<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/r10_2x_hero-image-minimalist-cred-marisa.jpg" alt="Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing meminta agar warga negara Indonesia mewaspadai kasus penipuan dengan modus pengantin pesanan (mail order bride) yang ditemukan di China. "Para pelaku menjanjikan perempuan WNI untuk menikah dengan warga China dengan sejumlah uang mas kawin berkisar Rp20 juta. Perempuan WNI juga dijanjikan calon suaminya berstatus ekonomi dan sosial yang bagus dan tinggal di rumah besar, namun faktanya secara umum pria warga China yang menikah dengan WNI bekerja sebagai petani, buruh kasar bahkan tidak bekerja sama sekali dan tinggal di daerah perkebunan atau pegunungan yang jauh dari kota besar," kata Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Beijing Widya Airlangga di Beijing, Senin (29/4). Menurut Airlangga, modus tersebut muncul antara lain karena sulitnya pria di China mendapatkan perempuan sesama warga China sebagai istri sebagai dampak dari kebijakan "one child policy" pada dekade lalu. Selain itu, secara budaya, calon suami warga China juga perlu membayar biaya yang lebih mahal jika ingin menikah dengan perempuan yang juga warga negara China. "Terdapat campur tangan sindikat agen perjodohan di China yang bekerja sama dengan sindikat di Indonesia untuk mencari calon korban di sejumlah kota di Indonesia," ungkap Airlangga. Umumnya calon korban berasal dari kalangan berpendidikan menengah-rendah yang mudah diiming-imingi uang mas kawin dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Korban sebagian besar berasal dari provinsi Kalimantan Barat (Singkawang, Mempawah, Sambas dan kota-kota lain di Kalbar). Namun, dalam beberapa tahun terakhir juga menyebar ke provinsi lain antara lain Jakarta, Banten dan Jawa Barat. "Misalnya perempuan WNI dijanjikan akan dapat mengirimkan uang kepada keluarganya secara rutin dan bila tidak betah dapat kembali ke Indonesia dengan mudah," tambah Airlangga. Agar dapat menikahi perempuan WNI, pihak mempelai pria China juga kerap membayar uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dari uang mas kawin kepada agen perjodohan untuk dicarikan istri dari Indonesia. "Masalahnya praktik perjodohan dengan menggunakan agen perjodohan, merupakan praktik yang lazim di China, sehingga menyulitkan pihak KBRI untuk mengejar unsur pidana bila terjadi dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," kata Airlangga. Airlangga menyebut modus penipuan dalam kasus pengantin pesanan dengan tujuan eksploitasi tersebut dapat mengarah pada TPPO, meski penentuan kasus pengantin pesanan sebagai TPPO perlu dilihat unsur-unsur pidananya sesuai dengan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. "Persoalan lain adalah sering perempuan WNI dan pria China tidak bisa berkomunikasi karena beda bahasa, beda budaya, beda kebiasaan, dan karena kondisi itulah maka rentan terjadi cek-cok hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," ungkap Airlangga. Sementara pihak berwenang di China, baik pemerintah pusat dan daerah melihat kasus tersebut bukan sebagai kasus TPPO dan hanya merupakan perkawinan lintas negara biasa. "Mereka juga memandang bila ada pertengkaran di rumah tangga sebagai masalah suami-istri semata karena perempuan WNI yang telah menikah secara resmi tanpa paksaan dengan pria China sesuai dengan ketentuan hukum China, jadi pertengkaran yang terjadi diarahkan untuk diselesaikan oleh suami-isteri dan keluarga," jelas Airlangga. Di samping itu, pihak agen perjodohan juga kerap mengawasi dan mengancam baik pihak suami dan keluarga maupun istri dan keluarganya agar tidak melaporkan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga agar sindikat mereka sulit terdeteksi dan tidak terjangkau kasus pidana. "Namun KBRI Beijing tentu merespon setiap laporan pengaduan dari perempuan WNI atau keluarga perempuan WNI yang menjadi korban dugaan penipuan bermodus pengantin pesanan dan melakukan pendampingan terhadap para korban sesuai dengan hukum setempat yang berlaku. Setiap pengaduan selalu dikoordinasikan dengan pihak berwenang setempat untuk membantu mencari solusi," kata Airlangga. Untuk tindakan pencegahan, KBRI Beijing melakukan wawancara kepada perempuan WNI yang akan mengajukan legalisasi dokumen Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) sebagai syarat pernikahan lintas negara. "Saat wawancara itu tidak jarang kami menyampaikan kepada perempuan WNI untuk tidak