<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/20231231191311_IMG_6561JPG-1918568111.jpg" alt="Petugas memasang rambu penutupan jalan di pintu keluar Tol Gadog, Bogor. Penutupan jalan jalur Puncak Bogor untuk gelaran Car Free Night dimulai sejak pukul 18.00 WIB dan dibuka kembali esok pagi." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang rambu penutupan jalan di pintu keluar Tol Gadog, Bogor. Penutupan jalan jalur Puncak Bogor untuk gelaran Car Free Night dimulai sejak pukul 18.00 WIB dan dibuka kembali esok pagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Bogor bakal mengalihkan kendaraan menuju Puncak pada malam pergantian tahun. Pengaturan arus lalu lintas itu berlaku mulai pukul 18.00 WIB pada Rabu (31/12) sampai pukul 06.00 WIB pada Kamis (1/1). Dengan pengalihan arus tersebut, masyarakat yang berniat merayakan tahun baru di kawasan Puncak harus berangkat lebih awal. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor telah mengumumkan informasi pengalihan arus lalu lintas tersebut melalui akun media sosial resmi. Berdasar informasi tersebut, kendaraan yang hendak mengarah ke Puncak saat pengalihan arus lalu linta sudah berlaku akan diarahkan melintas melalui Jonggol dan Sukabumi. Pengalihan arus lalu lintas itu juga ditegaskan oleh&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dalam keterangan resminya, Pemkab dan Polres Bogor akan menyelenggarakan Car Free Night (CFN) di sepanjang Jalur Puncak. Sehingga dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Selain itu, pengalihan arus lalu lintas juga demi mengendalikan kepadatan kendaraan. "Waktu pelaksanaan dan pengalihan arus CFN di Jalur puncak akan diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2025 pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 06.00 WIB,&rdquo; bunyi keterangan resmi tersebut. Selama pengalihan arus berlangsung, kendaraan dari arah Jakarta yang hendak masuk ke kawasan Puncak, Cianjur, dan Bandung sepenuhnya akan dialihkan melalui Jonggol dan Sukabumi. Salah satu alternatif jalurnya adalah rute Cibubur, Cileungsi, Cariu, Cikalong, sampai Cianjur. Untuk memastikan pengalihan arus berjalan dengan lancar, akan dilakukan penyekatan kendaraan di beberapa titik. &rdquo;Sistem penyekatan kendaraan, Polres Bogor akan menerapkan penyekatan kendaraan di 6 titik utama di Jalur Puncak, dengan jadwal yang berbeda berdasarkan jenis kendaraan,&rdquo; lanjut keterangan itu. Penyekatan kendaraan roda 4 dimulai pukul 21.00-02.00 WIB. Sementara penyekatan kendaraan roda 2 dimulai pukul 22.00-03.30 WIB. Titik-titik penyekatan itu berada di SPBU Patung Ayam, Simpang Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Simpang Taman Safari, dan Gunung Mas. Puluhan personel sudah disiapkan untuk melakukan penyekatan. &rdquo;Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di area lain yakni di Lingkar Pakansari, lingkar dalam akan difungsikan sebagai area parkir kendaraan, sementara lingkar luar sebagai jalur perlintasan,&rdquo; ungkap keterangan tersebut. Selain itu, juga akan diterapkan sistem Contra Flow dan penyediaan area parkir kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman. Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan dengan cermat dan mematuhi aturan lalu lintas serta pengalihan rute yang telah ditetapkan oleh petugas. Sehingga perayaan malam pergantian tahun di kawasan Puncak dan Bogor berjalan aman dan tertib. &nbsp;

Polres Bogor akan alihkan kendaraan ke Jonggol dan Sukabumi pada malam Tahun Baru 2025-2026. Ikuti aturan agar perjalanan aman dan lancar.

