Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/wondr-1083884532.jpg" alt="Bank Negara Indonesia (BNI) telah melakukan pemulihan dana nasabah dalam kasus pembobolan rekening senilai Rp 204 miliar. (ANTARA)" /> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Bank Negara Indonesia (BNI) telah melakukan pemulihan dana nasabah dalam kasus pembobolan rekening senilai Rp 204 miliar di salah satu kantor cabang di Jawa Barat. OJK menegaskan pembobolan rekening nasabah terjadi pada rekening aktif dan bukan rekening pasif (dormant). Kasus tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan internal BNI dan selanjutnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH). "OJK menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta bank menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran dengan berkoordinasi dengan APH serta memastikan pemulihan hak nasabah yang terdampak sesuai dengan ketentuan hukum," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu. Dian menambahkan&nbsp;OJK juga telah meminta BNI untuk memperkuat infrastruktur dalam mendeteksi&nbsp;fraud&nbsp;dan mendalami potensi keterlibatan pihak internal dan eksternal lainnya. Hal ini mengingat modus operandi&nbsp;fraud&nbsp;tersebut mengarah pada sindikat yang terstruktur dan berpotensi melibatkan lebih banyak pihak. "OJK senantiasa meminta Bank untuk secara berkelanjutan melakukan peningkatan kontrol terhadap transaksi keuangan mencurigakan, mengoptimalkan&nbsp;fraud detection system, dan melakukan mitigasi risiko yang memadai untuk melindungi industri jasa keuangan dari tindak kejahatan," kata Dian. Senada dengan Dian, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa rekening yang dibobol merupakan rekening aktif. Informasi ini diungkapkan melalui pertemuan pada Jumat (26/9/2025). "OJK telah menindaklanjuti dengan memanggil dan meminta keterangan dari pihak BNI terkait kronologi kejadian, upaya penanggulangan, dan pemulihan kerugian konsumen pada Jumat (26/9/2025)," kata Friderica, dikutip dari Antara, Rabu (1/10). Sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai ketentuan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Friderica memastikan bahwa BNI telah melakukan pemulihan dana ke rekening nasabah kembali seperti semula. Selanjutnya dari sisi pelindungan konsumen, OJK telah meminta BNI untuk melakukan perbaikan dan mitigasi risiko agar kejadian serupa tidak berulang. Selain itu, OJK meminta BNI memenuhi kewajiban untuk melindungi dan mengamankan dana/simpanan nasabah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Adapun OJK telah mengatur mengenai manajemen risiko oleh bank dan penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT dan PPPSPM) melalui POJK Nomor 13/POJK.03/2021 (POJK PBU), POJK Nomor 8 Tahun 2023 (POJK APU PPT dan PPPSPM), dan POJK Nomor 22 tahun 2023. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan produk Bank sebagaimana Pasal 2 POJK PBU, serta wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM secara efektif sebagaimana Pasal 3 POJK APU PPT. Dari aspek pelindungan konsumen, POJK 22/2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada di bawah tanggung jawabnya. PUJK juga bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, maupun pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK. Terkait dengan rekening&nbsp;dormant, OJK mengungkapkan pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) untuk menyeragamkan kebijakan antar bank, melindungi nasabah, dan menjamin stabilitas sistem keuangan. RPOJK rekening&nbsp;dormant&nbsp;saat ini sedang dalam proses finalisasi.

Bank Negara Indonesia (BNI) telah melakukan pemulihan dana nasabah dalam kasus pembobolan rekening senilai Rp 204 miliar.

