<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/1000465642-224215606.jpg" alt="Terdakwa Nefri Zaldi ketika mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Selasa (22/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Nefri Zaldi ketika mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Selasa (22/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, menuntut terdakwa Nefri Zaldi, 32, dipidana penjara dua tahun. Sebab, dia mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikannya. &rdquo;Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nefri Zaldi dengan pidana penjara dua tahun,&rdquo; ujar JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Medan. JPU menyebut terdakwa Nefri merupakan warga Jalan Asahan di kawasan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. &rdquo;Terdakwa Nefri Zaldi diyakini terbukti secara sah bersalah melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP,&rdquo; jelas Aprilda. Mendengar tuntutan tersebut, terdakwa Nefri menyampaikan pledoi atau nota pembelaan secara lisan. Dia memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Medan agar meringankan hukuman. &rdquo;Saya mengaku bersalah, menyesal, dan memiliki tanggungan keluarga. Mohon hukuman saya diringankan,&rdquo; ucap Nefri. Setelah mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan dan pledoi terdakwa Nefri, Hakim Ketua Sarma Siregar menunda persidangan hingga pekan depan. &rdquo;Persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa (29/7) mendatang dengan agenda pembacaan putusan,&rdquo; kata Hakim Sarma. JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa kasus tindak pidana ini terjadi pada Sabtu, 28 Desember 2024. Saat itu, terdakwa Nefri yang sebelumnya pernah bekerja di rumah korban Siwaji Raza, bersama saksi Andika Gultom mendatangi rumah korban di Kompleks Griyatur Indah, Jalan Krisan Medan. &rdquo;Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Andika melihat terdakwa mengambil sepasang sandal merek Hermes dari rak sepatu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna cokelat,&rdquo; ujar JPU Aprilda. Setelah mengambil barang tersebut, kata JPU, terdakwa Nefri meminta kepada saksi Andika untuk diantar ke Jalan Gaperta Medan. Tiga hari kemudian, saksi Andika bertemu dengan saksi Ravindra di depan D City, Jalan Melati Putih Medan. Saat itu, Ravindra menyampaikan bahwa sandal milik korban Siwaji hilang. Andika memberi tahu bahwa dia melihat terdakwa Nefri mengambil sandal dari rak sepatu. &rdquo;Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada Jumat (21/3), dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta,&rdquo; tutur JPU Aprilda.

JPU Kejari Medan menuntut terdakwa Nefri Zaldi, dipidana penjara dua tahun karena mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikannya

Curi Sandal Hermes Majikan, Seorang Pembantu Dituntut Dua Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/1000285305-2597053977.jpg" alt="Tersangka JER ditahan di Rutan Kelas I Medan, Sumatera Utara. (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tersangka JER ditahan di Rutan Kelas I Medan, Sumatera Utara. (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Perbuatan itu merugikan keuangan negara Rp 35,49 miliar lebih. &rdquo;Tim penyidik Pidsus Kejari Medan telah menetapkan dua tersangka atas dugaan korupsi penguasaan aset PT KAI di Jalan Sutomo dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan,&rdquo; ungkap Kasi Pidsus Kejari Medan Mochamad Ali Rizza seperti dilansir dari Antara di Medan, Jumat (28/2). Kedua tersangka, lanjut dia, yakni berinisial RTS dan JER dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda. Tersangka RTS, menguasai dan memanfaatkan aset milik PT KAI di Jalan Sutomo Medan dengan tanpa hak atau tanpa izin. Sedangkan peran tersangka JER, mengalihkan penguasaan aset PT KAI di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan tanpa hak kepada orang yang tidak berhak dan menerima kompensasi pembayaran. &rdquo;Berdasar hasil perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), akibat perbuatan tersangka RTS negara mengalami kerugian Rp 21.911.000.000,&rdquo; ungkap Rizza. Sementara akibat perbuatan tersangka JER, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 13.579.970.000. &rdquo;Dalam kasus dugaan korupsi penguasaan aset PT KAI ini, total kerugian keuangan negara akibat perbuatan kedua tersangka Rp 35.490.970.000 atau Rp 35,49 miliar lebih,&rdquo; jelas Mochamad Ali Rizza. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tutur Rizza, penyidik Pidsus Kejari Medan langsung melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan. &rdquo;Kedua tersangka telah ditahan di Rutan Kelas I Medan untuk 20 hari ke depan. Tersangka RTS ditahan sejak Selasa (25/2), dan tersangka JER ditahan pada Kamis (27/2),&rdquo; sebut Mochamad Ali Rizza. Pihaknya juga menyebutkan, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. &rdquo;Kedua tersangka juga dijerat pasal 15 jo pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP,&rdquo; tegas Mochamad Ali Rizza.

