<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/DATA-BOCIR.jpg" alt="Ilustrasi kebocoran data" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kebocoran data</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ancaman kebocoran data pribadi dan serangan siber di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang 2023 terjadi lebih dari 1,2 miliar upaya serangan siber, termasuk yang menyasar sektor perbankan dan keuangan. Ironisnya, lonjakan kebocoran data justru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam periode 2022&ndash;2025, lebih dari 2,3 miliar data warga negara Indonesia dilaporkan beredar di forum gelap atau dark web. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, menegaskan kehadiran negara tidak boleh berhenti pada pembentukan undang-undang semata. Negara, menurutnya, wajib hadir melalui penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta respons insiden yang terukur dan transparan. &rsquo;&rsquo;UU PDP sudah memberi payung hukum. Namun implementasi yang tegas dan konsisten masih menjadi pekerjaan besar. Tanpa itu, perlindungan data berisiko berhenti sebagai norma di atas kertas,&rdquo; kata Hanif kepada wartawan, Jumat (9/1). Hanif menjelaskan, tanggung jawab perlindungan data bersifat berlapis. Ia menegaskan, bank dan pengelola data wajib memastikan keamanan sistem serta tata kelola risiko data nasabah. Sementara itu, regulator dan pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus memastikan standar keamanan dipatuhi dan audit berjalan efektif. Terkait pengawasan OJK, Hanif menilai persoalannya bukan sekadar lemah atau tidak, melainkan adanya kesenjangan antara kecepatan ancaman siber dan kemampuan adaptasi institusi. &rsquo;&rsquo;Ancaman siber bergerak jauh lebih cepat dibanding adaptasi rata-rata institusi. Karena itu pengawasan harus lebih proaktif, berbasis risiko, dan dilengkapi stress test ketahanan siber, bukan sekadar checklist kepatuhan administratif,&rdquo; jelasnya. Ia menambahkan, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi, kualitas audit, kesiapan sumber daya manusia, serta pengujian sistem yang dilakukan secara berkala. Dalam konteks kebijakan lintas sektor, Hanif menegaskan pentingnya sinkronisasi aturan antara UU Perbankan, regulasi OJK, dan UU PDP. Harmonisasi tersebut dinilai mutlak karena perlindungan data nasabah merupakan bagian dari stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. &rsquo;&rsquo;Yang harus disinkronkan mencakup standar data nasabah, mekanisme pelaporan insiden, koordinasi antar-otoritas, serta kejelasan penindakan saat terjadi pelanggaran lintas rezim aturan,&rdquo; ucapnya. Dari sisi penegakan hukum, Hanif menilai sanksi yang ada saat ini belum memberikan efek jera yang optimal. Pasalnya, kebocoran data dan serangan siber masih terus berulang. &rsquo;&rsquo;Sanksi harus nyata, cepat, dan transparan. Bukan hanya soal denda, tetapi juga kewajiban perbaikan sistem yang diawasi sampai tuntas,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir pihaknya secara konsisten melakukan evaluasi terhadap penerapan UU PDP. &rsquo;&rsquo;UU PDP telah menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak warga negara atas data pribadi, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk menempatkan keamanan data sebagai bagian dari hak asasi manusia,&rdquo; ujar Dave. Ia menyebut, kerangka hukum UU PDP telah memberikan arah yang jelas bagi penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha dalam mengelola data pribadi. &rsquo;&rsquo;Ini menunjukkan bahwa UU PDP telah mulai menumbuhkan budaya baru yang lebih menghargai privasi dan keamanan informasi,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Dave mengakui tren kebocoran data yang masih terjadi menjadi tantangan serius yang harus dijawab dengan penguatan kelembagaan, percepatan aturan turunan, serta peningkatan kapasitas pengawasan. &rsquo;&rsquo;Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar UU PDP tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan yang efektif,&rdquo; tegasnya.

