<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Toyota-Yaris-Cross-hybrid-1183697409.jpg" alt="Toyota Yaris Cross hybrid yang dipamerkan di GJAW menunggu insentif dari pemerintah tahun depan." width="100%">
<figcaption>Toyota Yaris Cross hybrid yang dipamerkan di GJAW menunggu insentif dari pemerintah tahun depan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kebijakan insentif bagi mobil listrik impor (CBU) yang selama ini memicu persaingan harga menjadi kompetitif akan mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Indonesia direncanakan akan menghentikan pemberian insentif untuk kendaraan listrik impor mulai tahun depan, sebagai langkah untuk mendorong produksi dalam negeri. Keputusan ini tak hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga pada strategi produsen mobil listrik global di Tanah Air. <div dir="auto">Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memperkuat ekosistem otomotif nasional, terutama dalam hal local value chain dan konten lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pabrikan yang ingin tetap menikmati keringanan pajak dan insentif harus memenuhi persyaratan produksi lokal atau melakukan perakitan CKD (Completely Knocked Down). Bagi konsumen, perubahan ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga di pasar mobil listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa pabrikan sudah merespons kebijakan ini sejak dini dengan investasi fasilitas perakitan lokal. Namun tantangan seperti suplai komponen, biaya tenaga kerja, dan infrastruktur produksi masih harus disolusikan agar produksi lokal yang ditargetkan bisa berjalan efektif dan efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa insentif fiskal untuk kendaraan listrik sepenuhnya impor (CBU) akan dihentikan mulai tahun depan, berdasarkan regulasi terbaru yang tengah dirumuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat utama agar produsen tetap menikmati insentif yaitu harus mengalihkan produksinya ke dalam negeri minimal membangun fasilitas CKD atau bahkan produksi lokal lengkap. Beberapa sumber menyebut bahwa hal ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga basis produksi otomotif global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa pabrikan asing sudah mulai bergerak: mereka mempelajari kemungkinan mendirikan pabrik lokal, bekerjasama dengan mitra lokal, dan mendatangkan teknologi serta sumber daya manusia ahli. Namun, masih ada banyak hambatan, termasuk kurangnya pemasok komponen lokal berkualitas, tenaga kerja yang terlatih, dan investasi awal yang cukup tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah pun sudah mengundang stakeholder, termasuk asosiasi otomotif, produsen komponen lokal, dan investor asing, untuk berdiskusi terkait roadmap insentif produksi lokal. Disiapkan juga insentif non-fiskal seperti kemudahan izin, pengurangan bea masuk bahan baku, dan dukungan infrastruktur industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, konsumen diperkirakan akan merasakan efek kenaikan harga untuk beberapa model yang selama ini impor CBU, meskipun ada model yang sudah CKD atau produksi lokal yang mungkin relatif stabil harganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kebijakan insentif bagi mobil listrik impor (CBU) yang selama ini memicu persaingan harga menjadi kompetitif akan mengalami perubahan signif

