<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/IMG-20241108-WA0055-4093532408.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. (DPR/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. (DPR/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengimbau semua pihak untuk bersikap konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran bendera Merah Putih bersamaan dengan bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya, pengibaran bendera selain Merah Putih tetap diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan tidak dikibarkan lebih tinggi dari bendera nasional. &ldquo;Kreativitas sebagai bentuk kebebasan berekspresi tetap diperbolehkan. Namun, jangan sampai melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (7/8). Fenomena pengibaran bendera One Piece yang bergambar tengkorak (Jolly Roger) marak dilakukan oleh sejumlah komunitas. Namun, polemik muncul ketika sebagian pihak menilai pemasangan bendera One Piece sebagai bentuk provokasi, bahkan dicurigai sebagai tindakan makar.&nbsp; Menurut pria yang karib disapa Gus Abduh, pemasangan bendera One Piece tidak perlu disikapi secara berlebihan.&nbsp; &ldquo;Polemik ini menjadi destruktif ketika masing-masing pihak saling menyudutkan. Padahal, semestinya bisa disikapi secara arif dan proporsional,&rdquo; jelas legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu. Untuk mengakhiri polemik yang berlarut-larut, Gus Abduh mengusulkan agar semua pihak duduk bersama mencari solusi. Ia menegaskan pentingnya menjaga kesakralan perayaan kemerdekaan. &ldquo;Perayaan HUT RI jangan sampai ternodai oleh polemik berkepanjangan yang tidak produktif. Mesti ada konsolidasi untuk menyudahi perdebatan ini,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Gus Abduh menilai fenomena bendera One Piece juga bisa dilihat sebagai ekspresi kritik masyarakat terhadap kondisi sosial saat ini, khususnya terkait belum terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. &ldquo;Substansi kritik ini penting untuk disorot. Jika hak-hak dasar warga negara, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipenuhi sesuai amanat konstitusi, maka polemik semacam ini akan kehilangan relevansi dengan sendirinya,&rdquo; pungkasnya.

Legislator mengingatkan pentingnya kebebasan berekspresi dalam polemik bendera One Piece menjelang HUT RI.

Polemik Bendera One Piece, Legislator Ingatkan soal Kebebasan Ekspresi Asal Tak Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/JKT-1-DISKUSI-PUBLIK-SENI-MEDIUM-KRITIK-KEKUASAAN-FED-4JPG-2905456022.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberikan pandangannya saat diskusi publik terkait karya pelukis Yos Suprapto diturunkan dari ruang pamer Galeri Nasional, Jakarta. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberikan pandangannya saat diskusi publik terkait karya pelukis Yos Suprapto diturunkan dari ruang pamer Galeri Nasional, Jakarta. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amnesty International Indonesia mendesak agar mahasiswi ITB yang membuat meme Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Jokowi berciuman dibebaskan. Penangkapan yang dilakukan polisi dinilai berlebihan. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, penangkapan mahasiswi itu menunjukkan bahwa polisi terus melakukan praktik-praktik otoriter dalam merepresi kebebasan berekspresi di ruang digital. "Kali ini dengan menggunakan argumen kesusilaan," ujarnya, Sabtu (10/5). Usman menilai, ekspresi damai seberapapun ofensifnya, baik melalui seni, termasuk satir dan meme politik, bukanlah merupakan tindak pidana. "Respons Polri ini jelas merupakan bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital," lanjutnya. Penangkapan ini, lanjutnya, juga bertentangan dengan semangat putusan MK terbaru yang menyatakan bahwa keributan di media sosial tidak tergolong tindak pidana. Pembangkangan Polri atas putusan MK tersebut, dianggap mencerminkan sikap otoriter aparat yang menerapkan respons yang represif di ruang publik. Usman menegaskan, kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, baik dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945. Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain. "Standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan," kata dia. Lembaga negara sendiri termasuk Presiden, imbuhnya, bukanlah suatu entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia. Menurut Usman, kriminalisasi di ruang ekspresi semacam ini justru akan menciptakan iklim ketakutan di masyarakat dan merupakan bentuk taktik kejam untuk membungkam kritik di ruang publik. "Polri harus segera membebaskan mahasiswi tersebut karena penangkapannya bertentangan dengan semangat putusan MK," kata dia. Lebih lanjut lagi, Usman menganggap kriminalisasi lewat UU ITE, tidak hanya menghukum si korban. Tapi juga menimbulkan trauma psikologis keluarga mereka. "Mereka dalam beberapa kasus harus terpisah dari keluarga ketika proses hukum berjalan akibat penahanan dan pemenjaraan. Ini merupakan taktik yang represif dan tidak adil," pungkasnya.

