<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia perlu menjadi perhatian serius pemerintah maupun aparat penegak hukum. Terlebih bila korbannya adalah anak-anak. Fenomena yang terjadi saat ini dianggap sudah mengkhawatirkan. Terbaru peristiwa rudapaksa terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Seorang dokter PPDS Priguna Anugerah Pratama dengan kejinya membius anak seorang pasien dan dilecehkan secara fisik.&nbsp; &ldquo;Belakangan ini, kita lihat aksi pelecehan seksual kian marak terjadi dan dilakukan oleh semua golongan. Dari mulai guru, dokter, polisi, sampai yang disabilitas. Jadi ini sudah mengkhawatirkan sekali," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, Minggu (13/4). Sahroni meminta kepada Polri agar tak segan melakukan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku pelecehak seksual. Harus ada upaya mengkahiri fenomena ini terjadi berulang. "Saya minta polisi dan lembaga terkait di pemerintah makin meningkatkan sosialisasi UU PKS dan memperketat hukumannya demi menimbulkan efek jera,&rdquo; imbuhnya. Politikus Partai NasDem ini mengingatkan kepada Polri agar bergerak cepat bila menerima laporan kasus pelecehan seksual. Guna menghadirkan efek jera, identitas pelaku pun sebaiknya diungkap ke publik. &ldquo;Beberapa hal yang harus kita tingkatkan adalah para penegak hukum harus benar-benar serius dalam menanggapi laporan kejahatan seksual, tidak boleh ada penolakan dan percepat penyidikannya. Kedua, identitas lengkap pelaku wajib diekspos ke publik," jelasnya. Lebih lanjut, Sahroni bahkan sepakat bila pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman kebiri. Hukuman model ini sudah termuat dalam undang-undang sehingga bisa dijalankan. "Ketiga, pastikan pelaku dijerat dengan pidana maksimal, bahkan kalau korbannya anak, sesuai UU, pelaku bisa dikebiri kimia. Nanti juga akan kita pertimbangkan apakah hukuman ini juga bisa diterapkan pada kasus pidana umum, karena memang urgensinya tinggi," pungkas Sahroni.

Ahmsd Sahroni sepakat bila pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman kebiri anggar menimbulkan efek jera.

Indonesia Dianggap Darurat Pelecehan Seksual, Anggota DPR Sahroni Dukung Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/IMG_8571-2243029882.jpg" alt="Kasatreskrim Polresta Banjarmasin AKP Eru Alsepa (tiga dari kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers pengungkapan sejumlah kasus di Mapolresta Banjarmasin." width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polresta Banjarmasin AKP Eru Alsepa (tiga dari kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers pengungkapan sejumlah kasus di Mapolresta Banjarmasin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), mengupayakan hukuman kebiri seorang ayah berinisial SY. Dia menyetubuhi paksa anak kandung berinisial ED, 14, dan telah melakukannya selama empat tahun belakangan di wilayah Banjarmasin Timur. &rdquo;Pelaku sudah melakukan aksinya selama empat tahun, namun baru terungkap pekan lalu setelah ketahuan sang istri,&rdquo; kata Kasatreskrim Polresta Banjarmasin AKP Eru Alsepa seperti dilansir dari Antara saat pengungkapan sejumlah kasus menonjol di Mapolresta Banjarmasin, Senin (3/6). Eru Alsepa menyebutkan, petugas mengungkap fakta bahwa selama empat tahun melakukan aksinya, pelaku mengancam sang anak akan dibunuh jika melakukan perlawanan atau melapor. &rdquo;Hingga akhirnya dipergoki oleh ibu si anak, dan setelah ketahuan, si ibu dan anak kabur dari kejaran pelaku yang mengancam membunuh, hingga akhirnya datang melapor ke kantor kepolisian,&rdquo; tutur Eru Alsepa. Eru menjelaskan pelaku dibantu paman korban yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri usai penangkapan pelaku utama. Terhadap korban, kata dia, unit perlindungan anak bersama pemerintah daerah setempat sedang memberikan pendampingan psikologi sebagai upaya mengembalikan kondisi mental sang anak. Menurut Eru, proses pendampingan dan untuk menggali informasi harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, saat ini korban masih dalam kondisi trauma berat. Karena itu, semua pihak dilibatkan guna pemulihan kesehatannya. Atas kejadian itu, pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. &rdquo;Terkait hukuman kebiri, kami koordinasikan dengan pihak kejaksaan saat proses pelimpahan berkas. Kami pastikan pelaku dihukum seberat-beratnya,&rdquo; ujar Eru. &nbsp;

