<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/JKT_Perizinan-Impor_MIFTAHUL-HAYAT-12-2528459947.jpeg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kedua kiri) saat melepas truk kontainer yang berisi barang impor usai memberikan sosialisasi te" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kedua kiri) saat melepas truk kontainer yang berisi barang impor usai memberikan sosialisasi te</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah kembali melakukan relaksasi aturan impor. Hal tersebut merupakan respons atas kendala dan hambatan terkait dengan proses importasi barang. Aturan itu terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo 3 Tahun 2024 jo 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Rilis permendag juga diikuti dengan dikeluarkannya keputusan menteri keuangan yang menetapkan kembali daftar barang yang terkena larangan pembatasan impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa pertimbangan teknis telah menimbulkan hambatan pada proses perizinan impor. Juga mengakibatkan terjadinya penumpukan kontainer di sejumlah pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok. Hingga saat ini paling tidak terdapat 17.304 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok karena belum dapat mengajukan dokumen impor serta belum diterbitkan persetujuan impor dan pertimbangan teknis. &rdquo;Dengan arahan Pak Presiden untuk menyelesaikan permasalahan perizinan impor itu telah diterbitkan Permendag 8 Tahun 2024 dan hari ini (kemarin, Red) diharapkan akibat dari permendag itu kontainer yang tertumpuk 17 ribu ini bisa segera diselesaikan,&rdquo; ujar Airlangga di sela-sela peninjauan langsung pemberlakuan kebijakan relaksasi impor di Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin (18/5). Airlangga menjelaskan, Permendag 8/2024 yang mulai diberlakukan 17 Mei 2024 memuat sejumlah pokok kebijakan. Di antaranya, relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesori, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga, tas, hingga katup. Di hari yang sama, kebijakan relaksasi impor tersebut diikuti dengan pengeluaran (release) untuk beberapa kelompok komoditas yang telah memenuhi ketentuan relaksasi perizinan impor yang dipersyaratkan dalam Permendag 8/2024. Antara lain berupa produk besi baja, tekstil, tas, dan elektronik. Komoditas tersebut diimpor oleh sepuluh perusahaan dan telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sejak 10 Mei 2024. Didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, pada kesempatan itu Airlangga juga melihat secara langsung simbolis pengeluaran barang dari lima kontainer. &rdquo;Kami dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyambut gembira perubahan Permendag 36 Tahun 2024 menjadi Permendag 8 Tahun 2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut, dengan tadi perubahan persyaratan menjadi hanya laporan surveyor,&ldquo; ujar Sri Mulyani. Dia mengungkapkan, tercatat 17.304 kontainer tertahan di Tanjung Priok. Penumpukan juga terjadi di Tanjung Perak, Surabaya, dengan jumlah yang tercatat sebanyak 9.111 kontainer tertahan sejak aturan Permendag 36/2023 tentang larangan pembatasan barang impor diterbitkan. &rdquo;Penahanan kontainer itu lantas menghambat kegiatan ekonomi, salah satunya industri manufaktur, akibat pasokan bahan baku tertahan,&rdquo; ujarnya. Menko Airlangga memerinci, lima kontainer yang dikeluarkan tersebut adalah 4 kontainer dari PT Denso Indonesia yang telah memiliki laporan surveyor sehingga telah memenuhi ketentuan Permendag 8/2024 dan 1 kontainer dari PT Pandu Equator Prima yang secara langsung telah memenuhi ketentuan Permendag 8/2024 karena berstatus mitra utama kepabeanan (mita). &rdquo;Kami menegaskan agar kementerian/lembaga terkait ikut mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan perizinan impor tersebut. Seperti mendorong percepatan penerbitan persetujuan impor dan percepatan penyelesaian pertimbangan teknis,&rdquo; tandasnya. (agf/c9/fal)

Pemerintah kembali melakukan relaksasi aturan impor. Hal tersebut merupakan respons atas kendala dan hambatan terkait dengan importasi.