Insentif Mobil Listrik Tahun Depan Dihapus, Bagaimana Kelanjutannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-14-53-41-031_comwhatsapp-edit-1717849388.jpg" alt="Manajemen PT BYD Motor Indonesia berkunjung ke kantor pusat Jawa Pos Media, Gedung Graha Penas skm hbd deffy bh" width="100%">
<figcaption>Manajemen PT BYD Motor Indonesia berkunjung ke kantor pusat Jawa Pos Media, Gedung Graha Penas skm hbd deffy bh</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kabar pemerintah yang akan menutup keran insentif impor mobil listrik rupanya tak mendapatkan respons negatif dari pelaku industri. Mereka mengatakan bahwa itu sudah menjadi roadmap untuk membangun industri mobil listrik di tanah air. Untuk mengingkari tersebut justru akan melukai kepercayaan investor. Head if Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menanggapi positif mengenai wacana pemerintah mengakhiri insentif impor mobil listrik completely bulit up (CBU). Dia menegaskan bahwa ini bukanlah keputusan dadakan dari pemerintah. Melainkan skema yang sudah dijelaskan kepada pelaku industri sejak awal dibukanya keran tersebut. ''Sejak awal kami diberi penjelasan bahwa insentif CBU hanya sampai akhir tahun ini. Jadi, kami sadar mengenai rencana ini,'' jelasnya saat mengunjungi kantor Jawa Pos Jumat (29/8). Kebijakan tersebut, lanjut dia, digunakan pemerintah untuk mendorong adopsi mobil listrik lebih cepat. Sehingga, produsen mobil listrik dibebaskan bea impor untuk mobil CBU. Namun, ada syarat dari insentif tersebut. Yakni, jaminan bahwa setelah jenama asing itu mempunyai fasilitas produksi, mereka bakal memproduksi produk yang setara atau dengan nilai lebih, Artinya, jika pihaknya mengimpor satu unit BYD Atto 1, mereka harus memproduksi satu unit mobil dengan spesifikasi motor listrik dan baterai yang sama. Atau bahkan spesifikasi yang lebih. ''Jadi misalnya, kalau kita impor BYD Atto 1, bisa saja kita lunasi dengan produksi BYD M6. Tapi, kalau Denza D9 ya harus sama krena sepsifikasi yang lebih atas kan tidak ada,'' terangnya. Produsen pun harus memberikan jaminan setara uang bea impor sebagai bank garansi. Uang jaminan itu baru bisa diambil setelah pabrikan menuntaskan kewajiban tersebut. Karena itu, dia menegaskan bahwa penutupa insentif ini justru menjadi kabar baik bagi pihaknya. Pasalnya, pihaknya sudah membangun pabrik di Subang untuk melaksanakan kewajiban itu. Kabar yang beredar nilai investasinya mencapai USD 1 miliar. Jika pemerintah akhirnya memperpanjang insentif, hal tersebut justru merugikan pihak yang sudah melakukan investasi besar-besaran. ''Bank garansi kita juga sudah besar. Nilainya sudah melebihi investasi pabrik kami,'' paparnya. (*)

Kabar pemerintah yang akan menutup keran insentif impor mobil listrik rupanya tak mendapatkan respons negatif dari pelaku industri.

Dorong Adopsi Mobil Listrik Lebih Cepat, BYD Dukung Kebijakan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/Mobil-Hybrid-2986576692-1211765476.jpeg" alt="Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gaikindo mendukung pemberian insentif pajak mobil, hal ini bisa menjadi cara manjur untuk menaikkan penjualan mobil dalam jangka pendek. Menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara langkah tersebut (pemberian insentif) sudah terbukti pada 2021. Kukuh Kumara mengakui kalau pemberian insentif, penerimaan negara bisa berkurang. Namun ini akan ternormalisasi, begitu pasar mobil pulih. &ldquo;Kami tidak minta utang atau subsidi, melainkan penundaan penyetoran pajak pada periode tertentu. Begitu ekonomi bangkit, penerimaan pemerintah akan kembali,&rdquo; kata Kukuh saat acara diskusi diacara Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, (19/5). Gaikindo juga menyerukan evaluasi kebijakan insentif otomotif yang bisa berdampak jangka panjang dan memastikan target yang dicanangkan tercapai. Misalnya target produksi BEV pada 2030 mencapai 600 ribu unit. Semua pihak, menurut beliau harus memastikan BEV diproduksi di dalam negeri, bahkan kalau bisa diekspor. Itu artinya, Indonesia bisa menjadi basis produksi BEV domestik dan ekspor. Bahkan hal yang tak kalah penting, menurut Kukuh bahwa mobil hybrid juga menjadi bagian mobil elektrifikasi. Mobil ICE tidak bisa dikesampingkan, karena masih menjadi pilar industri mobil. Begitu juga dengan LCGC yang mengeluarkan emisi rendah dengan harga terjangkau. &ldquo;Intinya, industri otomotif membutuhkan kebijakan long term,&rdquo; kata dia.&nbsp; Kukuh Kumara menambahkan bahwa Indonesia jangan hanya fokus ke satu teknologi. Artinya, pemerintah jangan menutup mata ke mobil hybrid, yang kini juga dilirik di Tiongkok. Karena pada prinsipnya, teknologi otomotif berkembang cepat, sehingga kebijakan harus fleksibel dan bermanfaat. Sejauh ini, mobil elektrifikasi baru memakan pasar ICE dan LCGC, belum menciptakan pasar baru. Pada titik ini, insentif ke ICE dan LCGC bisa menambah volume pasar hingga 3 juta unit. Bila ini tercapai, bukan tidak mungkin menurut Kukuh para pemain akan menambah kapasitas pabrik, baik melalui perluasan atau pembangunan fasilitas baru. &ldquo;Kalau otomotif menambah satu tenaga kerja, efeknya itu untuk dua orang. Jadi, efek pengungkitnya luar biasa. Otomotif adalah jembatan untuk memperkuat manfuaktur.&nbsp; Jangan sampai manufaktur layu sebelum berkembang, karena kita punya potensi pasar 3 juta unit. Jadi, perluasan insentif otomotif diperlukan,&rdquo; papar dia.&nbsp; Selama ini, penjualan mobil terkendala di pajak, karena berkontribusi 50%. Padahal, di Malaysia yang PDB per kapita lebih tinggi dari Indonesia hanya 30%. Pajak tahunan di Indonesia juga lebih mahal dari Malaysia. Pemerintah, demikian Kukuh, perlu mempertimbangkan fakta bahwa mobil di harga tertentu bukan lagi barang mewah, melainkan dipakai untuk mencari nafkah. Dengan begini, pengenaan PPnBM ke mobil-mobil tertentu bisa dikaji ulang.

