<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/GUS-HALIM-0206-B.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Dirjen PDP Sugito dan Dirjen PEID Harlina Sulistyorini menerima Audensi Lu Kang, Duta Besar China untuk Indonesia dikantor Kemendes PDTT.(2/6/2022)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Dirjen PDP Sugito dan Dirjen PEID Harlina Sulistyorini menerima Audensi Lu Kang, Duta Besar China untuk Indonesia dikantor Kemendes PDTT.(2/6/2022)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar terus memperkuat kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan daerah perbatasan. Tukar pengalaman terkait pembangunan desa tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa-desa kedua negara.  "Terimakasih atas kehadiran Dubes Tiongkok dan kita punya satu tujuan yang sama untuk pembangunan desa, daerah tertinggal dan perbatasan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ketika menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Mr Lu Kang di ruang kerjanya, Kamis (2/6/2022).  Dalam pertemuan tersebut, Gus Halim, sapaan akrabnya, memaparkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan keanekaragaman budaya dan Bahasa yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Gus Halim, Kemendes PDTT bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di 74.961 desa, 150 daerah transmigrasi, 62 daerah tertinggal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itulah Kemendes PDTT harus membangun kolaborasi dengan semua pihak.  "Ini hal yang membanggakan kami tapi sekaligus ada tantangan yang tidak ringan agar Kebhinekaan ini bisa tetap dipertahankan dan menjadi tugas yang dibebankan ke Kemendes PDTT," kata Gus Halim.  Salah satu upaya percepatan pembangunan desa menurut Gus Halim adalah dengan pemanfaatan Dana Desa untuk masyarakat desa, utamanya dua hal yaitu untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat BUM Desa yang kedua untuk peningkatan sumber daya manusia. Gus Halim juga menyinggung dampak Covid-19 yang telah berpengaruh secara global hingga ke level desa. Menurutnya, akibat Pandemi memaksa desa-desa untuk bekerja lebih kreatif dan bertransformasi utamanya dibidang digitalisasi serta teknologi. Ia mencontohkan keberhasilan desa-desa yang telah memanfaatkan jaringan internet serta memasarkan produk desa secara digital.  “Salah satu hasil kreatifitas desa yaitu Telpon WIFI Koin agar bisa memberi pelayanan terbaik terhadap kebutuhan internet. Ini termasuk nilai positif dari Covid-19 karena warga desa ditekan untuk kreatif dan miliki ide baru," kata Gus Halim.  Sebagai informasi pertemuan Dubes Republik Rakyat Tiongkok Lu Kang dengan Kemendes PDTT adalah dalam rangka meningkatkan Kerjasama serta transformasi teknologi dibidang pemberdayaan ekonomi desa dan kemiskinan ekstrem.  Dubes Lu Kang menuturkan, persoalan kemiskinan ekstrem telah sering dibahas saat pertemuan Indonesia dan Tiongkok. Salah satu solusi Tiongkok untuk mengatasi kemiskinan adalah lewat teknologi. Lu Kang juga menjelaskan salah satu keberhasilan Tiongkok adalah penyelesaian kemiskinan ekstrem. Namun, pihaknya masih mencari solusi yang baik dengan belajar pada negara lain, termasuk Indonesia.  "Kita harus terus kembangkan kerjasama (bidang pengentasan kemiskinan ekstrem) meski sempat terjeda akibat masa pandemi Covid-19," kata Dubes Lu Kang.  Diakhir pertemuan, Gus Halim menyerahkan buku yang ditulisnya, SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan yang merupakan arah kebijakan pembangunan desa yang membuat 18 tujuan dengan 222 indikator.  "Terimakasih atas kunjungan ini, semoga kita bisa terus sinergikan program untuk pembangunan desa," pungkas Gus Halim.  Turut hadir menemani Gus Halim, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pengembangan Desa dan Perdesaan Sugito.  Menemani Dubes Lu Kang, Mr Ou Yang Sha Chen, First Secretary, Mr Wang Jianxun, First Secretary, Mr Qin Wenchao, Attache dan Mr Liu Xu, Attache.

