<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/jHxwHwMWynzxcGQ0A5wgIYcCpmTCKojiQOjoTC8C-3860494024.jpg" alt="Kejari Jakarta Pusat membawa 5 tersangka korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ke tahanan yang ditetapkan, Kamis (22/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kejari Jakarta Pusat membawa 5 tersangka korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ke tahanan yang ditetapkan, Kamis (22/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat telah menetapkan lima orang sebagai tersangka skandal korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Lima tersangka adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintah Kominfo 2016-2024 Semuel Abrijani Pangerapan (SAP), Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Ditjen Aptika Kominfo 2019-2023 Bambang Dwi Anggono (BDA), pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek PDNs Kominfo 2020-2024 Novazanda (NZ), Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta 2014-2023 Alfi Asmat (AA) dan Account Manager PT Docotel Teknologi 2017-2021 Pini Panggar Agustin (PPA). Kepala Kejari Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra mengatakan, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. "Terhadap lima tersangka tersebut, penyidik melakukan penahanan pertama untuk 20 hari ke depan," ujar Safrianto di Kejari Jakarta Pusat, Kamis (22/5).&nbsp; Tersangka SAP ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor: Print-1017 /M.1.10/Fd.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025. Kemudian, tersangka BDA ditahan di Rutan Kelas I Cipinang berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor: Print-1018 /M.1.10/Fd.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025. Dan tersangka NZ ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor: Print-1019 /M.1.10/Fd.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025.&nbsp; Sedangkan tersangka AA ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor: Print-1020 /M.1.10/Fd.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 dan tersangka PPA, ditahan di Rutan Kelas I Pondok Bambu Jakarta Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor: Print-1021 /M.1.10/Fd.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025. Diketahui, kasus korupsi ini terkait pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung pada periode 2020-2024. Dugaan praktik curang ini melibatkan sejumlah pejabat Kominfo yang bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kominfo telah mengalokasikan dana sebesar Rp958 miliar untuk proyek PDNS. Namun, sejak awal, proyek ini sudah diduga dikondisikan agar dimenangkan oleh pihak tertentu. Pada tahun 2020, pejabat Kominfo diduga mengatur agar PT. AL memenangkan kontrak senilai Rp 60,3 miliar. Pada 2021, perusahaan yang sama kembali mendapatkan proyek dengan nilai Rp 102,6 miliar. Pengkondisian terus berlanjut hingga pada tahun 2022. Di tahun itu, pengkondisian kembali dilakukan oleh pejabat di Kominfo dengan perusahaan swasta tersebut untuk memenangkan perusahaan yang sama dengan cara menghilangkan persyaratan tertentu. Tahun 2023 dan 2024, perusahaan yang sama kembali meraih kontrak layanan komputasi awan dengan nilai Rp 350,9 miliar di 2023 dan Rp 256,5 miliar di 2024.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan lima tersangka dalam skandal korupsi proyek PDNS yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Kejari Jakpus Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi PDNS yang Rugikan Negara hingga Ratusan Miliar Rupiah, Langsung Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/images-2024-07-05T163506777-3177332630.jpeg" alt="Ilustrasi: Password lemah jadi biang kerok serangan ransomware ke PDNS. (IT Brief Australia)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Password lemah jadi biang kerok serangan ransomware ke PDNS. (IT Brief Australia).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Lintasarta buka suara terkait dugaan korupsi pengelolaan barang dan jasa pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) periode 2020-2024 yang turut menyeretnya. Mereka berjanji akan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lintasarta menghormati seluruh proses yang berlangsung dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, serta mengikuti prosedur yang berlaku dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,&rdquo; kata Communications Lintasarta, Dahlya Maryana dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, anak dari PT Indosat Tbk. ini juga memastikan perlindungan yang optimal terhadap data pelanggan dan enterprise. Hal ini berjalan dengan dukungan mitra strategis sebagai pakar keamanan siber serta standar global yang ketat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lintasarta berkomitmen penuh menjaga integritas layanan serta kepercayaan pelanggan,&rdquo; tukas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015792050/komdigi-kooperatif-dan-persilakan-kejari-jakpus-periksa-pegawai-komdigi-pada-kasus-dugaan-korupsi-pdns">Komdigi Kooperatif dan Persilakan Kejari Jakpus Periksa Pegawai Komdigi pada Kasus Dugaan Korupsi PDNS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi periode 2024-2024. Kerugian negara diduga mencapai ratusan miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini bermula pada 2020, saat Komdigi yang saat itu masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada prosesnya, diduga terdapat pengondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Komdigi dengan pihak swasta OT Aplikasinusa Lintasarta (AL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alhasil, sejumlah lokasi digeledah dan beberapa barang bukti berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik ikut disita. Hanya saja, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div>