Indonesia jangan hanya fokus ke satu teknologi. Artinya, pemerintah jangan menutup mata ke mobil hybrid, yang kini juga dilirik di Tiongkok.

Gaikindo: Industri Otomotif Butuh Kebijakan Long Term, Indonesia Jangan Fokus ke Satu Teknologi Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Ekspor-Pasir-Ke-Singapura-120215-JOS-1-3699542539.jpg" alt="Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut. Ia meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut, karena dapat berdampak terhadap ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial.&nbsp; "Kami mewanti-wanti Pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini. Karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana! Dan bila terjadi bencana ekologi, itu bisa merugikan Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan keuntungan yang didapat," kata Daniel kepada wartawan, Kamis (19/9).&nbsp; Kebijakan ekspor pasir laut itu dituangkan dalam dua aturan Menteri Perdagangan (Permendag). Yaitu Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024. Keduanya merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Mei 2023. Daniel mengingatkan, penambangan pasir laut untuk diekspor bisa menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan alam dan masyarakat. &ldquo;Dibukanya keran ekspor pasir laut ini memiliki banyak dampak, baik pada lingkungan dan sosial. Terutama terhadap lingkungan laut yang berdampak secara serius,&rdquo; tuturnya. Daniel merinci dampak serius yang dapat terjadi pada lingkungan laut Indonesia dengan adanya penambangan pasir laut. Mulai dari degradasi terumbu karang, karena ekstraksi pasir laut dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Dampak serius lainnya yakni penurunan kualitas air, karena aktivitas penggalian dapat mengakibatkan pencemaran dan perubahan kualitas air laut. &ldquo;Pengambilan pasir laut juga dapat mempercepat erosi pantai dan mengubah bentuk garis Pantai, serta mengganggu habitat spesies laut yang bergantung pada substrat dasar laut untuk berkembang biak,&rdquo; jelas Daniel. Daniel mengingatkan, dampak besar lainnya dari kebijakan penambangan pasir untuk diekspor adalah hilangnya pulau-pulau kecil Indonesia seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. "Kejadian pulau-pulau kecil akan hilang seperti 20 tahun yang lalu, selama proses penambangan pasir laut yang diekspor akan terulang," papar Daniel.&nbsp; Ia menegaskan, ekspor pasir laut dari Indonesia ke luar negeri sebenarnya telah dilarang sejak 20 tahun lalu. Tepatnya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pelarangan ekspor pasir laut oleh&nbsp;Megawati didasari alasan karena tindakan tersebut hanya akan menguntungkan negara lain, seperti Singapura, dan merugikan Indonesia karena keuntungan yang didapat negara rendah.&nbsp; Kendati demikian, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif pada lingkungan laut. Pemerintah mengklaim bahwa yang diambil adalah sedimen, bukan pasir. Sedimen merupakan material padat yang terdiri dari pecahan-pecahan batu-batuan, mineral, sisa-sisa tumbuhan, dan hewan yang dipindahkan dan diendapkan di tempat baru yang mengganggu jalur kapal laut.&nbsp;