OJK: BNI Telah Pulihkan Dana Rp 204 Miliar yang Dibobol

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/Screenshot_2023-08-21-12-37-36-425-edit_comgoogleandroidgm-1448286716.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi " /> JawaPos.com - Digitalisasi sudah menjadi strategi transformasi andalan di setiap lini industri. Termasuk, industri jasa keuangan. Meski begitu, kemajuan teknologi tidak luput dari tindak kriminal, seperti penipuan (scam) dan aktivitas keuangan ilegal. "Layanan keuangan digital dapat dengan cepat memperluas akses dan mengurangi biaya. Tapi harus dibangun di atas fondasi kepercayaan dan perlindungan konsumen," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dalam Indonesia Digital Bank Summit 2025 di bilangan Mega Kuningan, Selasa (19/8). Mengingat, digitalisasi dan keterbukaan informasi memudahkan fraudster dan scammer dalam melakukan aksinya. Makanya, penting bagi perbankan, finansial teknologi (fintek), asuransi, maupun pelaku industri pasar modal memperkuat aspek digital security. Sehingga mampu melindungi data-data konsumen agar tidak menjadi korban kejahatan digital. Dalam melakukan pendalaman pasar, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam industri keuangan sangat krusial. Agar menjaga demand (permintaan) tetap tumbuh. Sehingga, produk-produk keuangan bisa terserap optimal. "Partisipasi masyarakat kita harapkan apabila kemudian lari. Atau uang-uang itu bukan masuk ke dalam sektor yang produktif. Tapi justru hilang karena menjadi korban dari berbagai aktivitas koin ilegal yang angkanya sudah lebih dari Rp 120 triliun rupiah. Ini sangat menyedihkan," ucap perempuan yang akrab disapa Kiki itu. Lahirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), lanjut dia, salah satunya dilatarbelakangi oleh pesatnya digitalisasi di sektor jasa keuangan. Sejumlah regulasi seperti undang-undang perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun sebelumnya belum secara spesifik mengatur digitalisasi. Oleh karena itu, kehadiran UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK menjadi pelengkap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Khususnya dalam memberikan kewenangan bagi OJK untuk menindak aktivitas keuangan ilegal yang kerap menyalahgunakan kemajuan teknologi. "Kalau dulu mungkin ini ranah abu-abu, sekarang dengan undang-undang ini kita diberikan kewenangan yang jelas untuk membasmi penipuan dan aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan," ujarnya. Kiki juga mengapresiasi kerja sama lintas sektor, termasuk dari Kejaksaan, Kepolisian, dan berbagai kementerian yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Hingga kini, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.840 entitas keuangan ilegal. Berupa sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejak berdirinya Indonesia Anti-Scam Center (IASC) pada November 2024, tercatat total kerugian masyarakat akibat penipuan dan aktivitas keuangan ilegal mencapai Rp 4,6 triliun. "Padahal waktu awal membentuk anti-scam center itu, kami bikin studi dalam tiga semester atau 1,5 tahun angka kerugian dilaporkan sekitar Rp 2 triliun," ungkapnya. Saat ini, IASC menerima 700 hingga 800 laporan setiap harinya. Menunjukkan skala ancaman yang terus meningkat. Berdasarkan UU P2SK, pelaku kegiatan usaha keuangan tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara 5 hingga 10 tahun. Dengan denda mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 1 triliun. Sementara itu, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dalam survei di awal 2025, memperkirakan kerugian akibat aktivitas ilegal ini mencapai Rp 476 miliar dengan lebih dari 1,2 juta pengaduan. Makanya, Dewan Pengawas Aftech Aldi Haryopratomo mengajak regulator hingga pelaku industri berkolaborasi memberantas penipuan digital. "Untuk memberantas segala hal terkait scam, aktivitas ilegal ini butuh kolaborasi antara semua pihak industri," kata Aldi.

Penting bagi perbankan, finansial teknologi (fintek), asuransi, maupun pelaku industri pasar modal memperkuat aspek digital security.

