Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/IMG-20260129-WA0012-1442745484.jpg" alt="GEMPAR Indonesia bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Istimewa)" /> </div> <div dir="auto">JawaPos.com &mdash; Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T harus menjadi fokus pemerintah. Selain untuk membebaskan warga dari keterisolasian, pembangunan juga menunjukan kedaulatan dan keadilan sosial bagi rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isu ini pun dibahas dalam pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu (GEMPAR) Indonesia dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko Infrastruktur di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&rdquo;Pembangunan di daerah 3T bukan sekadar soal menghadirkan sarana dan prasarana, melainkan soal kehadiran negara. Rakyat di perbatasan dan pulau terluar harus merasakan bahwa negara hadir melayani mereka sama baiknya dengan yang di Jawa. Ini adalah fondasi untuk menuju Indonesia Maju,&rdquo; ujar Ketua Umum GEMPAR Indonesia, Yohanes Sirait, Kamis (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadir dalam pertemuan ini Anggota Dewan Pembina GEMPAR Mayjen (Purn) Ben Yura Rimba, Sekjen Petrus Sihombing dan sejumlah pengurus DPP GEMPAR. Lalu Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar M. Rachmat Kaimuddin dan sejumlah Staff Ahli dan Staff Khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/017129114/polisi-ungkap-jalanan-di-surabaya-yang-sering-jadi-lintasan-balap-liar-pada-malam-hari">Polisi Ungkap Jalanan di Surabaya yang Sering jadi Lintasan Balap Liar pada Malam Hari</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yohanes mendukung pemerintah agar menempatkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai prioritas utama dalam peta jalan infrastruktur nasional. Sebab, antara wilayah barat dan timur terdampat disparitas pembangunan yang lebar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan GEMPAR Indonesia ini relevan dengan tantangan geografis dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan biaya logistik antara wilayah barat dan timur masih cukup lebar, biaya logistik nasional yang masih berada di kisaran 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski telah turun dari tahun-tahun sebelumnya, masih menjadi tantangan efisiensi ekonomi, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Pak Menko, ini permohonan kader kami di Kawasan Timur, kiranya menjadi perhatian pemerintah pusat," pungkas Yohanes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyambut positif kepedulian GEMPAR&nbsp; terhadap pembangunan kewilayahan. Pemerintah pun memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemerataan pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Pemerintah memberi perhatian khusus pada aspek pemerataan. Ini bukan hanya janji, melainkan mandat yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari pinggiran untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,&rdquo; kata AHY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan bahwa kementeriannya memegang mandat vital untuk mengorkestrasi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fisik, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh pelosok negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Fokus utama kami adalah memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sangat kaya akan sumber daya, termasuk potensi pariwisata yang luar biasa, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Wilayah-wilayah ini harus kita dukung dengan penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas yang mumpuni,&rdquo; jelasnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AHY menyampaikan, infrastruktur adalah tulang punggung bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju. Tanpa konektivitas yang merata, potensi besar sumber daya alam dan manusia di Kawasan Timur Indonesia tidak akan dapat dioptimalkan.</div>

Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T harus menjadi fokus pemerintah demi keadilan sosial.

Wujudkan Keadilan Sosial, Menko AHY Diminta Akselerasi Pembangunan Wilayah 3T

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/PAUS-LEO-2849931285.jpg" alt="Paus Leo XIV muncul di loggia tengah Basilika Santo Petrus setelah terpilih sebagai paus ke-267 Gereja Katolik Roma, di Vatikan, Kamis, 8 Mei 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)" /> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Indonesia menyambut baik terpilihnya Paus Leo XIV menggantikan Paus Fransiskus. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara yang juga juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi. "Mewakili pemerintah tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo ke-14 untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu yang lalu," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5). Pras menyebut, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan keterangan resmi terkait hal itu. Paus Leo, kata Pras, memiliki semangat yang baik. Khususnya terkait misi mewujudkan perdamaian dunia. "Salah satu yang menurut saya menjadi penting terhadap terpilihnya Paus Leo adalah pesan beliau yaitu tentang perdamaian dan keadilan sosial," imbuhnya. Baginya, semangat itu bukan hanya relevan untuk dunia. Namun juga relevan untuk situasi di Indonesia.&nbsp;"Nah, kita sebagai orang Indonesia mesti tidak boleh tidak hafal, tidak boleh tidak menghayati sila kedua dari pancasila kita," pungkasnya. Sebelumnya, Paus Leo terpilih melalui prosesi konklaf yang diikuti oleh 133 kardinal. Pemilik nama lengkap Robert Francis Prevost itu akan meneruskan kepemimpinan Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April lalu. Paus pertama dari Amerika Serikat itu kini resmi memimpin perjalanan spiritual umat katolik sedunia. &nbsp;