Kebocoran data pribadi di Indonesia melonjak drastis. DPR minta akhiri lempar tanggung jawab untuk keamanan data nasional

Kebocoran Data Pribadi Terus Meningkat, DPR Minta Akhiri Lempar Tanggung Jawab   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/serangan-siber-1328472064.jpg" alt="Ilustrasi: Hacker melancarkan banyak serangan baru kepada masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hacker melancarkan banyak serangan baru kepada masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Dahlian Persadha meminta kepada badan usaha, baik swasta maupun milik negara untuk mencegah kebocoran data pribadi yang masih terus terjadi. &ldquo;Kasus kebocoran data pribadi masih terus-menerus terjadi di Tanah Air. Bahkan yang terakhir terjadi pada perusahaan penyedia internet dan diduga dilakukan oleh karyawannya sendiri. Hal itu mengakibatkan kian tingginya angka jumlah penipuan-penipuan yang memanfaatkan data pribadi yang bocor,&rdquo; katanya dalam keterangan dikutip Jumat (29/3). Pada tingkat badan usaha maupun lembaga, paparnya, sudah banyak terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Padahal sesuai dengan aturan, badan publik sebagai pengendali data wajib membuat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek/pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran data. &ldquo;Jika terjadi kebocoran data, yang perlu diungkapkan kepada badan usaha pengendali data antara lain kapan dan bagaimana data terungkap serta upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi tersebut,&rdquo; kata Pratama. Menyoal banyaknya terjadi kebocoran data akhir-akhir ini, Pratama menjelaskan, pemerintah harus mengambil langkah tegas supaya kebocoran data tidak terus terjadi. Saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah disahkan pada 2022 dengan masa transisi selama dua tahun. &ldquo;Untuk itu, seperti yang telah diatur pada UU PDP pasal 74, semua pihak (badan usaha dan lembaga) mulai menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan diatur dalam UU PDP termasuk salah satunya merekrut Petugas Pelindungan Data,&rdquo; lanjutnya. Pratama juga menyampaikan bahwa Oktober 2024 adalah batas maksimal diberlakukannya UU PDP secara penuh, namun seharusnya bisa lebih cepat. Dengan melakukan pembentukan lembaga atau otoritas tersebut, paparnya, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan sehingga diharapkan dapat diterapkan sanksi administratif serta sanksi hukum yang ada di UU PDP. &ldquo;Hal ini dilakukan agar kasus-kasus insiden kebocoran data pribadi dapat diselesaikan dengan baik dan rakyat bisa terlindungi,&rdquo; tegas Pratama. Diketahui, sejumlah lembaga pemerintah dan badan usaha belakangan ini diduga mengalami kebocoran data pribadi pelanggannya. Peretasan data dikabarkan pernah terjadi di berbagai badan pengelola data pribadi, sebut saja di Bank Syariah Indonesia, MyIndihome,&nbsp;PLN, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, dan KAI.

Oktober 2024 adalah batas maksimal diberlakukannya UU PDP secara penuh, namun seharusnya bisa lebih cepat.

Pakar Keamanan Siber Ingatkan Badan Usaha Benahi  Sistem 'Cyber Security', Cegah Kebocoran Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DATA-PRIVACY.jpg" alt="Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar forensik komputer dan security, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid menjelaskan, penyebab kebocoran data pribadi. &rdquo;Hacker biasanya memanfaatkan celah atau kelemahan jaringan atau yang biasa disebut dengan vulnerability yang dapat membaca data tersebut tanpa seizin pengelola,&rdquo; kata Setiadi Yazid seperti dilansir dari Antara di Kampus UI Depok, Senin (7/8).&nbsp;&nbsp; Menurut dia selain vulnerability dari sisi teknis, terdapat juga kelemahan lain dari sisi manusia yang dapat dimanfaatkan hacker&nbsp;(peretas), yaitu melalui rekayasa sosial (social engineering), sehingga tanpa disadari petugas pengelola akan membiarkan hacker menyalin data yang seharusnya dirahasiakan tersebut. Di luar semua celah di atas, Setiadi mengatakan, masih terdapat kecerobohan yang disebabkan human error&nbsp;(kelalaian manusia) seperti mencatat password di tempat terbuka, ataupun berbagi password dengan teman, yang juga bisa menjadi awal dari kebocoran data. &ldquo;Pada dasarnya setiap sistem buatan manusia termasuk software, memiliki celah kelemahan. Sudah menjadi kesepakatan dunia bahwa setiap kelemahan yang ditemukan akan diumumkan ke masyarakat luas,&rdquo; papar Setiadi Yazid. Daftar kelemahan itu disimpan dalam vulnerability database (VDB) yang dapat dibaca semua orang. Dalam daftar itu dicantumkan juga cara mengatasi sesuai dengan saran dari pembuat software. Karena itu, pihak pengelola sistem seharusnya selalu memantau VDB tersebut, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi sebelum kelemahan tersebut dimanfaatkan peretas. &rdquo;Yang perlu disadari adalah sistem komputer ini, terutama software-nya, memang cenderung semakin canggih dan rumit, sehingga untuk mengamankannya memang tidak mudah. Lagi pula usaha maupun dana yang dikeluarkan untuk pengamanan tidak akan segera kembali sebagai keuntungan,&rdquo; terang Setiadi Yazid. Untuk itu para pengelola data masyarakat perlu siap untuk mengeluarkan ekstra dana dan upaya untuk pengamanan. Sebab, walaupun tidak segera meningkatkan keuntungan, namun secara jangka panjang dampaknya bisa sangat merugikan. Selain itu, di tingkat nasional, hal itu akan berdampak juga pada ekonomi negara. &rdquo;Jika negara lain melihat bahwa di Indonesia sering terjadi kebocoran data, tentu mereka akan berpikir ulang sebelum berinvestasi di Indonesia,&rdquo; ujar Setiadi yang juga Ketua Center for Cyber Security and Cryptography (CCSC) UI.

