<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/wamen-pu-diperiksa-2472037482.jpg" alt="Wamen PU Diana Kusumastuti saat tiba di Gedung Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamen PU Diana Kusumastuti saat tiba di Gedung Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur di Kejagung hari ini pukul 09.00. Namun begitu, Diana kabur dari awak media setelah selesai dimintai keterangan pukul 15.30 dalam kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur.&nbsp; <div dir="auto">Dari pantauan Jawa Pos, Diana didampingi dua orang hadir sekitar pukul 09.00 di gedung bundar. Dia mengenakan seragam putih khas Kementerian PU dibalut jas hitam, dia sempat tersenyum dan mengangkat tangannya menunjukkan salam. Namun, dia tidak berkomentar apapun terkait permintaan keterangan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ditunggu hingga pukul 15.30, Diana tak kunjung keluar dari gedung. Padahal, Aspidsus Kejati NTT Ridwan Sujana Angsar menyebut pemeriksaan selesai pukul 15.30. Hingga pukul 17.30, Diana tak kunjung keluar. Diduga dia sengaja menghindari media kabur melewati pintu lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016100781/wamen-pu-diana-kusumastuti-datangi-kejagung-untuk-diperiksa-soal-kasus-korupsi-perumahan-eks-pejuang-timor-timur-wakajati-ntt-masih-awalan">Wamen PU Diana Kusumastuti Datangi kejagung untuk Diperiksa soal Kasus korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur, Wakajati NTT: Masih Awalan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, terkait pemeriksaan awal ini ada sejumlah pertanyaan yang diajukan ke Diana Kusumastuti. "Jumlahnya nanti saya tanyakan ke penyidik yang memeriksa," ujarnya kepada&nbsp;Jawa Pos.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Wakajati NTT Ikhwan Nul Hakim menuturkan bahwa permintaan keterangan terhadap Wamen PU tersebut merupakan awalan untuk dugaan korupsi perumahan eks Timor Timur. "Ini baru lead (awalan)," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum Wamen PU, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, kepala balai perumahan di NTT. "Kepala balai sudah dimintai keterangan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenapa permintaan keterangan awal yang belum pro justitia sudah memanggil Wamen PU? Dia menjawab akan mengecek dulu materinya seperti apa. "Kalau itu saya cek dulu materinya (bahan pemeriksaan)," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/015410445/antisipasi-megathrust-wamen-pu-diana-kusumastuti-minta-gedung-baru-harus-tahan-gempa-m-89">Antisipasi Megathrust, Wamen PU Diana Kusumastuti Minta Gedung Baru Harus Tahan Gempa M 8,9</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur berlanjut. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) memanggil Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu, 4 Juni 2025. Diana dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan saat menjabat Dirjen Cipta Karya pada 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan surat permintaan keterangan Kejati NTT nomor B-2134/N.3/Fd.1/05/2025 yang beredar, diketahui Wamen PU Diana diminta membawa dokumen-dokumen terkait pembangunan rumah eks pejuang di Kupang, NTT tahun anggaran 2022-2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat permintaan keterangan itu ditandatangani Kajati NTT Zet Tadung Allo dengan ditembuskan ke Jaksa Agung, Jampidsus, Jamwas, hingga Asisten Pengawasan Kejati NTT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015401511/wamen-pudiana-kusumastuti-target-penanganan-tanggap-darurat-sukabumi-tuntas-2-pekan">Wamen PU&nbsp;Diana Kusumastuti Target Penanganan Tanggap Darurat Sukabumi Tuntas 2 Pekan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikonfirmasi terkait Wakilnya yang dipanggil Kejati NTT, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahuinya. "Wah kalau itu tanya Ibu Wamen saja, saya gak tau," ujarnya ditemui di Ruang Auditorium Kementerian PU hari ini (3/6). (idr)</div>

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti kabur dari media setelah 6,5 jam diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi perumahan.