Gus Halim Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/kedubes-tiongkok.jpg" alt="Dubes Tiongkok Xiao Qian dan delegasi bersama menyanyikan lagu Bengawan Solo/Kedubes Tiongkok" width="100%">
<figcaption>Dubes Tiongkok Xiao Qian dan delegasi bersama menyanyikan lagu Bengawan Solo/Kedubes Tiongkok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian bersama delegasi kedutaan ikut mengucapkan perayaan kemerdekaan RI yang ke-75 dengan cara berbeda. Mereka kompak menyanyikan lagu Bengawan Solo dengan fasih berbahasa Indonesia. Kompak mengenakan batik, semua delegasi kedutaan hapal dengan lagu daerah tersebut. Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengucapkan salam hangat untuk seluruh rakyat Indonesia. "Pada kesempatan ini, atas nama Kedubes Tiongkok kami ucapkan salam paling hangat dan harapan terbaik untuk Indonesia. Dan semua orang yang mendukung pengembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok," katanya kepada wartawan dalam video, Senin (17/8). Menurut Dubes Xiao Qian, Indonesia dan Tiongkok memiliki peradaban sejarah lama. Dia menyebut di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mencapai kemajuan ekonomi, stabil, dan negara yang lebih kuat. "Tiongkok dan Indonesia bersejarah lama. Kedua negara bersahabat baik dan juga sebagai mitra yang baik," katanya. "Seperti pepatah mengatakan jauh di mata dekat di hati," ujarnya. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, kata dia, kedua negara bergotong royong saling membantu yang sepenuhnya mencerminkan persahabatan. Tahun ini menandai hubungan diplomatik 70 tahun antara kedua negara. "Menandai titik awal baru kerja sama mitra strategis yang lebih tinggi antara Indonesia dan Tiongkok. Semoga persahabatan kedua negara kekal abadi selamanya, selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia," tegasnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=3-1dSAdcRbY &nbsp;

Ucapkan HUT ke-75 RI, Dubes Tiongkok Nyanyikan Lagu Bengawan Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Xiao-Qian-Dok.-Kedubes-Tiongkok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin memanas. Bermula dari pandemi Covid-19, masalah perang dagang hingga soal teknologi. Baru-baru ini Amerika Serikat makin memicu kemarahan Tiongkok. AS mengintimidasi Tiongkok dengan memasuki wilayah Laut Cina Selatan dengan menggunakan kapal perang. Tiongkok menyebut itu sebagai tindakan tak bertanggung jawab.  Tiongkok yang marah dengan tegas diungkapkan dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia kepada JawaPos.com, Kamis (16/7). Tiongkok menyebut tindakan AS mengabaikan fakta sejarah di Laut Cina Selatan dan melanggar komitmen publik. Pemerintah AS diminta untuk tidak mengambil posisi pada masalah kedaulatan Laut Cina Selatan.  "Ini melanggar dan mendistorsi hukum internasional, sengaja memicu sengketa wilayah dan maritim, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab," tegas pernyataan tersebut.  Tiongkok membantah AS yang mengklaim bahwa Tiongkok secara resmi mengumumkan garis putus-putus di Laut Cina Selatan pada 2009. Tiongkok mengklaim Kedaulatan, hak, dan kepentingan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah dibangun selama sejarah panjang.  "(Klaim AS) Itu tidak benar. Tiongkok telah secara efektif menjalankan yurisdiksi atas pulau-pulau, terumbu, dan perairan yang relevan di Laut Cina Selatan selama ribuan tahun. Kembali pada tahun 1948, pemerintah Cina secara resmi menerbitkan garis putus-putus tanpa negara lain yang mengajukan perselisihan dalam waktu yang sangat lama. Kedaulatan teritorial Tiongkok dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan didasarkan pada sejarah dan hukum dan konsisten dengan hukum dan praktik internasional yang relevan," tambah pernyataan itu.  