<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/JKT_Raker-Mendikdasmen-Dengan-Komisi-X_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-1484090258.jpg" alt="Mendikdasmen Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Mendikdasmen Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Coding dan kecerdasan buatan (AI) tengah diproyeksikan untuk menjadi mata Pelajaran wajib dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)&nbsp;Abdul Mu'ti. Saat ini, Mata pelajaran yang digagas Wapres Gibran Rakabuming Raka itu saat ini masih bersifat pilihan. "Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Mu&rsquo;ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/10) malam sebagaimana dilansir dari Antara. Saat ini, lanjutnya, coding dan AI masih menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan. Namun ke depan, keduanya akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa. Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa. Prinsipnya, Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra. Sementara tu, dalam paparannya, Mu&rsquo;ti menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, termasuk kampus Muhammadiyah-Aisyiyah, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional. Tokoh yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menuturkan bahwa saat ini Kemendikdasmen punya lima hingga enam program prioritas yang bisa dijalankan secara kolaboratif dengan PTMA. Pertama, revitalisasi satuan pendidikan. Ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik. Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional. Revitalisasi juga mencakup penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional. &ldquo;Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp 16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,&rdquo; jelas Mu&rsquo;ti. Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah, ucap Mu&rsquo;ti, telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya. &ldquo;Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,&rdquo; ujarnya. Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Program ini, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul. Ia mengatakan, mulai tahun 2027 bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Mu&rsquo;ti ingin istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru. Ia menegaskan bahwa kementeriannya mendorong setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat. &ldquo;Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti,&rdquo; ujarnya. Mu&rsquo;ti menegaskan bahwa setiap kebijakan Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan memiliki dasar filosofis dan kajian yang mendalam. Dengan semangat kemitraan kulturalistik, ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga menumbuhkan karakter. &nbsp;

Saat ini, coding dan AI masih menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan. Namun ke depan, keduanya akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa.

Coding dan AI Bakal jadi Mata Pelajaran Wajib, Abdul Mu’ti: Kebutuhan Guru Coding dan AI Meningkat

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/1695353743-Nunuk-1386299953.jpg" alt="Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023, Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua. Peraturan tersebut diterbitkan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan guru serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendididik di Tanah Papua. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam pertemuan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10). Wapres meminta agar Kemendikbudristek terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di 4 DOB Papua. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan bahwa perihal tindaklanjut dari Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 ini. Ia melaporkan bahwa mayoritas tenaga pengajar di Papua merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013064466/harap-masalah-ketersediaan-guru-di-papua-selesai-wapres-terbitkan-permendikbudristek-nomor-44-tahun-2023">Harap Masalah Ketersediaan Guru di Papua Selesai, Wapres Terbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023</a> &ldquo;Kami sudah melakukan tindaklanjut dari Permendikbud tersebut. Kami melihat bahwa di Papua ini dan Empat Pemekaran Daerah Otonom Baru, ada kearifan lokal Pak Wapres, bahwa guru-guru yang ada di sekolah-sekolah adalah lulusan SMA,&rdquo; ujar Nunuk melaporkan. <div>Dia menilai bahwa saat di wilayah Papua masih banyak kekurangan guru. Karena itu, Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) merencanakan program agar para guru tersebut dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). &ldquo;Kami melakukan kebijakan, guru-guru yang sudah dalam jabatan lulus SMA, yang sudah mengajar. Kami koordinasi dengan Menpan RB untuk bisa menjadi ASN,&rdquo; ungkap Nunuk. Nunuk menuturkan, rencana tersebut terhambat sebab persyaratan guru yang dapat menjadi ASN harus memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata-1 atau (S1) Untuk itu, para guru tersebut nantinya diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan S1 untuk dapat diproses menjadi ASN. &ldquo;Kami sudah melakukan pembahasan ini dan guru-guru tersebut kami lanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, mendapat afirmasi, sehingga dapat melanjutkan S1, Wajib menyelesaikan S1 melalui perguruan tinggi setempat, Universitas Cendana yang ada di sini untuk bisa menyelesaikan S1-nya,&rdquo; jelas Nunuk.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023, guna memenuhi percepatan pemenuhan tenaga pengajar.

