<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/02/nikita-mirzani-3455135100.jpeg" alt="Nikita Mirzani. Foto : Instagram/@nikitamirzanimawardi_172." width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani. Foto : Instagram/@nikitamirzanimawardi_172.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang sudah menjatuhkan putusan atas kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani laporan Dito Mahendra. Putusan secara resmi dibacakan pada tanggal 29 Desember 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada Nikita Mirzani setelah beberapa kali Dito Mahendra selaku korban dipanggil namun yang bersangkutan tidak pernah hadir ke persidangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekalipun kasus itu sudah diputus pada tahun lalu, Nikita Mirzani mengaku iPad miliknya belum juga dikembalikan. Ibu tiga anak tersebut meminta barang miliknya itu harus dikembalikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012947715/ibu-dan-anak-yang-tewas-tinggal-kerangka-di-depok-terakhir-kali-terlihat-dalam-keadaan-sehat">Ibu dan Anak yang Tewas Tinggal Kerangka di Depok Terakhir Kali Terlihat Dalam Keadaan Sehat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"iPad gua belum dikembalikan sama Kejaksaan Serang," kata Nikita Mirzani saat ditemui di bilangan Gandaria Jakarta Selatan, Jumat (8/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintang film Nenek Gayung minta iPad miliknya dikembalikan dengan alasan ada data-data penting di dalamnya terkait pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pas waktu iPad diambil, gua nggak berada di rumah. Jadi belum sempat di- backup.&nbsp; Jadi memang harus dikembalikan itu," kata Nikita Mirzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">iPad milik artis kontroversial itu diambil dan dijadikan barang bukti pada tanggal 14 Juli 2022 dalam proses penggeledahan yang dilakukan Polres Serang Kota&nbsp; terkait kasus pencemaran nama baik laporan Dito Mahendra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan ini dilakukan sesuai prosedur, sesuai dengan tata cara hukum acara pidana. Penggeledahan dilakukan petugas kepolisian di rumah Nikita Mirzani di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Izin penggeledahan tersebut dikeluarkan pengadilan pada 7 Juli 2022.</div>

Nikita Mirzani mengaku iPad miliknya belum juga dikembalikan oleh Kejari Serang meski kasusnya sudah selesai dan diputus bebas.

Nikita Mirzani Minta Kejari Serang Kembalikan iPad Miliknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211025_103732.jpg" alt="Nikita Mirzani./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar video Nikita Mirzani marah sambil berteriak dengan nada keras saat berada di sebuah ruangan Kejari Serang, Banten. Dia dikabarkan tidak terima usai Kejaksaan memutuskan untuk menahannnya setelah dilakukan pelimpahan berkas oleh penyidik Polresta Serang Kota ke Kejaksaan.  Dalam video yang beredar di media sosial, terdengar suara Nikita seperti membandingkan kasus yang dialaminya dengan kasus yang menjerat Dito.  "Kasusnya Dito sampai sekarang nggak jalan jalan. Jangan gila merasa kebal di mata hukum," kata Nikita Mirzani sebagaimana dalam video yang beredar di media sosial.  Fahmi Bachmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, membenarkan ihwal video yang beredar adalah suara dari kliennya. Dia juga membenarkan ibu tiga anak tersebut ditahan.  "Nikita ketawa-ketawa saja, biar saja hukum Allah yang berjalan," kata Fahmi Bachmid kepada wartawan, Selasa (25/10).  Fitri Salhuteru selaku sahabat dekat juga membenarkan video yang beredar adalah suara Nikita Mirzani. "Iya benar," tulisnya melalui pesan singkat.  Seperti diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022. Dia dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik buntut dari unggahan di akun media sosialnya.  Laporan Dito kepada Nikita Mirzani teregister dengan nomor perkara LP/B/263/V/2022/SPKT.C/POLRESTA SERANG KOTA/POLDA BANTEN. Dia dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan Pasal 311 KUHP.  Dalam perjalanan kasus ini, Nikita Mirzani ditetapkan tersangka dan sempat mau dijemput di kediamannya pada 15 Juni 2022 lalu, namun gagal. Pada 21 Juli 2022, Nikita dijemput paksa sejumlah petugas kepolisian saat sedang berada di Mal Senayan City, Jakarta. Nikita kemudian dibawa ke Polresta Serang Kota.

