<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/kayu-ilegal-1-2253843880.jpg" alt="Gelondongan kayu Sonokeling yang menjadi barang bukti pembalakan ilegal di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT diamankan oleh petugas Kementerian Kehutanan (Kemenhut). (Humas Kemenhut)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Gelondongan kayu Sonokeling yang menjadi barang bukti pembalakan ilegal di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT diamankan oleh petugas Kementerian Kehutanan (Kemenhut). (Humas Kemenhut)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggerebek sebuah gudang penyimpanan kayu ilegal. Dari operasi tersebut, tim mengamankan 234 batang kayu Sonokeling ilegal. Kayu-kayu tersebut disamarkan pengirimannya dengan tujuan akhir ke Surabaya.&nbsp; Penyidik Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum Kehutanan) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) menyebut kayu itu berasal dari kawasan Hutan Produksi Terbatas Bifemnasi Sonmahole, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Dalam operasi ini seorang pelaku berinisial KW, 40, telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari lokasi penampungan di Kelurahan Tubuhue disita sebanyak 234 batang kayu Sonokeling dengan berbagai ukuran.&nbsp; Saat ini, kasus tersebut ditangani melalui Gakkum Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis KPH Timor Tengah Utara, dan Polres Timor Tengah Utara.&nbsp; Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya kegiatan pengangkutan dan penyimpanan kayu Sonokeling tanpa dokumen sah. Yaitu dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) serta izin Tempat Penampungan Kayu Bulat (TPT-KB). Tim lantas melakukan penyelidikan lapangan. Berdasarkan hasil penyidikan awal, kayu-kayu tersebut akan dibawa terlebih dahulu ke Atambua sebelum dilanjutkan ke Surabaya. Diduga untuk disamarkan dalam jalur perdagangan antarpulau.&nbsp; Penyidik menetapkan KW sebagai tersangka setelah gelar perkara bersama Satreskrim Polres Timor Tengah Utara dan memperoleh dua alat bukti yang sah. Saat ini, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polres Timor Tengah Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Oleh penyidik, tersangka diancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda hingga Rp 2,5 miliar.&nbsp; Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra Kemenhut Aswin Bangun menyampaikan pengungkapan itu merupakan bagian dari upaya strategis membongkar jaringan penyelundupan hasil hutan yang kerap bersembunyi di balik celah administratif. &ldquo;Kami sedang menangani kejahatan yang memanfaatkan legalitas semu sebagai mens rea atau niat jahat yang digunakan sebagai tameng," katanya (9/7). Dia menjelaskan penindakan itu merupakan momentum untuk mengurai jaringan pasar dan mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan aktor intelektual. Dia juga mengatakan, upaya ke depan akan diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan yang bersinergi dengan masyarakat.&nbsp; Aswin menuturkan sebagaimana arahan Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dan Menhut Raja Juli Antoni, sistem pengawasan ke depan tidak lagi bergantung pada tindakan reaksional saja. Tetapi harus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Serta menempatkan masyarakat sebagai mata dan telinga negara dalam melawan kejahatan kehutanan. (wan)

Kementerian Kehutanan menggagalkan penyelundupan kayu Sonokeling ilegal dengan mengamankan 234 batang kayu dan satu tersangka.

