<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/jauhari-1789070171.jpg" alt="Taman Burung Jauhari di Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak direncanakan untuk mendukung ekowisata Kecampatan Mempura. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Taman Burung Jauhari di Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak direncanakan untuk mendukung ekowisata Kecampatan Mempura. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau) tengah menyelidiki dugaan korupsi pembangunan Taman Burung Jauhari di Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak dengan melakukan pemanggilan sejumlah pihak untuk diklarifikasi. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan adanya pengusutan kasus ini, dan masih dalam tahap klarifikasi. Salah satunya seorang camat di Siak bernama Ari Darmawan sudah dipanggil dan dimintai keterangan, Rabu (23/10). "Hanya klarifikasi saja terkait laporan pengaduan masyarakat," kata Zikrullah di Pekanbaru, Jumat. Proyek Taman Burung Jauhari didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 senilai Rp 1,79 miliar. Direncanakan proyek itu untuk mendukung ekowisata di Kecamatan Mempura. Namun, pembangunan terhambat selama dua tahun dan diwarnai dengan kehilangan material dengan jaring yang sudah dipasang sempat dicuri maling. Pada 2017, Dinas Pariwisata Siak kembali menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan dengan nilai anggaran Rp 1,2 miliar. Sedikitnya sudah ada Rp 3 miliar yang terpakai pembangunan tersebut. Bangunan taman itu terdiri dari 13 tiang besi penyangga jaring-jaring dan bangunan tembok untuk petugas piket dan toilet. Pemanggilan Ari Darmawan menjadi terkait posisinya saat itu sebagai kepala bidang destinasi di Dinas Pariwisata Siak. Sedangkan Kepala Dispar Siak waktu itu adalah Hendrisan yang kini menjadi Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Dugaan korupsi ini juga pernah dilaporkan ke Polres Siak, namun belum ada perkembangan signifikan. Kejaksaan Agung telah melimpahkan laporan ini ke Kejati Riau untuk ditindaklanjuti.

Proyek Taman Burung Jauhari didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 senilai Rp 1,79 miliar.

Kejati Riau Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Taman Burung Jauhari di Siak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/IMG_20240513_183901-1837215929.jpg" alt="Ilustrasi hukum pidana korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hukum pidana korupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau panggil mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau Mamun Murod untuk melakukan klarifikasi. Yakni dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. &rdquo;Benar. Dilakukan pemanggilan terhadap MM (Mamun Murod),&rdquo; kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Dia menjelaskan, saat ini pengusutan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Dalam tahap tersebut, Koprs Adhyaksa masih berupaya melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dalam rangka mencari peristiwa pidana dalam perkara tersebut. Kedatangan Mamun Murod saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Dia dipanggil dalam tugasnya sebelumnya yakni di Dinas LHK Provinsi Riau. Mamun Murod mengantarkan data-data atau dokumen terkait proses penyelidikan (puldata dan pulbaket) salah satu kegiatan di Dinas LHK Provinsi Riau. Senada, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Imran Yusuf juga membenarkan pemanggilan Mamun Murod untuk diklarifikasi terkait perkara yang tengah ditangani. Yakni terkait kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. &rdquo;Klarifikasi terkait ada kegiatan di KLHK sebagai pendukung kegiatan restorasi lahan,&rdquo; ucap Imran Yusuf. Sebelumnya, Mamun Murod juga pernah dipanggil untuk diklarifikasi pada Senin (25/3). Saat itu dia tidak sendiri, melainkan bersama stafnya, Lilis Kurnia. Dari informasi yang dihimpun, Mamun Murod selaku kuasa pengguna anggaran tugas pembantuan tahun anggaran 2023 Balai Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM). Sedangkan Lilis selaku Bendahara Pengeluaran. Pada akhir 2023, Provinsi Riau menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan BRGM sebesar Rp 17.965.000.000 untuk 2024. DIPA tersebut diserahkan Kepala BRGM Hartono, kepada Kepala DLHK Riau Mamun Murod saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove di Hotel Royal Ambarukmo, Jogjakarta, Kamis (7/12/2023). Mamun Murod pernah mengatakan, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun sekat kanal, penanaman di lahan bekas terbakar serta merevitalisasi ekonomi masyarakat di sekitar gambut.

