<p><strong>Penerbit:</strong> <strong>PT Jawa Pos Grup Multimedia</strong></p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksi JawaPos.com</strong><strong> :</strong></p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Agustinus Edy Pramana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Ilham Safutra<br><strong>Koordinator Liputan:</strong> Valentinus Bintang Pradewo</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksional:</strong><br><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan.<br><strong>Asisten Redaktur: </strong>Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan<strong><br>Editor Evergreen:</strong> Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari<br><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga.<br><strong>Fotografer: </strong>Dery Ridwansah</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Koordinator Daerah:</strong><br><strong>JP Tangsel :</strong> Hendra Eka Syahputra<br><strong>JP Cirebon :</strong> Latu Ratri Mubyarsah<br><strong>JP Bogor. &nbsp; :</strong> Bayu Putra</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Non Redaksional:</strong><br><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja.<br><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda<br><strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara<br><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta<br><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira<br><strong>SEO &amp; Data Analis:</strong> Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad<br><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Account Executive:</strong><br><strong>Surabaya :</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani.<br><strong>Jakarta.&nbsp; &nbsp; :</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana</p>

redaksi

privacy-policy

<p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3><strong>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</strong></h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol><p><br></p>

pedoman-konten-ai

<p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p>

kontak

<p>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207<br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com<br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p>

info-iklan

<h3><strong>Tentang Kami</strong></h3><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik PT. <strong>JawaPos Group Multimedia dan </strong>Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital PT. <strong>JawaPos Group Multimedia</strong>, <strong>JawaPos.com</strong> mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan <strong>JawaPos.com</strong> sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, <strong>JawaPos.com</strong> juga terhubung dengan ekosistem digital <strong>PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group</strong>, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p>

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/pidana-kerja-sosial-3594492720.jpg" alt="Jamkrindo berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejagung RI dan Pemprov Jawa Barat untuk menegakkan keadilan restoratif. (dok. Jamkrindo)" /> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pidana kerja sosial merupakan model alternatif pemidanaan yang membina pelaku tindak pidana di luar penjara yang tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada komersialisasi, dan harus sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tindak pidana kerja sosial memiliki kesempatan berbuat baik kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>Pidana sosial merupakan pelaksanaan pidana dalam konteks keadilan restoratif (<em>restorative justice</em>) melalui pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pelaksanaan keadilan restoratif membutuhkan dukungan dari banyak kalangan, termasuk dukungan bagi para peserta keadilan restoratif untuk mendapatkan keterampilan produktif sebagai bekal untuk membuka usaha dan melanjutkan hubungan bermasyarakat setelah menjalani hukuman.</p> <p>PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)&nbsp;ikut berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejaksaan Agung RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menegakkan keadilan restoratif ini.&nbsp;Kontribusi Jamkrindo dilakukan melalui upaya memberikan dukungan pelatihan, pembiayaan usaha serta kegiatan lain sesuai dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan dan&nbsp;Asta Cita.</p> <p>"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan kepada Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta keadilan restoratif. Ada sejumlah pelatihan yang telah kami lakukan bertajuk Aku Bangkit dan Berdaya, antara lain pelatihan usaha laundry atau cuci sepatu," ujar Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari.</p> <p>Komitmen Jamkrindo tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya Asta Cita ke-3 terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan melalui fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, serta Asta Cita ke-4 mengenai penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan.</p> <p>Melalui kombinasi penjaminan kredit UMKM sebagai bisnis inti dan program pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jamkrindo memastikan nilai sosial dan nilai ekonomi berjalan beriringan, sehingga dampak ke masyarakat menjadi lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.</p> <p>Selain itu, Jamkrindo melalui program TJSL bersama Holding Indonesia Financial Group (IFG) juga telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Antara lain penguatan komunitas petani, pengembangan ekonomi lokal di Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, pelatihan batik untuk penyandang disabilitas di Karawang, pemberdayaan tunarungu di Karawang, hingga literasi digital bagi pelaku usaha dan masyarakat di Tasikmalaya.</p> <p>Di sisi pembangunan daerah, Jamkrindo mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama penjaminan surety bond dengan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat.&nbsp;Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola proyek pemerintah daerah, sekaligus memberikan jaminan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.</p> <p>"Kedepan, Jamkrindo berharap sinergi ini tidak berhenti pada MoU, tetapi berlanjut dengan tindak lanjut implementasi yang konkret dan terukur. Kami siap menindaklanjuti pembahasan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum terkait peluang kolaborasi lanjutan untuk memperkuat pembangunan daerah dan memperluas dampak pemberdayaan," ujar Abdul Bari.</p> <p>Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana menyampaikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Perjanjian Kerja Sama antara para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Walikota/Bupati se-Jawa Barat bukanlah sekadar acara seremonial. Namun lebih dari itu, kegiatan ini adalah perwujudan nyata sinergi kelembagaan dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang terencana, terukur, dan berkeadilan.</p> <p>Hadir dalam kegiatan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Hermon Dekristo, para Wali Kota/Bupati di Provinsi Jawa Barat, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Provinsi Jawa Barat, Direktur SDM Indonesia Financial Group Rizal Ariansyah, serta Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno.</p>

Pidana kerja sosial merupakan model alternatif pemidanaan yang membina pelaku tindak pidana di luar penjara yang tidak boleh ada pemaksaan.