Polresta Banjarmasin upayakan hukuman kebiri seorang ayah yang menyetubuhi paksa anak kandung selama empat tahun di Banjarmasin Timur

Polresta Banjarmasin Upayakan Hukum Kebiri Ayah Setubuhi Anak Kandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/PEMERKOSA-2396189226.jpg" alt="Pelaku pemerkosaan anak di bawah umur digiring ke Polres Jakarta Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pelaku pemerkosaan anak di bawah umur digiring ke Polres Jakarta Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sopir odong-odong berinisial RIS, 42, yang merudapaksa anak di bawah umur berinisial NN, 17, di Kontrakannya daerah Semanan, Kalideres, Jakarta Barat diancam hukuman kebiri. Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar menyatakan bahwa kelakuannya tersebut terbukti melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 UU RI no 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Dengan ancaman hukum minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara plus kebiri serta denda Rp 5 Miliar," ungkapnya kepada wartawan, Minggu (14/5). Syafri Wasdar menerangkan bahwa pelaku telah melakukan hal bejat tersebut terhadap korban empat kali. Peristiwa itu terjadi dimulai sejak Januari lalu. "Hingga korban hamil 3 bulan," beber Syafri. Syafri mengatakan awalnya pelaku berkenalan dengan korban saat pertama kali menaiki kendaraan odong-odong yang dikendarai RIS. Berjalannya waktu, lantaran mengaku tertarik dengan korban, pelaku meminta nomor HP korban hingga sampai mengajak korban ke kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakan, pelaku kemudian secara terang-terangan mengajak korban untuk berhubungan badan. Syafri menegaskan bahwa korban kemudian sempat menolak. "Namun, korban tak kuasa dengan paksaan pelaku yang terus memaksa untuk menyetubuhi korban," ucap Syafri.

"Dengan ancaman hukum minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara plus kebiri serta denda Rp 5 Miliar," ungkapnya.