Kemenhut Amankan 234 Batang Kayu Sonokeling Ilegal yang Bakal Dibawa ke Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/1631975368430-1.jpg" alt="Ilustrasi kayu illegal. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kayu illegal. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penjualan kayu ilegal di Jawa Timur masih marak terjadi. Menurut laporan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, Jawa Timur masih menjadi tujuan penjualan kayu ilegal terbanyak.  ”Sistemnya, kayu legal diproses bersamaan dengan kayu ilegal. Otomatis jumlah kayu yang digunakan banyak. Penebangan pohon juga marak dan diklaim legal, padahal ilegal,” kata Juru Bicara PPLH Mangkubumi Agus Budi Purwanto, Sabtu (18/9).  Kayu-kayu ilegal itu, diproses menggunakan dokumen yang dipalsukan. Modus itu sering digunakan pelaku kejahatan kehutanan.  ”Praktik ini kalau dibiarkan akan merusak kredibilitas SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) yang selama ini telah dipromosikan ke tingkat internasional, sebagai sistem untuk mencegah pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal,” papar Agus Budi Purwanto.  Selain Jawa Timur, terdapat beberapa provinsi lain yang menjadi tujuan penjualan kayu ilegal. ”Di antaranya Jawa Tengah, Papua Barat, Maluku, dan Kalimantan Tengah,” jelas Agus Budi Purwanto.  Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah bekerja sama dengan masyarakat adat di provinisi-provinsi tersebut. Penggunaan masyarakat adat itu dinilai lebih aman dan efektif. Pemantauan tersebut telah dilakukan sekitar 1 tahun.  ”Dilakukan dengan menggunakan strategi hulu-hilir pada 32 unit manajemen/pemegang sertifikat legalitas kayu (SLK). Ada beberapa temuan pula yang kami dapatkan,” terang Agus Budi Purwanto.  Saat ini, Surabaya dan Gresik menjadi daerah di Jawa Timur yang menjadi destinasi utama kayu-kayu ilegal dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkankan di Jawa Tengah, Kota Semarang adalah daerah memiliki banyak eksportir non-produsen dan memperjualbelikan dokumen V-Legal.  Juru kampanye jaringan pemantau independen kehutanan (JPIK) Deden Pramudiana menyebutkan, sebanyak 80 persen temuan telah dilaporkan kepada penegak hukum maupun lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK). Proses tindak lanjutnya yakni pembekuan dan pencabutan SLK, maupun penyidikan dan penindakan penegakan hukum.  ”Sanksi juga perlu diberikan kepada lembaga sertifikasi (LS) yang tidak menjalankan prosedur,” terang Dedan.  Dia mengatakan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui UPT Kehutanan maupun dinas kehutanan setempat harus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan SVLK.

Jatim Masih Jadi Tujuan Utama Penjualan Kayu Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/kayu-illegal.jpg" alt="Satu unit truk diamankan Tim Balai Gakkum KLHK karena membawa kayu hasil perambahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Antara" width="100%">
<figcaption>Satu unit truk diamankan Tim Balai Gakkum KLHK karena membawa kayu hasil perambahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera menangkap tujuh orang yang diduga merupakan kelompok jaringan peredaran kayu ilegal di Sumatera Selatan dan Jambi. Tim menyita sembilan truk berisi kayu ilegal.  Tim menyita dua unit truk berisi 70 meter kubik pada 13 Maret di Kecamatan Babat Tomang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian, pada 15 Maret, tim kembali menahan tujuh unit truk berisi kayu ilegal di Kabupaten Tebo.  ”Kami sudah menahan tujuh orang untuk diminta keterangan. Satu orang lagi kabur. Proses penyidikan akan dilanjutkan dengan target menjerat cukong kayu ilegal,” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Eduward Hutapea seperti dilansir dari Antara pada Selasa (17/3).  Penangkapan itu berawal dari operasi pengamanan terhadap peredaran kayu ilegal di kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Operasi tahap pertama, di Kabupaten Musi Rawas Utara pada 13 Maret, tim menyita dua unit truk berisi 70 meter kubik kayu ilegal asal Sekayu, Musi Banyuasin. Dua unit truk itu diketahui milik CV SP di Desa Batu Gajah, Kabupaten Musi Rawas Utara.  ”Kayu ini diduga berasal dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan produksi di sekitarnya, yang akan dibawa ke Jakarta melalui Palembang. Kami menahan empat orang (sopir dan kernet truk) dan mengamankan truk berisi kayu di Kantor Seksi Wiayah III, Balai Gakkum Wilayah Sumatera,” ujar Eduward.  Pada 15 Maret, tim menemukan dan menyergap dua unit truk fuso berisi kayu ilegal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, milik CV WGL yang hendak diangkut ke Jawa Tengah. Dua truk itu diamankan di Mako SPORC Brigade Harimau Jambi.  ”Tim menduga kayu itu berasal dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan hutan produksi di sekitarnya,” terang Eduward.  Dari hasil pemeriksaan terhadap sopir truk, tim mengetahui lokasi CV WGL. Nah, di lokasi CV WGL itu, tim menemukan lima unit truk fuso yang siap mengangkut kayu ilegal (berupa kayu gelondongan, kayu olahan berbagai ukuran, balok kaleng) dan dua unit mesin badshaw.  ”Tim menyegel kawasan CV WGL. Penanggung jawab CV WGL berinisial E melarikan diri. Kami menduga E adalah pemilik CV WGL, salah satu cukong kayu di Kabupaten Muratara,” ujar Eduward.  Para pelaku perseorangan akan didakwa melanggar pasal 12 huruf e, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar (pasal 88 ayat 1 huruf a). Pelaku perseorangan juga akan didakwa melanggar pasal 19 huruf f dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar (pasal 94 ayat 1 huruf d).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5YrgmbL6AEw  https://www.youtube.com/watch?v=4X4IszahmFk  https://www.youtube.com/watch?v=lLcXufbqoe0

Jaringan Kayu Ilegal Masih Bergentayangan di Jambi dan Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kayu-merbau-ilegal-senilai-rp-165-m-gagal-diselundupkan-ke-surabaya_m_.jpg" alt="Petugas gabungan mengamankan 57 kontainer kayu ilegal asal Papua di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta, Makassar, Selasa (8/1)." width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan mengamankan 57 kontainer kayu ilegal asal Papua di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta, Makassar, Selasa (8/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penyelundupan 57 kontainer berisi kayu ilegal asal Papua segera disidangkan. Berkas perkara keempat tersangka telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.  Empat tersangka tersebut masing-masing adalah Direktur PT Edon Artha Jaya (EAJ) berinisial DT; Direktur PT Mansinan Global Mandiri (MGM), DG; Kuasa Direktur PT HB, BA; dan Direktur PT Rajawali Papua Foresta (RPF) TS.  "Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, empat berkas perkara kasus kayu ilegal dari Papua sudah lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti," terang Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan, Jumat (26/4).  Untuk sementara, keempat tersangka masih ditahan di dua rutan yang berbeda. DT dan DG mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Sedangkan BA dan TS ditahan di rutan kelas IA Makassar.  Dodi mengajak semua pihak agar bersama-sama mengawal proses di pengadilan.  "Secara khusus kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Polda Sulawesi Selatan, Lantamal Vl TNI AL di Makassar, serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk upaya penyelesaian penanganan kasus ini," terang Dodi.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Gakkum Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap keempat bos perusahaan kayu itu merupakan komitmen pemerintah dalam upaya penyelamatan sumber daya alam. Kejahatan ini dianggap menghancurkan ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat, dan merugikan negara.  "Kami sangat serius menindak kasus ini karena perusakan lingkungan adalah kejahatan luar biasa. Harus kita tangani bersama-sama, harus ada efek jera," ucapnya.

