<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/PERINGATAN-HARI-ARMADA-RI-2024-AHMAD-KHUSAINI-2a-1820282923.jpg" alt="Ilustrasi prajurit TNI. (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prajurit TNI. (Ahmad Khusaini / Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (TNI) tengah menjadi perbincangan hangat. Utamanya Pasal 47 yang mengatur penempatan personel TNI aktif di luar organisasi TNI. Video rapat panja RUU TNI yang digelar tertutup oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu (15/3) yang beredar luas di media sosial, semakin menyulutkan emosi publik. Tidak sedikit unggahan di media sosial yang menyoroti hal ini. Para akademisi juga turut buka suara. Salah satunya Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana. "RUU TNI yang sedang bergulir di DPR bersifat inkonstitusional, melanggar HAM, hingga kebebasan akademik. Ketika impunitas TNI semakin menguat, dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan kampus,&rdquo; tuturnya, Senin (17/3). Apabila benar-benar disahkan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengaku khawatir TNI akan memiliki kekuatan untuk memberangus kebebasan akademik.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (TNI) tengah menjadi perbincangan hangat.

Revisi UU TNI Menuai Kritik! Pakar Hukum: Impunitas Militer Ancam Kebebasan Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Satria-Unggul-Wicaksana-Prakasa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HARI-HARI ini ruang demokrasi digital dihebohkan posting-an resmi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di media sosial yang menyebut Presiden Jokowi sebagai ”The King of Lip Service” atau raja membual. Posting-an kritik itu langsung mendapat reaksi dari publik. Ada yang mendukung, ada juga yang mencibir. Salah satunya datang dari dosen Komunikasi UI Ade Armando (AA), yang selama ini dikenal publik sebagai dosen di barisan kekuasaan.  Dalam cuitannya di Twitter, AA membalas posting-an BEM UI dengan kalimat, ”Ini karya BEM UI. Saya sih menghargai kebebasan berekspresi. Tapi kalau jadi lembaga yg mewakili mahasiswa UI, ya jangn kelihatan terlalu pandirlah. Dulu masuk UI, nyogok ya?”. Kalimat itu tentu mengandung tuduhan serius dan secara tidak langsung memfitnah institusinya sendiri, UI.  Serangan balik atas kebebasan akademik sebagaimana ditunjukkan BEM UI tidak saja dilakukan AA, tetapi juga barisan pendukung AA dan pendukung kekuasaan. Berbagai tekanan dan bahan intimidasi dilakukan pihak-pihak tertentu yang tidak nyaman dengan posting-an BEM UI tersebut.  Ketua BEM UI bahkan langsung mendapat surat pemanggilan dari rektorat. Melalui Direktorat Kemahasiswaan UI, pada Minggu, 27 Juni 2021, dengan surat nomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/21 yang ditandatangani direktur kemahasiswaan, UI memanggil Ketua BEM UI Leon Alvinda untuk dimintai penjelasan. Pasca pemanggilan, Leon dan pengurus BEM lainnya sempat mendapat teror dalam bentuk peretasan dan ancaman personal yang disertai dengan doxing informasi dan data privasi yang membuat keselamatan mereka terancam.  Tren Intimidasi  Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dalam catatannya di akhir 2020 menyebut terdapat tujuh tren serangan yang dialamatkan kepada mahasiswa (organisasi mahasiswa, termasuk pers mahasiswa), dosen, dan peneliti. Serangan itu terdiri atas (1) serangan siber terhadap aktivitas akademik, (2) penundukan kampus melalui lembaga riset dan otoritas negara, (3) tekanan terhadap pers mahasiswa, (4) kriminalisasi dengan dalih pencemaran reputasi atau gugatan balik, (5) pembungkaman terhadap solidaritas Papua, (6) meningkatnya eskalasi penangkapan dan penahanan dalam aksi terkait UU kontroversial (salah satunya UU Cipta Kerja), serta (7) skors terhadap dosen maupun mahasiswa tanpa dasar.  