Pemerintah Indonesia menyambut baik terpilihnya Paus Leo XIV menggantikan Paus Fransiskus, menekankan pentingnya misi perdamaian dan keadila

Pemerintah Indonesia Ucapkan Selamat Terpilihnya Paus Leo XIV, Apresiasi Semangatnya Dalam Perdamaian dan Keadilan Sosial

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/20220929_155540-1.jpg" alt="Kuasa hukum Yosep Parera, Luhut Sagala, menunjukkan pernyataan tertulis tersangka kasus suap hakim MA itu di Semarang, Kamis (29/9). I.C. Senjaya/Antara" /> JawaPos.com–Tersangka kasus dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Agung (MA), Yosep Parera, menyebut penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan malapetaka. Melainkan berkat dari Tuhan untuk menyuarakan tentang penegakan hukum dan keadilan sosial.  Hal tersebut merupakan pernyataan tertulis Yosep Parera yang dibacakan oleh kuasa hukumnya, Luhut Sagala, seperti dilansir dari Antara di Semarang, Kamis (29/9).  ”Pak Yosep membuat pernyataan tertulis dalam dua lembar kertas yang disampaikan kepada kami,” kata Luhut Sagala, yang juga Ketua DPC Peradi SAI Kota Semarang.  Menurut dia, terdapat sembilan poin yang dijelaskan dalam pernyataan tertulis tersebut. Dalam pernyataan itu, Yosep Parera menyatakan dirinya bersalah dan siap menerima hukum yang seberat-beratnya.  Yosep juga menyatakan tidak mengenal Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Namun, hanya mengenal PNS di Kepaniteraan MA bernama Desy Yustria. Poin penting juga dalam surat pernyataan itu, lanjut Luhut Sagala, Yosep Parera tidak akan membahas tentang dirinya dalam pembelaan dalam persidangan kelak.  ”Pembelaan di pengadilan nanti tentang susahnya masyarakat dalam mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum dan keadilan sosial,” ujar Luhut.  Pembelaan yang kelak disampaikan Yosep Parera berkaitan dengan substansi hukum, sistem birokrasi, dan budaya masyarakat, yang saling memengaruhi buruknya penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia agar menjadi lebih baik. Peristiwa itu juga disebut sebagai bagian dari dirinya untuk buka permasalahan penegakan hukum di ranah nasional agar didengar Presiden untuk dilakukan pembenahan.  Menurut dia, Yosep juga berterima kasih kepada KPK atas ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Luhut menambahkan, Yosep Parera bersama Eko Suparno saat ini dalam keadaan baik.  Kuasa hukum, lanjut dia, akan memberikan pembelaan yang proporsional dalam perkara itu. ”Pak Yosep dan Pak Eko berhak atas proses peradilan yang fair,” tutur Luhut Sagala.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut. Yakni sebagai penerima adalah Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).  Sementara itu, sebagai pemberi adalah Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno masing-masing selaku pengacara, serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Yosep Parera Sebut Penangkapannya Berkat untuk Suarakan Keadilan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220313_183256.jpg" alt="Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan tanah yang diambil dari Kampung Akuarium untuk dibawa ke IKN Nusantara, Minggu (13/3). Instagram/@aniesbaswedan/Antara" /> JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku membawa air dan tanah dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, yang mengandung pesan keadilan sosial. Anies hadir mengikuti prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi bersama Presiden RI Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3).  ”Kami dari Jakarta membawa air dan tanah yang secara khusus kemarin diambil ibu-ibu dari Kampung Akuarium di Jakarta Utara, membawa harapan kota baru yang akan dibangun yang nanti menjadi ibu kota yang bisa mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan,” kata Anies seperti dilansir dari Antara, Senin (14/3).  Anies mengatakan, masyarakat di Kampung Akuarium merupakan kelompok yang sempat tersingkirkan dan termarginalkan. Namun, saat ini berada di garis depan dan mendapat fasilitas. Sehingga, air dan tanah dari Kampung Akuarium memberikan pesan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  ”Ini pesan bahwa republik ini dihadirkan untuk lindungi setiap tumpah darah dan dihadirkan untuk hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Anies.  Harapan tentang keadilan tersebut dititipkan DKI Jakarta melalui air dan tanah yang dibawanya. Gubernur DKI itu berharap agar ibu kota negara yang baru bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian republik, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Bagi DKI Jakarta, lanjut Anies, pemindahan ibu kota negara merupakan peluang untuk makin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global di dunia yang setara dengan kota-kota global lain. Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan bumi. Hal tersebut harus dijadikan kesempatan mempercepat unsur-unsur utama kota global, yakni mobilitas penduduk berbasis kendaraan umum dan ramah lingkungan.  ”Kedua, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan berstandar internasional, kemudian memiliki daya tarik bagi talenta global sehingga produktivitas di kota ini bisa dirasakan manfaatnya, baik di Indonesia maupun di tataran global,” papar Anies.  Gubernur menyambut baik momentum pemindahan ibu kota sebagai sebuah kesempatan bagi Jakarta menjadi salah satu pusat kota global dunia. ”Kota global itu bukan saja aspek ekonomi, melainkan juga aspek budaya, sosial, dan pendidikan. Itu semua harus dikembangkan,” jelas Anies.