Sopir Odong-odong yang Perkosa Anak di Bawah Umur di Kalideres Terancam Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan asusila yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati memang patut disayangkan. Dia bahkan dituntut pidana mati dan kebiri kimia oleh jaksa penuntut umum (JPU).  Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR) tak memungkiri, mengutuk tindakan pelaku dan mengamini kemarahan publik. Tetapi jangan sampai pilihan pidana malah menghambat proses hukum dan fokus pada pemulihan korban kedepan.  "ICJR mengutuk perbuatan pelaku dan mengamini marahnya kita semua dengan kasus ini. Namun yang perlu terus ditekankan adalah kita semua untuk melihat apa yang menjadi akar permasalahan perkosaan dan kekerasan seksual," kata peneliti ICJR Maidina Rahmawati dalam keterangannya, Jumat (14/1).  "Pendekatan semata-mata pada penghukuman seberat-beratnya justru hanya akan mengecohkan perhatian kita dari permasalahan sistemik dan mendasar mengapa terjadi kekerasan seksual," ucap Maidina.  ICJR menyayangkan tuntutan pidana mati tersebut disertai hukuman lain yakni kebiri kimia dan denda Rp 331 juta. Menurut Maidina, tuntutan pidana mati bermasalah.  Dia mengutarakan, penuntutan pidana mati bersama jenis pidana lain merupakan pelanggaran terhadap prinsip di dalam KUHP. Dalam Pasal 67 KUHP telah dinyatakan bahwa apabila seseorang dijatuhi pidana mati, dirinya tidak dapat dijatuhi pidana tambahan lain, kecuali pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.  "Filosofi dari adanya pengaturan ini adalah bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat, berupa perampasan nyawa oleh negara. Dengan menjatuhkan pidana mati, negara kehilangan haknya untuk dapat menjatuhkan jenis pidana lain, karena terpidana telah dirampas seluruh kepemilikannya melalui perampasan nyawa," ucap Maidina.  Dengan hal ini, lanjut Maidina, maka seharusnya penuntut umum berhati-hati menggunakan pidana mati. Jangan sampai pidana mati justru hanya akan melemahkan peran negara di aspek lain, misalnya untuk merampas harta benda pelaku untuk pemulihan korban, atau memupuk pertanggungjawaban pelaku agar selaras dengan pemulihan korban.  Kedua, adanya pidana tambahan kebiri kimia menandakan adanya masalah pemahamam hukum bahkan dari aparat penegak hukum sendiri. Dia menyebut, pidana kebiri kimia tidak dimungkinkan untuk dijatuhkan dalam kasus ini, karena pidana ini hanya dapat dijatuhkan setelah pidana pokok selesai dijalankan.  "Jika pidana pokoknya adalah pidana mati, lantas bagaimana penerapan kebiri tersebut? ini hal miris dari tindakan aparat penegak hukum," ungkap Maidina.  Maidina menyebut, hukuman mati kepada Herry Wirawan akan mempersulit proses hukum kedepan dan pemberian fokus pada korban. Secara teori dan praktik, hal ini terjadi popularitas yang dikejar dengan penjatuhan pidana mati mengakibatkan proses pidana terancam.  "Kedepan, apabila ada kasus yang melibatkan antar negara, akan sulit melakukan MLA (mutual legal assistance) atau ekstradisi dalam kasus-kasus kekerasan seksual apabila pidana mati dijatuhkan," ujar Maidina.  Terlebih pidana mati tidak pernah dibuktikan secara konklusif dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi angka terjadinya kekerasan seksual. Dia berujar, pidana mati untuk kekerasan seksual sudah pernah diterapkan di negara-negara Asia Selatan, misalnya India, Bangladesh dan Pakistan, tapi masalah kekerasan seksual pun tidak terselesaikan dengan menjatuhkan pidana mati tersebut.  "Di Indonesia, penjatuhan pidana mati pernah juga dijatuhkan untuk kasus-kasus perkosaan terhadap anak. Pertanyaan mendasar, dengan menerapkan pidana mati, apakah publik menjadi tercerahkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa? apakah publik juga menjadi paham bahwa peristiwa ini terjadi karena tidak tergaungkannya narasi betapa penting melindungi integritas tubuh, termasuk integritas tubuh anak dalam pengawasan orang yang memiliki kuasa," cetus Maidina.  Alih-alih menciptakan rasa aman bagi korban, lanjut Maidina, pidana mati dalam kekerasan seksual juga akan membuat ruang aman korban terganggu. Justru pidana mati menciptakan ketakutan baru bagi korban.  "Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban, bahkan orang yang menanggung kelangsungan hidup korban. Ketika pidana mati diterapkan kepada pelaku, korban justru akan mengalami ketakutan untuk melaporkan kasusnya, karena ketakutan akan menjerat orang terdekat, bahkan takut akan membuat seseorang dihukum mati," pungkas Maidina.

Herry Wirawan Dituntut Mati, ICJR Khawatir Timbul Masalah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamenang-antara.jpeg" alt="Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menilai tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia terhadap Herry Wirawan, tersangka pemerkosa 13 santriwati di Jawa Barat, sudah sesuai.  Menurut Zainut, tuntutan itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga Kementerian Agama mendukung tuntutan tersebut.  "Dari Kementerian Agama memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum atas tuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana saudara Herry. Ini merupakan bentuk tuntutan yang sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Zainut Tauhid dalam keterangannya, Kamis (13/1).  Zainut menyebut, dalam penanganan kasus tersebut, penegak hukum bekerja secara profesional. Dia berharap tuntutan itu bisa memberikan efek jera.  "Dan kami yakin penegak hukum bekerja secara profesional secara transparan dan akuntabel, dan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan efek jera orang-orang yang akan melakukan hal yang serupa," katanya.  Lebih lanjut, Zainut mengatakan pondok pesantren harus bersih dari tindakan asusila. Pihaknya, sebut Zainut, terus melakukan koordinasi dengan berbagai pondok pesantren sebagai langkah pencegahan.  "Bagaimanapun juga pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bersih dan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik apalagi tindak asusila," ungkapnya.  "Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak utamanya dengan pondok-pondok pesantren, sejak mulai didengar kejadian kekerasan seksual di pesantren, Bapak Menteri Agama langsung memberikan instruksi penugasan kepada jajarannya di Kementerian Agama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk melakukan investigasi," tambahnya.  Zainut mengatakan investigasi dilakukan untuk untuk lebih mendalami dan memahami kondisi di lapangan, membuat langkah mitigasi dan antisipasi agar kasus yang sama tidak terulang. Kementerian Agama juga terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pondok pesantren.  "Agar kita mendapatkan data-data dan pendalaman terhadap masalah yang ada, sehingga kami bisa melakukan mitigasi terhadap kasus yang ada. Kami juga terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan kami akan melakukan peningkatan pengawasan dan edukasi masyarakat pesantren agar bersama-sama mengambil langkah antisipatif agar kejadian yang sama tidak terulang." ucapnya.  Zainut berujar, yang harus digarisbawahi adalah peristiwa ini tidak mencerminkan kondisi di seluruh pondok pesantren. Ada ribuan pesantren yang telah melahirkan jutaan santri dengan kualitas baik.  "Kejadian ini telah mencoreng nama baik pesantren, maka sudah sepantasnya pelakunya diberikan hukuman maksimal," pungkasnya.