melangsungkan perkawinan bila ada indikasi mereka merupakan pengantin pesanan, dan akan menjadi masalah di kemudian hari. Namun semua kembali kepada perempuan WNI karena KBRI Beijing tidak dapat melarang atau menahan perempuan WNI yang tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan," ungkap Airlangga. Kasus pengantin pesanan mencapai puncaknya pada 2019 saat KBRI Beijing menampung belasan korban dari provinsi Henan di "shelter" KBRI Beijing. Berdasarkan catatan KBRI Beijing, pada periode 2020-2022 tren pelaporan kasus menunjukkan penurunan berkaitan dengan penutupan perbatasan akibat pandemi Covid-19. Namun sepanjang 2023, KBRI Beijing mencatatkan 95 WNI yang mendaftarkan pernikahannya dengan WN China. KBRI Beijing juga mengeluarkan sebanyak 119 Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) sebagai syarat pernikahan lintas negara. Sementara pada periode 1 Januari - 29 April 2024, KBRI Beijing telah mencatatkan 43 pernikahan WNI dengan WN China dan 41 SKBM.

Terdapat campur tangan sindikat agen perjodohan di China yang bekerja sama dengan sindikat di Indonesia untuk mencari calon korban.

Waspada Penipuan Modus Pengantin Pesanan, KBRI Beijing: Imbas Sulitnya Pria China Mendapat Perempuan Sesamanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/10/Weixin-Image_20240410124057-391305998.jpg" alt="Suasana sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, Tiongkok pada Rabu (10/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, Tiongkok pada Rabu (10/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekitar 400 WNI yang tinggal di Tiongkok melakukan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah secara berjamaah di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, Tiongkok, pada Rabu (10/4). Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan saat kondisi hujan dengan suhu sekitar 9 derajat Celcius dan dimulai pada pukul 08.30 waktu setempat (09.30 WIB). Sholat Id dipimpin oleh imam Fadhil Fawwaz Revano, mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan sarjana di University of International Business and Economics Beijing. Sementara bertindak sebagai khatib adalah Ahmad Syifa Malahim, mahasiswa jenjang S3 di Beijing Institute of Technology. Dalam ceramahnya, Ahmad Syifa mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda sehingga perbedaan ini harus disikapi dengan kelapangan hati, saling menghormati dan saling memahami, bukan sebaliknya. "Idul Fitri merupakan momen yang sangat baik untuk selalu menjaga hubungan baik dan memperkuat tali silaturahmi, baik sesama muslim (ukhuwah Islamiyah), sesama anak bangsa (ukhuwah wathoniyyah), maupun sesama umat manusia (ukhuwah basyariyah)," kata Ahmad Syifa. Setelah sholat Id, masyarakat Indonesia mengikuti acara ramah tamah dan saling bersilaturahmi di Wisma Indonesia KBRI Beijing. Selain berasal dari Beijing, hadir juga WNI dari Wuhan, Fuzhou dan Changchun untuk mengikuti rangkaian kegiatan Idul Fitri di KBRI Beijing. Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun yang sedang berada di Jakarta menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1445 H secara virtual kepada seluruh WNI. "Hari kemenangan telah tiba. Semoga perayaan Idul Fitri membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kita semua khususnya masyarakat Indonesia di Beijing dan Tiongkok. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin," sapa Dubes Djauhari. KBRI Beijing menyediakan hidangan khas Idul Fitri seperti lontong sayur, opor ayam, gulai sayur nangka, sambal goreng ati ampela, kambing guling, telor pindang, sate ayam, batagor, dan makanan lainnya. "Terima kasih KBRI Beijing telah mengadakan kegiatan silaturahmi dan open house sehingga dapat mengobati rasa kangen dengan teman-teman yang sudah seperti keluarga sendiri. Selain itu, tentunya saya juga kangen dengan masakan Idul Fitri khas Indonesia seperti lontong sayur dan opor ayam," kata Gita, mahasiswi Fujian Polytechnic Normal University yang terbang dari Fuzhou. Momen lebaran di KBRI Beijing diharapkan bisa memperkuat rasa kebersamaan seluruh warga Indonesia yang berada di Tiongkok. Turut hadir dalam sholat Idul Fitri dan silaturahmi tersebut antara lain Wakil Kepala Perwakilan Parulian Silalahi, Atase Pendidikan Yudil Chatim, Atase Perdagangan Budi Hansyah, VP and Chief Administrative Officer Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Luky Eko Wuryanto, mahasiswa, pekerja migran profesional Indonesia dan staf KBRI Beijing.

Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan saat kondisi hujan dengan suhu sekitar 9 derajat Celcius dan dimulai pada pukul 08.30 waktu setempat

WNI di Tiongkok Laksanakan Sholat Idul Fitri di Halaman KBRI Beijing 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/292-KBRI-China-2790166460.jpg" alt="Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun. (sumber: Antara)" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun. (sumber: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing akan ramaikan pemilu. Dikutip dari Antara pada Sabtu (16/12), Dubes Djauhari mengundang rekan-rekan yang dapat datang untuk berpartisipasi dalam acara pemilu di halaman KBRI Beijing. Ia menjanjikan persiapan tenda, makanan, dan musik, mengingat pengalaman serupa pada pemilu 2019 yang diisi dengan dangdut poco-poco dan hidangan di depan KBRI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013505192/perkuat-kerja-sama-ekonomi-dan-perdagangan-indonesia-mesir-kbri-kairo-kunjungi-kadin-alexandria">Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia-Mesir, KBRI Kairo Kunjungi Kadin Alexandria</a> Pemilu di Beijing dijadwalkan pada 14 Februari 2024, melibatkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KBRI Beijing. Dubes Djauhari mencatat penurunan jumlah pemilih di Beijing, yang saat ini mencakup sekitar 6.000 orang, dibandingkan dengan 15.700 pemilih pada pemilu sebelumnya. Data per November 2023 menunjukkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Beijing sebanyak 795 pemilih. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013454555/berkunjung-ke-kbri-bangkok-nasabah-pnm-mekaar-dapat-tips-bersaing-dengan-produk-thailand">Berkunjung ke KBRI Bangkok, Nasabah PNM Mekaar Dapat Tips Bersaing dengan Produk Thailand</a> Warga Negara Indonesia (WNI) di China dapat memilih calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif wilayah DKI Jakarta 2. Dubes Djauhari mengumumkan rencana penyelenggaraan lomba nyanyi dalam grup untuk jingle pemilu dengan hadiah yang akan dipertimbangkan oleh KBRI. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Djauhari mengajak seluruh WNI untuk menggunakan hak pilihnya dan menghindari golput. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013063158/tiga-kbri-siapkan-rencana-evakuasi-wni-dari-palestina-dan-israel">Tiga KBRI Siapkan Rencana Evakuasi WNI dari Palestina dan Israel</a> Ia menekankan bahwa satu suara dapat menentukan arah kebijakan selama lima tahun ke depan, dan dengan adanya kandidat yang berkualitas, WNI diharapkan hadir dalam jumlah besar di TPS. Berdasarkan data PPLN Beijing, total WNI yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) per Juni 2023 adalah sebanyak 786 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar akan menggunakan pos untuk memilih, sementara sisanya akan memilih di dua TPS yang disediakan di KBRI Beijing. WNI yang belum terdaftar di DPTLN namun berada di Beijing pada 14 Februari 2024 masih dapat menggunakan hak pilihnya melalui Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) dengan persyaratan tertentu.

Dubes Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing akan ramaikan pemilu 2024.

Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia Sebut KBRI Beijing akan Ikut Meramaikan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SPLP-WNI-Bermasalah-Pelosok-Dezhou-260223-irf-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar RI di Beijing memerintahkan para warga negara Indonesia (WNI) bermasalah yang sudah mengantongi Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), untuk segera meninggalkan Tiongkok.  "Begitu nanti saya beri SPLP, kamu harus segera pulang (ke Tanah Air)," kata Atase Imigrasi KBRI Beijing, Raden Fitri Saptaji, kepada seorang pemohon SPLP di Desa Xingyang, Kota Dezhou, Provinsi Shandong, Minggu (26/2).  Ia menegaskan hal itu karena suami dari pemohon masih berupaya mencegah istrinya yang hendak pulang ke kampung halamannya di Jakarta Barat. "Kalau kamu tidak segera pulang, kami tidak akan mengeluarkan SPLP ini," ancam atase imigrasi yang akrab disapa Rafi itu.  Seorang pemohon SPLP di pelosok perdesaan wilayah Tiongkok timur itu adalah WNI berjenis kelamin perempuan yang sebelumnya ditangkap petugas kepolisian setempat karena pelanggaran izin tinggal sejak 2017. Atas bantuan aparat kepolisian setempat, tim Atase Imigrasi datang ke Desa Xingyang yang berjarak sekitar 650 kilometer sebelah tenggara Kota Beijing untuk memudahkan proses pemulangan WNI tersebut.  Proses penerbitan SPLP juga telah diberikan kepada lima WNI bermasalah yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara di Distrik Jimo, Kota Qingdao, Provinsi Shandong, Sabtu (25/2). "Kalian harus segera pulang, jangan sampai menunda begitu SPLP kami kirim," kata Rafi usai mengambil foto dan sidik jari kelima WNI di dalam sel penjara Jimo.  Di penjara yang berada di pinggiran kota wisata Qingdao tersebut terdapat tujuh WNI pria yang menjalani penahanan atas tuduhan bekerja secara ilegal. Namun, yang dua WNI lainnya, paspornya masih berlaku sehingga tidak perlu mengajukan permohonan SPLP.  Mereka tertangkap polisi saat bekerja di salah satu pabrik plastik di Kota Qingdao pada 17 Januari lalu karena visa masuk Tiongkok tidak sesuai peruntukannya.

KBRI Beijing Minta WNI Bermasalah Pemegang SPLP Tinggalkan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Krisis-Pandemi-Beijing-251122-irf-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar RI di Beijing mengubah jam kerja para staf di tengah peningkatan kasus positif Covid-19 di ibu kota Tiongkok itu dalam beberapa hari terakhir. "Perubahan jam kerja mulai berlaku efektif per 25 November 2022," kata Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Beijing Dewi Avilia, Minggu (27/11).  Sesuai dengan aturan perubahan tersebut, jam kerja staf KBRI Beijing pada Senin-Jumat berlangsung pukul 10.00-12.00 dan 14.00-16.00. Pada situasi normal, jam kerja berlangsung pada pukul 09.00-12.00 dan 14.00-17.00.  "Pelayanan keimigrasian dan kekonsuleran pada hari kerja disesuaikan dengan jam perubahan tersebut," kata Dewi.  Namun, untuk pelayanan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, KBRI Beijing tetap buka selama 24 jam melalui pelayanan hotline 18610455488.  Selain menyesuaikan protokol kesehatan anti-Covid-19 terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Beijing, perubahan jam kerja juga disebabkan oleh adanya beberapa staf KBRI Beijing yang menjalani karantina karena tempat tinggalnya mengalami penguncian wilayah (lockdown) secara parsial.  Dalam dua pekan terakhir, otoritas kesehatan di Beijing menerapkan lockdown parsial di beberapa kawasan permukiman, terutama di Distrik Chaoyang, yang merupakan kawasan diplomatik, pusat bisnis, dan permukiman warga asing terbesar di kota itu.  Kebijakan tersebut diambil setelah kasus positif harian di Beijing mencapai angka 1.000. Distrik Chaoyang memberikan sumbangan kasus terbesar di ibu kota. Sejak akhir pekan lalu, Beijing telah mencatat empat kasus kematian baru.

