<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/targetkan.jpg" alt="TERBANG KE ARAB SAUDI: Pemeriksaan dokumen kesehatan petugas haji di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/6). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERBANG KE ARAB SAUDI: Pemeriksaan dokumen kesehatan petugas haji di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/6). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Syarat telah mendapatkan vaksin Covid-19 dua dosis wajib dipenuhi calon jemaah haji (CJH). Namun, di antara 100.051 jemaah yang akan terbang ke Tanah Suci, belum seluruhnya disuntik vaksin dosis lengkap.  Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa menuturkan, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan mereka yang akan berhaji harus sudah divaksin dua dosis. Itu menjadi tantangan Kemenkes karena belum semua calon jemaah haji divaksin Covid-19 dosis kedua. ”Hampir 95 persen (yang sudah divaksin),” kata Kunta.  Vaksin bagi jemaah haji sangat penting karena dapat meningkatkan imunitas seseorang untuk menangkal penyakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa antibodi mereka yang di-booster meningkat antara 300 sampai 400 kali. ”Booster sekarang sudah mencapai 74 persen,” tutur Kunta.  Lansia dan mereka yang memiliki penyakit komorbid merupakan kelompok rawan terpapar Covid-19. Meski Arab Saudi mensyaratkan calon jemaah harus berusia di bawah 65 tahun, masih ada beberapa yang masuk usia lansia atau lebih dari 60 tahun. Untuk itu, perlu penguatan antibodi. Booster juga akan dikejar.  Kemenkes akan fokus memberikan vaksin booster dan vaksinasi lengkap Covid-19. Harapan Kunta, sebanyak 90 persen calon jemaah haji bisa mendapatkan booster.  Kemenkes bersama stakeholder terkait terus menggalakkan vaksinasi booster di 13 embarkasi di seluruh Indonesia. Yaitu, Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Bekasi, Solo, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, dan Lombok. ”Di embarkasi-embarkasi, kami bekerja sama dengan pemda, dinkes, dan TNI untuk melakukan vaksinasi booster. Ini kami dorong terus untuk ditingkatkan dan dipercepat,” ucapnya.  Dia memastikan bahwa persediaan vaksin Covid-19 mencukupi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi calon jemaah haji untuk tidak menjalani vaksinasi. Kunta menegaskan, vaksinasi tersebut penting demi kebaikan jemaah dan orang-orang di sekitarnya.  Pada perkembangan lain, Arab Saudi kembali mengeluarkan aturan baru untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Yaitu, jemaah wajib menunjukkan hasil swab PCR negatif paling lama 72 jam sebelum keberangkatan. Aturan itu dikeluarkan pada 1 Zulkaidah 1443 Hijriah atau 1 Juni 2022. Padahal, pada 30 Mei 2022, Saudi mengeluarkan aturan swab PCR minimal 48 jam. Ditarik ke belakang lagi, pada awal Maret lalu, Saudi menghapus aturan karantina dan swab PCR.  Pihak Kementerian Agama (Kemenag) belum berkomentar soal aturan baru dari Saudi tersebut. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid hanya memberikan tangkapan layar aturan swab PCR terbaru yang dikeluarkan GAZA. Urusan teknis soal PCR merupakan kewenangan tim kesehatan.  Lantas, bagaimana ketika ada CJH yang hasil swab PCR-nya positif? Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana menegaskan bahwa sesuai aturan Saudi, syaratnya jemaah harus negatif dulu. ’’(Jika ada yang positif, Red), pemberangkatannya ditunda sampai negatif,’’ katanya.  Kemudian, pemberangkatannya disesuaikan lagi dengan jadwal selanjutnya. Apakah masih memungkinkan diberangkatkan atau tidak. Pertimbangannya adalah ketersediaan seat penerbangan.  Budi mengatakan, teknis pemberangkatan ada di bawah kewenangan Kemenag. Dia menambahkan, CJH yang masuk asrama haji sudah melakoni tes swab PCR.  Kalangan travel haji khusus juga mengantisipasi adanya ketentuan swab PCR tersebut. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, travel haji khusus akan berkoordinasi dengan laboratorium swab PCR.  Dia mencoba untuk menerka alasan Saudi kembali mewajibkan swab PCR bagi jemaah haji. "Mungkin selama umrah ini mereka mencatat adanya kasus-kasus baru Covid-19," katanya. Karena itu, jemaah haji dari negara luar diperketat. Tujuannya, menghindari kasus yang berlebihan.  Petugas Haji  Kemarin (1/6) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief memberangkatkan 325 petugas haji. Nanti mereka bertugas di Daerah Kerja (Daker) Madinah, bandara, dan Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah. Perinciannya, 206 petugas dari Kemenag dan instansi terkait serta 119 petugas dari Kemenkes.  Hilman mengungkapkan, petugas haji berasal dari berbagai instansi. Termasuk TNI dan Polri. Dia berpesan, ketika sudah menjadi petugas haji, mereka harus bisa menanggalkan identitas masing-masing. "Semuanya menjadi petugas haji Indonesia dan duta bangsa," ujarnya.  