Pihak Kedubes Tiongkok menegaskan pihaknya tidak pernah berupaya membangun 'kerajaan maritim' di Laut Cina Selatan. Menurut Kedubes Tiongkok, kekuatan politik dan perilaku intimidasi menunjukkan bahwa AS adalah perusak nyata dan pembuat masalah yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Komunitas internasional dapat melihat ini dengan sangat jelas.  "Kami selalu memperlakukan tetangga Laut Cina Selatan kami secara setara dan melakukan pengekangan maksimum saat menjaga kedaulatan, hak, dan kepentingan kami di Laut Cina Selatan. AS, sebaliknya, menolak untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tidak dapat menghentikan dirinya untuk menarik diri dari satu perjanjian dan organisasi internasional satu sama lain, dan hanya memilih untuk mematuhi hukum internasional ketika kesempatan itu berlaku kepentingannya sendiri. Ini sering mengirim armada besar kapal militer canggih dan pesawat ke Laut Cina Selatan untuk mendorong militerisasi," imbuh pihak Kedubes Tiongkok.  Sehubungan dengan arbitrase Laut Cina Selatan dan apa yang disebut Penghargaan, posisi Tiongkok konsisten, jelas dan tegas. Pengadilan Arbitrase melanggar prinsip persetujuan negara dan menjalankan ultra yurisdiksinya. Ada kesalahan nyata dalam pencarian fakta dan penerapan hukum dalam Penghargaan. Dan banyak negara mempertanyakan hal ini.  "AS sedang meningkatkan arbitrase untuk melayani tujuan politiknya sendiri, yang merupakan penyalahgunaan hukum maritim internasional. Tiongkok tidak akan pernah menerimanya," tambahnya.  Berdasarkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) yang ditandatangani oleh Tiongkok dan negara-negara Anggota ASEAN pada tahun 2002, Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi melalui konsultasi dan negosiasi ramah dengan negara-negara berdaulat yang terkait langsung dan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN. Saat ini, dengan upaya bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut Cina Selatan pada dasarnya stabil.  "Tiongkok dan negara-negara ASEAN tidak hanya menghormati DOC, tetapi juga mempercepat dan memajukan konsultasi tentang Kode Perilaku (COC) yang lebih mengikat untuk bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Telah ada kemajuan positif dalam konsultasi yang relevan. Hubungan antara Tiongkok dan anggota ASEAN telah semakin diperkuat dan ditingkatkan dalam kerja sama kami melawan Covid-19," kata Kedubes Tiongkok.  Tiongkok menyesalkan tindakan AS sebagai negara di luar kawasan sudah menciptakan kekacauan di Laut Cina Selatan. AS dinilai berusaha keras untuk menyulut masalah dan menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara regional lainnya, menggagalkan dan melemahkan upaya Tiongkok dan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.  "Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang langkah yang salah oleh AS dan mendesaknya untuk berhenti membuat masalah di Laut Cina Selatan dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Tiongkok akan selalu dengan tegas mempertahankan kedaulatan kami, menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," jelasnya.  Sementara itu AS membantah sudah membuat kekacauan di Laut Cina Selatan. AS mengklaim sedang melakukan latihan angkatan laut di Laut Cina Selatan. Aksi itu melibatkan dua kelompok kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. Namun AS membantah melakukan intimidasi  "Itu latihan pertahanan udara taktis untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka", menurut akun Twitter resmi Angkatan Laut AS seperti dalam laman South China Morning Post.