Kejari Medan tetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi penguasaan aset milik PT KAI yang merugikan keuangan negara Rp 35,49 miliar lebih

Jaksa Tetapkan Tersangka Korupsi Rp 35,49 Miliar Penguasaan Aset KAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/IMG-20240402-WA0126-1930604726.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Medan Muttaqin Harahap (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Medan Muttaqin Harahap (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik MB yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara anggaran 2018. &rdquo;Penyidik tindak pidana khusus menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka kepada MB,&rdquo; ujar Kepala Kejari Medan Muttaqin Harahap seperti dilansir dari Antara di Medan. Muttaqin melanjutkan, MB merupakan atasan dari AD yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka pada Rabu (27/3). Diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara anggaran 2018. &rdquo;Adapun modus perbuatan tersangka AD dan MB diduga memungut pajak PPh 21, PPh 22 dan PPh 23 dan PPN tahun anggaran 2018, namun tidak disetorkan ke kas negara,&rdquo; terang Muttaqin Harahap. Selain itu, juga tidak membayar terhadap 12 transaksi yang telah dicatat, dibayar pada badan kas umum (BKU) pada 2018 kepada pihak ketiga. Dana BLU tersebut disinyalir digunakan tersangka AD. Atas perbuatan kedua tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 8.059.455.203. &rdquo;AD selaku bendahara penerimaan yang atasannya MB, tersangka mengetahui dan atas perintahnya,&rdquo; ucap Muttaqin Harahap. Kerugian keuangan negara itu, menurut Muttaqin sudah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) RI Nomor 06 tanggal 16 Februari 2024. &rdquo;MB dijerat pPasal 2 ayat (1) juncto pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,&rdquo; tutur Muttaqin. Kajari menambahkan dalam perkara itu penyidik telah mengembangkan dan menelusuri aliran dana tersebut yang tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. &rdquo;Angka Rp 8 miliar itu bukan angka yang kecil, untuk itu kami akan telusuri kalau ada pihak lain menikmati,&rdquo; ujar Muttaqqin. Kejari Medan melakukan penahanan terhadap MB di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan selama 20 hari ke depan.

Kejari Medan tetapkan mantan Dirkeu RSUP Adam Malik yang diduga lakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara anggaran 2018

Kejari Medan Tetapkan Eks Dirkeu RSUP Adam Malik Tersangka Korupsi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/IMG-20230806-WA0029-3289136344.jpg" alt="Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Medan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan S, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dalam daftar&nbsp;pencarian orang (DPO). Dia terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi program wajib Ma'had mahasiswa tahun 2020-2021. &rdquo;Ya, sudah ditetapkan DPO per Jumat (4/8),&rdquo; ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Mochammad Ali Rizza seperti dilansir dari Antara di Medan, Minggu (6/8). Dia mengatakan, sebelum melakukan penetapan DPO terhadap S, Kejari Medan telah melakukan pemanggilan&nbsp;tiga kali. Hanya saja Ali Rizza mengatakan, mantan Rektor&nbsp;UINSU tersebut mangkir dari pemanggilan terakhir pada Kamis (3/8). &rdquo;Untuk itu, kami sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mencari S, perlu disampaikan tidak ada tempat yang aman bagi para DPO,&rdquo; ucap Mochammad Ali Rizza. Sebelumnya, penyidik Kejari Medan juga telah menetapkan tersangka ENS selaku Staf UPT Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UINSU dan SAR selaku mantan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UINSU sebagai tersangka, setelah itu S selaku mantan rektor UINSU. &rdquo;Ya mereka korupsi bersamaan yang diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 956.200.000 tahun anggaran 2020-2021,&rdquo; ucap Mochammad Ali Rizza. Ali mengatakan, saat ini Kejari Medan masih melayangkan surat penahanan kepada mantan rektor tersebut. &rdquo;Kita belum menetapkan DPO, kalau sudah tiga kali dikirim surat,&rdquo; tutur Mochammad Ali Rizza. Menurut dia, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kejari Medan tetapkan mantan Rektor UINSU dalam daftar pencarian orang kasus dugaan tindak pidana korupsi