KBRI di Beijing Ubah Jam Kerja karena Lonjakan Kasus Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/reuters_eastern-1.jpg" alt="Sebuah pesawat China Eastern Airlines di Bandara Internasional Beijing, Tiongkok. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Sebuah pesawat China Eastern Airlines di Bandara Internasional Beijing, Tiongkok. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kedutaan Besar RI di Beijing dan Konsulat Jenderal RI di Guangzhou berkoordinasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang data korban jatuhnya pesawat penumpang China Eastern Airlines. Pesawat itu dilaporkan jatuh di Daerah Otonomi Guangxi, Tiongkok, Senin (21/3) sore.  ”Kami monitor terus kejadian sore ini (21/3). Kami terus koordinasikan dengan KJRI GZ (Guangzhou),” kata Wakil Kepala KBRI Beijing Dino R. Kusnadi seperti dilansir dari Antara di Beijing, Senin (21/3).  Sampai saat ini, pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya korban warga negara Indonesia dalam pesawat nahas itu. ”Informasi penumpang belum dikeluarkan FAO (Kantor Urusan Luar Negeri) setempat,” ujar Dino.  Pesawat Eastern Airlines dengan nomor penerbangan MU-5735 itu jatuh di perbukitan di Kabupaten Tengxian, Daerah Otonomi Guangxi, sekitar pukul 14.00 waktu setempat (13.00 WIB). Pesawat yang bertolak dari Kunming di Provinsi Yunnan menuju Guangzhou di Provinsi Guangdong itu jatuh dan terbakar di wilayah Guangxi.  Pesawat tersebut mengangkut 132 orang, termasuk sembilan kru, yang sampai saat ini belum diketahui nasibnya. Foto dan gambar yang beredar media-media sosial Tiongkok menunjukkan kobaran api di atas perbukitan dan warga di sekitar lokasi menemukan puing-puing pesawat yang jatuh itu.  Guangxi diapit Yunnan dan Guangdong di wilayah selatan Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Kunming dan Guangzhou menjadi pintu utama penerbangan internasional tujuan Tiongkok selama masa pandemi Covid-19, termasuk penerbangan dari Indonesia.  Para pengguna penerbangan internasional wajib menjalani karantina di kedua kota tersebut sebelum melanjutkan perjalanan ke kota-kota besar lainnya di Tiongkok, termasuk Beijing yang sampai saat ini belum membuka jalur penerbangan internasional secara langsung.  Insiden tersebut merupakan kecelakaan udara terburuk pertama di Tiongkok sejak peristiwa jatuhnya pesawat di Yinchun, Provinsi Heilongjiang, pada 2010, seperti dilaporkan media setempat.  Otoritas penerbangan Tiongkok pada 19 Februari merilis bahwa waktu penerbangan sipil yang aman berhasil melampaui 100 juta jam, catatan terbaik dalam sejarah industri penerbangan sipil Tiongkok.

KBRI dan KJRI Pantau Data Korban Pesawat Jatuh di Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menlu-Retno-LP-Marsudi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan akan segera dilakukan. Pesawat yang digunakan untuk operasi penjemputan itu akan terbang kurang dari 24 jam.  Retno mengatakan, perintah itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengevakuasi WNI dari Wuhan dan Hubei, Tiongko. Ini menyusul penyebaran virus Korona yang terus meluas.  "Secepatnya, saat ini penyiapan evakuasi WNI dari Wuhan sudah memasuki tahap akhir. Pagi ini saya telah bertemu dengan Duta Besar Tiongkok di Jakarta, beliau telah menyampaikan clearance pendaratan dan pergerakan pesawat untuk evakuasi WNI dari provinsi Hubei," jelas Retno kepada wartawan, Jumat (31/1).  "Keberangkatan pesawat penjemput bersama dengan tim akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam," tambahnya.  Retno juga menjelaskan, pesawat yang digunakan adalah pesawat berbadan lebar agar semua WNI yang bersedia dievakuasi dapat diterbangkan secara langsung tanpa melalui transit. Pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan tim dari KBRI Beijing yang saat ini telah memasuki Provinsi Hubei.  "Persiapan di beberapa titik di Provinsi Hubei terutama di Wuhan saat ini terus berjalan. Sementara itu, persiapan penerimaan di Indonesia juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku," jelasnya.  Retno juga menyampaikan, pihaknya telah melaporkan semua perkembangan kepada Presiden Jokowi. Termasuk koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan semua pihak terkait.  "Sekali lagi semua perkembangan telah saya laporkan kepada presiden dan kerja sama terus berjalan. Persiapan terus berjalan baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Wuhan," paparnya.