Tiongkok Geram Gara-Gara Amerika Serikat Intimidasi Laut Cina Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/080520_liwenliang_reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok masih memanas terkait virus Korona. AS masih tetap percaya bahwa virus Korona berasal dari Tiongkok. Kali ini sindiran lebih keras dilakukan AS untuk Tiongkok.  AS melanjutkan serangan mereka pada Tiongkok, Kamis (7/5). AS meluncurkan kampanye dengan mengubah alamat kedutaan besar Tiongkok di Washington untuk menghormati pemrediksi pertama kali bahwa virus Korona bisa menjadi wabah, dr Li Wenliang.  Di bawah undang-undang baru yang diperkenalkan di Senat dan DPR AS, alamat resmi kedutaan besar Tiongkok di Washington akan diubah dari 3505 International Place menjadi 1 Li Wenliang Plaza. Itu semua sebagai sindiran bagi Tiongkok dan penghormatan bagi dr Li.  "Mengganti nama jalan di luar kedutaan besar Tiongkok memastikan bahwa warisan dr Li tidak pernah dilupakan dan akan menjadi pengingat bagi pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis, bahwa AS akan berdiri dengan yang tertindas dan tidak dengan penindas mereka," kata Senator Partai Republik Marco Rubio of Florida, salah satu cosponsors asli RUU itu seperti dilansir dari <a href="https://www.asiaone.com/world/change-chinese-embassys-us-address-honour-coronavirus-whistle-blower-doctor-li-wenliang">AsiaOne</a>, Jumat (8/5).  Jika diberlakukan, undang-undang akan mensyaratkan bahwa peta, peraturan dan catatan resmi lainnya yang merujuk lokasi segera diperbarui untuk mencerminkan nama dokter dari Wuhan yang dibungkam oleh pihak berwenang ketika mencoba untuk mengungkap ke publik berbahayanya virus Korona baru.  Secara fisik, Kedubes Tiongkok terletak di kota Washington, di sebidang tanah federal. Di bawah undang-undang, administrator layanan umum pemerintah federal akan diarahkan untuk memasang tanda bertuliskan nama jalan baru dengan gaya papan nama Washington. Undang-undang tersebut dikeluarkan ketika pimpinan minoritas Kevin McCarthy, seorang Republikan California, meluncurkan gugus tugas baru di majelis rendah yang akan melakukan penyelidikan pada Tiongkok.  Dalam agendanya akan dilakukan investigasi terhadap kampanye pengaruh Tiongkok di AS. Serta ancaman ekonomi yang ditimbulkan oleh negara Tiongkok kepada AS dan sekutu, serta peran Tiongkok dalam asal-usul dan penyebaran virus Korona.  Perlakuan terhadap dr Li, yang bekerja sebagai dokter mata di Wuhan, telah menjadi bahan kritik para tokoh politik AS tentang kesalahan langkah awal Tiongkok dalam menangani wabah virus Korona. Dr Li meninggal pada Februari lantaran terinfeksi Covid-19.  Dr Li sempat mengungkap pertama kali bahwa virus itu akan memjadi wabah dunia. Dia pun sempat ditangkap lantaran dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat terkait prediksinya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lcgjvICMfF4  https://www.youtube.com/watch?v=5OAiwA7ZNvQ  https://www.youtube.com/watch?v=2Y86hriE71A

Sindiran Keras, AS Ubah Alamat Kedubes Tiongkok Hormati Dr Li Wenliang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/17-warga-australia-ditahan-di-kamp-konsentrasi-muslim-uighur_m_.jpg" alt="Baru-baru ini Tiongkok dituduh melakukan kekerasan kepada Muslim Uighur. Beijing telah membenarkan tindakan keras tersebut sebagai tindakan kontraterorisme" width="100%">
<figcaption>Baru-baru ini Tiongkok dituduh melakukan kekerasan kepada Muslim Uighur. Beijing telah membenarkan tindakan keras tersebut sebagai tindakan kontraterorisme</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tujuh Belas warga Australia dilaporkan berada di bawah tahanan rumah, di penjara atau ditahan di kamp konsentrasi Muslim Uighur milik&nbsp;otoritas&nbsp;Tiongkok di Provinsi Xinjiang. The Guardian melaporkan, orang-orang Australia itu ditahan ketika mereka mengunjungi kerabatnya di Tiongkok. Berdasarkan informasi dari Advokat Uighur di Australia Nurgul Sawut, laporan itu mengklaim 15 warga Australia yang terlibat adalah penduduk tetap.&nbsp;Sementara dua lainnya menggunakan visa pasangan. Sawut mengaku belum bisa memastikan nasib warga Australia keturunan Uighur itu. Namun dia meyakini, salah satu dari kelompok itu berada di penjara, empat berada di bawah tahanan rumah, dan 12 sisanya berada di&nbsp;kamp konsentrasi. Baru-baru ini Tiongkok dituduh melakukan kekerasan kepada Muslim Uighur. Beijing telah membenarkan tindakan keras tersebut sebagai tindakan kontraterorisme, dan menyebut kamp-kamp konsentrasi itu sebagai tempat pelatihan kejuruan gratis. Seperti dilansir Business Insider, Senin (11/2), Sawut mengatakan, anggota masyarakat mereka merasa kecewa. "Pemerintah Australia pada dasarnya mengatakan kami tidak bisa melakukan apapun sekarang. " Selain itu, advokat untuk komunitas Uighur berjumlah 3.000 orang di Australia menyerukan kepada pemerintah di Canberra untuk menjamin pembebasan para tahanan. Menteri luar negeri sementara negara itu, Penny Wong, telah mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan.