Amnesty International mendesak pembebasan mahasiswi ITB yang ditangkap karena buat meme Presiden, menilai tindakan polisi berlebihan dan rep

Desak Mahasiswi ITB Pembuat Meme Prabowo-Jokowi Ciuman Dibebaskan, Amnesty International: Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/06/1-1-2152948066.jpg" alt="Ilustrasi pemilik tanggal lahir dengan kepribadian jujur dan berani melawan arus. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilik tanggal lahir dengan kepribadian jujur dan berani melawan arus. (Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; <h3>&nbsp;</h3> JawaPos.Com - Tidak semua orang memiliki keberanian untuk&nbsp;melawan arus, apalagi di dunia yang penuh dengan tekanan sosial, opini mayoritas, dan norma-norma yang kadang membatasi kebebasan berekspresi. Namun, beberapa individu yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu, tampaknya dianugerahi dengan keberanian ekstra dan sikap jujur yang luar biasa. Mereka bukan hanya berani menyuarakan kebenaran, tetapi juga siap berdiri tegak bahkan ketika harus melawan mayoritas. Orang-orang ini sering kali menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, menantang status quo, dan mendorong masyarakat untuk berpikir ulang tentang nilai-nilai yang mereka anut. Keberanian dan kejujuran menjadi ciri khas yang mereka bawa sepanjang hidup. Tanggal lahir mereka pun, dipercaya membawa energi yang mendukung karakteristik tersebut. Lalu, siapa saja yang termasuk dalam daftar ini? Mari kita telusuri 11 tanggal lahir yang diyakini paling banyak mencetuskan pribadi jujur dan berani melawan arus yang dirangkum dari numerology berikut ini. Cek apakah tanggal lahirmu termasuk! <h3>1. 1 Januari</h3> Orang yang lahir pada 1 Januari biasanya memulai tahun baru dengan semangat yang besar. Mereka adalah tipe pemimpin alami, yang tidak takut mengambil keputusan sulit. Sikap jujur mereka tidak hanya terpancar dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam dunia profesional. Mereka cenderung memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Melawan arus bagi mereka adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ciri khas: Tegas, penuh integritas, dan tidak takut mengambil risiko untuk kebenaran. <h3>2. 17 Maret</h3> Orang yang lahir pada tanggal ini dikenal memiliki hati yang besar dan jiwa yang bebas. Kejujuran mereka adalah salah satu aset terbesar mereka. Mereka lebih memilih mengatakan kebenaran, meskipun kadang harus menghadapi konsekuensi yang sulit. Tidak hanya jujur pada orang lain, mereka juga sangat jujur pada diri sendiri. Orang yang lahir pada 17 Maret tidak takut untuk berbeda, bahkan jika itu berarti mereka harus menentang norma sosial yang sudah mapan. Ciri khas: Bebas, idealis, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini mayoritas. <h3>3. 9 April</h3> Lahir di tengah musim semi, orang-orang yang lahir pada 9 April memiliki energi yang penuh vitalitas. Mereka sangat jujur dan memiliki semangat untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini benar. Jika mereka merasa ada sesuatu yang tidak adil atau salah, mereka tidak akan ragu untuk melawan, bahkan jika mereka harus menghadapi oposisi besar. Keberanian mereka tak tertandingi, membuat mereka sering kali menjadi panutan bagi orang lain. Ciri khas: Berani, penuh semangat, dan tidak takut untuk memperjuangkan kebenaran. <h3>4. 24 Juni</h3> Kejujuran dan rasa tanggung jawab adalah dua hal yang paling melekat pada orang yang lahir pada 24 Juni. Mereka tidak akan mundur dari konfrontasi jika mereka yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar. Meskipun mereka sering kali harus melawan arus, mereka melakukannya dengan cara yang tenang dan penuh perhitungan. Bagi mereka, melawan ketidakadilan adalah tugas moral yang harus dijalankan dengan hati-hati. Ciri khas: Tenang, penuh perhitungan, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. <h3>5. 