Anies Baswedan Bawa Pesan Keadilan Sosial ke IKN Nusantara

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/keadilan_sosial.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" /> Tempo hari ada seorang koboi memamerkan pistol dari jendela mobil di satu perempatan Jakarta. Ia melakukannya setelah menyerempet sepeda motor yang ditunggangi seorang perempuan hingga terjatuh.  ---  BUKANNYA berhenti dan menolong, ia malah marah-marah kepada kerumunan orang yang menyuruhnya bertanggung jawab. Kepada mereka itulah ia memamerkan pistolnya, menggertak, seolah mau berkata, ”Emang apa peduliku?”  Yang mengagumkan saya adalah, meskipun ada ancaman dengan pistol yang dilambai-lambaikan koboi tersebut, orang-orang yang mengerumuninya (dan tentu saya yakin mereka kesal tak kepalang) tak membalasnya dengan kekerasan.  Masalahnya, kita punya sejarah kekerasan berbentuk main hakim sendiri. Sangat mudah menemukan berita, bahkan video, tentang pencopet yang dipukul beramai-ramai meskipun awalnya ia bersenjata.  Tak jauh dari rumah ibu saya, dulu, bahkan ada seorang kriminal yang dipaksa dikeluarkan dari tahanan kantor polisi. Mereka tak peduli bocah kriminal itu masih muda, masih bisa tobat, dan punya banyak harapan di masa depan. Mereka menyeretnya ke jalanan dan membakarnya hidup-hidup.  Karena bawa pistol? Pernah juga dulu ada video viral perampokan minimarket dengan senjata api. Orang-orang melawannya, setidaknya mengganggunya hingga polisi datang dan melumpuhkannya.  Kasus koboi Jakarta ini menarik karena orang yang petentengan dan jelas-jelas memberi ancaman kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan pula. Apakah masyarakat kita sudah jauh lebih dewasa? Saya harap demikian.  Yang jelas, ada satu faktor menentukan sebagaimana terdengar dari rekaman video aksi koboi tersebut. Ya, ada satu orang yang merekam, tak hanya wajah si koboi dengan pistolnya, tapi juga jenis mobil dan pelat nomornya. Kita bisa mendengar seseorang berteriak lantang, ”Viralkan! Viralkan!”  Faktor tersebut adalah media sosial. Wahana ini membuat orang memilih berteriak ”Viralkan! Viralkan!” daripada provokasi semacam ”Pukul! Pukul!” atau bahkan ”Bunuh! Bunuh!” yang bisa memberi masalah kriminal baru bagi pelakunya.  Media sosial, dengan memviralkan peristiwa kriminal atau sekadar tak patut, menjadi pilihan orang untuk ”menghukum” pelaku. Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan.  Lha, kenapa mencari keadilan di tempat hiruk pikuk semacam itu? Di tempat para social-justice-warrior berkhotbah? Tempat para pedagang berbisik, ”maaf, numpang promo”? Tempat dua kubu entah dalam bidang apa pun menjadikannya ajang perang tak hanya argumen, tapi juga cemooh? Tempat orang sekadar melemparkan shitpost?  Besar kemungkinan, jawabannya, karena mereka merasa tak memperoleh keadilan melalui perangkat-perangkat resmi. Bahwa ada orang petentengan bawa pistol di jalanan saja, bagi orang waras, sudah merupakan indikasi ketidakadilan.  Bukankah aparat yang berhak memegang senjata pun tak bisa sewenang-wenang main koboi? Kenapa sistem hukum kita tak bisa mencegah hal macam ini terjadi?  