Hambat Kegiatan Ekonomi, Pemerintah Revisi Lagi Aturan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_36841.jpg" alt="Wali Kota Eri disambut peserta SSC 2022. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Eri disambut peserta SSC 2022. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Roadshow ketiga Surabaya Smart City (SSC) 2022 digelar di RW 4 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Kecamatan Wonokromo, Dukuh Pakis, Karangpilang, Wiyung, Jambangan, Wonocolo, Sawahan, dan Gayungan, mengikuti roadshow tersebut.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan piagam penghargaan kepada 3 kecamatan yang berhasil menjuarai lomba yel-yel. Juara pertama diraih Kecamatan Wonokromo, juara kedua Kecamatan Dukuh Pakis, dan juara ketiga Kecamatan Karangpilang.  Eri menjelaskan, SSC adalah cara setiap RW di Kota Pahlawan untuk menjaga keguyuban dan kerukunan. Harapannya, ada kegiatan perekonomian yang meningkat di masing-masing wilayah.  Menurut dia, hal itu akan menunjang smart society di Kota Surabaya. Di mana, akan terintegrasi dengan smart environment, smart economy, smart health, smart society, dan smart technology.  ”Alhamdulillah, setiap wilayah memiliki UMKM dan beberapa sudah masuk SKG (Surabaya Kriya Gallery). Ini sangat luar biasa, berarti ini bisa menarik tenaga kerja (lapangan pekerjaan). Bagaimana dengan SSC ini ada smart society, satu tetangga dengan tetangga lain memiliki jiwa sosial untuk saling membantu dan menguatkan, itu yang saya harapkan,” papar Eri, Jumat (16/12).  Meski demikian, Eri menyebut, pada perhelatan SSC 2022, terdapat RW yang tidak lolos dalam tahap 75 besar. Tetapi RW tersebut menjadi salah satu juara dalam Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.  ”Setelah SSC kemarin tidak mendapat juara, tetapi mendapatkan Proklim (juara). Ternyata, mereka tetap menjaga sustainable itu berkelanjutan terus. Ini yang saya bangga betul dengan warga Surabaya, sambil saya berharap semua wilayah RW bisa seperti Proklim dan SSC. Kalau itu semua terwujud maka guyub rukun pasti terbentuk di Surabaya,” ungkap Eri.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, para peserta SSC 2022 telah menunjukkan keunggulan kampungnya sesuai dengan kategori penilaian yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi kerakyatan melalui UMKM, kesehatan lingkungan, keberlanjutan, dan kampung wisata dengan mengusung tema SSC Tahun 2022. Yaitu, Ekonomi Kerakyatan Berbasis Lingkungan.  Sedangkan untuk pemanfaatan lahan kosong, lanjut dia, ke depan diharapkan bisa dimanfaatkan warga. Seperti di kawasan Kecamatan Jambangan yang memiliki fasilitas umum (fasum) di permukiman warga maupun di bantaran sungai, telah dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.  ”Bisa difasilitasi, intinya fasilitas harus dimanfaatkan. Mereka berpartisipasi sendiri, tetapi kita hubungkan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya. Contoh kawasan Gayungan, mereka minta untuk (dibuatkan) program padat karya (kebun) bunga, ya kita latih. Kalau memang mereka butuh padat karya cabai dan sebagainya kita (bantu) sambungkan ke DKPP,” terang Agus Hebi.