8 Agustus</h3> Orang yang lahir pada 8 Agustus adalah sosok yang penuh tekad dan memiliki prinsip kuat. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan memiliki keberanian untuk menentang arus jika mereka merasa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka adalah tipe orang yang, meskipun mungkin tampak tenang di luar, selalu memiliki pemikiran yang mendalam dan tidak ragu untuk mengutarakan pendapat mereka. Ciri khas: Teguh, bijaksana, dan berani menyuarakan kebenaran. <h3>6. 15 September</h3> Lahir pada pertengahan September, orang yang lahir pada tanggal ini sering kali dipandang sebagai pembawa keadilan. Mereka tidak segan-segan melawan ketidakadilan atau ketidakjujuran, bahkan jika itu berarti mereka harus menghadapi risiko. Mereka adalah orang yang sangat menghargai transparansi dan integritas, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Ciri khas: Transparan, adil, dan memiliki integritas tinggi. <h3>7. 30 Oktober</h3> Orang yang lahir pada akhir Oktober memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Mereka tidak takut untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup, meskipun itu berarti melawan arus atau norma yang berlaku. Kejujuran mereka tidak bisa dipertanyakan, karena mereka lebih memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran daripada harus menyesuaikan diri dengan kebohongan. Mereka adalah pemikir kritis yang selalu mencari cara untuk membuat perubahan positif. Ciri khas: Kuat secara emosional, kritis, dan jujur. <h3>8. 12 November</h3> Mereka yang lahir pada 12 November adalah orang-orang yang sangat peduli dengan prinsip moral. Mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mereka tidak takut untuk berbicara, bahkan jika pendapat mereka berseberangan dengan mayoritas. Orang-orang ini cenderung menjadi pembela hak-hak orang lain dan sangat keras kepala dalam hal prinsip. Ciri khas: Pemberani, teguh dalam prinsip, dan suka membela yang benar. <h3>9. 27 November</h3> Lahir di penghujung bulan November, mereka yang lahir pada tanggal ini adalah individu yang tidak kenal takut. Mereka memiliki tekad baja dan tidak mudah goyah oleh opini publik. Mereka selalu mencari kebenaran, bahkan jika itu berarti harus menentang arus. Kejujuran adalah bagian dari identitas mereka, dan mereka selalu berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip tersebut. Ciri khas: Tidak kenal takut, teguh, dan jujur dalam segala hal. <h3>10. 3 Desember</h3> Orang yang lahir pada 3 Desember selalu berusaha untuk menemukan keadilan dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Mereka sangat percaya pada integritas dan akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa kebenaran selalu muncul ke permukaan. Mereka tidak takut untuk melawan arus, terutama ketika mereka merasa ada sesuatu yang salah atau tidak adil. Ciri khas: Idealistis, berprinsip, dan selalu memperjuangkan keadilan. <h3>11. 21 Desember</h3> Sebagai penutup tahun, mereka yang lahir pada 21 Desember dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berani. Mereka tidak takut untuk berbicara jujur, bahkan jika itu berarti harus menentang otoritas atau norma yang ada. Mereka selalu mencari kebenaran dan memiliki keberanian untuk memperjuangkannya tanpa rasa takut. Ciri khas: Tegas, berani, dan jujur dalam segala aspek kehidupan. ***

Simak, inilah 11 tanggal lahir yang diyakini paling banyak mencetuskan pribadi jujur dan berani melawan arus .