Kasus di jalanan makin sering membuat rasa keadilan masyarakat tercabik-cabik. Mobil-mobil dengan pelat tertentu dengan gagah nyelonong begitu saja di jalur khusus busway, misalnya.  Mereka merasa terbebas dari tilang. Atau, kalaupun ditilang, denda tilang tak seberapa untuk sebagian orang itu. Demikian juga yang pakai ”nguing-nguing” di kala macet merasa berhak menerobos.  Main hakim sendiri, sebagaimana kerap terjadi, saya pikir merupakan rasa frustrasi atas saluran hukum dan keadilan yang mampet. Media sosial memberi alternatif lain untuk ”penghukuman” ini, dengan menjadikannya sebagai alat penekan bagi aparat hukum untuk bertindak.  Ada banyak kasus di mana pola ini berhasil. Pemerkosa di daerah Bintaro akhirnya ditangkap, setahun dari kejadian, setelah kasusnya viral di media sosial. Demikian pula si koboi Jakarta langsung bisa diketahui identitasnya dan ditangkap polisi.  Meskipun begitu, kisah viral pencari keadilan di media sosial tak selamanya berakhir baik. Seorang perempuan yang menceritakan kasus pelecehan seksual yang dialaminya malah memperoleh tuduhan pencemaran nama baik.  Kenyataannya, media sosial merupakan rimba konten. Orang tak hanya mencoba mencari keadilan di sana, tapi bisa juga menjadi ajang pelampiasan dendam. Celah-celah semacam ini, sialnya, juga difasilitasi oleh undang-undang, termasuk pasal-pasal pencemaran nama baik.  Wajah gelap media sosial pun sudah mulai tampak: doxing, misalnya. Itu merujuk ke penyebaran dokumen rahasia atau personal tanpa izin pemiliknya. Demikian juga perundungan bukan sesuatu yang jarang terjadi.  Tanpa mengabaikan aspek-aspek kriminal doxing maupun perundungan, jelas di jagat konten ini pun rasa keadilan masih sulit dicapai dan menciptakan rasa frustrasi akut.  Kita merasa mentok di hadapan jalur hukum resmi, karena kasus yang telah diproses tak sedikit yang berakhir dengan sekadar meterai. Urusan ini sampai jadi lelucon, meterai sebagai pajak dokumen, jadi tak lebih sebagai ungkapan maaf dan tutup kasus.  Bagaimana tidak jengkel, ketidakadilan bahkan sudah ada dari muaranya: kenapa ada kendaraan-kendaraan yang memperoleh pelat nomor khusus yang bisa jadi raja jalanan (di luar kedaruratan)? Keadilan tak hanya susah payah ditegakkan, tapi juga ditelikung oleh kasta yang diciptakan oleh sistem. (*)  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/minggu/halte/28/03/2021/waspada-dengan-nasihat-orang-sukses/">Waspada dengan Nasihat Orang Sukses</a>  &nbsp;  <hr />  EKA KURNIAWAN  Penulis dan novelis, nomine The Man Booker International Prize 2016

Keadilan Sosial di Negeri Konten

keadilan sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keadilan sosial

Berita Terkini

Wujudkan Keadilan Sosial, Menko AHY Diminta Akselerasi Pembangunan Wilayah 3T

Pemerintah Indonesia Ucapkan Selamat Terpilihnya Paus Leo XIV, Apresiasi Semangatnya Dalam Perdamaian dan Keadilan Sosial

Yosep Parera Sebut Penangkapannya Berkat untuk Suarakan Keadilan

Anies Baswedan Bawa Pesan Keadilan Sosial ke IKN Nusantara

Keadilan Sosial di Negeri Konten

Download Aplikasi JawaPos.com