Pakar forensik komputer dan security, Fakultas Ilmu Komputer UI sebut penyebab kebocoran data dengan manfaatkan celah dan kelemahan jaringan

Pakar Forensik Komputer UI Jelaskan Penyebab Kebocoran Data 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/images-2022-09-22T141753.693.jpeg" alt="Perlindungan Data Pribadi. (ZDNet)" width="100%">
<figcaption>Perlindungan Data Pribadi. (ZDNet)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akhir-akhir ini, dunia keamanan siber di Indonesia sering&nbsp;diserang&nbsp;serta dihebohkan dengan&nbsp;pencurian data pribadi baik dari lembaga pemerintahan maupun korporasi. Seperti serangan ransomware yang menyerang Garuda Indonesia dan Bank Syariah Indonesia serta pencurian data pribadi yang dilakukan oleh hacker Bjorka pada data passport Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. <div dir="auto"> <div dir="auto">Terkait fenomena tersebut, Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha menyoroti maraknya pencurian data yang terjadi di Indonesia. "Serangan siber yang paling akhir terjadi saat ini adalah pencurian data pribadi yang diklaim berasal dari Dukcapil (Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri," buka Pratama kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi kebocoran data tersebut diunggah pada sebuah forum yang biasa dipergunakan untuk melakukan jual beli kebocoran data yang seorang hacker berhasil dapatkan pada tanggal 14 Juli 2023 oleh seseorang dengan nama samaran RRR."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011782532/cetak-sejarah-blackpink-tembus-90-juta-subscriber-di-youtube">Cetak Sejarah, Blackpink Tembus 90 Juta Subscriber di YouTube</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC tersebut menjelaskan, data pribadi yang diklaim didapatkan oleh akun "RRR" tersebut berjumlah 337 juta data terkait penduduk Indonesia yang berhasil didapatkannya dari server&nbsp;<a href="https://dukcapil.kemendagri.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://dukcapil.kemendagri.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1689670962104000&amp;usg=AOvVaw2LPi5O_ax5SnbrtiRIX9rl">dukcapil.kemendagri.go.id</a>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut pernyataan&nbsp;RRR, dia juga berhasil mendapatkan total 7 table dimana yang ditawarkan untuk dijual saat ini adalah salah satu dari table tersebut. Dari tangkapan layar yang dibagikan, data yang ditawarkan tersbeut berasal dari table 'data_penduduks'."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pratama menambahkan jika ada beberapa field yang sangat berbahaya bagi masyarakat terdampak kebocoran data ini karena terdapat field 'NAMA_LGKP_IBU' dimana data nama lengkap ibu kandung ini biasanya dipergunakan sebagai lapisan keamanan tambahan di sektor perbankan karena nama lengkap ibu kandung ini akan diminta pada saat melakukan pembukaan rekening bank serta kartu kredit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan, jika kita melakukan aktivitas perbankan melalui customer service baik melalui telepon atau offline di cabang bank maka akan ditanyakan nama ibu kandung pada saat melakukan verifikasi data perbankan selain data diri dari nasabah. Hal tersebut dikarenakan nama ibu kandung adalah sebuah data yang tidak diketahui oleh orang banyak dan jarang diketahui oleh orang lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dapat dibayangkan betapa berbahayanya data nama ibu kandung tersebut jika sampai data ini jatuh ke tangan orang yang akan melakukan tindakan kriminal dan penipuan terutama jika data tersebut digabungkan dengan kebocoran data lainnya sehingga bisa mendapatkan profil data yang cukup lengkap dari calon korban penipuan seperti Nama, NIK, No KK, Alamat, No HP, Alamat Email, No Rekening, Nama Ibu Kandung, dll sehingga pelaku kejahatan bisa leluasa melakukan penipuan dengan metode social engineering menggunakan data