Wamen PU Diana Kusumastuti Kabur setelah Dimintai Keterangan 6,5 Jam

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/Screenshot_2024-12-07-11-09-51-623_comgoogleandroidgm-edit-2655493641.jpg" alt="Wamen PU Diana Kusumastuti meninjau bencana tanah longsor dan banjir di Sukabumi. (Ilham Wancoko/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamen PU Diana Kusumastuti meninjau bencana tanah longsor dan banjir di Sukabumi. (Ilham Wancoko/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur berlanjut. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) memanggil Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti. Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu, 4 Juni 2025.</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">Diana dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan saat menjabat Dirjen Cipta Karya pada 2023.</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">Berdasarkan surat permintaan keterangan Kejati NTT nomor B-2134/N.3/Fd.1/05/2025 yang didapatkan Jawa Pos, diketahui Wamen PU Diana diminta membawa dokumen-dokumen terkait pembangunan rumah eks pejuang di Kupang, NTT tahun anggaran 2022-2024.</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">Surat permintaan keterangan itu ditandatangani Kajati NTT Zet Tadung Allo dengan ditembuskan ke Jaksa Agung, Jampidsus, Jamwas, hingga Asisten Pengawasan Kejati NTT.</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">Dikonfirmasi terkait Wakilnya yang dipanggil Kejati NTT, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahuinya.</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">"Wah kalau itu tanya Ibu Wamen saja, saya gak tau," ujarnya ditemui di Ruang Auditorium Kementerian PU hari ini (3/6).</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">Sebelumnya, Wamen PU Diana Kusumastuti mengakui dipanggil Kejati NTT untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang Timor Timur. Namun, Diana meminta penjadwalan ulang permintaan keterangan tersebut, sekaligus meminta pemeriksaan bisa dilakukan di kantor Kejagung.</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">WBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016064587/wamen-pu-akui-dipanggil-kejati-ntt-terkait-kasus-perumahan-eks-pejuang-timor-timur">Wamen PU Akui Dipanggil Kejati NTT Terkait Kasus Perumahan Eks Pejuang Timor Timur</a></div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">&nbsp;</div> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10">"Karena ada kesibukan, kami minta untuk dijadwalkan ulang," jelasnya. Saat itu Diana mengaku belum mengetahui kapan penjadwalan ulang permintaan keterangan tersebut. "Belum dapat informasi kapan jadwalnya," ujarnya.&nbsp;</div>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) memanggil Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti.

Kejati NTT Panggil Wamen PU Diana, Diperiksa di Kantor Kejagung Besok

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/wamen-pu-1537415127.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti. (Ilham Wancoko/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti. (Ilham Wancoko/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengakui mendapat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur (Timtim). Diana tidak bisa hadir dalam panggilan yang dijadwalkan pada 21 Mei lalu. Berdasarkan surat yang Kejati NTT nomor B-1915/N.3/Fd.1/05/2025 yang beredar, diketahui Wamen PU Diana Kusumastuti dipanggil Kejati NTT terkait dengan posisi Diana sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya tahun 2023.&nbsp; Masih dalam surat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Zet Tadung Allo meminta Diana untuk memberikan keterangan, serta menyerahkan dokumen terkait dugaan korupsi proyek perumahan eks pejuang Timor Timur tahun anggaran 2022-2024 di Kupang, NTT. Diana Kusumastuti membenarkan bahwa menerima surat panggilan permintaan keterangan dari Kejati NTT. "Namun, karena kesibukan, kami minta dijadwalkan ulang," ujarnya.&nbsp; Hingga saat ini, Diana mengakui belum mendapatkan informasi jadwal permintaan keterangan dari Kejati NTT tersebut. "Kami belum dapat jadwalnya kapan," urainya usai acara Konferensi Pers Persiapan Kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia Senin (26/5). Sementara Menteri PU Dody Hanggodo &nbsp;mengatakan, untuk permintaan keterangan Wamen PU tersebut tentunya secara spesifik bisa ke Wamen. Namun, saat ini masih diminta memberikan keterangan. "Kan Bu Wamen PU sudah minta dimundurkan jadwalnya, pindah tempat permintaan keterangan karena kesibukan," paparnya.&nbsp; Namun begitu, sebagai seorang abdi rakyat yang mendapatkan tugas mengelola APBN dari uang rakyat, tentu semua harus bisa dipertanggungjawabkan. "Ini merupakan kewajiban kita, bentuk transparansi, dan akuntabilitas. Saat diberikan tugas dan wewenang mengelola APBN, tentu harus dipertanggungjawabkan baik hari ini hingga beberapa tahun mendatang. Selama benar, pasti amanlah," jelasnya. (idr)

Wamen PU Diana Kusumastuti mengakui dipanggil Kejati NTT terkait dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timtim, namun meminta penjadwalan.