Risiko Scam Mengintai di Tengah Percepatan Digitalisasi Keuangan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/scmans-4210448340.jpg" alt="Waspada penipuan modus perjalanan liburan. (Grants Pass Tribune)" /> JawaPos.com - Menjelang musim liburan, tren berburu paket wisata murah kembali meningkat. Namun, di balik antusiasme merencanakan liburan, masyarakat dihadapkan pada risiko baru: penipuan digital berkedok agen perjalanan resmi. Fenomena ini kian marak seiring meningkatnya transaksi online di sektor pariwisata. Banyak calon pelancong tergiur promo wisata dengan harga tak masuk akal, tanpa menyadari bahwa mereka justru menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan siber. Menurut Hendri Yapto, Chief Operations Officer Dwidayatour, modus penipuan yang sering ditemui melibatkan penggunaan nama rekening palsu yang menyerupai nama perusahaan resmi.&nbsp;Bahkan ada pula pelaku yang membuat akun virtual account (VA) dengan nama penerima yang hampir identik dengan brand terpercaya. "Kami prihatin melihat banyak konsumen tertipu oleh oknum yang mencatut nama kami. Penipuan ini seringkali baru disadari setelah pembayaran dilakukan dan konfirmasi keberangkatan tidak kunjung datang," ujar Hendri menanggapi fenomena modus penipuan perjalanan liburan yang marak terjadi belakangan ini. Masyarakat diimbau waspada. Perlu tahu.&nbsp;Modus penipuan perjalanan kini tak lagi sekadar menyebar brosur palsu. Pelaku memanfaatkan tampilan situs tiruan, akun media sosial palsu, dan promosi menggiurkan yang dibagikan lewat grup WhatsApp hingga iklan media sosial.&nbsp; Beberapa bahkan memanfaatkan platform transaksi online untuk membuat seolah-olah pembayaran dilakukan ke pihak resmi.&nbsp;Celakanya, kerugian akibat penipuan ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga trauma psikologis, terutama ketika rencana liburan yang telah disiapkan matang gagal total. Agar tidak ikut terjebak, masyarakat diimbau untuk melakukan verifikasi menyeluruh sebelum melakukan transaksi perjalanan. Pertama, pastikan domain yang digunakan benar dan tidak menyerupai situs tiruan dan pastikan hanya mengunjungi situs resmi jika ingin memesan akomodasi liburan. Lalu, verifikasi akun media sosial dan kontak resmi. Gunakan link dari situs resmi untuk menuju akun media sosial. Akun-akun terpercaya biasanya aktif, terverifikasi, dan mencantumkan nomor kontak resmi.&nbsp; Kemudian, untuk memastikan keaslian promo, kunjungi kantor cabang resmi yang daftarnya bisa ditemukan di situs utama. Dan, hindari melakukan pembayaran ke rekening pribadi.&nbsp; Daftar rekening resmi dapat dicek melalui laman masing-masing penyedia akomodasi perjalanan. Atau, alternatif lainnya, cek histori rekening melalui situs Kominfo: https://cekrekening.id. "Kami berharap masyarakat jeli saat mencari harga murah. Utamakan keamanan, legalitas, dan lakukan cek &amp; ricek di kanal resmi kami," tambah Hendri. Seperti sudah disinggung di atas, lonjakan minat terhadap wisata digital, termasuk booking hotel, tiket pesawat, dan paket liburan melalui aplikasi, telah menciptakan pasar yang sangat rentan terhadap kejahatan siber.&nbsp; Tak hanya agen perjalanan, pelaku penipuan juga kerap mengincar sektor lain seperti hotel, transportasi, hingga layanan visa. Situasi ini memperkuat pentingnya literasi digital di kalangan masyarakat umum. Memahami cara kerja penipuan, mengenali tanda-tanda kejanggalan, dan tidak tergiur iming-iming harga 'promo kilat' yang tak wajar adalah langkah awal untuk menciptakan ekosistem wisata yang lebih aman. Kesimpulannya, liburan memang penting, tapi keamanan finansial dan kenyamanan perjalanan jauh lebih utama. Di era digital, kehati-hatian adalah bagian dari perencanaan liburan. Jangan sampai perjalanan impian berujung penyesalan karena tergoda promo palsu.

Di balik antusiasme merencanakan liburan, masyarakat dihadapkan pada risiko baru: penipuan digital berkedok agen perjalanan resmi.