Kejari Medan Tetapkan Mantan Rektor UINSU sebagai DPO 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-13-at-19.00.50.jpg" alt="Tersangka Apin BK alias Jonni, bos judi online terbesar di Sumut, dilimpahkan penyidik Polda Sumut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Kejari Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Apin BK alias Jonni, bos judi online terbesar di Sumut, dilimpahkan penyidik Polda Sumut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Kejari Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka (tahap II) Apin BK alias Jonni, bos judi online terbesar di Sumatera Utara. Pelimpahan tahap II itu diterima tim jaksa penuntut umum (JPU) dari penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) di ruang tahap II Pidum Kejari Medan, Selasa (13/12). ”Tim Kejati Sumut dan Kejari Medan telah menerima pelimpahan tahap II kasus perjudian dengan tersangka Apin BK dari penyidik Polda Sumut,” kata Kasi Intelijen Kejari Medan Simon seperti dilansir dari Antara. Simon menyebutkan, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 303 ayat (1) ke-1e dan ke 2-e jo pasal 55 dan pasal 56 KUHP. ”Usai menerima pelimpahan tahap II kasus tindak pidana perjudian, tersangka dikembalikan ke Polda Sumut sambil menunggu pelimpahan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” ujar Simon. Kasi Intel menambahkan, untuk tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka, perkaranya masih bergulir di Polda Sumut. Sebelumnya, bos judi online terbesar di Sumut Apin BK ditangkap tim Mabes Polri di Malaysia yang sebelumnya sempat buron. Salah satu lokasi judi miliknya di Kafe Warna-warni Kompleks Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang digerebek Polda Sumut beberapa waktu lalu. Usai ditangkap Tim Mabes Polri di Malaysia, Apin BK langsung dibawa ke Indonesia, Jumat (14/10) malam. Bos judi online terbesar di Sumut itu langsung diserahkan pihak Mabes Polri ke Polda Sumut.

Kejari Medan Terima Pelimpahan Bos Judi Online Terbesar di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-07-at-19.30.35-1-1.jpg" alt="Kejari Medan menerima dari penyidik Polda Sumatera Utara pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan judi online terbesar di Sumatera Utara milik Apin BK. Kejari Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kejari Medan menerima dari penyidik Polda Sumatera Utara pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan judi online terbesar di Sumatera Utara milik Apin BK. Kejari Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima dari penyidik Polda Sumatera Utara pelimpahan barang bukti dan 15 orang tersangka (tahap II) kasus dugaan judi daring atau dalam jaringan terbesar di Sumatera Utara milik Apin BK.  ”Kita menerima pelimpahan tahap II dengan 15 tersangka dari penyidik Polda Sumut,” kata Kasi Intel Kejari Medan Simon.  Simon menyebutkan, 15 tersangka itu diduga sebagai operator dan leader operator judi daring di Kafe Warna-Warni Kompleks Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, milik Apin BK.  Dari 15 tersangka itu, tiga orang di antaranya adalah perempuan. Ke-15 tersangka itu yakni VA, HZ, SPS, FFD, RA, MRM, RK, MA, NP, EW, HD, ML, FDA, BA, dan YA.  ”Akibat perbuatannya 15 tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo pasal 303 ayat (1) ke-1e dan 2e KUH Pidana jo pasal 55 (1) ke-1 jo pasal 65 (1) KUH Pidana,” ujar Simon.  Kasi Pidum Kejari Medan Faisol menambahkan, setelah menerima tahap II, pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap 15 tersangka tersebut.  ”Untuk 12 tersangka kita tahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, sementara tiga tersangka perempuan, ditahan di Rutan Perempuan Kelas II Medan untuk 20 hari ke depan menunggu berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” tutur Faisol.  Sebelumnya, Polda Sumut menangkap 15 orang diduga terlibat jaringan judi daring terbesar di Sumut milik Apin BK. Ke-15 orang itu ditangkap di Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Medan. Mereka diduga berperan sebagai leader dan operator dalam perjudian daring tersebut.