Wamen PU Akui Dipanggil Kejati NTT Terkait Kasus Perumahan Eks Pejuang Timor Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/abdul-hakim.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim. Benny Jahang/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim. Benny Jahang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi NTT ajukan banding terhadap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menghukum seumur hidup Tinus Tanaem. Tinus adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dua gadis di Kabupaten Kupang yang dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi dengan hukuman mati.  ”Kejati NTT telah memerintahkan untuk melakukan banding terhadap putusan PN Oelamasi,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim seperti dilansir dari Antara di Kupang.  Pada Senin (31/1), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap Yunus Tanaem. Dia dinyatakan bersalah atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan dengan bujuk rayu terhadap anak di bawah umur dan seorang perempuan dewasa dengan Nomor Putusan 156/Pid.B/2021/PN Olm.  Menurut Abdul Hakim, terdakwa Yustinus Tanaem melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Dengan putusan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Tinus Tanaem, kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang, untuk melakukan upaya hukum banding.  ”Hal ini dilandasi rasa kemanusiaan, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan Yustinus Tanaem merupakan perbuatan yang sadis,” ucap Abdul Hakim.  Menurut dia, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto tidak bisa bertoleransi terhadap kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara sadis seperti dilakukan Yunus Tanaem. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasim Kabupaten Kupang dalam perkara tersebut menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Yustinus Tanaem.  Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan di dua lokasi dan waktu yang berbeda. Perbuatan pertama dilakukan pada 24 Februari 2021 terhadap korban Marsela Bahas, sedangkan perbuatan kedua dilakukan pada 14 Mei 2021 terhadap anak korban Yuliana Welkis. Kedua korban disetubuhi pelaku lalu dibunuh secara keji.

Kejaksaan Banding Putusan Seumur Hidup Pelaku Pemerkosaan Anak di NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20210607_191651.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Agung membenarkan penangkapan seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial KM. Dia ditangkap Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung, atas dugaan melakukan perbuatan tercela.  ”Jaksa atas nama KM terindikasi melakukan perbuatan tercela,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (21/12).  Leonard tidak merincikan lebih lanjut perbuatan tercela apa yang diperbuat jaksa KM sehingga ditangkap Satgas 53 Kejaksaan Agung. Jaksa KM merupakan pejabat struktural eselon IV di Kejaksaan Tinggi NTT di wilayah Tuak Daun Merah, Kota Kupang, ditangkap Satgas 53 Kejaksaan Agung pada Senin (20/12) sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah diamankan, jaksa KM dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan klarifikasi terkait kebenaran dugaan laporan masyarakat tersebut.  ”Selanjutnya akan diserahkan ke bidang pengawasan Kejaksaan Agung,” ujar Leonard.  Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim menyebutkan, Jaksa KM ditangkap tim Satgas 53 Kejaksaan Agung bersama HT seorang pengusaha di salah satu tempat di Kota Kupang.  Awal Oktober, Satgas 53 Kejaksaan Agung juga menangkap seorang jaksa struktural di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Pejabat Adhyaksa tersebut ditangkap setelah Satgas 53 Kejaksaan Agung menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyalahgunaan wewenang.  Satgas 53 dibentuk Jaksa Agung pada 2020, yang beranggotakan 31 orang, diketuai Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Ketua 1 Satgas 53. Satuan gugus tugas Kejaksaan Agung itu memiliki hotline laporan pengaduan terhadap oknum jaksa atau pegawai Kejaksaan yang melakukan penyimpangan.  Pembentukan Satgas 53 Kejaksaan Agung sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020. Presiden menyampaikan kejaksaan adalah wajah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat dan internasional. Setiap tingkah laku dan sepak terjang setiap personel kejaksaan dalam penegakan hukum akan menjadi tolak ukur wajah negara dalam mewujudkan supremasi hukum di mata dunia.