Wamenag Dukung Tuntutan Hukuman Mati dan Kebiri Herry Wirawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/HIDAYAT-NUR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Kajati Jawa Barat Asep N Mulyana, yang tegas sampaikan tuntutan maksimal berupa hukuman mati atau hukuman tambahan seperti dengan kebiri kimia dan denda, terhadap terdakwa pemerkosa 12 santriwati, Herry Wirawan.  "Hormat kepada Jaksa penuntut umum yang berani menuntut dengan tuntutan yang terberat, sebagai upaya memberikan ketegasan hukum berkeadilan, untuk membuat efek jera kepada pelaku dan pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa," ujar Hidayat kepada wartawan, Rabu (12/1).  Menurut Hidayat, tuntutan hukuman terberat itu juga merupakan aspirasi masyarakat luas. Sebagai pemberlakuan hukum yang tegas dan adil, atas kebiadaban yang dilakukan terdakwa terhadap 12 santriwati yg masih di bawah umur, yang semestinya dilindungi dan diberikan pendidikan.  "Penting bagi majelis hakim untuk dapat menimbang secara jernih, hadirkan kewibawaan dan keadilan hukum, dengan mengabulkan tuntutan terberat itu," katanya.  HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dengan dakwaan pertama jaksa, yakni Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  "Instrumen hukum yang ada sudah sangat cukup memadai untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Ini harusnya dilaksanakan, sesuai juga dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," ungkapnya.  Karena menurut HNW, percuma saja negara membuat UU yang bagus tetapi tidak digunakan secara maksimal oleh penegak hukum yang terlihat saat hakim mengetukkan palunya.  Anggota Komisi VIII DPR RI mengaku akan terus memantau kasus ini, agar benar-benar juga memberikan keadilan kepada korban, yakni 12 santriwati yang masih anak-anak, yang telah direnggut masa depannya oleh kebiadaban terdakwa.  "Dan ini harus dikawal bersama, agar hukuman terberat dapat benar-benar dijatuhkan, dan segera dilaksanakan, agar memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah yang lain untuk ikut-ikutan melakukannya. Sehingga kejahatan seksual terhadap anak-anak dan lain-lain dapat dikoreksi," ungkapnya.  Selain itu, HNW juga mengatakan pentingnya upaya untuk melindungi dan membantu para korban, termasuk kelanjutan pendidikannya, karena dicabutnya izin Pesantren oleh Kemenag. Termasuk juga membantu memulihkan kesehatan fisik dan mental juga perlu dilakukan oleh pihak-pihak berkewenangan seperti Kemensos, KemenPP&amp;PA, Kemenag dllnya.  "Ini harus dilakukan secara paralel, sebagai pemenuhan kewajiban negara melindungi seluruh warganya, apalagi terhadap anak-anak perempuan korban kejahatan seksual, seperti 12 santriwati dan teman-temannya itu," pungkasnya.