Reaksi Nikita Mirzani Usai Resmi Ditahan Kejari Serang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/uang-siluman-rp-40-m-disetor-ke-kas-negara_m_.jpg" alt="UANG SILUMAN: Kajari Serang Azhari memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 yang dibungkus plastik dengan total Rp 40 miliar di Kejari Serang, Jalan Raya Serang-Pandeglang, Sempu, Kota Serang, Selasa (5/3)" width="100%">
<figcaption>UANG SILUMAN: Kajari Serang Azhari memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 yang dibungkus plastik dengan total Rp 40 miliar di Kejari Serang, Jalan Raya Serang-Pandeglang, Sempu, Kota Serang, Selasa (5/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang menyetorkan uang Rp 40 miliar ke kas negara kemarin (5/3). Dana puluhan miliar rupiah tersebut sebelumnya disita Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dari aktivitas transfer uang yang tak jelas asal usulnya. Diduga, uang itu merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. "Kami mengeksekusi barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang," ujar Kepala Kejari Serang Azhari kemarin. Dia menambahkan, uang tersebut sebelumnya ditransfer Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka pada Januari 2018. Saat ini posisi warga negara Nigeria itu masih buron. Azhari lantas menceritakan awal mula kasus tersebut. Sebelum mentransfer uang, Emeka menghubungi Christian Tanos pada pertengahan 2017. Dalam kontak itu, Emeka meminta dibuatkan perusahaan untuk menampung uang puluhan miliar tersebut. Tanos lalu menghubungi koleganya yang bernama Didin Solihin Aziz. Dia diminta membuat perusahaan bernama PT Sinar Kawaluyan. Selain itu, Didin ditugasi membuka rekening atas nama PT tersebut. Kenyataannya, proses pembukaan rekening tidak bisa berlangsung lancar. Sebab, PT Sinar Kawaluyan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Mendapati kondisi itu, Didin tidak diam. Dia lantas mengenalkan Tanos kepada Rahmawati. Yang bersangkutan disebut punya kenalan di Bank Mandiri yang bisa membantu pembuatan rekening. Persyaratan administrasi pun disiapkan. Tak berhenti di situ, setelah proses tersebut tuntas, Tanos membuat perusahaan lain yang bernama PT Solar Turbines Internasional. Perusahaan tersebut juga dimanfaatkan untuk menerima transferan uang Emeka. Untuk kepentingan itu, Tanos meminta bantuan temannya yang bernama Herman Sanjaya untuk membuat rekening di bank yang sama. Setelah rekening dibuat, awal Januari 2018 diberitahukan, uang Rp 43,9 miliar sudah ditransfer. Uang lantas ditarik Rp 3,9 miliar. "Rekening perusahaan hanya modus untuk menarik dana tersebut," ucapnya. Azhari menambahkan bahwa Bank Mandiri kemudian mencurigai penarikan dana dalam jumlah besar. Bank kemudian memblokir uang yang tersisa Rp 40 miliar. Kasus itu kemudian dilaporkan ke kepolisian. Polisi lantas menyelidiki kasus tersebut. Satu per satu yang terlibat pencucian uang ditangkap, yakni Tanos, Didin, Rahmawati, dan Herman. Masing-masing sudah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Serang. "Vonis hakim telah berkekuatan hukum tetap," kata Azhari.&nbsp;