Satgas 53 Kejagung Tangkap Jaksa Kejati NTT karena Berbuat Tercela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/abdul-hakim-1-1.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim. Benny Jahang/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim. Benny Jahang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula bersama 15 orang lainnya sebagai tersangka korupsi pengelolaan aset tanah di Labuan Bajo. Sebanyak 13 orang diantaranya telah dilakukan penahanan.  "Tim penyidik Kejaksaan Tinggi NTT telah menetapkan 16 orang tersangka di tiga wilayah, yaitu Jakarta, Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang sekaligus dilakukan penahanan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (14/1).  Korupsi aset tanah seluas 30 hektare itu terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Penetapan tersangka terhadap 16 orang itu setelah tim penyidik Kejati NTT memeriksa 102 orang saksi dan 5 orang ahli.  "Serta telah melakukan penyitaan sejumlah uang aset tanah seluas 30 hektare dan dua hotel," ungkap Hakim.  Kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah seluas 30 hektare itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 3 triliun. Adapun 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya ACD, AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK dan ST. Kemudian, tersangka dari Jakarta MA dan tersangka dari Kota Kupang yakni CS dan MN.  "Penetapan para tersangka sekaligus penahanan setelah ditemukannya dua alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 183 KUHAP dan adanya alasan objektif maupun subjektif sebagaimana pasal 21 KUHAP," tegas Hakim.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/10/2020/kejati-ntt-usut-korupsi-aset-tanah-di-labuhan-bajo-senilai-rp-3-t/">Kejati NTT Usut Korupsi Aset Tanah di Labuhan Bajo Senilai Rp 3 T</a>  Hakim menyatakan, dari 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka 13 lainnya telah dilakukan penahanan. Namun Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula belum dilakukan penahanan.  "Yang ditahan 13 rinciannya ACD tunggu izin, A alias U saat ini DPO dan VS terkonfirmasi Covid-19," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvlnBObhUQI

Bupati Manggarai Barat Tersangka Korupsi Aset Tanah di Labuhan Bajo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Penyidik-Kejati-NTT-Geledah-Pemkab-Manggarai-Barat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tim penyidik pidana khusus (Tipidsus)Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (8/12) kemarin  memeriksa mantan staf khusus presiden, Gories Mere dan Jurnalis senior, Karni Ilyas. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset negara berupa tanah seluas 30 hektare. Dalam kasus ini, diduga merugikan keuangan negara Rp 3 triliun, di wilayah Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.  Selain memeriksa Gories Mere dan Karni Ilyas, penyidik juga memeriksa saksi lain, yakni Rudy Suliawan selaku pemilik Hotel Ayana di Kabupaten Manggarai Barat.  Terkait adanya pemeriksaan ini, Kasipenkum Kejati NTT Abdul Hakim membenarkannya. "Betul Selasa (8/12) kemarin, penyidik kami memeriksa saksi- saksi tersebut," terang Hakim ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (9/12).  Pemeriksaan kata Hakim, dilakukan di gedung bundar (gedung penyidikan tipikor) Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pertama kalinya, setelah sebelumnya para saksi tak menghadiri panggilan pemeriksaan pada Selasa (1/12) dan Rabu (2/12) pekan lalu.  Terkait pemeriksaan ini, Hakim tak menjelaskan secara detil perihal materi pemeriksaan yang diajukan penyidik. Hakim memastikan penyidik sudah mengantongi para pihak yang akan bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset tanah negara ini.  Untuk diketahui, Tim penyidik pidana khusus (Tipidsus)Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTT), tengah menyidik perkara dugaan korupsi penjualan aset negara berupa tanah seluas 30 hektar, di wilayah Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini dilakukan, karena diduga adanya kerugian negara sekitar Rp 3 triliun dari kongkalikong penjualan tanah negara tersebut.  Untuk mencari bukti-bukti tambahan guna melengkapi berkas perkara, penyidik pun telah memeriksa lebih dari 60 saksi. Beberapa waktu lalu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda. Adapun dua tempat tersebut, yakni Pemkab Kabupaten Manggarai, dan Pemkab Kabupaten Manggarai Barat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/10/2020/kejati-ntt-usut-korupsi-aset-tanah-di-labuhan-bajo-senilai-rp-3-t/">Kejati NTT Usut Korupsi Aset Tanah di Labuhan Bajo Senilai Rp 3 T</a>    Sebelumnya, dalam proses penyelidikan, Tim Penyidik telah memeriksa sekitar 13 saksi. Dari belasan saksi tersebut, beberapa pihak penyelenggara negara turut diperiksa. Mereka antara lain Bupati Manggarai Barat, Agustinus CH. Dula, Sekda Kabupaten Manggarai Barat, Kabag Tata Pem, Asisten I.  Tak hanya itu, tim penyidik juga memeriksa A. Resdiana Ndapamerang, mantan istri Wali Kota Kupang, Jonas Salean. Pemeriksaan Resdiana pada Kamis (8/10), dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi, sebab dia merupakan Kepala Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional NTT, pada saat kasus bergulir.  Lebih lanjut, tim juga memeriksa ahli waris. Adapun ahli waris tersebut, yakni ahli waris ketua adat Ramang Ishaka, Kabupaten Manggarai Barat.  Ihwal adanya kasus ini bermula pada tahun 1997 silam. Sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, dua kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara (Pemda). Menindaklanjuti hal tersebut, pada 2016, pihak Pemda Kabupaten Manggarai meminta peta wilayah seluas 30 hektar. Namun, dalam realisasinya, peta wilayah berkurang 6 hektar, sehingga luas wilayah aset tersebut menjadi sekitar 24 hektar.  Dalam perjalanannya, bukannya menjadi aset negara, namun malah terbit 6 sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh seorang pengusaha untuk dipergunakan sebagai lahan bisnisnya.  Atas terbitnya sertifikat itu, pihak tim penyidik Kejati NTT pun melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga penyidikan, karena adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp 3 triliun dibalik penerbitan sertifikat tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4gM2lIqvrk4  &nbsp;