Kejati Riau panggil mantan Kepala DLHK Riau untuk klarifikasi dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi

Kejati Panggil Mantan Kadis LHK Riau Terkait Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG_20231121_1343341-1669589856.jpg" alt="Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau." width="100%">
<figcaption>Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Riau menelusuri aliran uang suap yang diterima oknum polisi di Polres Bengkalis Bripka BA senilai Rp 999 juta dari terdakwa perkara narkotika. Suap itu bekerja sama dengan istrinya seorang oknum jaksa berinisial SH. Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau Imran Yusuf menyebutkan, uang suap tersebut sudah berubah menjadi benda. Saat ditanya benda apa, Imran menyebut pihaknya kini sedang melakukan penelusuran. &rdquo;Uangnya sudah berubah bentuk ke benda. Ini yang sedang kami telusuri. Yang jelas, uang itu sudah digunakan tersangka untuk membeli sesuatu,&rdquo; kata Imran Yusuf seperti dilansir dari Antara. Saat ini,&nbsp;Bripka BA telah ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Riau. Sedangkan sang istri, oknum jaksa SH, ditetapkan sebagai tahanan kota. Kejati Riau menyatakan, sudah berkoordinasi dengan Polda Riau dalam penetapan tersangka&nbsp;Bripka BA. Aspidsus mengaku penyidikan yang dilakukan Kejati didukung Kepala Polda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal. &rdquo;Saat proses penyidikan ini (Bripka BA), kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Koordinasi yang baik. Penyidikan kami didukung Kapolda Riau (Irjen Pol Mohammad Iqbal),&rdquo; ujar Imran Yusuf. SH dan BA diduga menerima suap dari Fauzan, seorang terdakwa narkoba di Pengadilan Negeri Bengkalis yang perkaranya ditangani SH. Tersangka BA dan SH disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 atau pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kejati Riau telusuri aliran uang suap yang diterima oknum polisi di Polres Bengkalis senilai Rp 999 juta dari terdakwa perkara narkotika

Kejati Riau Telusuri Aliran Uang Suap Oknum Polisi di Bengkalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/IMG_20231122_100308-3700776947.jpg" alt="Mantan bendahara pengeluaran UIN Suska Riau Veny Aprilya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD di salah satu kampus Islam di Riau tersebut." width="100%">
<figcaption>Mantan bendahara pengeluaran UIN Suska Riau Veny Aprilya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD di salah satu kampus Islam di Riau tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim II Akhmad Mujahidin sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di kampus tersebut. Kejati juga menetapkan mantan bendahara pengeluaran Veny Aprilya sebagai tersangka. Tim jaksa penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau melakukan penahanan terhadap Veny Aprilya. Sedangkan Akhmad Mujahidin sudah lebih dulu ditahan dalam perkara korupsi lain. &rdquo;Berdasar alat bukti yang ditemukan, menetapkan dua tersangka mantan rektor UIN Suska Riau inisial AM saat ini menjalani pidana dan telah ditahan di Rutan. Tersangka kedua bendahara VA dan ditahan di Lapas Perempuan selama 20 hari ke depan,&rdquo; ungkap Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Imran Yusuf seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/11). Dia menjelaskan, dalam perkara dugaan korupsi itu terdapat peran kedua tersangka dalam pengelolaan keuangan. Berdasar hasil auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 7,6 miliar. Setelah ditetapkan tersangka, tim penyidik akan melengkapi berkas perkara, memanggil kembali saksi, dan memeriksa tersangka. &rdquo;Penyidik akan memaksimalkan penyidikan kedua tersangka. Apabila nanti ditemukan fakta baru dan alat bukti adanya pihak lain yang bertanggung jawab, akan menetapkan tersangka ke publik,&rdquo; ujar Imran. Sebelumnya, mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin juga sudah terjerat perkara korupsi. Dia divonis hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan lantaran terbukti melakukan kolusi dalam pengadaan jaringan internet 2020-2021 saat persidangan di PN Pekanbaru, 18 Januari 2023. Amar putusan dibacakan Hakim Ketua Salomo Ginting. Mujahidin didampingi kuasa hukum mengikuti sidang putusan secara teleconference. &rdquo;Terdakwa terbukti bersalah melakukan kolusi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan,&rdquo; sebut Hakim Salomo Ginting. Vonis yang diputuskan majelis hakim lebih ringan 2 bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni selama 3 tahun kurungan.

Kejati Riau tetapkan mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim II Akhmad Mujahidin sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD

Kejati Riau Tetapkan Mantan Rektor UIN Suska Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/IMG_20231121_134334-4154320979.jpg" alt="Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat akan dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau." width="100%">
<figcaption>Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat akan dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penahanan terhadap pasangan suami istri (pasutri) tersangka kasus dugaan suap. Kasus itu melibatkan oknum jaksa berinisial SH dan suaminya yang merupakan seorang oknum polisi berinisial Bripka BA. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Bambang Heri Purwanto mengatakan, oknum jaksa Kejaksaan Negeri Bengkalis SH ditetapkan sebagai tahanan kota. Sedangkan sang suami setelah pemeriksaan kesehatan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kepolisian Daerah Riau. &rdquo;Benar, Senin (20/11) malam dilakukan tindakan penahanan terhadap SH dan BA. SH tahanan kota dan BA dititipkan di Rutan Polda Riau,&rdquo; kata Bambang Heri Purwanto seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, SH dan BA diduga menerima suap dari Fauzan, seorang terdakwa narkoba di Pengadilan Negeri Bengkalis. Perkaranya ditangani SH. Bambang mengatakan, pertimbangan tim penyidik Pidana Khusus Kejati Riau melakukan penahanan rumah terhadap SH karena&nbsp;adanya permohonan dan jaminan dari pihak keluarga dan juga tersangka kooperatif. &rdquo;Selain itu tersangka dalam keadaan hamil dan mempunyai anak berumur empat tahun,&rdquo; ujar Bambang Heri Purwanto. Tersangka BA dan SH disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 atau pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, Korps Adhyaksa juga telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial K, yang sebelumnya berstatus saksi daftar pencarian orang. Dia diamankan pada Rabu (25/10) di Jakarta Timur. Peran tersangka K, diketahui sebagai perantara dari keluarga terdakwa Fauzan, yang mentransfer uang ke BA melalui nomor rekening rekan BA.