Kebebasan akademik memberi kewajiban moral bagi civitas academica, universitas, dan negara untuk menjaga nilai-nilai demokrasi karena posisi perguruan tinggi untuk menjaga kritik terhadap kebijakan pemerintah. Juga menjadi resolusi dalam berbagai persoalan kenegaraan. Melalui posisi strategis itu, berbagai macam upaya pendisiplinan terhadap kebebasan akademik perlu dihindari (Carvalho &amp; Downing, 2010).  Magna Charta Universitatum, yang dideklarasikan di Universitas Bologna 1988, yang menjadi prinsip dasar dalam menegakkan kebebasan akademik menyebutkan, ”The University is an autonomous institution at the heart of societies differently organized….. It produces, examines, appraises, and hand down culture by research and teaching….” Sehingga, prinsip kebebasan akademik harus bersandar pada nilai-nilai saintifik dan tidak dapat dikerdilkan dengan pendekatan subjektif otoritatif (negara, kelompok masyarakat tertentu, bahkan pimpinan universitas sendiri).  Hak Digital  Jika merujuk regulasi hukum HAM internasional, ”jantung” kebebasan akademik merupakan pengejawantahan dari kebebasan berekspresi. Hal itu diatur dalam pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional Sipol) serta kaitannya dengan pemenuhan hak pendidikan berdasar pasal 13 ICESCR (Kovenan EKOSOB), di mana Indonesia telah meratifikasinya dalam UU Nomor 11 dan UU Nomor 12 Tahun 2005.  Pada konstitusi, UUD 1945, basis dasar kebebasan akademik jelas diatur dalam pasal 28C, pasal 28E, dan pasal 28F. Masing-masing mengatur hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan meyakini dan menyatakan pikiran, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia.  Pada UU Nomor 12 Tahun 2012, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam pasal 8 ayat (1), pasal 9, pasal 13, dan asal 54 ayat (3). Aturan itu pada prinsipnya menjamin kebebasan akademik yang wajib dijaga, baik hal tersebut diekspresikan oleh dosen maupun mahasiswa dalam setiap aktivitas yang termasuk dalam aktivitas akademik.  Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) 2017 kiranya perlu menjadi rujukan. Bahwa insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab untuk kemanusiaan dan integritas keilmuan. Di sisi lain, otoritas publik memiliki kewajiban untuk melindungi serta memastikan langkah-langkah kebebasan akademik.  Sebagai instrumen perkembangan hak asasi manusia, hak digital merupakan HAM generasi baru yang perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Isu terkait keamanan digital, data privasi, dan perlindungan dari serangan siber menjadi keharusan yang perlu dipenuhi negara (Mathiesen, 2014).  PBB melalui UN Human Rights Council dalam Dokumen A/HRC/44/24 dan A/HRC/39/29 memberikan mandat terkait hak privasi dan hak digital sebagai bagian dari HAM. Termasuk larangan pembatasan, surveillance, dan tindakan-tindakan yang mengarah terhadap praktik represi yang dilakukan otoritas negara terhadap aktivitas masyarakat di dunia siber (UN Human Rights Commission, 2020).  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/28/06/2021/jam-malam-di-surabaya-dimajukan-karyawan-bawa-sikm/">Jam Malam di Surabaya Dimajukan, Karyawan Bawa SIKM</a>  Kini penggunaan ruang digital sebagai bagian dari mengekspresikan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah semakin masif. Namun, pada saat yang sama, ruang digital menimbulkan ancaman serius bagi penggunanya. Karena itu, perlu mekanisme hukum HAM yang mengikat agar kebebasan akademik dan jaminan perlindungannya semakin dihormati dan menguat, termasuk keamanan di ruang digital, sehingga demokrasi di Indonesia semakin lebih baik. (*)  <hr />  *) Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, pengurus Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)

Kebebasan Akademik dan Jaminan Perlindungannya

Kebebasan Akademik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kebebasan Akademik

Berita Terkini

Revisi UU TNI Menuai Kritik! Pakar Hukum: Impunitas Militer Ancam Kebebasan Akademik

Kebebasan Akademik dan Jaminan Perlindungannya

Download Aplikasi JawaPos.com