Menlu: Pesawat Evakuasi WNI di Wuhan Berangkat Kurang dari 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kesaktian-Pancasila-Beijing-021019-Irf-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok membentuk tim dan posko pengawasan terkait virus korona yang sedang menjangkiti wilayah tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) KBRI Indonesia di Beijing untuk membantu memudahkan akses logistik WNI yang masih berada di Tiongkok.  KBRI Beijing menyatakan, saat ini terdapat 243 WNI di 7 lokasi termasuk di kota Wuhan di Provinsi Hubei. "KBRI dari waktu ke waktu terus berkomunikasi dengan WNI. Secara umum kondisi mereka baik, dan kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi," ujar juru bicara KBRI Beijing dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  KBRI Beijing juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke tanah air.  Selain itu, KBRI Beijing sudah membentuk posko di kota Changsa (kota terdekat dengan Hubei). Posko ditujukan untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan.  KBRI Beijing juga mengklaim secara bertahap telah menyampaikan bantuan melalui koordinasi dengan mahasiswa di kota Wuhan untuk pemenuhan keperluan sehari-hari seperti makanan pokok, alat kesehatan, dan alat kebersihan.

Terkait Virus Korona, KBRI Beijing Bentuk Tim dan Posko Pengawasan WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/virus-korona-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan karantina terhadap 15 wilayah di Provinsi Hubei. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat, ada 243 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah tersebut.  Mereka tersebar di Wuhan, Xianjing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. Menurut Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, semua WNI sehat. Tidak ada yang terjangkit virus korona.  Faiza menuturkan, pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Beijing sedang mengupayakan bantuan logistik untuk WNI di daerah karantina. Pihaknya masih melakukan koordinasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan. Faiza mengakui bahwa isolasi membuat logistik menjadi barang langka. Sebab, seluruh penduduk di 15 wilayah itu tidak boleh keluar dari daerah masing-masing. Begitu pula sebaliknya, masyarakat dari luar dilarang mengunjungi daerah karantina, kecuali ada kepentingan khusus.  Dia mengatakan, Indonesia ingin mengevakuasi WNI yang berada di daerah karantina. Hal yang sama diinginkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Namun, semua bergantung pemerintah Tiongkok.  ”Pada 26 Januari, kami telah melakukan video conference dengan Kemenkes, KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hongkong, dan KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) Taipei untuk membahas langkah-langkah koordinasi dengan otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) mengenai evakuasi WNI,” paparnya.  Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, jika kondisi di lapangan memungkinkan, pemerintah segera melakukan evakuasi. Para WNI itu akan dipindahkan ke daerah lain yang lebih aman di dalam Tiongkok maupun ke negara lain.  Di bagian lain, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Wuhan Nur Musyafak mengatakan, akses transportasi dari maupun menuju Wuhan masih ditutup untuk sementara. Baik bus, kereta, maupun pesawat. Musyafak membenarkan bahwa kebutuhan logistik di Wuhan menipis. ”Kami sudah menghubungi beliau-beliau (KBRI Beijing dan Kemenlu, Red) agar segera dipenuhi,” ucapnya melalui voice note kemarin.  Meski demikian, dia memastikan, tidak ada laporan WNI di Wuhan terjangkit virus korona. Jumlah mahasiswa dan WNI di Wuhan 95 orang. Rata-rata mahasiswa tinggal di asrama dan selalu terpantau pihak kampus. Hampir seluruh kampus di Wuhan melakukan tindakan pencegahan. Misalnya, memberikan masker, sabun cair, dan termometer gratis kepada para mahasiswa.  ”Kami selalu berkoordinasi dengan KBRI Beijing. Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri juga tergabung dalam grup Wechat untuk memudahkan komunikasi,” kata Musyafak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/virus-korona-lebih-bahaya-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> UKUR SUHU BADAN: Petugas medis Tiongkok memeriksa warga yang hendak masuk ke stasiun kereta api bawah tanah di Beijing kemarin. (Mark Schiefelbein/AP)  Masih Bebaskan Turis Tiongkok Masuk  Hingga kemarin pemerintah Indonesia tetap membuka lebar-lebar pintu masuk bagi warga Tiongkok. Tidak ada pembatasan bagi negara yang menjadi sumber awal munculnya virus korona itu.  