Ternyata di Indonesia juga Ada Pidana Kerja Sosial, Jamkrindo Kolaborasi dengan Kejagung dan Jabar

<div id=":13b" class="ii gt"> <div id=":13a" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/helena-654991523.jpg" alt="Crazy Rich Helena Lim ditetapkan tersangka atas kasus korupsi dan dikenakan penahanan." /> <br /><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Helena Lim, perempuan yang kerap disebut-sebut sebagai <em>crazy rich</em> PIK (Pantai Indah Kapuk) kini menyandang status sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Dalam kasus ini, Helena Lim menjadi tersangka bersama suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan belasan orang lainnya yang telah diumumkan Kejaksaan Agung RI.<br /><br />Setelah perempuan yang hampir berusia setengah abad itu ditetapkan sebagai tersangka, netizen menyoroti konten video perbincangan Helena Lim dengan Ashanty yang diunggah di kanal YouTube The Hermansyah.<br /><br />Dalam video itu, Helena Lim mengungkapkan perubahan dalam hidupnya terjadi drastis, dari keluarga miskin berubah menjadi kaya raya berkat usaha dan kerja keras. Helena Lim mengakui menjadi broker sangat menguntungkan bagi dirinya dan menjadi titik balik hidupnya dari miskin berubah menjadi bergelimang harta.<br /><br />Diceritakan Helena Lim, dirinya sempat bekerja di salah satu bank di Medan pada tahun 1996 dengan gaji sekitar Rp 450 ribu dalam sebulan. Gaji itu kecil sekali bila dibandingkan dengan pendapatan Helena menjadi broker.<br /><br />"Kalau gaji sebulan kerja di bank Rp 450 ribu, sehari aku bisa Rp 15 juta sampai Rp 30 juta (jadi broker)," kata Helena Lim ke Ashanty.<br /><br /></div> <div dir="ltr">Kala itu, dia menjadi broker untuk jual beli mata uang asing terutama dolar. Kebetulan salah satu <em>customer</em>-nya menaruh uang deposito di bank berkat Helena Lim.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Setelah tenor deposito berakhir, Helena menghubungi <em>customer</em> menanyakan apakah akan memperpanjang deposito atau akan mencairkan dananya. Jawaban <em>customer</em> justru membuat pikiran Helena Lim jadi terbuka untuk menjadi broker.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><em>Customer</em> itu meminta uang USD 100 ribu itu dipasrahkan kepada dirinya untuk dijual. "Pada waktu itu dolar cuma Rp 2 ribu. Dari situ aku dapat Rp 1 juta, dua kali lipat dari gaji bulanan aku,"katanya.<br /><br />Sejak saat itu, Helena Lim menekuni usaha menjadi broker jual beli mata uang asing (valas). Dia akhirnya memutuskan pindah ke Jakarta dari Medan setelah salah satu <em>customer</em> memintanya untuk membuka usaha <em>money changer</em> di Jakarta.<br /><br />"Sudah banyak <em>customer,</em> dan kebetulan klien gede aku sering suruh aku cari dolar. Aku bilang, 'kamu buka saja <em>money changer</em> di Jakarta.' Dia bilang, 'nggak deh, kecuali kamu yang ngurusin'," ceritanya.<br /><br />Helena Lim akhirnya memutuskan pindah ke Jakarta dan dibukakan usaha oleh salah satu&nbsp;<em>customer</em> loyalnya di Ibu Kota. <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Helenaa Lim bercerita, dia sempat bekerja di salah satu bank di Medan pada tahun 1996 dengan gaji sekitar Rp 450 ribu dalam sebulan.