Dia juga berpesan kepada petugas haji untuk meluruskan niat. Yaitu, niat untuk mengawal serta melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji. Supaya bisa memberikan pelayanan yang prima, petugas haji harus menjaga kesehatan fisik, mental, dan pikirannya. ’’Apalagi akan tinggal cukup lama di negara lain. Jaga pikiran karena Anda sedang bertugas di luar negeri,’’ tuturnya.  Komunikasi dengan keluarga di tanah air harus diatur dengan baik. Sebab, tugas utamanya adalah mengantarkan jemaah menjadi haji mabrur dan berkah. Mewakili Kemenag, Hilman menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel karena sudah bersedia menjadi petugas haji.  Staf Khusus Menag Bidang Komunikasi, Media, dan Image Building Wibowo Prasetyo berpesan agar petugas haji melaksanakan tugasnya dengan optimal. ’’Berikan layanan terbaik. Jangan kecewakan jemaah Indonesia yang sudah lama menunggu kesempatan beribadah haji,’’ tuturnya.  Sebelumnya, diberangkatkan 14 anggota tim pendahulu (advance) ke Saudi pada 29 Mei. Lalu, pada 31 Mei diberangkatkan 16 petugas pendahulu. Mereka bertugas untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait di Saudi. Selain itu, melakukan pengecekan kantor daker dan sektor. Juga, mengecek ulang kesiapan hotel, transportasi, layanan katering, dan lainnya.  Pekan depan (9/6) diberangkatkan lagi petugas haji untuk gelombang kedua yang bertugas di Daker Makkah. Sementara itu, besok (3/6) CJH mulai masuk asrama haji dan diterbangkan ke Saudi keesokannya (4/6).

Saudi Berlakukan Swab PCR 72 Jam Bagi CJH sebelum Terbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Haji-gresik-chusnul-cahyadi.jpg" alt="TAMU ALLAH: Panitia Persiapan Pemberangkatan Haji (P3H) PT Semen Indonesia memberangkatkan 192 CJH dari Wisma A. Yani me nuju Asrama Haji Surabaya kemarin. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMU ALLAH: Panitia Persiapan Pemberangkatan Haji (P3H) PT Semen Indonesia memberangkatkan 192 CJH dari Wisma A. Yani me nuju Asrama Haji Surabaya kemarin. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Di Madinah, Jemaah Sudah Bisa Ziarah ke Tempat Bersejarah  JawaPos.com – Keberangkatan calon jemaah haji (CJH) tinggal menghitung hari. Rencananya, kloter pertama diterbangkan pada 4 Juni menuju ke Madinah. Kemarin (29/5) tim advance Kementerian Agama (Kemenag) lebih dulu berangkat ke Arab Saudi untuk menyiapkan teknis pelayanan haji.  Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid menyampaikan, tim advance atau pendahulu tahap pertama yang berjumlah 14 orang berangkat menuju Jeddah. Disusul 16 anggota tim advance tahap kedua yang berangkat besok (31/5).  Sejumlah tugas bakal dilakoni personel tim pendahulu tersebut. Salah satunya, berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait di Arab Saudi. ’’Mereka juga mengecek kesiapan kantor layanan di daker (daerah kerja) dan sektor-sektor,’’ jelasnya.  Tim advance bidang akomodasi akan mengecek ulang kesiapan hotel-hotel di Madinah dan Makkah. Sementara itu, tim bidang katering memastikan kesiapan dapur-dapur penyedia layanan konsumsi. ’’Tim katering juga melakukan orientasi dan training para juru masak,’’ ungkap dia.  Tim bidang transportasi, lanjut Subhan, bakal mengecek kesiapan perusahaan penyedia bus. Sebagaimana diketahui, penyedia bus akan melayani transportasi antarkota (Jeddah, Makkah, dan Madinah) serta bus salawat. Subhan menyatakan, bus salawat selama 24 jam melayani transportasi jemaah dari hotel menuju Masjidilharam dan sebaliknya.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, tim advance melakukan pengecekan secara detail. ’’Semoga tim advance bisa lancar menjalankan tugas,’’ tuturnya.  Dia berharap tim advance betul-betul melihat secara detail persiapan layanan jemaah. Dia mencontohkan, fasilitas mesin cuci, kondisi AC, sampai kelayakan lift di hotel harus dicek secara teliti.  Setiba di Madinah, CJH sudah bisa berkeliling untuk berziarah ke tempat bersejarah. Menurut Subhan, ketentuan protokol kesehatan (prokes) di Madinah maupun Makkah sudah dilonggarkan. Pelonggaran tersebut tidak hanya dilakukan di Masjid Nabawi atau di Masjidilharam. ’’Jemaah sudah boleh ziarah ke tempat-tempat bersejarah,’’ ujar Subhan.  Selain Masjid Nabawi, setidaknya ada empat tempat bersejarah di Madinah yang sering dikunjungi jemaah. Salah satunya, Masjid Quba yang berada di sebuah desa di sisi barat Madinah. Itu adalah masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad. Ada juga Jabal Uhud yang menjadi saksi sejarah perang dahsyat antara 700 kaum muslim dengan 3.000 kaum musyrikin dari Makkah.  Lalu, ada Masjid Miqat dan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain cukup bersejarah karena memiliki dua kiblat. Masjid itu sebelumnya menghadap ke Baitulmaqdis di Jerusalem sebagai kiblatnya. Namun, kemudian arah kiblatnya diubah ke Masjidilharam.

