Wapres dan Menteri Rapat Terbatas

Download Aplikasi JawaPos.com