tersebut," terang Pratama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya menegaskan, kebocoran data ini tentu saja sangat berbahaya bagi masyarakat yang datanya termasuk dalam data yang didapatkan oleh hacker tersebut, karena data pribadi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baik penipuan secara langsung kepada orang yang datanya bocor tersebut, maupun penipuan lain dengan mengatasnamakan atau menggunakan data pribadi orang lain yg bocor tersebut. Yang lebih berbahaya lagi jika data pribadi tersebut dipergunakan untuk membuat identitas palsu yang kemudian dipergunakan untuk melakukan tindakan terorisme.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga pihak serta keluarga yang data pribadinya dipergunakan akan mendapat tuduhan sebagai teroris atau kelompok pendukungnya," tegas pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Direktur Pam Sinyal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini juga menambahkan jika kebocoran data yang terjadi juga dapat merugikan pemerintah, karena jika sumber kebocoran di klaim berasal dari salah satu lembaga pemerintahan, pihak lain akan menyimpulkan bahwa faktor keamanan siber sektor pemerintahan adalah cukup rendah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini tentu saja akan mencoreng nama baik pemerintah baik dimata masyarakat Indonesia maupun di mata dunia internasional, karena pemerintah tidak sanggup melakukan pengamanan siber untuk institusi nya, padahal banyak pihak yang memiliki kompetensi tinggi seperti BSSN, BIN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang baru saja melantik Menteri dan Wakil Menteri baru itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun belum ada keterangan resmi dari Ditjen Disdukcapil, Ada beberapa field yang mengarah bahwa data yang bocor tersebut kemungkinan memang berasal dari antara lain ada beberapa field yaitu EKTP_CREATED_DATE, EKTP_CREATED_BY, EKTP_UPDATED_DATE, EKTP_UPDATED_BY, EKTP_UPLOAD_LOCATION, EKTP_BATCH serta EKTP_CURRENT_STATUS_CODE dimana data seharusnya terkait dengan penerbitan EKTP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya saja pada data sample yang diberikan oleh akun anonim "RRR" data tersebut masih kosong semua. Selain data yang terkait dengan EKTP, ada beberapa field seperti IP_PET_REG, NAMA_PET_ENTRI, NIP_PET_ENTRI, TGL_ENTRI yang bisa dimanfaatkan untuk verififikasi apakah betul data bersumber dari disdukcapil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil investigasi singkat CISSReC, beberapa nama yang tercantum dalam field "NAMA_PET_ENTRI" adalah karyawan dari Disdukcapil," imbuh Pratama yang juga mengajar di STIN dan PTIK ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hacker dengan nama anonim "RRR" tersebut tidak hanya memberikan informasi kebocoran data dari Disdukcapil saja. Di Forum tersebut akun "RRR" juga memberikan serta menawarkan beberapa data Indonesia lainnya seperti 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data Kendaraan Bermotor, 272 juta data BPJS, 2 juta data photo dari BPJS, 34 Juta data passport, 6,9 juta data Visa, 186 juta data KPU, 1 trilun data Kemendesa, 337 juta data Disdukcapil serta yang paling baru adalah 6,8 juta data DPT provinsi DKI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain data dari negara Indonesia, akun "RRR" juga menawarkan beberapa data yang juga didapatkan dari negara lainnya seperti 15 juta data korporasi Jepang, 108 juta data Iran Telecom, 3 juta data kendaraan dan 2,8 juta data penduduk Lebanon, 28,6 juta data pekerja Taiwan, 23,5 Juta data kependudukan Taiwan, 30 juta data pribadi penduduk Thailand, 789 juta data pemilih India, 10 juta data dari operator telekomunikasi Jordania, 23 juta data facebook Jepang serta 51 juta data facebook Vietnam.</div> </div>

Akhir-akhir ini, dunia keamanan siber di Indonesia sering diserang serta dihebohkan dengan pencurian data pribadi baik.