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut yang Digulirkan Pemerintah, Komisi IV DPR: Pulau-Pulau Kecil Bisa Hilang Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230312-WA0016.jpg" alt="Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Seperti diberitakan sebelumnya dalam memajukan industri kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, telah terbentuk Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML). Ini merupakan kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dannif Danusaputro, memperkenalkan AEML akan berperan dalam memberikan suara yang mewakili kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam industri ini. Termasuk produsen baterai, produsen kendaraan roda empat dan roda dua, serta mitra lainnya, untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan membina kemitraan dengan pihak-pihak lain. &ldquo;Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik. Indonesia memiliki potensi yang besar, baik dari sisi sumber daya di sektor hulu maupun volume pasar. Ini harus kita manfaatkan dalam rangka menekan emisi karbon serta hilirisasi sumber daya alam untuk kemajuan Indonesia,&rdquo; ungkap Dannif di Jakarta [24/7]. AEML memandang kendaraan berbasis listrik sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi polusi udara dan menggantikan kendaraan bermesin pembakaran internal yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dengan menggunakan kendaraan listrik, negara dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain manfaat lingkungan yang signifikan, transisi ke kendaraan berbasis listrik juga dapat membawa manfaat ekonomi yang substansial. Dengan meningkatnya produksi dan adopsi kendaraan listrik, akan tercipta lapangan kerja baru dalam industri manufaktur dan pengembangan baterai, serta peluang bisnis yang luas untuk perusahaan-perusahaan dalam ekosistem kendaraan listrik. AEML juga bertujuan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung transisi ke kendaraan berbasis listrik. Selain itu juga siap menyampaikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk membentuk regulasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. AEML melihat penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar minyak (BBM) sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana subsidi BBM tersebut untuk keperluan yang lebih mendesak dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain bahwa ekosistem kendaraan listrik yang merupakan bagian dari transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan berimbang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi. "Kami siap menjadi mitra pemerintah dan melakukan pendalaman bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi isu sensitif ini," ujar Dannif. Transisi ke kendaraan berbasis listrik merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan bersama dalam mengurangi polusi udara, melindungi lingkungan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

AEML akan berperan dalam memberikan suara yang mewakili kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam industri ini kepada Pemerintah.

AEML Bekerja Sama dengan pemerintah Buat Kebijakan Dukung Transisi ke Kendaraan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_87_73_memperoleh.jpg" alt="TANPA BBM: Deretan motor listrik dipajang saat pameran GIIAS 2022 di Jakarta Agustus lalu. (M. Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TANPA BBM: Deretan motor listrik dipajang saat pameran GIIAS 2022 di Jakarta Agustus lalu. (M. Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji Pemerintah untuk memberikan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik akhirnya ditepati. Namun tidak semua merek sepeda motor listrik yang di jual di Indonesia mendapatkan keringanan, Pemerintah melakukan pembatasan untuk periode pertama.  Berbicara prosedur, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa insenstif untuk pembelian motor listrik baru, atau konversi dari mesin konvensional ke tenaga listrik sebesar Rp7 juta.  Hanya untuk motor listrik yang statusnya produksi lokal, dengan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) 40 persen, atau lebih. Pada periode pertama ada tiga merek dari belasan merek sepeda motor listrik yaitu merek Gesits, Volta dan Selis.  Sementara menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang masih terkait insentif, produsen diminta untuk mendaftarkan produknya dengan menyesuaikan kriteria tersebut.  "Nantinya para produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang telah memenuhi TKDN tadi. Setelah mendaftar, ada tim verifikasi yang memeriksa kelayakan produk tersebut mengikuti program subsidi," kata Menperin Agus di Jakarta, Senin (6/2).  Selanjutnya tim verifikasi akan melakukan pendataan ke dealership, berkoordinasi dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) terkait proses verifikasi dan kemudian pembayaran penggantiannya (Rp7 juta) ke produsen.  Konsumen yang membeli juga tak luput dari pendataan, saat datang ke diler akan di data berdasarkan NIK KTP. Pemerintah menargetkan penerima bantuan diutamakan UMKM, khususnya penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau pelanggan PLN 450-900 VA.  "Setelah calon pembeli di data dan di cek dalam sistem apakah berhak mendapatkan bantuan. Bila berhak maka maka calon pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga," ujar Agus.  Langkah selanjutnya setelah colon pembeli berhak mendapatkan potongan maka produsen bisa mengajukan klaim subsidi kepada pemerintah, dimana pembayaran subsidi akan dilakukan oleh Himbara.  Pemerintah sengaja langsung menyalurkan insentif sebesar Rp7 juta ini ke perusahaan atau diler untuk menghindari penyalahgunaan uang subsidi digunakan tidak sebagai mana mestinya bila diserahkan langsung kepada konsumen.  Sebagai informasi, bantuan insentif ini hanya berjumlah untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor hasil konversi motor listrik selama periode yang dimulai 20 Maret hingga Desember 2023.