11 Tanggal Lahir yang Ditandai Paling Banyak Mencetuskan Pribadi Jujur dan Berani Melawan Arus, Cek Tanggal Lahirmu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/PBB-Daftarkan-Bakal-Caleg-2024-ke-KPU-Dery-Ridwansah-3-2071006334.jpg" alt="Yusril Pimpin PBB Daftarkan Bakal Caleg 2024 ke KPU" width="100%">
<figcaption>Yusril Pimpin PBB Daftarkan Bakal Caleg 2024 ke KPU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra turut berkomentar soal film &ldquo;Dirty Vote&rdquo;. Menurut Yusril, film yang digarap Dandhy Laksono itu tidak bisa disebut sebagai dokumenter. Sebab, konten utama dalam tayangan itu adalah cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga pakar hukum. "Ketiga pakar tersebut mengomentari berbagai hal yang terjadi dari berbagai pemberitaan, kemudian mereka memberikan pendapat. Ya pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk adanya kemungkinan kecurangan Pemilu 2024," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2). Mantan Menteri Sekretaris Negara period 2004-2007 itu juga menyoroti waktu perilisan filmnya, yang ditayangkan pada masa tenang dan beberapa hari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu, sangat wajar jika beberapa orang menilai film tersebut sebagai propaganda. &ldquo;Ada yang mengatakan ini &lsquo;Dirty Vote&rsquo; versus &lsquo;Dirty Propaganda&rsquo;. Satu judul film mengatakan soal pemilu yang kotor, satunya lagi soal propaganda kotor terhadap pihak tertentu yang berasa di seberang dari si pembuat film,&rdquo; kata dia. Yusril juga menyebut politik sebagai sesuatu yang dinamis. Sehingga, sangat wajar apabila ada orang yang semula mengaku tidak tertarik pada politik, kemudian ikut meramaikan pesta demokrasi. Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap perubahan sikap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi sorotan dalam film Dirty Vote. "Saya melihat itu sebenarnya normal saja. Bisa juga kita katakan politik itu dinamis. Mungkin satu ketika anak presiden belum tertarik pada dunia politik, tapi sekarang bisa saja berubah dan tertarik masuk ke dalam dunia politik," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Ihwal isu yang diangkat dalam film, seperti ketidaknetralan penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu, tidak hanya dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran semata. Pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pihak lain yang turut dituduh melakukan kecurangan. Sayangnya, hanya sedikit sekali tayangkan yang memperlihatkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. &ldquo;Sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sponsornya siapa, membawa pesan paslon tertentu atau tidak," tegas Yusril. Kendati terkesan tendensius dan propaganda, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu menyampaikan bahwa film tersebut adalah bagian dari kebebeasan berekspresi. "Tayangan film ini kita hormati sebagai kebebasan berekspresi. Orang berbeda pendapat itu normal saja. Kalau tiga orang akademisi yang muncul dalam tayangan itu mengkritisi pemilu, toh orang juga bisa mengkritisi terhadap pandangan yang mereka sampaikan," kata Yusril. Terakhir, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah setelah menonton film tersebut. Pasalnya, perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang lumrah, sehingga harus disikapi dengan bijaksana. "Semoga masyarakat luas berpikir jernih dan objektif dan menilai bahwa pemilu tidak akan 100% ideal seperti yang kita harapkan. Kemungkinan kekurangan di sana sini itu akan terjadi, tidak dapat kita hindari. Tapi paling penting adalah pemilu yang benar-benar jujur dan adil seperti yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 dan UU Pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," jelas Yusril.

Tayangan Film Dirty Vote sebagai sesuatu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Orang berbeda pendapat itu normal saja.