Fenomena Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, Ancaman Serius bagi Negara dan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/images-2022-09-06T200012.346.jpeg" alt="Rentetan kasus kebocoran data belakangan bikin resah warga. (Cybercrime Magazine)" width="100%">
<figcaption>Rentetan kasus kebocoran data belakangan bikin resah warga. (Cybercrime Magazine)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Muhammad Iqbal menyoroti kebocoran data pribadi yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Kasus terbaru, dilaporkan bahwa sebanyak 105 juta data warga yang dikelola KPU berhasil dicuri hacker dan diunggah oleh akun BreachForum, Bjorka.  "Kebocoran data yang makin luas dan sering terjadi, terutama pada data yang menjadi tanggungjawab pemerintah, harus menjadi momentum pemerintah untuk melakukan investigasi sumber kebocoran data pada kementerian/ lembaga pemerintah, serta BUMN," kata Iqbal di Jakarta, Senin (12/9).  Menurut Iqbal, kebocoran data di Indonesia sudah sering kali dikabarkan terjadi. Dia mencontohkan kasus yang menimpa 17 juta pelanggan PLN, 26 juta pelanggan Indihome, 1,3 miliar data penduduk dalam pendaftaran kartu SIM, hingga 105 juta data KPU yang dilakukan oleh peretas bernama Bjorka.  Terbaru peretas ini mengklaim telah membocorkan data surat dan dokumen dari Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Presiden RI, hingga data pribadi agregat dari beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika RI.  "Karena kebocoran atau dugaan kebocoran data ini terjadi pada Kementerian/ Lembaga, serta BUMN, maka sudah sepatutnya Pemerintah berintrospeksi diri. Lakukanlah investigasi pada jaringan komputer dan sistem elektronik pada Kementerian/ Lembaga dan BUMN. Harus segera ditemukan celahnya, dan diperbaiki," jelasnya.  Beberapa hari lalu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ada 60 juta data yang hilang dari aplikasi PeduliLindungi. Padahal, data pribadi yang dibocorkan oleh Bjorka misalnya, selalu menyertakan data vaksinasi para pejabat tersebut.  "Itu indikasi kuat sumber kebocoran, paling tidak salah satunya, dari data pada aplikasi PeduliLindungi," terang Sekretaris Fraksi PPP MPR RI ini.  Iqbal menambahkan, pemerintah juga perlu mengaudit para perusahaan vendor penyedia layanan teknologi informasi di kementerian atau lembaga serta BUMN. Para tenaga ahli dan tenaga teknis sistem elektronik masing-masing instansi juga perlu ditelisik.  "Semua harus bertanggungjawab mengamankan sistem elektroniknya. Tindakan-tindakan ini juga untuk menopang regulasi yang hampir final, yakni RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP)," jelasnya.  Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini mengatakan, investigasi ini sangat mendesak. "Investigasi ini perlu menjadi masukan dalam peningkatan keamanan siber dan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) saat disahkan dan dilaksanakan," pungkasnya.