Kasus Penyelundupan Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/klhk-diminta-usut-kasus-kayu-ilegal-asal-papua_m_.jpg" alt="Gakkum KLHK saat menangkap 57 kontainer kayu ilegal asal Papua di Pelabuhan Makassar awal Januari 2019." width="100%">
<figcaption>Gakkum KLHK saat menangkap 57 kontainer kayu ilegal asal Papua di Pelabuhan Makassar awal Januari 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kayu ilegal asal Papua kembali mencuat. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusut tuntas kasus peredaran kayu yang diduga hasil illegal logging tersebut. "Ini merupakan momentum tepat untuk menegaskan bahwa upaya penegakan hukum di bidang kehutanan benar-benar dilaksanakan serius," kata Koordinator JPIK Sulsel Mustam Arif dalam keterangan resminya, Sabtu (16/3). JPIK merujuk saat proses penangkapan 57 kontainer kayu yang transit di Pelabuhan Makassar pada awal Januari 2019. Saat itu, petugas Gakkum KLHK langsung menyita seluruh kayu jenis merbau yang diangkut menggunakan kapal dan bersandar di Pelabuhan Makassar sebelum diberangkatkan ke Surabaya, Jawa Timur. Belakangan diketahui, enam perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik kayu mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Perusahaan meminta PN Makassar membatalkan penggeledahan dan penyitaan kayu oleh Gakkum. Permintaan lain yang dilayangkan pemohon dalam praperadilan adalah agar kayu dikembalikan kepada mereka. Dalam perjalanannya, PN Makassar akhirnya menolak upaya hukum yang dilayangkan perusahaan. Pemohon masing-masing diwakili Sutarmi, Toto Solehudin, Suryo Egar Prasetiyo, Budi Antoro, Daniel Gerden, dan Thonny Sahetapy. "Menolak permohonan praperadilan para pemohon seluruhnya. Menyatakan tindakan penggeladahan dan penyitaan yang dilakukan termohon sah menurut hukum," kata Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga pada amar putusan, Senin (11/3). Mustam mengatakan, Gakkum bisa menindaklanjuti pengusutan kasus setelah memperoleh legitimasi. Terlebih telah ditolaknya gugatan praperadilan pemohon oleh PN Makassar. "Seharusnya segera ditahan seiring disitanya barang bukti. Masyarakat akan mengawal penyelesaian kasus hukum sampai tuntas," ungkapnya. Mustam menilai, pengungkapan kasus ini merupakan salah satu wujud ketegasan pemerintah. Langkah itu merupakan sebuah prestasi di tengah keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam konteks perdagangan kayu ilegal. Sejak akhir 2018 hingga Februari 2019, Gakkum dengan aparat gabungan pemberatan illegal logging sudah mengamankan 422 kontainer kayu ilegal di Surabaya dan Makassar. Pendistribusian kayu ilegal dari Papua melalui Makassar diperkirakan sudah berlangsung lama. Jaringan illegal logging selama ini memang sulit dideteksi karena terbangun rapi dengan keterlibatan oknum-oknum di berbagai institusi. Dalam pemantauan, JPIK menemukan banyak perusahaan memiliki bukti legalitas yang sah dan lengkap. Tak sedikit yang memiliki sertifikat legalitas kayu, ada hasil audit sertifikasi, hasil audit resertifikasi, hasil audit penilikan berkala, serta dokumen perizinan yang semuanya sah dan legal. Tetapi kenyataan di lapangan banyak pelanggaran dan tindakan ilegal. Gakkum KLHK diminta bersikap tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam aktivitas perdagangan kayu ilegal tanpa pandang bulu. "JPIK mendukung dan terus memantau penyelesaian kasus-kasus ini, secara transparan. Siapa pun pelaku yang terlibat, harus dihukum setimpal," pungkas Mustam.

KLHK Diminta Usut Kasus Kayu Ilegal Asal Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polhut-kph-malang-gagalkan-pencurian-kayu_m_.jpg" alt="CURIAN: Kayu yang berhasil diamankan dari pencuri." width="100%">
<figcaption>CURIAN: Kayu yang berhasil diamankan dari pencuri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Patroli Polisi Hutan (Polhut) di BKPH Sumbermanjing dan Perhutani KPH Malang berhasil menggagalkan upaya pencurian kayu hutan, Jumat&nbsp; (19/10). Dari patroli hutan di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, petugas berhasil menyita 10 batang pohon jenis angsana atau sono. Asisten Perhutani Suyatno, mengatakan, petugas melakukan penghadangan terhadap para pelaku. Namun sayang, komplotan pelaku pencurian di petak 88 itu tidak bisa ditangkap. Mereka berhasil melarikan diri. Tim patroli dari Perhutani hanya berhasil mengamankan alat angkut berupa truk N 8105 DC. Mereka juga amankan 10 batang pohon angsana. "Saat kami melakukan penghadangan dan hendak melakukan penangkapan, para pencuri itu berhasil melarikan diri," katanya.&nbsp; Selanjutnya, seluruh barang bukti itu diserahkan ke Polsek Gedangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari 10 batang kayu jenis angsana itu masing-masing memiliki panjang 1,7 meter hingga 2,1 meter. Diameter mulai dari 30 hingga 44 sentimeter.&nbsp; Disinggung soal kerugian, Suyatno mengaku tidak tahu. Hanya saja dia perkirakan mencapai Rp 50 juta.&nbsp; "Kami berharap pelakunya segera tertangkap," katanya. Masih kata Suyatno, pelaku pencurian kayu ini sudah menjadi target operasi oleh Polhut KPH Malang. Mereka beraksi ketika dini hari, memanfaatkan kelengahan petugas. Namun, beruntung aksi kali ini, upaya pembalakan kayu tersebut berhasil di gagalkan.