Kejari Medan Terima Pelimpahan 15 Tersangka Kasus Judi Daring Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221121-WA0068_1.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution (tengah) menyaksikan gedung baru kantor Kejari Medan yang rusak di Medan, Jumat (11/11). Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution (tengah) menyaksikan gedung baru kantor Kejari Medan yang rusak di Medan, Jumat (11/11). Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Medan menyebutkan kontraktor telah mengembalikan dana Rp 1,4 miliar karena pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan yang baru, rusak dua pekan lalu.  ”Total uang dikembalikan kontraktor ke kas Pemkot Medan Rp 1,4 miliar,” ujar Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Endar Sutan Lubis seperti dilansir dari Antara di Medan.  Jumlah dana itu, lanjut dia, terdiri atas pengembalian uang muka dan penagihan termin pertama sebesar Rp 1,3 miliar serta denda maksimum dikembalikan pada Jumat (18/11). Pihaknya mewajibkan kontraktor mengembalikan uang muka sebesar 30 persen dan penagihan termin pertama 20 persen, setelah gedung baru kantor Kejari Medan rusak di Medan, Jumat (11/11).  Selain itu, menurut Endar Sutan Lubis, Pemkot Medan juga memutus kontrak pelaksana pengerjaan gedung baru di kantor Kejari Medan. Kontraktor dikenakan denda keterlambatan maksimum sebesar Rp 90 juta.  ”Kontraktor telah kita berikan hukuman dan sanksi sesuai peraturan, yakni kita putuskan kontraknya. Bangunan kita nilai nol, kontraktor kita wajibkan membayar dan mengembalikan uang muka,” tutur Endar Sutan Lubis.  Endar menambahkan, pihak kontraktor mendapat sanksi lain sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa, yakni perusahaannya masuk daftar hitam.  ”Mereka diwajibkan untuk membongkar bangunan yang roboh itu sampai nol atau rata kembali. Sebab, itu masih merupakan tanggung jawab mereka,” ucap Endar Sutan Lubis.

Gedung Kejari Rusak, Pemkot Medan Minta Kontraktor Kembalikan Rp 1,4 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-15-at-20.01.17-1.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta pihak kontraktor mengembalikan dana pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Hal itu menyusul rusaknya bangunan itu pekan lalu.  ”Bangunan itu kita nolkan, otomatis menjadi total loss. Tidak ada proyeknya, dan uangnya harus dikembalikan DP (uang muka) 50 persen,” kata Bobby seperti dilansir dari Antara di Medan.  Uang muka sebesar 50 persen tersebut, kata dia, harus dikembalikan dengan tenggat waktu yang sudah disepakati antara Pemkot Medan bersama Kejari Medan.  Pembangunan gedung baru Kejari Medan menghabiskan anggaran Rp 2,4 miliar menggunakan dana hibah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan. Pembangunan gedung baru tersebut dikerjakan pada Maret, setelah penandatanganan kontrak senilai Rp 2,4 miliar lebih pada 16-18 Maret.  ”Bila ini dilanggar, maka ranah hukum akan berjalan. Ini sudah disepakati bersama agar seluruh proyek di Kota Medan berjalan dengan sebaik-baiknya,” ucap Bobby.  Wali Kota Medan mengaku telah meninjau bangunan gedung baru Kejari Medan yang rusak di Jalan Adinegoro, Kecamatan Medan Timur, Medan, Jumat (11/11) dini hari.  ”Saya sudah datang melihat, memang kacau sekali. Dinas Perkim (PKP2R, Red) sudah berikan SP (Surat Peringatan) dan pemberhentian, tetapi dilanjutkan oleh kontraktor,” papar Bobby.