17 Warga Australia Ditahan di Kamp Konsentrasi Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-modus-aparat-tiongkok-tangkap-muslim-uighur_m_.jpg" alt="Muslim Uighur ditangkap aparat dengan modus proyek persaudaraan keluarga" width="100%">
<figcaption>Muslim Uighur ditangkap aparat dengan modus proyek persaudaraan keluarga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok bukan isapan jempol. Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur Seyit Abdulkadir Tumturk menjelaskan, Muslim Uighur yang menjadi tahanan Pemerintah Tiongkok benar-benar mengalami penindasan. Saking kejamnya, dia bahkan menyebut penyiksaan yang dilakukan lebih dari yang diterima tahanan tentara Nazi pada Perang Dunia II. "Mereka dalam tahanan mendapatkan perlakuan tahanan lebih kejam dari Nazi," katanya dalam diskusi bertajuk 'Kesaksian dari Balik Tembok Penjara Uighur' di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta, Sabtu (12/1) seperti dilansir RMOL.co (Jawa Pos Grup).&nbsp; Menurut Seyit, setelah mendapat desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Tiongkok bersedia membebaskan setidaknya satu juta muslim Uighur yang ditahan. Namun, jumlah itu sebenarnya masih terbilang sedikit. "Dalam hitungan PBB mengeluarkan angka tahanan adalah satu juta akan tetapi menurut kita, data kita jumlahnya tiga sampai lima juta orang," bebernya. Dijelaskan Seyit, Muslim Uighur ditangkap aparat dengan modus proyek persaudaraan keluarga. Pegawai pemerintah dari etnis Han diminta untuk masuk ke dalam rumah-rumah Muslim Uighur. Mereka ditugaskan untuk membimbing setiap Muslim Uighur untuk melawan radikalisme. Namun jika pegawai pemerintah yang bertugas itu melihat mereka beribadah salat, berjilbab, membaca Alquran bahkan berjenggot maka akan langsung ditahan. "Barang siapa yang melawan Pemerintah Komunis&nbsp;Tiongkok maka dicap sebagai teroris, Islam radikal dan dimasukkan dalam kamp," kata Seyit.