Polhut KPH Malang Gagalkan Pencurian Kayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kapal-bermuatan-305-kayu-ilegal-diamankan_m_198260.jpeg" alt="Kayu ilegal yabg berhasil diamankan tim WFQR IV / Unit 1 Jatanrasla, kayu ini adalah hasil penebangan liar di hutan lindung Pulau Sugi, Selat Bingah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun." width="100%">
<figcaption>Kayu ilegal yabg berhasil diamankan tim WFQR IV / Unit 1 Jatanrasla, kayu ini adalah hasil penebangan liar di hutan lindung Pulau Sugi, Selat Bingah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua unit kapal motor tanpa nama yang bermuatan 305 kayu bulat ilegal diamankan Tim WFQR IV / Unit 1 Jatanrasla pada Selasa (20/3). Kayu yang dibawa kapal tersebut, hasil penebangan liar di hutan lindung Pulau Sugi, Selat Bingah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Selain mengamankan kapal berserta puluhan batang kayu ilegal, petugas juga meringkus enam Anak Buah Kapal (ABK) tanpa nama tersebut. Dalam ekspos yang dilakukan pada Kamis (22/3) sore, Letkol Laut (P) Perwira Pelaksana (Palaksa) Lanal Batam Mandri Kartono mengatakan, penangkapan kapal motor tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdapat kegiatan pengangkutan kayu bulat illegal dari hasil penebangan liar di Pulau Sugi Selat Bingah Kecamatan moro. Selanjutnya, tim WFQR IV/Unit I Jatanrasla dengan menggunakan Sea rider melaksanakan patroli penyekatan di beberapa titik yang kemungkinan akan dilalui oleh kapal pengangkut barang ilegal tersebut. Pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB di perairan Temoyong, Pulau Bulan, Batam, atau pada koordinat 0 54 954 LU &ndash; 103 52 966 BT kedua kapal yang dimaksud pun melintas. Tim WFQR IV /Unit 1 Jatanrasla langsung melaksanakan pemeriksaaan terhadap dua kapal motor tanpa nama itu. "Dari hasil pemeriksaan, kedua kapal motor tanpa nama tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pelayaran. Berlayar tanpa menggunakan SPB, Surat kapal Pas Kecil nihil, SKK Nahkoda nihil, Sertifikat Keselamatan Nihil, Daftar ABK Nihil, Daftar Manifest Nihil, terkait muatan kayu bulat tanpa dilengkapi dokumen/surat ijin yang berlaku," kata Mandri menjelaskan, Kamis (22/3). Dikarenakan kondisi kapal pompong bocor, selanjutnya Sea Rider Tim WFQR IV /Unit 1 Jatanrasla melakukan pengawalan terhadap kedua kapal KM Tanpa nama tersebut menuju Dermaga Posmat Kecamatan Sagulung, Batam. Disana dilakukan pembongkaran muatan kayu bulat. Setelah dilakukan penghitungan, jumlah total kayu bulat dari dua kapal ini berjumlah 305 buah. Setelah dilakukan pembongkaran, selanjutnya kapal kayu tanpa nama bersama enam ABK dikawal menuju ke dermaga Lanal Batam untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, saat ini keenam ABK masih berada di Lanal Batam guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk pengembangan penyelidikan. Lebih lanjut Mandri mengatakan, dengan masih adanya aktifitas ilegal yang terjadi di wilayah Lantamal IV dengan berbagai macam bentuk dan modusnya, maka Tim WFQR IV akan tetap melaksanakan penindakan terhadap kegiatan tersebut. "Pangkalan TNI AL Batam dengan Tim WFQR nya berupaya untuk terus meningkatkan aktifitas patroli di wilayah perairan Batam. Hal tersebut sebagai upaya untuk menekan kegiatan ilegal di wilayah periaran Batam," pungkas Mandri menyampaikan pesan Danlanal Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan.