Keputusan tersebut kemarin kembali dipertegas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, hingga saat ini belum ada larangan penerbangan dari dan ke Tiongkok selain ke Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei. ”Pertimbangannya, belum ada pernyataan kebahayaan dari WHO,” ujar Budi. Apalagi, tidak ada negara lain yang melarang turis Tiongkok masuk ke negara mereka.  Meski demikian, ada prosedur tertentu yang diterapkan kepada penumpang dan awak pesawat dari penerbangan internasional. Termasuk dari Tiongkok. Prosedur tersebut sudah diinformasikan kepada stakeholder perhubungan yang melayani tamu internasional. Misalnya, bandara dan pelabuhan.  Direktur Angkasa Pura I Faiq Fahmi menyatakan, 11 di antara 15 bandara yang dikelolanya memiliki rute Tiongkok. Tiga di antaranya merupakan penerbangan langsung. ”Sekarang ini sudah dilakukan koordinasi secara intens dengan kantor kesehatan pelabuhan (KKP) untuk memastikan bahwa seluruh turis Tiongkok diperhatikan dengan baik,” ungkapnya kemarin.  PT Angkasa Pura I sudah menerapkan standar operasional sesuai arahan pemerintah. Setiap pesawat yang datang akan diatur ke area parkir yang mudah, lalu diidentifikasi, adakah penumpang yang sakit. Jika ada yang bergejala batuk, demam, dan mengalami sesak napas, mereka diserahkan ke KKP dan imigrasi. Sementara itu, penumpang yang sehat akan diarahkan melewati thermal scanner. ”Kalau suhu badannya di atas 38 derajat Celsius, dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau di bawah itu, maka lewat jalur normal,” paparnya. Petugas yang berinteraksi dengan penumpang juga harus memakai masker.  Pengetatan juga diberlakukan pada pelabuhan. Direktur Utama Pelindo 4 Farid Padang akan lebih memperhatikan kapal-kapal yang datang. Terlebih kapal pesiar. ”Di pelabuhan ada anak buah kapal dari kapal barang maupun orang. Ada juga pekerja yang kerja sama dengan Tiongkok,” ungkap Farid.  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendukung tidak adanya larangan turis Tiongkok datang ke Indonesia. Sebab, pemerintah sudah mengantisipasi dengan baik. Skrining berlapis mulai dari Tiongkok hingga di Indonesia sudah membantu. ”Untuk tujuh orang Tiongkok di Manado itu diperiksa karena Tiongkok belum mendeklarasikan kesehatan mereka. Setelah diperiksa, hasilnya sehat,” tuturnya.  Langkah antisipasi juga dilakukan perusahaan-perusahaan yang memiliki tenaga kerja asal Tiongkok. Salah satunya adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Perusahaan tersebut memiliki tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok sekitar 3 ribu orang. Mereka disebar di berbagai sektor.  CEO PT IMIP Alexander Barus mengatakan, jajaran direksi tak mau mengambil risiko dengan virus korona. Sejak Sabtu lalu (25/1), menurut Barus, perusahaannya memperketat masuknya TKA dan WNA, tak terkecuali WNA Tiongkok. ”Karyawan atau tenant WNA yang saat ini ada di Indonesia, jika ditugaskan ke IMIP, wajib mendapat izin dari koordinator TKA kami,” ujar Barus saat dihubungi Jawa Pos kemarin (27/1). Barus menegaskan, tim kesehatan PT IMIP akan memonitor kondisi karyawan selama 24 jam. Karyawan atau tenant WNA hanya bisa keluar dan masuk kawasan dengan pengawasan dan izin tertulis.  Kementerian Perdagangan menyebutkan, isu virus korona belum memengaruhi arus perdagangan ekspor-impor Indonesia pada negara-negara mitra, termasuk Tiongkok. Namun, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto tetap mempertimbangkan pembatasan produk impor dari Tiongkok. Mendag menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk berdiskusi mengenai produk-produk impor asal Tiongkok.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini para pengusaha memperketat barang impor asal Tiongkok. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan virus korona menempel pada barang asal Tiongkok. ”Sejauh ini kami cukup ketat soal produk makanan dari China karena kan kita juga jarang impor makanan asal China. Mayoritas masih elektronik, baja, dan sebagainya,” ujar Hariyadi.