Malam Tahun Baru di Puncak? Perhatikan Dulu Pengalihan Arus Lalu Lintas Berikut dari Polres Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/sampah-33-ton-2379000280.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut ada 33 kota di Indonesia yang masih menghasilkan timbulan sampah 1000 ton per hari. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut ada 33 kota di Indonesia yang masih menghasilkan timbulan sampah 1000 ton per hari. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengumumkan penjatuhan sanksi kepada 13 pihak pelanggar hukum lingkungan. Mereka umumnya menyalahi aturan pemanfaatan lahan. Hal ini berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan bencana alam.&nbsp; Menteri LH Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan sanksi yang dijatuhkan kepada 13 penanggung jawab itu adalah sanksi administratif paksaan. Lokasinya di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Sanksi itu dijatuhkan menyusul bencana banjir bandang dan longsor pada 2 Maret lalu.&nbsp; Hanif mengatakan, banjir tersebut telah merusak fasilitas umum dan menyebabkan korban jiwa. Ini juga berimbas pada wilayah hilir Jabodetabek, memperburuk kerugian materiil dan immateriil. Dia mengatakan, tindakan itu diambil sebagai respon terhadap alih fungsi lahan yang merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. "Sanksi paksaan pemerintah diberikan jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan, berdampak lebih luas, dan menyebabkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera dihentikan," jelas Hanif dalam keterangannya Minggu (11/5). Hanif telah menugaskan Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan untuk melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 511 Ayat (2) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan dilakukan terhadap salah satu pelaku usaha yaitu PT Perkebunan Nusantara I Regional 2. Hasil pengawasan menunjukkan ada 33 pelaku usaha yang memiliki Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 yang beroperasi di dalam Hak Guna Usaha (HGU).&nbsp;Sementara itu Rizal mengatakan sanksi administratif paksaan pemerintah itu wajib dilaksanakan setelah diterimanya Keputusan Menteri/Kepala Badan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Jika tidak dilaksanakan, maka penanggung jawab usaha atau kegiatan akan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat. "Termasuk ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Rizal.&nbsp; Dia menjelaskan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah harus segera melaksanakan kewajiban sanksi berupa penghentian kegiatan yang diberikan waktu maksimal tiga hari. Kemudian, pembongkaran sarana dan prasarana terbangun dengan batas waktu maksimal 30 hari. Serta pemulihan fungsi lingkungan melalui penanaman kembali di area tersebut dengan waktu paling lama 180 hari.&nbsp;&nbsp; Lebih lanjut Menteri Hanif menegaskan, sanksi administratif itu merupakan langkah awal dalam upaya pemulihan lingkungan di kawasan Puncak. Pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan untuk memastikan seluruh penanggung jawab usaha bertanggung jawab sesuai dengan peraturan. "Langkah selanjutnya akan diambil untuk memastikan kawasan Puncak kembali menjadi daerah resapan air serta mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang," pungkasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif paksaan kepada 13 pelanggar hukum lingkungan di kawasan Puncak.

Kementerian Lingkungan Hidup Jatuhkan Sanksi untuk 13 Pelanggar Hukum Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/malam-tahun-baru-puncak-bogor-akan-ditutup-pukul-6-sore_m_.jpg" alt="Penutupan jalur puncak akan dilakukan pukul 18.00 WIB" width="100%">
<figcaption>Penutupan jalur puncak akan dilakukan pukul 18.00 WIB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun baru, Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor akan ditutup pihak kepolisian pada pukul 18.00 WIB. Oleh sebab itu, para wisatawan yang hendak berlibur di Puncak diimbau datang lebih awal. "Kepada semuanya yang akan berlibur ke puncak supaya diingatkan kembali, bahwa nanti pukul 18.00 WIB akan diadakan penutupan dari kedua arus di puncak oleh karena itu kalau ingin berlibur datang lebih awal sehingga bisa berlibur di sekita puncak dengan aman dan nyaman," Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Bandung, Senin (31/12). Selain itu, dimbau kepada seluruh warga terkhususnya Jawa Barat untuk tidak berkegiatan berlebihan saat merayakan malam tahun baru, nanti malam. Lebih baik berkegiatan positif, melakukan muhasabah dan mendoakan masyarakat yang tengah berduka akibat tsunami di Banten dan Lampung beberapa waktu lalu. "Seluruhnya saya mengimbau hendaknya kegiatan di malam pergantian tahun diarahkan kepada berdoa," ujarnya. Sebab, saat ini masih dalam kondisi berduka dan prihatin akibat bencana yang meratakan wilayah sekitar Selat Sunda yang meliputi Pantai Anyer, Banten, dan Lampung. Maka alangkah baiknya kegiatan yang tidak bermanfaat dihindari seperti konvoi menggunakan kendaraan rida dua, menyalakan petasan dan lainnya. "Mari mendoakan saudara kita yang meninggal atau sakit, juga mendoakan Indonesia agar lebih baik lagi," pungkansya. (ona/JPC)