Begini Modus Aparat Tiongkok Tangkap Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiongkok-diminta-buka-xinjiang-agar-bisa-dikunjungi-muslim-dunia_m_.jpg" alt="Polemik yang terjadi terkait isu penyiksaan warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membuat Dubes RRT untuk Indonesia dituntut untuk memberikan penjelasan publik" width="100%">
<figcaption>Polemik yang terjadi terkait isu penyiksaan warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membuat Dubes RRT untuk Indonesia dituntut untuk memberikan penjelasan publik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik yang terjadi terkait isu penyiksaan warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok&nbsp;oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membuat Dubes RRT untuk Indonesia dituntut untuk memberikan penjelasan publik. Hal itu dilakukan oleh PP Muhammadiyah selaku salah satu ormas Muslim terbesar di Indonesia, telah mengundang Dubes China Xiao Qian untuk menjelaskan perkara tersebut. "PP Muhammadiyah sudah berikan keterangan kepada Dubes secara terbuka dan kami berikan masukan untuk jawab berbagai macam isu keadaan yang berlangsung di Provinsi Xinjiang dengan tetap menghormati politik dalam negeri dan kedaulatan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12). Tidak hanya itu, Haedar juga meminta agar Provinsi Xinjiang terbuka untuk bisa dikunjungi oleh muslim seluruh dunia. Seperti dilansir RMOL.co (Jawa Pos Grup), selama ini&nbsp;Xinjiang&nbsp;terkesan tertutup aksesnya. "Kami harap bisa bersama menerima masukan bahwa RRT sebagai negara besar yang punya kekuatan diplomasi yang luas jadi pelopor paradigma politik internasional yang mengutamakan perdamaian dan non kekerasan," demikian Haedar.

Tiongkok Diminta Buka Xinjiang Agar Bisa Dikunjungi Muslim Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/act-kirim-sos-bantu-pengungsi-uighur_m_.jpg" alt="Ketika krisis kemanusiaan terhadap etnis Uighur terjadi di pertengahan Desember, ACT langsung merespon dengan mengeluarkan pernyataan sikap mengecam tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)" width="100%">
<figcaption>Ketika krisis kemanusiaan terhadap etnis Uighur terjadi di pertengahan Desember, ACT langsung merespon dengan mengeluarkan pernyataan sikap mengecam tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Krisis kemanusiaan dan bencana silih berganti di penghujung 2018. Mulai dari penindasan yang menimpa etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok, hingga tsunami di kawasan Selat Sunda dan banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Semua krisis kemanusiaan dan bencana itu direspon cepat oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). &ldquo;Tak ada libur untuk urusan kemanusiaan, karena dengan membantu mereka yang membutuhkan merupakan kebahagiaan tersendiri. Ayo bersama kami bahagiakan saudara kita, jangan pernah lelah,&rdquo; ujar Presiden ACT Ahyudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/12). Ketika krisis kemanusiaan terhadap etnis Uighur terjadi di pertengahan Desember, ACT langsung merespon dengan mengeluarkan pernyataan sikap mengecam tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Tiongkok. &ldquo;Hari ini dunia tau seperti apa krisis yang menimpa Uighur yang bersumber dari kezaliman pemerintah mereka, seperti pelarangan hak untuk beribadah. Siapa pun dan di mana pun umat yang mengalami kekejaman atau kezaliman, maka sudah sewajarnya ACT, lembaga kemanusiaan, menyuarakan dukungan kemanusiaan bagi mereka, termasuk Uighur,&rdquo; paparnya. ACT telah mengirim langsung Tim Sympathy of Solidarity (SOS) untuk Uighur I. Tim kemanusiaan itu diberangkatkan secara bertahap, menuju wilayah-wilayah di mana etnis Uighur mengungsi dari tindakan represi Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. Sejumlah wilayah tersebut di antaranya Turki, Kirgistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Tim SOS juga berupaya untuk menjangkau warga Uighur di Xinjiang tempat pusat krisis. Tidak hanya itu, ACT juga menggelar aksi solidaritas di seluruh Indonesia melalui kantor cabang ACT yang ada di daerah-daerah. Kegiatan tersebut juga diiringi dengan aksi penggalangan dana bagi muslim Uighur. Bantuan-bantuan tersebut bertujuan untuk penyelamatan kehidupan muslim Uighur dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papa. Bantuan juga dapat berupa beasiswa pendidikan, seperti yang telah ACT berikan pada mahasiswa Uighur di Turki pada 2017 lalu. Aksi-aksi ini sebagai bentuk keseriusan ACT dalam merespon krisis kemanusiaan di dunia.