Subsidi Rp7 Juta Resmi Berlaku untuk Pembeli Sepeda Motor Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/kapolri-rapim.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menutup rapim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menutup rapim. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2). Kegiatan tersebut menekankan soal peran aparat kepolisian dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).  Menurut Sigit, Rapim Polri ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka Rapim TNI-Polri. Khususnya soal mengawal program kebijakan nasional demi memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.  "Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan TNI dan Polri khususnya mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal investasi industri, mengawal kebijakan nasional. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tugas pokok kita untuk melaksanakan harkamtibmas dan penegakan hukum," kata Sigit.  Lebih dalam, Sigit juga menyebut dalam Rapim Polri seluruh jajaran ditekankan untuk siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Tujuannya jelas, agar berjalan aman, damai, dan lancar.  "Dan juga kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah dari persiapan pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat," ujar Sigit.  Dalam mengawal Pemilu 2024, Sigit menekankan soal menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan," ucap Sigit.  Lebih dalam, Sigit menyatakan, TNI dan Polri juga akan siap mengawal dan mengamankan seluruh agenda internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Diantaranya yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni Formula 1 (F1) Power Boat yang digelar di Danau Toba Medan pada 25-26 Februari 2023.  Selain itu, juga pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini, Polri telah mengundang pengajar dari Inggris dalam rangka manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola.  "Itu harus kita amankan juga, karena memang ini berdampak terhadap bangsa kita dan juga multiplier effect untuk masyarakat sekitar. Ada U20 yang sebentar lagi kita laksanakan, dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan pelatih dari Conventry University Inggris yang diikuti oleh beberapa personel baik dari LIB maupun personel polisi," ucap Sigit.  Di sisi lain, Sigit menuturkan dalam Rapim Polri juga membahas soal mengantisipasi seluruh wilayah yang rawan konflik. Selain itu, Rapim ini juga menyinggung soal peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat.  Lebih jauh, Sigit menyebut, Polri bersama TNI juga akan fokus melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia sangat menekankan kepada Polda jajaran yang wilayahnya rawan Karhutla untuk menanggulangi hal tersebut.  "Juga kesiapan dari ASAP digital aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan manakala terjadi kebakaran. Itu semua kita minta untuk aktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan," tutup Sigit.

Tutup Rapim, Kapolri Pastikan Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim, kebijakan pemerintah terkait keuangan negara hingga perpajakan sudah sesuai dengan ekonomi syariah.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal itu bertujuan untuk mencerminkan tujuan syariah yang disebut kesetaraan dan keadilan di masyarakat. ’’Agar mengoreksi ketidaksetaraan di tingkat ekonomi masyarakat," ujarnya dalam webinar, Selasa (26/10).  Menurutnya, kesetaraan dan keadilan merupakan salah satu kebijakan jaminan atau bantuan dasar untuk masyarakat. Bahkan, hal itu merupakan kebutuhan prioritas sesuai dengan visi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sehingga Indonesia mampu menyalurkan modal untuk masyarakat dalam bentuk pengeluaran untuk pendidikan, keamanan sosial, kesehatan.  ’’Penggunaan di sektor kesehatan mencapai 6 persen, pendidikan oleh konstitusi sudah dialokasikan 20 persen dari anggaran, dan keamanan sosial yang mencakup subsidi bagi keluarga miskin, ini kita coba menggunakan bujet kita," jelasnya.  Sri Mulyani melanjutkan, selain jaminan sosial, perpajakan juga disebut merupakan salah satu kebijakan yang telah mencerminkan ekonomi syariah. Sebab, kebijakan pajak untuk orang yang lebih mampu atau orang kaya. Artinya orang yang lebih mampu akan lebih banyak memiliki pungutan pajak untuk menunjukkan perpajakan negara. "Jadi perpajakan sebenarnya mencerminkan apa yang kita sebut prinsip kesetaraan perpajakan agar kita dapat mengatasi masalah kesetaraan yang sangat kritis," tegas dia. (*)