Percepatan Pemenuhan Tenaga Pengajar, Guru Tamatan SMA di DOB Papua Diusulkan Jadi ASN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/Wakil-Presiden-Maaruf-Amin-Humas-Setwapres-1225860296.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wapres berencana mempercepat pemenuhan kebutuhan guru, serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendididik di Tanah Papua. Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua. Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin memberikan apresiasi atas terbitnya peraturan tersebut untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. &ldquo;Saya mengapresiasi Mendikbudristek atas terbitnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua,&rdquo; ujar Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya, di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10). Ma'aruf Amin mengungkapkan, adanya usulan dari para pengurus gereja untuk mencetak pengajar dari gereja, sehingga dapat menambah tenaga di bidang pendidikan ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013061769/ganjar-berziarah-di-ponpes-cipasung-dan-diskusi-bareng-ulama-soal-pendidikan-pesantren">Ganjar Berziarah di Ponpes Cipasung dan Diskusi Bareng Ulama soal Pendidikan Pesantren</a> &ldquo;Ini ada usulan dari gereja untuk bisa mendidik guru-guru supaya mencetak guru-guru mandiri di Papua yang diselenggarakan oleh gereja,&rdquo; ungkapnya. Ma'aruf Amin berharap, permasalahan ketersediaan tenaga pengajar di Tanah Papua dapat terselesaikan melalui solusi dengan terobosan peraturan ini. &ldquo;Kita harapkan terobosan peraturan ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan ketersediaan tenaga pengajar di wilayah Papua,&rdquo; ujar Ma'aruf Amin &ldquo;Kuncinya adalah guru, ketersediaan guru. Kita harus menyiapkan itu,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan perihal tindaklanjut dari Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 ini. Ia melaporkan bahwa mayoritas tenaga pengajar di Papua merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). &ldquo;Kami sudah melakukan tindaklanjut dari Permendikbud tersebut. Kami melihat bahwa di Papua ini dan Empat Pemekaran Daerah Otonom Baru, ada kearifan lokal Pak Wapres, bahwa guru-guru yang ada di sekolah-sekolah adalah lulusan SMA,&rdquo; kata Nunuk melaporkan. Sementara, Nunuk menilai masih banyaknya kekurangan guru di wilayah Papua. Untuk itu, Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) merencanakan program agar para guru tersebut dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013058202/viral-guru-agama-di-sumbawa-dituntut-rp-50-juta-dan-dipolisikan-gegara-menghukum-murid-yang-tak-mau-sholat">Viral! Guru Agama di Sumbawa Dituntut Rp 50 Juta dan Dipolisikan Gegara Menghukum Murid yang Tak Mau Sholat</a> &ldquo;Kami melakukan kebijakan, guru-guru yang sudah dalam jabatan lulus SMA, yang sudah mengajar. Kami koordinasi dengan Menpan RB untuk bisa menjadi ASN,&rdquo; ungkapnya. Namun, Nunuk menuturkan, rencana tersebut terhambat sebab persyaratan guru yang dapat menjadi ASN harus memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata-1. Untuk itu, para guru tersebut diwajibkan melanjutkan pendidikan S1 untuk dapat diproses menjadi ASN. &ldquo;Kami sudah melakukan pembahasan ini dan guru-guru tersebut kami lanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, mendapat afirmasi, sehingga dapat melanjutkan S1. Wajib menyelesaikan S1 melalui perguruan tinggi setempat, Universitas Cendana yang ada di sini untuk bisa menyelesaikan S1-nya,&rdquo; jelas Nunuk. Hadir pada Rakor BPP ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR Yudha Mediawan; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Nunuk Suryani; Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw; Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun; Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo; Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk; Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian; Pangkogabwilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon; Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Sutana; Deputi IV Badan Intelijen Negara I Gede Made Kartika Jaya; Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiayanti; serta jajaran Anggota BP3OKP. Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi dan Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya. ***

Wapres terbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 dengan harapa, masalah ketersediaan guru di Papua bisa diatasi.