ACT Kirim SOS Bantu Pengungsi Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aparat-turunkan-800-personel-amankan-aksi-bela-muslim-uighur_m_.jpg" alt="Aparat keamanan gabungan TNI-Polri menurunkan 800 personel untuk pengamanan aksi solidaritas Muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat (21/12)" width="100%">
<figcaption>Aparat keamanan gabungan TNI-Polri menurunkan 800 personel untuk pengamanan aksi solidaritas Muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat (21/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat keamanan gabungan TNI-Polri menurunkan 800 personel untuk pengamanan aksi solidaritas Muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat (21/12). Jumlah tersebut terdiri dari 500 dari kepolisian dan 300 dari TNI. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Indra Jafar jumlah tersebut adalah atas pertimbangan jumlah massa dan potensi kerawanan yang dipertimbangkan. Indra juga menambahkan bahwa jumlah aparat keamanan bukan merupakan permintaan dari Kedubes Tiongkok. "Tidak ada (permintaan). Ini yang jelas dari Polri dan TNI bersama-sama dan bersatu untuk mengamankan," katanya. "Karena ini kan bagian dari objek vital, memang kewajiban kita untuk mengamakan. Mereka (peserta aksi) kan juga memberitahu kepada kita akan melaksanakan kegiatan seperti itu," tambahnya. Dia juga menambahkan bahwa aksi solidaritas berlangsung damai dan tertib. Selama aksi juga tidak ada bentrokan antar massa atau anarkisme. "Tadi pagi mahasiswa orasi dan semua tertib dan lancar. Sore ada elemen ormas juga yang hadir disini untuk menyampaikan aspirasi juga berjalan aman lancar dan tertib sekali," kata Indra. "Sehingga kita betul-betul bisa mengamankan mereka, dan tidak ada bentrokan. Itu memang yang diharapkan, artinya aspirasi tersampaikan , tetapi juga semua tertib," tambahnya. Berbagai Ormas di Indonesia melakukan aksi solidaritas bela Muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Tiongkok pada Jumat (21/12). Mereka menuntut kebebasan beragama khususnya bagi Uighur yang diduga mendapatkan kekerasan HAM.

Aparat Turunkan 800 Personel Amankan Aksi Bela Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digeruduk-aksi-bela-muslim-uighur-kedubes-tiongkok-biasa-saja_m_.jpg" alt="Aktivitas kerja di Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia di di Jalan Mega Kuningan nomor 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, tetap normal alias berjalan seperti biasa" width="100%">
<figcaption>Aktivitas kerja di Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia di di Jalan Mega Kuningan nomor 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, tetap normal alias berjalan seperti biasa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivitas kerja di Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia di di Jalan Mega Kuningan nomor 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, tetap normal alias berjalan seperti biasa. Atase Kedubes RRT, An Xiaoshan memastikan Aksi Bela Muslim Uighur yang dijadwalkan mulai ba'da salat Jumat, pukul 13.00 siang ini tidak akan menganggu aktivitas kedutaan. "Tetap kerja normal," ucap An seperti dilansir RMOL (Jawa Pos Grup), sesaat lalu, menanggapi pengumuman libur Kedubes RRT pada hari ini yang telah beredar di media sosial. Dalam pengumuman berbentuk selembar kertas itu tertulis alasan libur karena adanya pekerjaan pemeliharaan sistem. Aksi bela muslim Uighur sendiri diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 untuk menyikapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, wilayah barat daya Tiongkok. Menurut laporan lembaga internasional, termasuk PBB, pemerintah Tiongkok menahan 1 juta lebih etnis Uighur yang mayoritas muslim di dalam satu kamp konsentrasi. Beberapa ratus ribu orang di antaranya mengalami penyiksaan dan dipaksa meneriakkan slogan 'Hidup Partai Komunis'. Pemerintah RRT membantah laporan tersebut dan berdalil tengah mengadakan program pendidikan vokasi

Digeruduk Aksi Bela Muslim Uighur, Kedubes Tiongkok Biasa Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedubes tiongkok

Berita Terkini