 Komentari Film Dirty Vote, Yusril: Film ini Kita Hormati Sebagai Kebebasan Berekspresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KOMINFO2.jpg" alt="Logo Kominfo" width="100%">
<figcaption>Logo Kominfo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dinilai cacat hukum. Sebab, aturan tersebut memuat berbagai hal yang seharusnya hanya bisa diatur melalui payung hukum sekelas undang-undang.  Permen itu mengatur siapa pun yang memproduksi atau mengumpulkan data-data elektronik di dunia maya. Baik oleh pengelola maupun pengguna (user generated content).  Dosen dan peneliti Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratraman menjelaskan, Permenkominfo 5/2020 memuat berbagai hal tentang pemberian, pembatasan, maupun pencabutan hak atas ekspresi warga negara di dunia maya. Pengaturan dan pembatasan hak warga negara, kata dia, secara teori perundang-undangan hanya boleh diatur dalam regulasi sekelas UU maupun peraturan daerah (perda) yang diciptakan melalui kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. ’’Kalau cuma permenkominfo, lihat dulu (Kementerian) Kominfo itu siapa. Kan sebatas eksekutif. Tugasnya adalah melaksanakan,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (24/5).  Karakteristik permenkominfo, menurut Herlambang, sama dengan aturan turunan lain seperti peraturan pemerintah, perpres, dan peraturan menteri yang hanya mengatur implementasi. Sementara itu, pembatasan-pembatasan yang sifatnya lebih fundamental dengan memuat sanksi-sanksi yang lebih besar harus diatur dalam UU.  Herlambang mencontohkan kewenangan Kemenkominfo dalam Permenkominfo 5/20 yang menyebutkan bahwa pemerintah berhak mendapatkan akses dari PSE privat jika terjadi insiden atau pelanggaran hukum. Itu pun, kata Herlambang, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. ”Tidak boleh kemudian semua data diangkut. HP-nya dirampas. Data-data pribadi seseorang tetap tidak boleh diakses sembarangan meskipun itu demi hukum. Apalagi Indonesia belum punya UU tentang perlindungan data pribadi,” tegasnya.  Senada, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan bahwa Permen 5/20 memberikan kewenangan yang terlampau besar pada pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo. Kementerian di bawah pimpinan Johnny G. Plate itu bisa dengan mudah memblokir dan mendapatkan akses data-data pribadi jika dianggap diperlukan. Hal tersebut bisa disalahgunakan untuk membungkam orang-orang tertentu yang dianggap ’’meresahkan masyarakat’’ dengan definisi yang amat lentur. ’’Worst case scenario-nya, misalnya, adalah yang vokal mengkritisi pemerintah, Kominfo bisa melakukan take down dan mendapatkan data-data pribadi orang tersebut dengan mudah. Jadinya pembungkaman,” katanya.  Menurut Nenden, itu terjadi karena Permen 5/20 tidak memuat grievance system alias sistem pengaduan jika Kemenkominfo melakukan ’’moderasi’’ data tersebut secara keliru. ’’Tidak ada mekanisme komplain kenapa konten saya di-take down. Tidak disebutkan dalam aturan tersebut. Termasuk juga bagaimana jika Kominfo yang salah dalam melakukan pemblokiran,” jelasnya.  Soal kewenangan akses data dalam penyelidikan hukum, menurut Nenden, juga perlu dijelaskan secara lebih detail. ’’Pengambilan datanya sampai sejauh mana? Seberapa banyak? Apakah diambil semuanya? Kemudian, retensi datanya berapa lama? Siapa yang mengawasi Kominfo dalam melakukan semua hal itu?” ungkap Nenden.  Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan tidak benar jika pemerintah mendapatkan akses data dari PSE sepanjang waktu. Pemerintah hanya meminta akses data apabila terjadi insiden atau kecelakaan. Terutama jika penegak hukum butuh data. ”Misalnya, ada kejahatan penipuan oleh sebuah akun. Apa benar akun ini melakukan penipuan, kita kan harus mengambil data itu,” ujar pria yang akrab disapa Semmy itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/05/2021/teror-digital-langgar-kebebasan-berekspresi/">Teror Digital Langgar Kebebasan Berekspresi</a>  Semmy mengatakan, pengambilan data itu pun sesuai standar internasional ISO 27037 dan panduan internal Kemenkominfo berupa tata kelola pengambilan barang bukti digital. Meski bentuknya saat ini masih SE alias surat edaran, Semmy mengatakan dalam waktu dekat akan ditingkatkan. ”Kan tidak bisa kita main copy ambil screen-nya, diserahkan ke pengadilan. Pengadilan tidak akan terima,” paparnya.  Sementara itu, pertemuan antara Koalisi Serius Revisi UU ITE dan Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo di kantor Kemenko Polhukam batal terlaksana.  Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Nenden Sekar Arum menegaskan bahwa sikap koalisi tidak berubah. ’’Dan kami tetap memberikan pernyataan bahwa Koalisi Serius Revisi UU ITE tetap mendesak pemerintah untuk terus melakukan revisi UU ITE pada pasal-pasal karet," ungkap dia. (syn/tau/c6/fal)