Soal Kebocoran Data, Legislator PPP Minta Pemerintah Instrospeksi Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-bakal-umumkan-ribuan-caleg-yang-rahasiakan-identitas-pribadinya_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan masih ada sekitar 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Itu juga termasuk mengenai tidak mengisi pernah menjadi terpidan‎a." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan masih ada sekitar 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Itu juga termasuk mengenai tidak mengisi pernah menjadi terpidan‎a.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan pihaknya telah melakukan take down terhadap laman resmi KPU yang menampilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Adapun KPU menampilkan NIK tersebut saat Jokowi dan Prabowo Subianto ikut kontetasi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 silam.  "Itu sudah kita take down, sudah kita turunkan, nah itu sebenarnya bagian dari masyarakat mengenal calonnya ketika Pemilu 2019 lalu," ujar Ilham di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/9).  Ilham juga mengatakan laman resmi KPU terpampang NIK Presiden Jokowi tersebut lantaran terlebih dahulu sudah mendapatkan persetujuan dari kontestan capres tersebut.  "Nah pencalonan itu memang melalui persetujuan si calon untuk bisa dipublikasi. Nah jadi penulisan itu sudah persetujuan dari calon, ketika itu Pak Jokowi dan Pak prabowo," katanya.  "Ya nanti disetujui saja sama calon, karena formnya jelas di situ bahwa ini sudah disetujui oleh calon untuk dipublikasikan," tambahnya.  Namun demikian, Ilham menegaskan laman resmi KPU yang menampilkan NIK Presiden Jokowi bukan bagian dari kebocoran data. Pasalnya KPU terlebih dulu sudah meminta izin ke Jokowi untuk mempublikasikan NIK tersebut.  "Saya kira tidak ya (kebocoran data-Red), karena itu bagian dari tugas kami untuk melakukan, setelah bertanya kepada pasangan calon apakah itu ingin dipublikasikan atau tidak," ungkapnya.  Diketahui, NIK milik Presiden Jokowi tersebar bebas di media sosial. Salah satunya bisa didapat dari laman resmi KPU pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.  Pada laman resmi KPU tersebut juga terdiri dari data pribadi Presiden Jokowi, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, dan riwayat penghargaan.  Selain itu, juga beredar surat keterangan vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi. Dari yang beredar di media sosial terpampang jelas identitas lengkap Presiden Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga NIK.  Kemudian, terdapat pula keterangan bahwa Presiden Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.(Gunawan Wibisono)

Gara-gara Tampilkan NIK Jokowi, KPU Tegaskan Bukan Kebocoran Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/rizki-komisi-I-DPR.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendorong agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus dikebut. Pasalnya, kerawanan kebocoran data cukup tinggi.  Menurut Rizki, kehadiran UU PDP nantinya dapat mendorong dan memperkuat status terkait keamanan data siber di Indonesia. Pengelola layanan yang berbasis data bisa memperkecil potensi kebocoran dan eksploitasi data.  "Perkembangan media digital dan teknologi memberikan kemudahan bagi kita dalam beraktivitas. Tetapi, akses digital ini juga masih belum merata di Indonesia," kata Rizki dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator, bertajuk "Persepsi Akademisi sebagai Parameter Perlindungan Data Pribadi".  Rizki juga menuturkan, sebagai langkah penting mengurangi resiko keamanan data, butuh peranan pemerintah, pihak industri, maupun pihak perguruan tinggi. Untuk itu dibutuhkan banyak ahli dan perusahaan yang mampu menghadapi resiko Cyber Security.  Sebab, kata Rizki, keamanan siber merupakan bagian dari program yang harus melekat bahkan di depan, terkait proses infrastruktur maupun teknologi. Namun, saat ini Indonesia juga kekurangan orang yang memiliki talenta dalam sektor kemanan dalam dunia internet.  "Masyarakat Indonesia perlu diberikan Program Up Skill tentang kemampuan Cyber Security talent dan literasi publik," ujar Rizki.  Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto mengatakan, serangan siber ke Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pusat operasi keamanan siber nasional BSSN mencatat adanya tren tersebut.  Sebagai contoh, lanjutnya, yakni kasus percobaan pencurian data sepanjang periode Januari hingga Agustus ditahun 2020, terdapat 190 juta serangan siber dan 36.771 akun data yang tercuri di sejumlah sektor. Termasuk sektor keuangan.  Sementara di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Phil Aditya membagikan tips dan triks agar bisa menjaga keamanan data pribadi. Caranya yaitu dengan mengamankan akun dengan mengganti password secara rutin.  Termasuk jangan menggunakan kartu debit atau kredit secara langsung atau dapat gunakan dompet digital, aktifkan verifikasi dua langkah, tidak menggunakan WiFi publik, memasang antivirus yang terupdate, dan tidak memberikan data pribadi hanya pada platform terpercaya.  "Terakhir jangan share kode OTP yang didapatkan kepada siapapun," Kata Phill.

Banyak Kebocoran, Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Kebocoran Data Pribadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kebocoran Data Pribadi

Berita Terkini