Sri Mulyani: Kebijakan Pemerintah Telah Cerminkan Ekonomi Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Presiden-Joko-Widodo-Mengunakan-Baju-Adat-Suku-Baduy-6.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat disambut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti saat menuju Ruang Sidang Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senin (16/8/2021). Busana yang dipakai Presiden ada" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat disambut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti saat menuju Ruang Sidang Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senin (16/8/2021). Busana yang dipakai Presiden ada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah selalu mengubah-ubah kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air. Menurut Jokowi, strategi pengendalian Covid-19 sifatnya dinamis. Sehingga pemerintah harus mengikuti perkembangan yang selalu berubah-ubah tersebut.  Adapun awalnya pemerintah awalnya kebijakan pandemi Covid-19 lewat pembatasan ketat lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, PPKM Darurat, dan terakhir PPKM Level 1, 2, 3, 4.  "Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," ujar Jokowi saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Senin (16/8).  Jokowi menuturkan, misalnya pembatasan mobilitas masyarakat maksimal dilakukan evaluasi setiap minggunya. Hal ini lantaran pemerintah harus melihat data-data mengenai penanganan Covid-19.  "Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini," katanya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan mungkin masyarakat melihat kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terus. Namun itu mesti dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kasus Covid-19 di dalam negeri.  "Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan," ungkapnya.  Jokowi menuturkan kebijakan pemerintah yang sering berubah dalam penanganan pandemi Covid-19 juga didasari virus korona yang selalu melakukan mutasi.  "Untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," pungkasnya.

Alasan Pemerintah Sering Ubah Kebijakan soal Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/antarafoto-fortuner-260116-ho-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana perluasan relaksasi pajak berupa pemangkasan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil bermesin 1.501cc hingga 2.500cc berpenggerak 4×2 maupun 4×4 akan diberlakukan. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan akan mulai memberlakukan pada April mendatang.  Nantinya besaran diskon senilai 12,5% hingga 50%, ini diberlakukan dalam dua periode di rentang waktu April hingga Desember tahun 2021 ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan resmi, Kamis (25/3) mengungkapkan periode pertama berlangsung mulai April hingga Agustus.  Selama rentang waktu ini, tarif PPnBM untuk mobil 1.501 cc – 2.500 cc berpengerak roda 4×2 yang sebelumnya 20%, bakal menjadi 10% (atau didiskon 50%).  Periode kedua, akan berlaku mulai September hingga Desember tahun ini, tarif PPnBM menjadi 15% alias diberikan diskon sebesar 25% dari tarif sebelumnya.  "Kebijakan tersebut telah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (yang diikuti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan),” ujar Agus.  Menjadi catatan ada perbedaan konsep dalam pemberlakukan rileksasi. Walaupun mempunyai kapasitas mesin yang sama, (1.501cc – 2.500cc) namun besaran diskon tarif PPnBM berpenggerak 4×4 berbeda dengan mobil berpenggerak 4×2.  Menurut Agus, khusus untuk mobil berpenggerak 4×4 pada periode pertama (April – Agustus) tarif yang semula tarif PPnBM-nya 40%, dipangkas menjadi 30%. Artinya didiskon 25%.  Sedangkan pada periode kedua (September – Desember) tarif PPnBM untuk mobil kategori ini ditetapkan menjadi 35% hal ini mengalami pengurangan 12,5%.  Produk yang ingin mendapatkan relaksasi PPnBM harus memiliki local purchase minimal 60%. Hal ini lebih rendah atau lebih kecil dari informasi yang berkembang saat ini, yaitu minimal 70%. Ini akan menjadi rangsangan para APM mengejar fasilitas rileksasi karena aturannya berubah lebih mudah.

Syarat untuk Mendapatkan Rileksasi PPnBM Local Purchase Cukup 60% Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebijakan pemerintah

Berita Terkini