Aturan Permenkominfo 5/2020 tentang PSE Rawan Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpina" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpina</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai aparatur sipil negara (ASN) mengalami peretasan nomor ponsel dan akun media sosial (medsos). Serangan digital itu juga sempat dialami eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah.  Salah satu yang mengalami upaya peretasan tersebut adalah Novel Baswedan. Hal tersebut diketahui terjadi pada Kamis (20/5) pukul 20.22. Saat itu, kata Novel, ada notifikasi dari Telegram yang sempat dia abaikan karena ada acara keluarga di waktu yang sama. Selang beberapa jam dari notifikasi tersebut, Novel baru menyadari ada yang tidak beres dengan akun Telegram-nya. ”Malam-malam (setelah acara keluarga, Red) saya dikasih tahu teman-teman bahwa Telegram saya diretas,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (21/5).  Novel mengaku tidak bisa mengambil alih akun Telegram tersebut dengan menerapkan langkah verifikasi. ”Saya masukkan kode (OTP/one-time password) ke nomor ponsel, tapi SMS-nya nggak masuk,” ungkap penyidik senior KPK itu.  Pada waktu yang hampir bersamaan, tepatnya pukul 20.30, akun Telegram Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko juga tidak bisa dikendalikan atau lost control. Sujanarko mengatakan, akun WhatsApp (WA) miliknya juga sempat diretas sekitar pukul 22.30.  Novel menyatakan, selain dirinya dan Sujanarko, sejumlah pegawai KPK yang masuk kelompok 75 pegawai TMS pun mengalami peretasan. Salah satunya penyelidik KPK Rieswin Rachwel. ”Informasinya, ada sepuluh orang yang diretas di waktu bersamaan,” ungkap mantan perwira polisi tersebut. ”Sebelum kejadian ini, upaya masuk ke Telegram, e-mail, dan WA sudah berkali-kali terjadi,” lanjutnya.  Sementara itu, melalui Twitter, Febri Diansyah mengungkapkan peretasan akun WA-nya. Padahal, dia telah menggunakan two step verification, touch ID password, dan keamanan lain yang tersedia di WA. Sebelumnya juga ada incomplete login di akun Telegram Febri.  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa serangan digital yang terjadi belakangan ini jelas melanggar hak kebebasan berekspresi.  Amnesty mencatat, tahun ini ada 14 kasus serangan digital yang melanggar hak kebebasan berekspresi. Total ada 26 korban, 12 orang di antaranya merupakan aktivis. Sementara tahun lalu, Amnesty mencatat 66 kasus serangan digital dengan korban 86 orang. ”Pemerintah harus menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan reformasi dengan menginvestigasi kasus-kasus seperti ini,” tuturnya.  Usman menekankan bahwa hak warga untuk mengutarakan pendapatnya secara damai merupakan hak yang harus dilindungi. ”Sekalipun pendapat itu berbeda dengan pandangan pemerintah,” tegasnya.  Hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi, tambah Usman, sudah dijamin dan dilindungi di berbagai instrumen hukum.

Teror Digital Langgar Kebebasan Berekspresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tim-jokowi-maruf-dinilai-panik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jokowi-Maruf Amin." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jokowi-Maruf Amin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki saru tahun kepemimpinan pada periode 2019-2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) mengkritisi satu tahun periode kedua pemerintahan Jokowi.  Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, satu tahun rezim Jokowi periode kedua memimpin terjadinya resesi atau penurusan demokrasi. Dia juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan.  "Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia," kata Fatia dalam konferensi pers daring, Senin (19/10).  Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas aparat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/10/2020/momentum-1-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-akan-ada-demo-besar-besaran/">Momentum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Ada Demo Besar-besaran</a>  "Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi," cetus Fatia.  Dia menilai, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring.  "Represifitas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin massif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring. Banyak kali penyerangan penyerangan yang dilakukan oleh oleh aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik," tandasnya.  Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian hingga berita ini diturunkan belum juga menanggapi konfirmasi JawaPos.com soal catatan KontraS mengenai turunnya nilai demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3GzTW3JAAoY&ab_channel=jawapostvofficial

1 Tahun Jokowi-Maruf, Kontras: Ruang Demokrasi Mengalami Penurunan