Tim Pendahulu Cek Kesiapan Layanan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Haji-1-Hilmi.jpg" alt="Jamaah haji dari luar negeri berjalan menuju Mina untuk menjalankan ibadah Tarwiyah melewati jalan raya di depan kantor Daerah Kerja Makkah, Jumat (9/8) (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji dari luar negeri berjalan menuju Mina untuk menjalankan ibadah Tarwiyah melewati jalan raya di depan kantor Daerah Kerja Makkah, Jumat (9/8) (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan menyiapkan tiga skema pemberangkatan jamaah haji 2021. Salah satu skemanya adalah mundurnya keberangkatan jamaah haji 2021 ke tahun berikutnya apabila pandemi telah selesai.  Menanggapi hal itu, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesìa (SAPUHI) Syam Resfiadi mengatakan bahwa hal tersebut wajar. Sebab, telah melebihi kapasitas daya tampung haji Pemerintah Arab Saudi.  "Ya wajar karena nggak mungkin menampung 2 kali lipat jumlah jamaah, karena dengan 3 juta jamaah seluruh dunia itu, dengan kuota yang internasional dan nasional masing-masing dibagi itu, ya Arafah dan Mina tendanya baru sejumlah 3 juta itu," ungkapnya ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (26/8). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/08/2020/ada-3-skema-ibadah-haji-1442-h-kemenag-berangkat-2021-bisa-diundur/">Ada 3 Skema Ibadah Haji 1442 H, Kemenag: Berangkat 2021 Bisa Diundur</a></li> </ul> Hal berbeda bisa saja terjadi apabila Pemerintah Saudi menambah kapasitas haji. Maka, mereka yang sempat mengalami penundaan ibadah haji dan yang akan berangkat pada 2021 bisa bersama.  "Seandainya Pemerintah Arab Saudi bisa meningkatkan kapasitas tenda di Mina dan Arafah itu menjadi 6 juta atau naik dua kali lipat, berarti yang 2020 dan 2021 bisa berangkat 2021. Kalau kita punya kuota nasional 221 ribu jadi 442 ribu jamaah (berangkat haji 2021)," ujar dia.  Kemudian, jika pandemi belum mereda, pemerintah juga akan menyiapkan skenario pembatasan atau pengurangan kuota yang akan menambah biaya. Menurut dia, akan ada penurunan minat para calon jamaah haji.  "Mau tidak mau kita bebankan, itu bisa menurunkan sekitar 20-30 persen penundaan haji karena mereka nggak siap dengan kenaikan itu, baik reguler maupun haji khusus," imbuhnya.  Dirinya pun berharap agar pandemi ini segera berakhir. "InsyaAllah semua kembali normal," tandas dia.  Seperti diketahui, Kemenag mulai menyusun skema pemberangkatan jamaah haji 2021 atau 1442 H. Mengingat pada tahun ini, ibadah haji dibatalkan akibat adanya pandemi Covid-19.  “Untuk pemberangkatan jamaah haji 1442 H, kita akan menyiapkan tiga skema,” jelas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nizar melalui keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Senin (24/8).  Skema pertama, ketika pandemi sudah tidak ada atau kondisi normal dan kuota haji juga kembali normal. Jamaah yang batal keberangkatannya pada tahun ini, akan diberangkatkan tahun 2021.  “Untuk jamaah yang awalnya berangkat tahun 2021, akan mundur tahun berikutnya. Kecuali, jika tahun depan Indonesia mendapatkan tambahan kuota,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YTwNg4Oty40  &nbsp;

Rencana Mundurnya Keberangkatan Jamaah Haji, Asosiasi: Itu Hal Wajar