Roadshow Ketiga SSC 2022, Ada Kampung Tak Lolos tapi Menang Proklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Foto-Jembatan-Musi-IV-dari-tepian-sungai-musi-1.jpg" alt="Jembatan Musi VI yang menghubungkan Kecamatan Seberang Ulu dan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, tahun lalu. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Jembatan Musi VI yang menghubungkan Kecamatan Seberang Ulu dan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, tahun lalu. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan daerah itu memerlukan sembilan unit jembatan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sembilan unit jembatan tersebut didesain untuk menjadi jalur perlintasan darat yang menghubungkan Kota Palembang bagian hulu ke hilir. Begitupun, dari Palembang ke beberapa daerah penyangga.  ”Dengan terbukanya jalur penghubung antarkota dalam provinsi ini sosial ekonomi masyarakat dapat bergerak dan pembangunan daerah terisolir dapat terealisasi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Sumatera Selatan Darma Budhy seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, dari sembilan jembatan tersebut yang sudah terealisasi ada empat unit. Yakni Jembatan Musi IV dan Musi VI yang selesai pembangunannya pada 2020. Dua lainnya Jembatan Ampera dan Musi II yang dibangun sejak puluhan tahun silam.  ”Lima jembatan lagi dalam proses yang sudah masuk dalam rencana jangka panjang sejak 15 tahun lalu,” terang Darma Budhy.  Lima jembatan tersebut yaitu Musi III yang akan dibangun menghubungkan Kecamatan Ilir Timur I ke Pulau Kemaro, Musi V penghubung Tol Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung), Musi VII menghubungkan bagian terluar Palembang dari Sungai Gerong ke Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin.  Lalu Jembatan Musi VIII (berlokasi di antara Musi IV dan Musi III), dan Musi IX (berlokasi di antara Jembatan Ampera dan Musi VI). ”Namun karena modal pembangunannya sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat, saat ini kami (pemerintah provinsi) tengah menyiapkan kriteria dasar yang diminta pusat,” ujar Darma Budhy.  Beberapa kriteria dasar tersebut, lanjut dia, pemerintah pusat meminta kesiapan alas lahan yang akan digunakan, kesiapan rencana induk dan detail engineering design. ”Mudah-mudahan bisa disiapkan itu sehingga pembangunan dapat terealisasi. Tetap dalam hal ini diharapkan dukungan semua pihak bukan hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat,” ucap Darma Budhy.

Pemprov Sumsel Butuh 9 Jembatan Tingkatkan Kegiatan Sosial-Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/eri-cahyadi-di-dewan-1.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, perekonomian di Kota Pahlawan, Jawa Timur, pada masa pandemi Covid-19 akan kembali bergerak normal. Hal itu bisa terjadi jika herd immunity atau kekebalan kelompok tercapai.  ”Karena kalau warganya sudah tervaksin, semua sektor akan dapat kembali bergerak. Semua ini untuk kesejahteraan warga, mohon doanya,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Wali Kota Eri bakal terus berjuang agar Kota Surabaya mencapai herd immunity dalam waktu dekat. Bahkan, Eri juga berupaya mewujudkan Kota Surabaya masuk zona kuning Covid-19 dalam waktu satu bulan.  Menurut Eri, apabila di Kota Surabaya telah mencapai kekebalan kelompok, pihaknya siap membantu daerah di wilayah Surabaya Raya untuk percepatan vaksinasi Covid-19. ”Kami bisa bantu nakes (tenaga kesehatan) apabila diperlukan. Karena wilayah aglomerasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, harus saling bahu-membahu,” tutur Eri.  Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony mengatakan, pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2021–2026. Pandemi Covid-19 sudah berimplikasi pada perekonomian di Kota Surabaya.  Menurut dia, untuk pemulihan ekonomi itu perlu ada konsep yang jelas. Mulai dari bagaimana menghidupkan kembali perekonomian, dari lapis bawah, menengah, dan atas.  ”Jangan sampai satu sisi saja yang dibenahi ekonominya. Misal ekonomi di level atas saja,” papar Thony.  Thony berharap agar Pemkot Surabaya segera mempercepat perbaikan ekonomi seperti termaktub dalam RPJMD Surabaya 2021–2026 yang telah disahkan DPRD Surabaya dalam Rapat Paripurna, Senin (16/8). ”Mumpung kondisi saat ini Covid-19 di Surabaya sedang landai, Pemkot Surabaya cepat melakukan relaksasi dari semua kelompok ekonomi, agar spirit usaha kembali bergairah,” ujar Thony.