Lintasarta buka suara terkait dugaan korupsi pengelolaan barang dan jasa pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Lintasarta Akan Kooperatif pada Proses Hukum Dugaan Korupsi PDNS Komdigi yang Ditangani Kejari Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000679109-3859764501.jpg" alt="Lisa Rahmat saat akan diserahkan ke Kejari Jakpus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lisa Rahmat saat akan diserahkan ke Kejari Jakpus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan berkas perkara untuk tersangka Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur dan pengacaranya, Lisa Rahmat, lengkap alias P-21 hari ini (8/1). Pada saat yang sama, penyidik melakukan pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus). "Iya, terkonfirmasi sedang berlangsung tahap 2 di Kejari Jakpus," terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada Jawa Pos, Rabu (8/1). Dengan pelimpahan tahap dua tersebut, maka dalam waktu dekat keduanya akan menjalani persidangan. Filmon M. W. Lay selaku kuasa hukum Meirizka Widjaja menuturkan bahwa saat ini masih menunggu jadwal untuk persidangan pertama. "Pelimpahan tahap dua sudah, tunggu sidang pertamanya," paparnya. Menurut dia, pihaknya yakin Meirizka Widjaja tidak bersalah. Sebab, kliennya tersebut tidak memberikan persetujuan terkait penyuapan kepada hakim. "Sepengetahuan saya yang berinisiatif Lisa Rahmat untuk memberikan suap ke hakim," ujarnya. Meirizka sama sekali tidak memberikan persetujuan untuk menyuap hakim. Bahkan, tidak mengetahui langkah Lisa Rahmat membayar Zarof Ricar Rp 6 miliar untuk mengamankan kasasi. "Yang untuk hakim PN Surabaya itu juga sebenarnya uang fee pengacara yang disepakati Rp 1,5 miliar. Tapi disalahgunakan Lisa Rahmat untuk menyuap hakim," paparnya. Sebelumnya, Kasus penyuapan hakim dalam kasus Ronald Tannur terus berlanjut. Kali ini Kuasa Hukum Meirizka Widjaja atau ibu dari Ronald Tannur, Filmon M. W. Lay mengklarifikasi terkait peran dari kliennya. Bahwa Meirizka sebenarnya hanya membayar fee pengacara Lisa Rahmat sebesar Rp 1,5 miliar, bukan sebagai uang suap ke hakim. Filmon menuturkan, sesuai berita acara pemeriksaan (BAP) diketahui bahwa awalnya Meirizka dihubungi anak dari Lisa Rahmat terkait kasus Ronald Tannur. Saat itu posisinya Ronald belum mempunyai pengacara. "Saat dihubungi itulah, Meirizka menyebut ke anaknya Lisa Rahmat bahwa buta soal hukum. Tidak memiliki kenalan pengacara," ujarnya. Lantas, anak Lisa Rahmat ini menyatakan akan membantu karena ibunya seorang pengacara. Barulah dihubungkan ke Lisa Rahmat. "Setelah beberapa pertemuan lantas disepakati bahwa Rp 1,5 miliar fee pengacara untuk Lisa Rahmat," paparnya. Uang tersebut dibayarkan secara mencicil sebanyak enam kali. Jadi, uang itu bukan untuk menyuap hakim. "Melainkan fee pengacara, bahkan Lisa Rahmat yang berinisiatif untuk menyuap dengan istilah mengisi pos-pos ditolak ayah Ronald Tannur, Edward Tannur," terangnya.

Kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) memasuki babak baru. Berkas perkara Meirizka Widjaja lengkap.

Berkas Perkara Meirizka Widjaja Lengkap, Ibu Ronald Tannur dan Lisa Rahmat Diserahkan ke Kejari Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Gibran-Vastenburg-1-1747315521.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan seluruh kegiatan di kawasan Benteng Vastenburg Solo, tetap berjalan usai penyitaan oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat pada Rabu (26/7). &rdquo;Kepada masyarakat, penggunaan Vastenburg sebagai public space, tempat-tempat event akan berjalan seperti biasa. Tenang saja,&rdquo; kata Gibran seperti dilansir dari Antara di Solo, Senin (31/7). Dia memastikan, kawasan tersebut masih bisa digunakan warga sekitar untuk menyelenggarakan berbagai&nbsp;kegiatan. Penyitaan itu berkaitan kasus perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terkait hal itu, Gibran meminta seluruh pihak mematuhi proses hukum yang berlaku. &rdquo;Dilalui saja semua prosesnya. Tenang saja, intinya biar semua berproses dulu,&rdquo; ujar Gibran. Termasuk apakah ke depan kawasan tersebut akan dilelang atau dihibahkan kepada Pemkot Surakarta, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut pada kejaksaan. &rdquo;Mau dilelang atau dihibahkan, kita lalui saja prosesnya. Nggak boleh terlalu banyak saya bahas itu,&rdquo; ucap Gibran. Sebelumnya, kawasan Benteng Vastenburg disita Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pekan lalu. Penyitaan ditandai dengan tulisan Tanah dan Bangunan ini Beserta Isinya Disita Eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang terpasang di sejumlah titik. Penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pastikan seluruh kegiatan di kawasan Benteng Vastenburg tetap berjalan usai disita Kajari Jakpus

Kawasan Benteng Vastenburg Solo Disita Kejari Jakpus, Wali Kota Gibran Sebut Kegiatan Warga Tetap Berjalan 

Kejari Jakpus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejari Jakpus

Berita Terkini

Kejari Jakpus Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi PDNS yang Rugikan Negara hingga Ratusan Miliar Rupiah, Langsung Ditahan

Lintasarta Akan Kooperatif pada Proses Hukum Dugaan Korupsi PDNS Komdigi yang Ditangani Kejari Jakpus

Berkas Perkara Meirizka Widjaja Lengkap, Ibu Ronald Tannur dan Lisa Rahmat Diserahkan ke Kejari Jakpus

Kawasan Benteng Vastenburg Solo Disita Kejari Jakpus, Wali Kota Gibran Sebut Kegiatan Warga Tetap Berjalan

Download Aplikasi JawaPos.com