Penyidik Kejati NTT Periksa Gories Mere dan Karni Ilyas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kasus-labuan-bajo-1.jpg" alt="Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi NTT mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Manggarai Barat. Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi NTT mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Manggarai Barat. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyatakan saat ini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat. Penetapan tersangka dilakukan setelah ada hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  ”Kami masih menunggu hasil audit dilakukan BPK. Apabila hasil auditnya sudah ada diikuti dengan penetapan tersangka,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan NTT Abdul Hakim seperti dilansir dari Antara di Kupang.  Abdul Hakim mengatakan hal itu, terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Pihaknya menduga ada kerugian negara Rp 3 triliun.  Dia menegaskan, Kejaksaan NTT telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta untuk melakukan audit kerugian negara kasus pengalihan aset tanah seluas 30 hektare di Labuan Bajo.  Menurut Abdul Hakim, tim auditor dari BPK sedang melakukan audit dan diharapkan hasilnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan NTT awal Desember 2020.  Penyidik Tipikor Kejaksaan NTT sudah mengantongi calon tersangka serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidik berlangsung. penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 140 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu.  ”Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember,” kata Abdul Hakim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Penetapan Tersangka Aset Tanah Manggarai Barat Tunggu Hasil Audit BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/geledah-3.jpg" alt="Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggeledah kantor ATR/BPN NTT, Senin (19/10). Benny Jahang/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggeledah kantor ATR/BPN NTT, Senin (19/10). Benny Jahang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan penggeledahan di kantor wilayah ATR/BPN Provinsi NTT. Tim mencari barang bukti terkait kasus korupsi dugaan penjualan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang merugikan negara Rp 3 triliun.  ”Memang benar hari ini (19/10) tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor wilayah ATR/BPN NTT. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyelidikan kasus penjualan aset tanah Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo yang dijual sejumlah pihak kepada pihak ketiga,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim seperti dilansir dari Antara di Kupang, Senin (19/10).  Abdul Hakim mengatakan, penggeledahan yang dilakukan itu untuk mencari barang bukti dokumen pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu. ”Proses pengurusan dokumen tanah merupakan tanggung jawab kantor wilayah ATR/BPN NTT, sehingga penyidik perlu mendapatkan dokumen-dokumen itu sebagai barang bukti,” tegas Abdul Hakim.  Dia mengatakan sasaran penggeledahan difokuskan pada bagian yang berhubungan erat dengan proses penerbitan sertifikat tanah. Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai ATR/BPN NTT yang mengetahui adanya proses pengalihan aset tanah itu. Penyidik juga sudah meminta keterangan lebih dari 45 orang saksi baik di Labuan Bajo maupun Kupang terkait penjualan aset tanah itu.  Selain itu, tambah Abdul Hakim, sudah 180 dokumen yang telah disita penyidik Kejaksaan NTT termasuk dua handphone milik bupati dan asisten III Setda Manggarai Barat sebagai barang bukti dalam kasus pengalihan aset tanah itu.  Menurut Abdul Hakim, Kejaksaan NTT juga telah meminta BPKP NTT melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) guna mengetahui jumlah kerugian negaranya akibat penjualan aset tanah tersebut. Aset tanah milik pemerintah yang diduga telah dialihkan kepada pihak ketiga itu memiliki luas 30 hektare berlokasi di Kecamatan Komodo.  ”Apabila sudah ada hasil PKN dari BPKP, akan diikuti dengan penetapan tersangka,” ujar Abdul Hakim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZjxFeMLDlMk&ab_channel=JawaPos

Penyidik Kejaksaan NTT Geledah Kantor ATR/BPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Penyidik-Kejati-NTT-Geledah-Pemkab-Manggarai-Barat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik pidana khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, yakni di kantor Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan Kantor BPN Manggarai Barat. Penyidik Kejati NTT mengamankan ratusan dokumen, terkait dugaan korupsi penjualan aset negara berupa tanah seluas 30 hektare di wilayah Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.  "Tim mendapatkan dokumen sekitar 147 bundel atau eksemplar dokumen, semua terkait tanah 30 hektare," kata Kasipenkum Kejati NTT, Abdul Hakim kepada JawaPos.com, Selasa (13/10).  Hakim menuturkan, tim penyidik Kejati NTT juga turut menyita barang bukti elektronik. Diduga terdapat percakapan terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 3 triliun.  "Tim juga menyita satu buah handphone, karena ada fakta percakapan mengenai pembuatan sertifikat di atas tanah pemerintah daerah," pungkasnya.  Banyak juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/10/2020/kejati-ntt-usut-korupsi-aset-tanah-di-labuhan-bajo-senilai-rp-3-t/">Kejati NTT Usut Korupsi Aset Tanah di Labuhan Bajo Senilai Rp 3 T</a>  Ihwal adanya kasus ini bermula pada tahun 1997 silam. Sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, dua kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara (Pemda). Menindaklanjuti hal tersebut, pada 2016, pihak Pemda Kabupaten Manggarai meminta peta wilayah seluas 30 hektar.  Namun, dalam realisasinya, peta wilayah berkurang 6 hektar, sehingga luas wilayah aset tersebut menjadi sekitar 24 hektar.  Dalam perjalanannya, bukannya menjadi aset negara, namun malah terbit 6 sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh seorang pengusaha untuk dipergunakan sebagai lahan bisnisnya.  Atas terbitnya sertifikat itu, pihak tim penyidik Kejati NTT pun melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga penyidikan, karena adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp 3 triliun dibalik penerbitan sertifikat tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SnLDoYmy9Lk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

147 Bundel Dokumen Terkait Korupsi Aset Tanah di Labuhan Bajo Disita

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejati NTT

Berita Terkini