Wali Kota Yakin Ekonomi Surabaya Bergerak Jika Herd Immunity Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Polpem-kapasitas-cafe-dan-resto-50-selama-ppkm-mikro-alfian-rizal_3.jpg" alt="Ilustrasi protokol kesehatan di salah satu kafe di Jalan Sumatera, Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi protokol kesehatan di salah satu kafe di Jalan Sumatera, Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Relaksasi ekonomi dilakukan Pemerintah Kota Surabaya salah satunya dengan membuka kembali rumah hiburan umum (RHU). Rencana itu diatur melalui standar operasi prosedur (SOP) yang sedang dibahas pemkot.  Menurut Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, SOP tersebut akan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali). Sebab, RHU seperti karaoke, panti pijat, serta diskotek, dalam Perwali Nomor 67 Tahun 2020 dan perubahannya di Perwali Nomor 2 Tahun 2021 selama masa pandemi Covid-19, belum diperbolehkan untuk beroperasi.  ”Perwali yang lama diubah karena menyesuaikan dengan pembukaan RHU, taman, dan beberapa tempat yang diatur dalam Perwali 67. Ada yang diizinkan buka, perlu disesuaikan perwalinya,” tutur Febriadhitya Prajatara pada Senin (15/3).  Febri mengaku, peraturan tersebut sedang dibahas bagian hukum Pemkot Surabaya. Setelah itu, hasilnya akan segera dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  ”Bahasa hukum harus disesuaikan dulu, nanti kita konsultasikan ke provinsi, apakah sesuai dengan PPKM mikro,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Febri memastikan, Pemkot Surabaya akan menggandeng para pengusaha untuk membicarakan hasil final sekaligus wacana pemberlakuan deposit sebesar Rp 100 juta.  ”Tentu kita sampaikan dulu bahwa RHU seperti ini. Tentu teman-teman pengusaha akan diajak bicara terkait pembukaan itu. Soal deposit itu kan masih wacana dan dalam tahap pembahasan. Dari kajian itu, kami juga harus melihat dari tim ekonomi seperti apa. Jangan sampai meminta fasilitas untuk buka, tetapi mengabaikan protokol kesehatan. Intinya pemkot meminta komitmen dari para pengusaha untuk betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan. Sebab menyelesaikan Covid-19 butuh upaya bersama,” ucap Febriadhitya Prajatara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/e7RzSuJEaxQ

Pemkot Surabaya Ajak Pengusaha RHU Bahas Pembukaan dan Deposit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PASAR-PEGIRIAN-3-1.jpg" alt="Pasar Pegirian, Kota Surabaya, menerapkan pengaturan jarak antar pedagang sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasar Pegirian, Kota Surabaya, menerapkan pengaturan jarak antar pedagang sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Era new normal sudah mulai berlaku secara bertahap. Kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat pun mulai kembali secara normal dengan pendekatan kesehatan.  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman pun mendukung penerapan new normal tersebut. Pasalnya, aktivitas perdagangan akan kembali seperti semula dengan beberapa penyesuaian.  Menurutnya, jika kegiatan ekonomi masih berhenti, hal itu hanya akan membuat Indonesia makin terpuruk. Pihaknya pun telah berdiskusi bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hingga pemerintah untuk menyusun strategi dalam membangkitkan ekonomi nasional.  "Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah kita tidak bisa berlama-lama berhenti, kegiatan ekonomi kita, ini yang sangat berbahaya bagi Indonesia khususnya, memang kita harus realistis, tidak bisa kegiatana ekonomi berhenti terlalu lama," ujarnya dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (6/6).  Pandemi Covid-19 ini telah membuat banyak pekerja di rumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat hilangnya pendapatan. Apalagi, untuk sektor informal yang mendapatkan penghasilan per hari, dengan adanya PSBB, mereka pun salah satu yang terkena dampak paling besar.  Hal tersebut yang akan menjadi permasalahan Indonesia ke depannya jika aktivitas perekonomian tidak berjalan, yakni akan meningkatnya tingkat masyarakat miskin baru dan juga pengangguran.  "Oleh sebab itu, kami tentunya mendukung bahwa pembukaan secara bertahap ini untuk lebih menggulirkan ekonomi kita, ekosistem ekonomi kita harus jalan ya," tambahnya.  Namun, di sisi lain, masyarakat pun harus sadar untuk menjalankan protokol kesehatan dengan tepat. "Ya jangan sampai pembukaan ini malah dijadikan hura-hura, kemudian tidak terkontrol, ini (new normal) akan menjadikan second wave terjadi," tutupnya.

Bisa Berbahaya Jika Kegiatan Ekonomi Masih Lumpuh