Waspada Penipuan Digital Jelang Musim Liburan, Cek Dulu sebelum Booking

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/FREEPIK-561866984.jpg" alt="Ilustrasi belanja Online (Freepik)" /> JawaPos.com - Masyarakat Indonesia saat ini tentu sudah tak asing lagi dengan berbelanja secara online. Bahkan, berbagai platform pun saat ini telah menyediakan untuk kemudahan berbelanja online. Namun, kemudahan ini tentu sejalan dengan kejahatan yang juga ikut berkembang. Para pelaku seringkali mengincar masyarakat yang belum teredukasi mengenai transaksi online ini. Atas hal itu, JawaPos.com mencoba untuk memberikan solusi dengan membagikan 7 tips untuk meningkatkan keamanan saat berbelanja online. Berikut tips selengkapnya! 1. Buat Password yang Kuat dan Unik Pastikan kata sandi kamu panjang dan rumit, dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak dan jangan gunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. 2. Aktifkan Autentikasi Dua Faktor Tambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode verifikasi tambahan saat masuk. Ini bisa melalui SMS, aplikasi otentikator, atau email, sehingga meningkatkan keamanan pada akun. 3. Pastikan Keamanan Jaringan Hindari menggunakan WiFi publik untuk transaksi keuangan atau mengakses akun penting. Gunakan VPN untuk mengenkripsi koneksi internet dan melindungi data dari akses tidak sah. 4. Periksa Keamanan Situs Web Pastikan situs web yang kamu kunjungi memiliki alamat https:// dan sertifikat keamanan yang valid. Ini menunjukkan bahwa situs tersebut menggunakan protokol keamanan yang memadai untuk melindungi data kamu. 5. Jangan Simpan Data Kartu Kredit Hindari menyimpan informasi kartu kredit di akun belanja online kamu. Jika kamu melihat transaksi yang mencurigakan, segera laporkan ke bank penerbit kartu kredit kamu. 6. Waspadai Penipuan Phishing Jangan klik tautan mencurigakan atau memberikan informasi sensitif melalui email atau pesan yang tidak terverifikasi. Phishing adalah metode umum yang digunakan hacker untuk mendapatkan data pribadi. 7. Perbarui Sistem dan Aplikasi Pastikan sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan kamu selalu diperbarui. Tentu hal ini akan membantu melindungi kamu dari kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh hacker.

Temukan tujuh tips untuk meningkatkan keamanan saat berbelanja online di Indonesia dan hindari penipuan yang merugikan.

Kejahatan saat Belanja Online Semakin Marak, ini 7 Tips yang Harus Kamu Ikuti untuk Tingkatkan Keamanan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pinjol-1.jpg" alt="DIADILI: Alditya Puji Pratama, terdakwa kasus pinjol, saat disidangkan di PN Surabaya awal tahun ini. Alditya dinyatakan bersalah melanggar UU ITE dan dihukum pidana 10 bulan penjara serta denda Rp 10 juta. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" /> JawaPos.com &ndash; Pemangku kepentingan industri di Jawa Timur (Jatim) berupaya meningkatkan ekosistem sektor keuangan. Salah satu aspek yang ingin diperbaiki adalah literasi keuangan. Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jatim Busrul Iman menyatakan, pelaku industri keuangan terus bersinergi untuk bisa meningkatkan sektor tersebut. Misalnya, terkait dengan literasi keuangan di wilayah Jatim. Masih banyak kanal dan komunitas yang harus diberi edukasi tentang jasa keuangan. &rdquo;Karena itu, bersamaan dengan halalbihalal FKIJK Jatim, kami menandatangani nota kesepahaman dengan Muslimat Jawa Timur. Nanti kedua pihak melakukan upaya literasi untuk komunitas yang ada,&rdquo; paparnya di Surabaya akhir pekan lalu. Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jatim Giri Tribroto menjelaskan, literasi keuangan merupakan salah satu hal yang penting. Sebab, itulah aspek agar pengguna jasa keuangan sadar mengenai manfaat dan risiko keuangan. Di Jatim, tingkat literasi keuangan sebesar 55,23 persen dalam survei 2022. Tingkat inklusinya mencapai 92,99 persen. Artinya, banyak yang sudah mengakses produk keuangan, tetapi berisiko merugi atau tertipu. &rdquo;Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kami di OJK jelas tak sanggup. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi,&rdquo; tuturnya. Di Jatim, tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) berperan untuk meningkatkan literasi menjadi 82 persen. Mereka terdiri atas satu TPAKD provinsi dan 31 TPAKD kabupaten atau kota. Sejak 2022 hingga Maret 2023, mereka mengadakan 212 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di Jatim.&nbsp;(bil/c14/dio) --- LITERASI DAN INKLUSI INDUSTRI JASA KEUANGAN INDONESIA 2022 Sektor | Literasi | Inklusi Perbankan | 49,93% | 74,03% Asuransi | 31,17% | 16,63% Dana pensiun | 30,46% | 5,42% Pasar modal | 4,11% | 5,19% Lembaga pembiayaan | 25,09% | 16,13% Pergadaian | 40,7% | 11,88% Lembaga keuangan mikro | 14,44% | 5,53% Fintech | 10,90% | 2,56% Seluruh industri | 49,68% | 85,10% Sumber: OJK