Wabah Virus Korona: Pemerintah Siap-Siap Evakuasi WNI dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/000_1OE1RX.jpg" alt="A man wearing a protective facemask walks along a street in Wuhan on January 26, 2020, a city at the epicentre of a viral outbreak that has killed at least 56 people and infected nearly 2,000. - China on January 26 expanded drastic travel restrictions to" width="100%">
<figcaption>A man wearing a protective facemask walks along a street in Wuhan on January 26, 2020, a city at the epicentre of a viral outbreak that has killed at least 56 people and infected nearly 2,000. - China on January 26 expanded drastic travel restrictions to</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok mengisolasi Kota Wuhan dengan tujuan meminimalkan penyebaran virus korona jenis baru. Penduduk di sana baik lokal maupun asing tak diizinkan untuk keluar dari Wuhan kecuali ada hal mendesak. Terkait hal itu, ada 93 WNI yang tertahan di Wuhan.  Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing memberikan kepastian terhadap kondisi 93 WNI tersebut. KBRI Beijing akan terus melindungi keselamatan dan mencukupi kebutuhan mereka.  "Kami tidak akan meninggalkan mereka. Kami terus hubungi mereka. Bahkan, kalau ada hal mendesak yang perlu disampaikan, kami sediakan empat nomor hotline," sebut Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun kepada Antara di Beijing, Senin (27/1).  Dubes Djauhari Oratmangun menyebut kebutuhan logistik yang ada sekarang akan habis dalam lima atau enam hari ke depan. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan antisipasi agar WNI di Wuhan bisa mendapatkan suplai kebutuhan. "Tapi sebelum mereka kehabisan, kami akan suplai terus," imbuh Djauhari Oratmangun.  Distribusi logistik dipesan secara daring oleh KBRI dan kemudian dikirimkan melalui kurir kepada koordinator-koordinator WNI yang ada di setiap kampus dan apartemen. Tidak semua dari 93 WNI yang tertahan di Wuhan itu berstatus pelajar. Terdapat beberapa pekerja profesional yang tinggal di apartemen.  "Tanpa terkecuali, mereka juga kami suplai pangan di mana pun warga kita (Indonesia) berada di Wuhan," lanjut Dubes Djauhari.  KBRI Beijing juga telah mendirikan posko khusus di Changsha, Provinsi Hunan, untuk membantu suplai logistik bagi 93 WNI di Wuhan. Selain itu, upaya perlindungan juga dilakukan KBRI Beijing melalui komunikasi intensif dengan Pemerintah Tiongkok, Pemerintah Provinsi Hubei, dan Pemerintah Kota Wuhan.  "Kami juga terus berkoordinasi dengan KJRI (Konsulat Jenderal RI) yang ada di Guangzhou dan Shanghai," ujarnya.  Wuhan merupakan tempat awal munculnuya virus korona jenis baru yang dinamai 2019-nCoV. Semua akses di kota itu ditutup sehingga semua orang yang berada di wilayah Ibu Kota Provinsi Hubei itu tidak bisa keluar sejak Kamis (23/1) pukul 10.00 waktu setempat (09.00 WIB). Demikian pula dengan kota-kota di Provinsi Hubei.  Perlu diketahui, jumlah WNI yang berada di Wuhan sekitar 200 jiwa. Namun, 93 orang tertahan di kota itu saat penutupan berlangsung. Sementara yang lain sudah pulang ke tanah air untuk mengisi liburan semester musim dingin yang bersamaan dengan musim libur Tahun Baru Imlek.  KBRI Beijing menyediakan empat nomor hotline terkait wabah virus korona jenis baru yang telah membunuh puluhan orang di Tiongkok. Nomor hotline tersebut yakni +861065325489, +8613811284505, +8613146453974, dan +8613552235327.

93 WNI Masih Berada di Wuhan, KBRI Beijing Pastikan Beri Perlindungan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kbri beijing

Berita Terkini