Harap Masalah Ketersediaan Guru di Papua Selesai, Wapres Terbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi Utara, di Surabaya, pada 12 – 15 Juli 2022. Koordinasi yang dihadiri oleh unsur Badan Kepegawaian Daerah dan dinas pendidikan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022.  Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, mengatakan, seleksi ASN PPPK 2021 telah meluluskan 239.860 guru honorer dari 506.252 formasi yang diajukan pemerintah daerah. Saat ini, masih terdapat 193.954 peserta yang telah lulus ambang batas (passing grade) pada 2021 lalu, namun belum mendapatkan formasi.  “Ini yang akan kita prioritaskan untuk rekrutmen tahun 2022. Pekerjaan rumah kita bersama yaitu 193.954 yang sudah dinyatakan lulus passing grade seleksi 2021 agar mendapatkan formasi tahun 2022,” kata Nunuk, di Surabaya, Rabu (14/7).  Nunuk melanjutkan, kebutuhan formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Pemerintah pusat berharap agar pemda untuk sesegera mungkin mengajukan kuota formasi guru PPPK tahun 2022.  “Kami berharap setelah rapat koordinasi ini bapak dan ibu panitia daerah menambah kuota formasi sehingga bisa memenuhi pekerjaan rumah kita pada tahun depan. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terkait pemenuhan atau pengajuan formasi ASN PPPK kepada pemerintah daerah. Kami membantu agar hal tersebut terealisasi dengan baik dan sesuai sehingga guru-guru berkualitas yang memenuhi kuota tersebut,” kata Nunuk.  Bagi 193.954 peserta yang telah lulus seleksi 2021, mereka akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi ASN PPPK 2022. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.  Nunuk menjelaskan, perubahan mekanisme dalam penerimaan Guru ASN PPPK 2022 terjadi setelah Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melakukan evaluasi terhadap seleksi tahun lalu. Oleh karena itu, ada perubahan mekanisme seperti peserta prioritas seleksi Guru ASN PPPK. Prioritas pertama yaitu guru yang telah lulus passing grade pada tahun lalu namun belum mendapatkan formasi.  “Kami mengharapkan bapak dan ibu pemerintah daerah punya perhatian yang besar seperti kita karena pemenuhan kebutuhan guru ada pekerjaan kita bersama. Jadi kolaborasi yang baik antara kita akan menghasilkan guru-guru terbaik yang diangkat jadi guru ASN PPPK,” kata Nunuk.  Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur kemenpanRB, Aba Subagja, menambahkan, regulasi PermenpanRB 20/2022 memprioritaskan 193.954 peserta yang lulus passing grade untuk mendapatkan formasi ASN PPPK 2022 karena telah terbukti memiliki kompetensi sebagai guru. Dengan demikian, lebih banyak mengakomodasi dalam formasi sehingga bisa mengangkat mereka menjadi ASN PPPK.  Aba juga mengajak seluruh pemerintah daerah mengusulkan kuota formasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saat ini, pemerintah memfokuskan ASN PPPK pada bidang pendidikan. Apabila para guru honorer tidak diangkat menjadi ASN PPPK, maka akan mengganggu pelayanan dasar pada bidang pendidikan. Dampaknya adalah pada kualitas pendidikan nasional.  “Kami mohon bantuan seluruh pemerintah daerah, jangan sampai terjadi pada teman-teman kita yang sudah mengabdi. Kami sudah menyiapkan dari sisi kebijakan tapi pemerintah daerah minim terhadap formasi yang diusulkan. Jadi tidak perlu khawatir karena ini permintaan pemerintah pusat,” kata Aba.  Koordinasi dan sinkronisasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kemendikbudristek Gelar Sinkronisasi Kebutuhan Guru Formasi PPPK 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-yang-pensiun-jateng-kekurangan-guru-smasmk_m_209904.jpeg" alt="ILUSTRASI Provinsi Jawa Tengah saat ini masih membutuhkan guru khususnya untuk SMA dan SMK. Pasalnya, kian banyak tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun tiap tahunnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Provinsi Jawa Tengah saat ini masih membutuhkan guru khususnya untuk SMA dan SMK. Pasalnya, kian banyak tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun tiap tahunnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Tengah saat ini masih membutuhkan guru khususnya untuk SMA dan SMK. Pasalnya, kian banyak tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun tiap tahunnya. Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Gatot Bambang Hastowo mengungkapkan, jumlah guru ASN di Jateng mencapai 24.748 orang. Jumlah tersebut telah berkurang setelah sekira 500 guru SMA/SMK pensiun pada tahun 2017 lalu. Sementara hingga bulan April 2018, ada sekitar 700 lainnya yang juga sudah pensiun. "Jumlah kekurangan guru setara dengan jumlah GTT yang direkrut saat ini, tapi banyak yang pensiun jadi akan ada pengangkatan setiap tahun," tuturnya saat dihubungi, Jumat (4/5). Ia pun menyebutkan, saat ini, jumlah guru tidak tetap (GTT) di Jateng mencapai 8.288 orang. "Mulai tahun 2018 ini, para GTT sudah digaji menggunakan APBD Provinsi," sambungnya. Untuk membiayai mereka beserta pegawai tidak tetap (PTT) yang jumlah totalnya mencapai 15.776 orang, pemprov menggelontorkan kurang lebih Rp 320 miliar. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto menjelaskan, jumlah tenaga pendidik yang berada di bawah kewenangan provinsi masihlah minim. Selama ini, pihaknya hanya mengoptimalkan kinerja para guru, dengan cara menambah jam mengajar. Dirinya juga mengungkap, sebenarnya ada tujuh ribu kursi guru yang kosong dan harus segara diisi. Angka itu belum ditambah total 1.500 guru yang pensiun periode tahun ini. &ldquo;Karena mendesak, 70 persen tambahan PNS akan diprioritaskan guru linier. Sisanya dibagi untuk tenaga kesehatan dan infrastruktur,&rdquo; terangnya.&nbsp; Pemerintah pusat, lanjutnya memiliki prioritas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat daerah. Yakni dikhususkan bagi mereka yang berada di daerah terpencil, perbatasan, daerah kantong kemiskinan, serta yang belanja pegawai pada APBD-nya tak lebih dari 50 persen. &ldquo;Provinsi baru juga diprioritaskan. Seperti Kalimantan Utara dan Papua. Kalau daerah di perbatasan yang diprioritaskan adalah NTT dan Kalimantan Barat,&rdquo; tandasnya.