Malam Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Akan Ditutup Pukul 6 Sore&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/duh-wali-nikah-palsu-marak-di-kawasan-puncak-pelanggannya_m_144060.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Praktik kawin kontrak yang melibatkan penghulu dan wali nikah dadakan masih marak di kawasan Puncak, Bogor. Mereka melakukan praktik tersebut dengan sembunyi. Bahkan, oknum pemerintah desa dikabarkan ikut bermain. Di sisi lain, liburan wisatawan Timur Tengah ke Puncak, membawa agenda lain. Selain ingin menikmati panorama alam Gunung Gede-Pangrango, bagi kaum pria ingin melakukan kawin kontrak yang masih dilakukan secara sembunyi itu. &ldquo;Jadi kalau musim gini, staf desa juga ada yang nyambi jadi penghulu,&rdquo; ujar AP (37), salah satu warga kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group), Rabu (12/07). Adanya praktek haram tersebut tidak dibantah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Asep Sanusi. Menurutnya, penikahan harus didampingi wali dari pihak wanita atau wali hakim. Keberadaannya pun perlu diusut. Misalnya, apakah ada keterkaitan dengan mempelai wanita. &ldquo;Jika warga melihat, kroscek dulu walinya,&rdquo; pintanya. Asep menuturkan, keberadaan penghulu dan wali palsu mengindikasikan adanya perzinahan terselubung. Ia pun meminta Pemkab Bogor dan kepolisian bertindak. &ldquo;Pernikahaan abal-abal ini perlu diangkat supaya pelakunya jera. Saat ini banyak oknum yang mengatasnamakan wali hakim (kementerian agama),&rdquo; cetusnya. (don/yuz/JPG)

Duh, Wali Nikah Palsu Marak di Kawasan Puncak, Pelanggannya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kode-huruf-l-untuk-masuk-prostitusi-tersembunyi-kawasan-puncak-bogor_m_141947.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kawasan puncak Bogor selalu menyimpan daya tarik bagi para pemburu nafsu. Salah satunya prostitusi tersembunyi di balik penawaran Vila. Jika melintasi jalur puncak bakal menemui pemandangan penjaja jasa penginapan di tepi jalan. Mereka biasa dijuluki pekong. Biasanya mereka berada di jalan menggoyang-goyangkan plang. Tulisan ini bisa dijumpai di sepanjang Jalan Raya Puncak. Usut punya usut, rupanya tidak semua pesanggrahan sekadar menawarkan jasa untuk menginap. Bisnis ini dimanfaatkan segelintir pemilik vila untuk menyajikan layanan plus-plus. Mereka mendatangkan wanita tuna susila. Bahkan kawin kontrak yang menjadi buruan wisatawan timur tengah ada di Vila. Namun, tidak semua villa. Sebut saja Tommy (46) menuturkan, untuk mendapatkan jasa plus-plus bisa di vila yang dibawa pekong atau terpajang di jalan. &ldquo;Kalau huruf L-nya dua berarti adaan itu (ada layanan plus). Itu adalah kodenya. Kasihan wisatawan yang dapat lokasi yang biasa dibuat tempat mesum. Padahal, mereka bukan mencari penginapan plus-plus,&rdquo; ujarnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group). Vila sendiri, lanjut warga asli setempat ini, tersebar mulai dari Kecamtan Cisarua, Megamendung, sampai masuk Kabupaten Cianjur. Harganya mulai Rp500 ribu sampai Rp5 juta. Lokasi prostitusi terselubung ini sulit diendus. Menurut salah satu penjaga penginapan di Kampung Citeko, awalnya kode double huruf &ldquo;L&rdquo; ini tak banyak diketahui. Sebab, rekan-rekan seprofesinya tak sembarang menawarkan. &ldquo;Dulu biar ngebedain awalnya buat wisatawan asing, tapi sekarang orang-orang sudah banyak tau,&rdquo; ujar Yudi yang mengaku hanya menawarkan vila biasa. (don/pj/yuz/JPG)

Kode Huruf L untuk Masuk Prostitusi Tersembunyi Kawasan Puncak Bogor