Wali Kota Medan Minta Kembalikan Dana Bangun Gedung Kejari Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220511-WA0040_copy_800x534-1.jpg" alt="Penyidik Polda Sumatera Utara menyerahkan tersangka dokter G (tiga dari kanan) kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan. Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polda Sumatera Utara menyerahkan tersangka dokter G (tiga dari kanan) kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Utara serahkan tersangka dokter G yang memberikan suntik vaksin Covid-19 kosong kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan.  ”Berkas tersangka sudah tahap II dan dinyatakan lengkap sehingga penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut menyerahkan dokter G ke JPU,” kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (11/5).  Hadi menyebutkan, penyerahan tersangka oleh penyidik Polda Sumut diterima JPU dari Kejati Sumut Febrina Sebayang dan Rahmi Syafrina di Ruang Tahap II Bidang Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Medan.  Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmatsyah melalui Kasi Intelijen Simon mengatakan, penyerahan tahap II dari Polda Sumut sudah selesai dilakukan.  ”Selanjutnya JPU sedang menyiapkan dakwaan agar dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan. Namun, tersangka tidak dilakukan penahanan,” ucap Simon.  Sebelumnya, pemberian suntik vaksin kosong diduga dilakukan oknum dokter G saat menjadi vaksinator anak 6–11 tahun di SD Wahidin, Senin (17/1). Saat pelaksanaan vaksinasi berlangsung, orang tua murid tersebut memvideokan anaknya yang sedang menjalani vaksinasi.  Setelah dilihat videonya, diduga vaksin yang diberikan kepada anaknya kosong. Kemudian orang tua anak memberi tahu kepada anggota keluarga lain dan video itu viral di media sosial.  Atas perbuatan tersebut, tersangka dikenakan melanggar pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Polda Sumut Serahkan Tersangka Dokter Suntik Vaksin Kosong ke JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-pn-medan-total-9-orang-diperiksa-kpk_m_.jpg" alt="Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian" width="100%">
<figcaption>Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima berkas perkara tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi jual beli vaksin Covid-19 ilegal kepada masyarakat dari penyidik Polda Sumatera Utara.  Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sumanggar Siagian seperti dilansir dari Antara di Medan menyatakan, berkas perkara korupsi tiga tersangka dan barang bukti (tahap dua) sudah diterima dari dari penyidik Polda Sumut. Ketiga tersangka itu, yakni dr IW, dr KS, dan SW.  ”Berkas perkara tersebut diterima dari Polda Sumut pada Kamis (15/7) sore. Memang administrasi tahap dua diserahkan ke Kejari Medan, namun nantinya yang menyidangkan perkara korupsi tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut,” ujar Sumanggar mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu, pada Jumat (16/7).  Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 kepada beberapa kelompok warga masyarakat di Kota Medan. Keempat tersangka itu SW, 40, agen Properti Medan Polonia (pemberi suap); IW, 45, ASN/dokter di Rutan Klas I Medan (penerima suap), KS, 47 ASN/dokter di Dinas Kesehatan Provinsi Sumut (penerima suap); dan SH adalah ASN Dinas Kesehatan Sumut.  Peristiwa tersebut terjadi Selasa (18/5) pukul 15.00 WIB. Tersangka SW sebagai penyelenggara melaksanakan kegiatan vaksinasi yang tidak sesuai peruntukkan kepada kelompok masyarakat di kompleks perumahan Jati Residence, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.  Para peserta vaksinasi membayar biaya vaksin Covid-19 dan jasa penyuntikan sebesar Rp 250.000 per orang kepada SW secara tunai atau transfer. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada IW sebesar Rp 220.000 per orang dan sisa Rp 30.000 menjadi fee bagi SW.

Kejari Medan Terima Perkara Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejari Medan

Berita Terkini