Uang Siluman Rp 40 M Disetor ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-digarap-jaksa-direktur-rsud-banten-langsung-diinapkan_m_152700.jpeg" alt="Dirut RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti (kedua kiri) menangis saat akan dibawa ke mobil tahanan usai pemeriksaan dirinya di Kejari Serang, Kota Serang, Selasa (22/8)." width="100%">
<figcaption>Dirut RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti (kedua kiri) menangis saat akan dibawa ke mobil tahanan usai pemeriksaan dirinya di Kejari Serang, Kota Serang, Selasa (22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemeriksaan yang dijalani Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti di Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Selasa (22/8) tidak membuat dia bisa bernafas lega. Penyidik langsung "menginapkannnya" Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II-B Serang. Penahanan Dwi Hesti Hendarti ini semakin menambah panjang deret petinggi rumah sakit umum yang harus berurusan dengan hukum. Sebelumnya, ada Direktur RSUD Gunung Tua dr Arnalom Sitorus yang resmi ditahan pada Maret lalu. Dia menjadi tersangka kasus pungutan liar (pungli) proses pengangkatan 314 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Dwi yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSUD Banten pada 2016 senilai Rp 17,8 miliar ditahan setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. "Berdasar pasal 21 KUHAP, penahanan dilakukan penyidik dengan alasan subjektif dan objektif," kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Serang Eka Nugraha. Dalam pemeriksaan kemarin (22/8), Dwi Hesti Hendarti hadir didampingi pengacara beserta kerabatnya pukul 13.58 WIB. Wakil Direktur RSUD Tangerang itu langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 gedung Kejari Serang. "Ada lebih dari 20 pertanyaan. Di antaranya, mengenai keterlibatan dan tanggung jawab dana jaspel RSUD Banten," terang Eka. Sekitar pukul 15.30, tim medis dari RS dr Drajat Prawiranegara, Kota Serang, diminta penyidik tiba di kantor Kejari Serang. Kesehatan Dwi diperiksa sebelum dilakukan penahanan. Hasilnya, dia dinyatakan sehat. Pukul 16.59 Dwi didampingi pengacara dan kerabatnya turun dari lantai 2 kantor Kejari Serang. Perempuan paro baya itu terus merunduk menahan tangis. Dia berusaha menghindari sorotan kamera dan memilih diam. Dwi tak kuasa menahan tangis saat dimasukkan penyidik ke dalam mobil tahanan. Sementara itu, Saeful Hidayat, pengacara Dwi Hesti Hendarti, mengaku tidak menyangka kliennya bakal ditahan setelah memenuhi panggilan penyidik. "Ya, kan mendadak tadi. Saya gak tau sejauh ini. Kami lihat nanti (langkah selanjutnya, Red)," kata Saeful. Dia mengaku, kliennya memiliki persepsi berbeda dengan penyidik mengenai penggunaan dana jaspel tersebut. Dwi Hesti Hendarti menilai penggunaan dana jaspel tersebut untuk kegiatan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan versi penyidik, dana jaspel RSUD Banten Rp 17,8 miliar itu bersumber dari APBD Banten yang berasal dari setoran ke kas daerah oleh RSUD Banten atas hasil retribusi pelayanan kesehatan RSUD Banten. RSUD Banten telah membagikan Rp 15 miliar kepada para tenaga medis. Sedangkan dana jaspel Rp 1,909 miliar digunakan kegiatan lain. Penyimpangan tersebut dinilai penyidik sebagai perbuatan melawan hukum.

Usai Digarap Jaksa, Direktur RSUD Banten Langsung "Diinapkan"

kejari serang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari serang

Berita Terkini

Nikita Mirzani Minta Kejari Serang Kembalikan iPad Miliknya

Reaksi Nikita Mirzani Usai Resmi Ditahan Kejari Serang

Uang Siluman Rp 40 M Disetor ke Kas Negara

Usai Digarap Jaksa, Direktur RSUD Banten Langsung "Diinapkan"

Download Aplikasi JawaPos.com