HNW Berharap Majelis Hakim Kabulkan Tuntutan Hukuman Herry Wirawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Vaksin-Suntik-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus perkosaan 12 santriwati di Bandung, Herry Wirawan dituntut hukuman mati dan juga berupa hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Kebiri kimia ternyata bertujuan untuk menurunkan hormon pada pria atau hormon testosteron.  Dilansir dari Healthline, Selasa (11/1), Ahli Farmasi dari Amerika Serikat dr. Femi Aremu mengatakan kebiri kimia adalah penggunaan obat-obatan untuk menurunkan produksi hormon pada organ vital pria. Tujuan dari kebiri kimia adalah untuk menurunkan kadar hormon pria, atau androgen.  Androgen utama adalah testosteron dan dihidrotestosteron (DHT). Menurut tinjauan penelitian 2012, sekitar 90 hingga 95 persen androgen dibuat di testis. Sisanya berasal dari kelenjar adrenal Anda.  Tak Cukup Satu Kali Dosis  Kebiri kimia bukanlah pengobatan satu kali. Dokter akan memberikan obat dengan suntikan atau menanamkannya di bawah kulit.  Tergantung pada obat dan dosisnya. Kebiri kimia harus diulang sesering sebulan sekali atau setahun sekali. Akan tetapi jika tak hati-hati, kebiri kimia bisa memberi efek samping.  Apa saja efeknya?  Hasrat seksual berkurang atau tidak ada. Disfungsi ereksi (DE). 0engecilan buah zakar dan penis. Kelelahan.  Dalam jangka panjang, kebiri kimia juga dapat menyebabkan osteoporosis, glukosa terganggu, depresi, ketidaksuburan, anemia, kehilangan massa otot dan penambahan berat badan  Menurut tinjauan penelitian 2013, efek samping dan komplikasi dapat meningkat semakin lama Anda dalam perawatan. Dokter Anda mungkin merekomendasikan terapi lain untuk mencegah atau meringankan efek samping ini.  Ada juga kekhawatiran bahwa pria yang diobati dengan terapi hormon mungkin memiliki peningkatan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, masalah dengan pemikiran, konsentrasi, dan memori.  Tak Bersifat Permanen  Kebiri kimia berlangsung selama pasien terus mengonsumsi obat-obatan. Setelah berhenti meminumnya, produksi hormon kembali normal. Efeknya umumnya reversibel. Tetapi jika pasien sudah minum obat untuk waktu yang lama, beberapa efek samping mungkin berlanjut.

Mengenal Kebiri Kimia Untuk Turunkan Hormon Pria, Efek Hingga Dosisnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herry Wirawan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, terkait kasus pemerkosaan kepada 12 santri. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Herry dengan hukuman berat berupa pidana mati ditambah kebiri kimia.  Jaksa, Asep Nana Mulyana mengatakan, hukuman berat dijeratkan kepada Herry karena kejahatannya dianggap memenuhi unsur pemberatan. Yakni dengan memakai simbol agama untuk melakukan pelecehan.  "Alasan pemberatannya, memakai simbol agama pendidikan untuk memanipulasi dan menjadikan alat justirikasi bagi terdakwa untuk melakukan niat jahat dan melakukan kejahatan ini yang membuat anak terpedaya karena manipulasi agama dan pendidikan,” kata Asep, Selasa (11/1).  Selain itu, kejahatan Herry menimbulkan banyak korban. Kerugian yang diderita korban bahkan tidak hanya dari aspek ekonomi, fisik, juga dampak sosial.  Tuntutan pidana mati ini sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.  Lebih lanjut, Asep menjelaskan, tuntutan hukuman mati ini menjadi bukti komitmen kejaksaan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual. Diharapkan bisa memberikan efek jera.  “Kami meminta kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas agar tidak dapat segera disebarkan melalui pengumuman hakim dan hukuman tambahan tindakan kebiri kimia,” imbuhnya.  Hukuman kebiri sendiri bisa diberikan kepada Herry sebelum pidana mati dilaksanakan. Sebab, proses eksekusi pidana mati memiliki proses tersendiri.  Tak hanya itu, JPU juga menuntut Herry membayar denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan. Herry juga diwajibkan membayar restitusi kepada korban. “Untuk restitusi kepada korban total Rp 331,527 juta,” pungkas Asep.  Uang restitusi tersebut, nantinya akan digunakan untuk biaya sekolah serta kebutuhan hidup korban dan anak-anak hasil perbuatan Herry.  Sebelumnya, oknum guru pesantren yang diduga pelaku tindak asusila terhadap santriwati pada salah satu pesantren di Bandung sudah diamankan Polda Jawa Barat. Diketahui, sang guru pesantren dikabarkan memperkosa 12 santri yang mengakibatkan 7 korban hamil dan melahirkan 9 bayi.  Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) Thobib Al Asyhar pun mendukung langkah hukum yang diambil kepolisian.  “Sejak kejadian, lembaga pendidikan tersebut ditutup. Oknum pimpinan yang diduga pelaku tindak pemerkosaan juga telah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani proses hukum,” jelas Thobib, Kamis (9/12).  Ia menjelaskan, sejak peristiwa tersebut mencuat, Kemenag telah duduk bersama Polda Jabar dan Dinas Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) Jawa Barat. Mereka bersepakat untuk mengambil sejumlah langkah.