Di Jatim, tingkat literasi keuangan sebesar 55,23 persen dalam survei 2022. Tingkat inklusinya mencapai 92,99 persen.

Banyak Yang Akses Produk Keuangan, tapi Berisiko Tertipu

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Logo-wanaartha-life.jpg" alt="Logo Asuransi Wanaartha Life (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com) " /> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menindaklanjuti proses pembubaran badan usaha. Tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha (PT WAL) alias Wanaartha Life telah dibentuk. Regulator juga telah menerima menerima dokumen rapat umum pemegang saham (RUPS) sirkuler yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.  Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono menuturkan, RUPS Wanaartha Life telah memutuskan pembubaran perusahaan dan pembentukan tim likuidasi sebelum 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Dasar hukum penyelenggaraan RUPS sirkuler adalah Pasal 91 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta Pasal 10 Ayat (5) Anggaran Dasar PT WAL.  Selanjutnya, OJK menelaah dokumen dan melakukan proses verifikasi terhadap calon tim likuidasi yang sudah ditunjuk dalam RUPS dan disampaikan oleh direksi. "Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon tim likuidasi yang memenuhi syarat dari tiga orang calon yang diajukan," kata Ogi, akhir pekan lalu.  Pada 13 Januari 2023, tim likuidasi memberikan informasi bahwa telah melaksanakan proses pembubaran. Yakni dengan mendaftarkan dan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengenai akta penetapan RUPS sirkuler serta mengumumkannya di surat kabar harian.  Dengan demikian, para pemegang polis, tertanggung, peserta, karyawan, dan kreditor dapat segera menyampaikan tagihan kepada tim likuidasi. Untuk kemudian, dilakukan verifikasi atas dokumen pendukung sebagai dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.  Ogi menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan. Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh orang tersangka kasus Wanaartha Life. Termasuk pemegang saham pengendali dan keluarganya, yakni Manfred Armin Pietruschka, Evelina Fadil Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka.  "OJK juga tetap meminta kepada pemegang saham pengendali agar segera kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan Wanaartha Life, termasuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis," tegas Ogi.  Di sisi lain, permodalan di industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital (RBC) sebesar 479,88 persen dan 324,34 persen. Meskipun dalam tren yang menurun dan beberapa perusahaan asuransi dimonitor ketat, RBC industri asuransi secara agregat masih berada di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula, gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.  Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen agen dan nasabah terkait pemberitaan seputar keluhan nasabah Astra Life. Perusahaan menemukan adanya dugaan fraud dan telah melaporkan kepada pihak berwenang.  Hal itu berawal dari keluhan 24 nasabah Astra Life di Jawa Timur yang menyatakan tidak menerima polis dan meminta pengembalian seluruh premi asuransi yang telah dibayarkan. Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi secara terperinci terhadap dokumen terkait, Astra Life mengonfirmasikan bahwa seluruh polis tersebut telah dikirimkan kepada nasabah yang bersangkutan.  Namun terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh oknum agen. Oleh karena itu, Astra Life melalui kuasa hukum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dari kantor hukum Otto Hasibuan &amp; Associates telah melaporkan ke Polri pada 18 Januari 2023.  "Sejak Astra Life didirikan pada 2014, kasus seperti ini belum pernah terjadi. Sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK untuk mengutamakan aspek perlindungan nasabah, Astra Life melihat bahwa praktik fraud dapat berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas terkait dugaan fraud tersebut," terang Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi.  Astra Life berkomitmen penuh untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada nasabah. Serta menjalankan bisnis dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