Kepada Ashanty, Crazy Rich PIK Helena Lim Akui jadi Broker Sangat Menguntungkan

<p><strong> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" /> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera dibuka pada tanggal 17 September 2023. Pemerintah&nbsp;sudah banyak memberikan bocoran untuk para CPNS, mulai dari kuota serta penempatan.</p> <div>Salah satu instansi yang memberi&nbsp;kisi-kisi adalah&nbsp;Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Pada tanggal 26 Juli 2023 melalui YouTube <em>channel</em> Kejaksaan RI, Kepala Biro Kepegawaian Kejagung, Hermon Dekristo mengungkapkan jika&nbsp;kuota yang dibuka di antaranya Jaksa 2.000 formasi, petugas paramukti 1.446 formasi, pengelola penanganan perkara 2.142 formasi dan penjaga tahanan 2.258 formasi.<br /><br /></div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012801091/respons-megawati-alexander-marwata-sebut-praktik-pemberantasan-korupsi-seharusnya-tak-hanya-dilakukan-kpk">Respons Megawati, Alexander Marwata Sebut Praktik Pemberantasan Korupsi Seharusnya Tak Hanya Dilakukan KPK</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada tanggal 20 Juli 2023, Menteri&nbsp;Pendayagunaan&nbsp;Aparatur Negara&nbsp;dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang rincian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung RI 2023.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Berikut jabatan, kualifikasi pendidikan, kuota yang dibutuhkan dan unit penempatannya:</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012801055/pantura-cara-pan-bernostalgia-dengan-permainan-tradisional">PANTura, Cara PAN Bernostalgia dengan Permainan Tradisional</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Jabatan:</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Ahli Pertama - Pranata Peradilan</div> <div><strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Kualifikasi Pendidikan:</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>S1 Hukum<br />S1 Ilmu Hukum<br />S1 Hukum Islam<br />S1 Syari'ah (Ahwal Syakhsiyah/ Jinayah/ SIyasah Syari'ah/ Muamalah)<strong><br /></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012801038/satuan-pendidikan-diminta-tak-jadi-arena-politik-praktis">Satuan Pendidikan Diminta Tak Jadi Arena Politik Praktis</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Unit Penempatan dan Alokasi:</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>1. Panitera Muda / Askor Kamar Agama</div> <div>= 2 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>2. Panitera Muda / Askor Kamar Perdata</div> <div>= 1 CPNS</div> <p>3. Panitera Muda Perdata</p> <div>= 2 CPNS <div>&nbsp;</div> <div>4. Panitera Muda Pidana Khusus</div> <div>= 2 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>5. Panitera Muda / Askor Kamar Pidana</div> <div>= 1 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>6. Panitera Muda Militer</div> <div>= 2 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>7. Panitera Muda Kamar / Askor Kamar Pengawasan</div> <div>= 2 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>8. Panitera Muda Perdata Khusus</div> <div>= 2 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>9. Panitera&nbsp;Muda Perdata Agama</div> <div>= 2 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>10. Panitera Muda / Askor Kamar Tata Usaha Negara</div> <div>= 1 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>11. Panitera Muda Pidana</div> <div>= 2 CPNS<br /> <div>&nbsp;</div> <div>12. Panitera Muda Kamar/ Askor Kamar Pembinaan</div> <div>= 2 CPNS</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>13. Panitera Muda / Askor Kamar Militer</div> <div>= 2 CPNS</div> <div>&nbsp;</div> <div>14. Panitera Muda Tata Usaha Negara</div> <div>= 2 CPNS</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera dibuka pada tanggal 17 September 2023. Pemerintah sudah memberi banyak bocoran.

Pendaftaran CPNS Segera Dibuka, Ini Kisi-kisi untuk Penempatan di Kejaksaan Agung RI

<p> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/usut-kasus-korupsi-kajari-ini-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-2-m_m_146174.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung" /> </p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung RI menjelaskan sejumlah peranannya dalam pendampingan hukum. Terutama dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya pemulihan dampak Covid 19.<br /> <br /> "Khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program PEN," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harry Setiyono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.<br /> <br /> Harry menjelaskan, pada pelaksanaannya nanti Kejaksaan akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) yang terdiri dari tiga kegiatan utama.<br /> <br /> Ketiga peran itu adalah pertama, pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga untuk usaha ultra mikro dan UMKM.<br /> <br /> "Pendampingan itu berupa sosialisasi resiko hukum Pidana dan Perdata bagi Pelaku Usaha Mikro dan UMKM," ujarnya.<br /> <br /> Kemudian, kata Harry, ada juga pendampingan sosialisasi resiko hukum pidana (Khususnya TPK serta TP Perbankan) dan perdata bagi petugas pelaksana penyaluran kredit, termasuk pejabat bank dan petugas yang memproses dan mengambil keputusan dalam analisis kredit, verifikasi data dan agunan.<br /> <br /> "Kita juga lakukan pendampingan konsultasi hukum (apabila diminta) dalam tahap verifikasi data dan agunan, tanpa mencampuri kewenangan pengambilan keputusan," paparnya.<br /> <br /> Sementara, peran kedua kejaksaan adalah pendampingan dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran kredit dengan subsidi bunga dan pencegahan korupsi. Peran ini berupa sosialisasi dan pemberian saran pencegahan korupsi penyalahgunaan kredit subsidi tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya.<br /> <br /> "Ketiga yakni bantuan hukum litigasi dan non Litigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi hingga litigasi" tambah Harry.<br /> <br /> Kejaksaan Agung juga mengimbau kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program PEN untuk memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip azas keadilan sosial dan menerapkan kaidah kebijakan yakni kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntatabel.<br /> <br /> "Prinsip lainnya yakni mendukung pelaku usaha dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak menimbulkan moral hazard dan pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masin-masing," kata Hary.<br /> <br /> Diketahui, pihak- pihak yang akan terlibat dalam PEN antara lain Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpnan (LPS), Bank Peserta dan Bank Pelaksana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pelaku Usaha dan lain sebagainya, termasuk JPN.<br /> <br /> PEN itu sendiri adalah program pemerintah dengan tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.<br /> <br /> Program itu nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan dan Belanja Negara.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Kejagung Siap Lakukan Pendampingan Program PEN