Dua Kapal Bermuatan 305 Kayu Ilegal Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/personel-tni-tangkap-tiga-truk-angkut-kayu-ilegal_m_155229.jpeg" alt="Tiga sopir yang diamankan personel Kodim 0913/PPU, akan diserahkan ke Polres PPU untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut." width="100%">
<figcaption>Tiga sopir yang diamankan personel Kodim 0913/PPU, akan diserahkan ke Polres PPU untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Kodim 0913/PPU, Penajam Paser Utara (PPU) mengamankan 20 kubik kayu ilegal di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Minggu (3/9) dini hari. Kayu ilegal jenis miranti tersebut dirambah di sekitar areal Hutan Tanam Industri (HTI) milik PT Fajar Surya Swadaya. Diduga pelaku akan memperdagangkan kayu tanpa dokumen resmi itu ke wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Samarinda. Komandan Kodim (Dandim) 0913/PPU Letkol Czi Dwi Imam Subagyo menuturkan, sudah memantau kegiatan illegal logging yang dilakukan di Kelurahan Sotek ini selama tiga bulan. Dia lantas menurunkan personel pada Minggu (3/9) sekitar pukul 21.00 Wita. Mereka lantas menyisir kawasan yang diduga menjadi tempat illegal logging hingga pukul 04.00 Wita. Dipimpin langsung oleh Dandim, bersama sembilan personel mereka berhasil melakukan penangkapan sekitar pukul 03.00 Wita. Pada saat diamankan, para terduga illegal logging tidak bisa memberikan dokumen kelengkapan administrasi terkait kegiatannya itu. &ldquo;Barang bukti dan sopir kami amankan tadi pagi, sekira pukul 06.30 Wita di Kodim,&rdquo; terang Imam dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group). Dari pengakuan sementara, tiga sopir yang membawa kayu meranti dengan tiga truk kecil, mereka ditugaskan untuk membawa kayu ilegal itu ke Samboja, Kukar. Melalui akses darat, untuk selanjutnya dijual ke wilayah Samarinda dan sekitarnya. &ldquo;Itu pengakuan sementara mereka. Setelah ini, barang bukti dan sopirnya akan kami serahkan ke kepolisian. Karena ini merupakan ranah mereka, untuk melakukan penindakan,&rdquo; terangnya. Imam menambahkan, penanganan terhadap kegiatan illegal logging ini menjadi atensi dari Kodam VI/Mulawarman. Mengingat kegiatan perambahan hutan tersebut, sangat merugikan lingkungan. Terutama kawasan hutan yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku dan sekitarnya. &ldquo;Ini juga bagian dari instruksi Kodam VI/Mulawarman untuk meminimalkan kegiatan illegal logging, yang berpotensi membuat kerusakan lingkungan,&rdquo; tegasnya.