OJK Minta Wanaartha Life Penuhi Hak Pemegang Polis

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Barang-Bukti-Uang-Rp.-531-M-Hasil-TTPU-Obat-Ilegal-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Barang bukti Uang sebesar Rp 531 miliar di pamerkan saat gelar rilis hasil pengungkapan obat di Lobby depan Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (16/9/2021). Polri dan PPATK melakukan join investigasi dan mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) " /> JawaPos.com - Pakar hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengkritik kewenangan penuh yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi satu-satunya lembaga dalam mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dia menilai, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memberikan kewenangan kepada OJK sangat berbahaya.  Sebab, OJK belum berpengalaman dalam mengusut sendiri tindak pidana sektor keuangan. "Sangat berbahaya, kecuali OJK sudah menunjukkan sumber daya manusianya, pengalaman bagaimana, karena kejahatan, industri keuangan sangat kompleks," kata Yenti kepada wartawan, Selasa (10/1).  Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu, meragukan para penyidik yang dimiliki OJK nantinya bisa benar-benar menangani beragam kejahatan di industri keuangan, seperti investasi, perbankan, hingga pasar modal. Ia mengigatkan, saat ini Polri dalam hal ini Bareskrim sudah memiliki unit khusus untuk mengusut kejahatan di sektor kuangan, yakni Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus).  Menurutnya, pemerintah seharusnya memaksimalkan unit khusus tersebut. "Mereka (penyidik Dittipideksus) andal, apakah mereka tak bisa lagi menangani? Menurut saya gegabah hanya OJK yang bisa menangani kasus pidana di sektor keuangan. Sedangkan kejahatan keuangan sangat kompleks," ucap Yenti.  Yenti menjelaskan, semua kejahatan di industri keuangan berakhir pada pencucian uang. Ia ragu OJK bisa menangani hingga ke TPPU. Menurutnya, pengusutan TPPU butuh kehati-hatian dan kecermatan dari para penyidik yang berpengalaman.  "Saya meragukan kemampuan mereka, SDM-nya, saya tak tau juga perangkatnya sudah seperti di Bareskrim atau belum," tegas Yenti.  Pemberian kewenangan penuh kepada OJK menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengusut tindak pidana di sektor keuangan juga pemborosan anggaran negara karena akan ada pengangkatan penyidik baru. Menurutnya, saat ini sudah banyak penyidik handal yang dimiliki kepolisian.  "Jangan mubazir dalam hal anggaran, kita sudah membelajarkan para penyidik, nanti mereka nganggur. Sangat pemborosan. Penyidik nantinya tak terpakai. Yang baru apakah mampu?" papar Yenti.  Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).  Hal itu tercantum dalam Pasal 49 Ayat (5). Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan. Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.  Namun, OJK juga bisa menggunakan sumber daya dari kepolisian hingga pegawai negeri sipil. Dalam pasal 49 Ayat (1) disebutkan bahwa penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan Penuh OJK Usut Tindak Pidana Keuangan Dinilai Berbahaya