Banyak yang Pensiun, Jateng Kekurangan Guru SMA/SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/butuh-banyak-guru-ini-arahan-pemkot-solo_m_170604.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo Budi Yulistianto meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk lebih selektif dalam mengangkat guru tidak tetap (GTT). Pengangkatan GTT harus disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah, dan tidak boleh asal mengangkat dengan alasan lainnya. "Kita meminta kepada Disdik dan juga sekolah untuk lebih selektif dalam memilih GTT. Kalau misal memang tidak membutuhkan atau kriteria yang dimiliki guru tidak sesuai, ya jangan diangkat menjadi GTT," terang Budi kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Budi tidak menampik jika Kota Solo masih membutuhkan banyak tenaga guru. Baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama. Tetapi bukan berarti pihak sekolah dapat melakukan pengangkatan GTT tanpa memikirkan kebutuhannya. Menurut Budi, sampai saat ini masih ada yang melakukan pengangkatan dengan alasan lain. Misalnya dengan unsur kedekatan atau alasan lain. "Kalau ada kepala sekolah baru, gurunya diganti, atau yang tidak cocok diganti terus mengangkat guru baru lagi. Tidak seperti itu, karena kadang yang sudah tidak butuhkan juga sulit untuk diberhentikan. Dan sekolah akan tetap membayarkan gajinya terus," katanya. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada kondisi psikologis dari GTT itu sendiri. Terlebih, gaji yang dibayarkan oleh pihak sekolah tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK). "Itu masalahnya, gajinya disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan di bawah UMK. Selain itu, kalau mereka sudah diangkat terus karena sudah tidak dibutuhkan akan diberhentikan, kan jadi mempengaruhi yang bersangkutan," ulasnya. Pemkot juga tidak bisa melarang sekolah untuk mengangkat GTT. Pasalnya, Solo masih kekurangan banyak tenaga pengajar atau guru. Selain itu, Sekda juga meminta kepada Disdik untuk memetakan jumlah guru yang dibutuhkan. Hal itu diharapkan mampu menghitung total kebutuhan guru di Kota Solo. Sampai saat ini jumlah GTT masih mencapai ribuan.

Butuh Banyak Guru, Ini Arahan Pemkot Solo

kebutuhan guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebutuhan guru