Personel TNI Tangkap Tiga Truk Angkut Kayu Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polisi-sita-7500-potong-dugaan-kayu-ilegal_m_150769.jpeg" alt="Ilustrasi: Kayu Ilegal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kayu Ilegal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak aparatur kepolisian kembali menggagalkan upaya dugaan penyelundupan kayu ilegal melalui jalur sungai. Dalam operasi kali ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan Sebanyak 7.500 potong kayu. Kayu ini ditangkap saat dirakit dan ditarik menggunakan tugboad bernomor lambung LSS1, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Barsel, Minggu kemarin (13/8) sekitar pukul 15.00 WIB. Jumlah penangkapan ini lebih banyak dari tangkapan Polres Kapuas 4 Agustus lalu, yang mencapai 3.000 potong kayu bulat. Dengan penangkapan ini, maka total dalam tempo 10 hari, kepolisian mengamankan 10.500 potong kayu ilegal. Terkait adanya penangkapan tersebut, Kapolda Kalteng Brigjen Pol Anang Revandoko melalui Dirreskrimsus Kombes Pol Supriyadi mengatakan, penindakan ini dilakukan berkat laporan masyarakat yang melihat ribuan kayu rakitan mengalir di DAS Barito. Atas laporan tersebut, sejurus kemudian, pihak kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Selanjutnya, setelah dinyatakan kebenarannya, pihak kepolisian langsung melakukan penindakan. Dari pemantauan awal, jenis kayu yang dibawa adalah jambon, petai, sukun dan meranti campuran. &ldquo;Pemeriksaan awal, nahkoda belum bisa menunjukkan dokumen,&rdquo; ujar Supriyadi yang turun langsung bersama Karoops Kombes Pol Tetra Megayanto Putra, Kapolres Barsel dan Kasubdit Tipidter, seperti dilansir Kalteng Pos(Jawa Pos Group). Usai dilakukan penangkapan, kepolisian sudah mengantongi nama pemilik kayu yang bergelar haji berinisial AS asal Muara Teweh. Selanjutnya, polisi segera memanggil untuk klarifikasi atas keabsahan dokumen kayu yang rencananya akan dibawa Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu. &ldquo;Kita akan lakukan pemeriksaan dahulu untuk membuktikan, ada dokumennya atau tidak,&rdquo; tandasnya. Ia melanjutkan, meskipun saat ini kayu tersebut diamankan, jika nanti sang pemilik dianggap mampu menunjukkan dokumen sah atas kepemilikan kayunya tersebut, maka semua barang bukti itu akan dikembalikan. Namun, jika tidak bisa membuktikan, maka akan dilakukan penyitaan dan memprosesnya secara hukum.

Polisi Sita 7500 Potong Dugaan Kayu Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemodalnya-buron-pemilik-kayu-ilegal-ditahan-polisi_m_132848.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &nbsp;&ndash; Tim opsnal Satreskrim Polresta Jambi mengamankan seorang pria bernama Suyatno, dalam kasus dugaan tindak pidana illegal loging. Dia ditangkap di kawasan Jalan Lingkar Selatan III, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Selatan, Rabu (24/5) sekira pukul 11.30. Penangkapan ini berawal saat anggota Unit Tipidter Satreskrim mendapat informasi dari masyarakat, &nbsp;bahwa sedang ada bongkar muat balok di lokasi penangkapan. Mendengar itu, tim langsung berangkat ke lokasi. Di sana, didapati dua unit kendaraan yaitu satu unit truk Mitsubishi Canter kuning tanpa nomor polisi yang bermuatan kayu kurang lebih 2 kubik. Ada juga satu unit Fuso warna putih B 9850 KXR. Di dalamnya, ada muatan kayu sekira 20 kubik.&nbsp; Selain itu, ada tiga orang yang sedang memindahkan kayu dari truk ke fuso. Saat aparat meminta izin pengangkutan kayu, mereka tak bisa menunjukkannya.&nbsp; &ldquo;Jadi mereka sempat kita bawa ke Mapolresta,&rdquo; kata Kapolresta Jambi AKBP Fauzi Dalimunthe, melalui Kasat Reskrim Kompol Yudha Lesmana sebagaimana dilansir Jambi Independent (Jawa Pos Group), Sabu (27/5). Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, penyidik akhirnya menetapkan Suyatno sebagai tersangka. Kepada penyidik, tersangka mengaku sebagai pemilik kayu. Sementara pemodalnya adalah FE. &ldquo;Ini yang masih kita cari,&rdquo; kata Yudha. Hasil &nbsp;interogasi diketahui bahwa , kayu tersebut diambi dari dari Petaling, Kabupaten Muarojambi, yang akan dikirim ke Jakarta. Atas perbuatan ini, negara mengalami kerugian sekira Rp 20 juta lebih.&nbsp; Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 83 ayat 1 huruf B jo pasal 12 huruf E UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. (cr04/rib/nas/JPG)

Pemodalnya Buron, Pemilik Kayu Ilegal Ditahan Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kayu ilegal

Berita Terkini