Perkosa 12 Santri, Herry Wirawan Dituntut Pidana Mati dan Kebiri Kimia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1612797804471_copy_800x449.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini masyarakat dibuat geram dengan banyaknya pemberitaan kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan keagamaan. Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan, malah menjadi korban kekerasan seksual.  Hal ini pun menyebabkan anak sebagai korban menderita lahir batin, mengalami trauma serta terampas masa depannya. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini.  Femmy mengatakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya. "Terlebih jika dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak tersebut. Banyaknya jumlah korban juga harus menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman," ujar Femmy, Selasa (21/12).  Menurutnya, hukuman maksimal yang dapat diberikan sesuai UU Perlindungan Anak adalah 15 tahun penjara. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pelaku adalah sebagai pendidik di lingkungan terdekat korban maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana, menjadi maksimal 20 tahun penjara.  Bahkan, mengacu pada Perpu 1/2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU 17/2016, jika tindak kekerasan seksual menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.  Selain itu, saat ini telah terbit PP 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hukuman kebiri di Indonesia yang diberlakukan kepada pelaku adalah penanganan terapeutik atau semacam pengobatan, dan bukan memberikan efek menyakitkan atau penyiksaan.  Salah satu tujuan dari PP tersebut adalah sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. "Kemenko PMK melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar segera menerbitkan peraturan menteri/ kepala lembaga yang secara teknis mengimplementasikan PP 70/2020 yang dimaksud agar terwujud upaya perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual," ujar Femmy.  Lebih lanjut, Deputi Femmy menjelaskan, penanganan korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas. Hal ini berkaitan dengan masa depan dan dalam jangka panjang untuk memulihkan trauma psikososialnya.

Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Terancam Hukuman Mati dan Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pemerkosaan terhadap 21 santriwati yang dilakukan salah seorang guru di pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat layak mendapatkan hukuman seberat-beratnya atau hukuman maksimum. Tindakan bejat ini diketahui telah dilakukan selama lima tahun, yakni sejak 2016-2021, hingga empat santriwati melahirkan delapan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai, terdakwa dapat diancam tambahan hukuman kebiri sesuai Pasal 81 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016. “Kami mendukung proses peradilan yang sedang berlangsung serta mendorong penerapan hukuman yang tegas dan maksimum terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan sangat keji terhadap anak yang ingin mendapatkan pendidikan terbaiknya,” kata Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar dikutip, Rabu (15/12). Dalam sidang peradilan yang sedang berlangsung, terdakwa disangkakan melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun. Nahar mengatakan, kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berasrama sangat sering berulang. KemenPPPA pun mengharapkan, adanya langkah pencegahan yang serius dari semua pihak, baik dari pengelola lembaga pendidikan maupun melibatkan pengawasan orangtua dan pihak-pihak lainnya. KemenPPPA pun mendorong agar setiap lembaga pendidikan dan pengasuhan, termasuk pesantren harus memiliki dan menerapkan standar pengasuhan bagi anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. "Kami juga mengharapkan orangtua turut mengawasi anaknya yang ditempatkan di lembaga pengasuhan atau pendidikan dan membangun komunikasi yang intens dengan anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan yang tidak boleh dilepaskan begitu saja kepada lembaga tersebut,” ujar dia. Nahar mengatakan, lembaga pengasuhan atau pesantren wajib memberikan orientasi kepada peserta didik untuk melindungi dirinya dari segala bentuk tindak kekerasan dan memiliki akses untuk melaporkan segala bentuk perlakuan yang diterima. Lebih lanjut, Nahar menginformasikan, saat ini korban telah mendapat pendampingan dari Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat. “Perhatian khusus diberikan untuk pendampingan psikososial agar anak korban pulih dan dapat kembali ke masyarakat,” kata Nahar. Nahar meminta semua pihak termasuk media berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta tidak memberi stigma kepada korban. Korban berhak mendapatkan perlindungan identitas diri atau privasi demi menghindari dampak-dampak buruk lainnya. (*)

Kemen-PPPA Sebut Pelaku Kasus Pemerkosaan Santriwati Bisa Dikebiri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebiri

Berita Terkini