Kejati Riau lakukan penahanan terhadap pasangan suami istri tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan oknum jaksa dan oknum polisi

Kejati Riau Tahan Pasutri Oknum Jaksa dan Polisi Terkait Kasus Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan seorang tersangka berinisial K alias R dalam perkara dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa berinisial SH. Tersangka diamankan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto mengatakan, K diamankan di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/10) malam. Selain dia, saat itu turut diamankan M yang tak lain adalah istrinya. &rdquo;Keduanya diamankan setelah dipanggil dalam penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan atau penerimaan hadiah atau sesuatu atau janji oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait penanganan perkara narkotika atas terdakwa bernama Fauzan Afriansyah yang proses penuntutan dilaksanakan Kejaksaan Negeri Bengkalis,&rdquo; kata Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, K aktif berkomunikasi mewakili Fauzan Afriansyah dan menjadi perantara suap kepada Jaksa SH melalui suaminya, Bayu. K juga disinyalir sebagai&nbsp;perantara pengiriman uang kepada Bayu melalui rekening temannya sebesar Rp 299.900.000 pada awal Maret. Fauzan merupakan pesakitan kasus narkotika yang ditangani Jaksa SH saat persidangannya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Sedangkan Bayu adalah anggota Polri berpangkat Bripka yang tak lain adalah suami SH. Setelah keduanya diamankan, sepasang suami istri itu diperiksa sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim penyidik melakukan ekspos berdasar alat bukti yang ada. &rdquo;Maka status saksi K alias R pada hari itu dinaikkan dari saksi menjadi tersangka,&rdquo; ujar Bambang. Pada&nbsp;hari yang sama, lanjut Bambang, mulai dilakukan penahanan berdasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Tanggal 25 Oktober 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. &rdquo;Untuk saksi M yang merupakan istri K alias R sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi karena yang aktif melakukan komunikasi dan perantara uang adalah tersangka K alias R,&rdquo; sebut Bambang. Sehari setelah penangkapan, tersangka K alias R diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma,&nbsp;Jakarta, ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Sesampai di Kota Bertuah, dia langsung dibawa ke kantor Kejati Riau untuk diperiksa intensif dan diperiksa kesehatannya. &rdquo;Penyidik melanjutkan penahanan kepada tersangka K alias R di Rutan Kelas I Pekanbaru,&rdquo; ucap Bambang. &nbsp;

Kejati Riau tetapkan seorang tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kejati Riau Tetapkan Tersangka Kasus Penyuapan Terhadap Oknum Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG_20230913_164027-3673004386.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menonaktifkan oknum jaksa perempuan berinisial SH yang diduga menerima uang suap miliaran rupiah. Yakni terkait penanganan perkara narkotika yang ditanganinya di Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto menyebutkan, setelah dibebastugaskan, SH diserahkan ke Bidang Pidana Khusus Kejati Riau untuk menjalani proses hukum. &rdquo;Berdasar hasil inspeksi kasus dari Bidang Pengawasan Kejati Riau, SH terindikasi dugaan suap. Bidang Pengawasan Kejati Riau menyerahkan hasil pemeriksaan inspeksi kasus ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau untuk diproses secara hukum,&rdquo; kata Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara. Dikatakan Bambang, Bidang Pidsus Kejati Riau akan mendalami hasil inspeksi kasus tersebut dengan memeriksa SH dan pihak- pihak lain yang berkaitan. Itu dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti, apakah dugaan indikasi suap terhadap SH benar atau tidak. Sebelum hasil inspeksi kasus SH diserahkan ke bidang pidsus, sebelumnya Kajati Riau telah memindahkan SH di bidang pembinaan Kejati Riau. Namun, dibebastugaskan dari pekerjaan kantor. Hal itu untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan. Perkara tersebut terbongkar bermula dari informasi masyarakat tentang adanya pihak luar yang diduga melakukan perbuatan tercela terkait perkara yang ditangani Kejaksaan. Setelah dilakukan penelaahan, ternyata perkara itu ditangani jaksa berinisial SH dari Kejari Bengkalis. Kemudian SH diamankan Tim Pengamanan (PAM) Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Kamis (4/5). Selanjutnya, Tim PAM SDO menyerahkan SH ke Bagian Pengawasan Kejati Riau. Di sana, proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

Kejati Riau menonaktifkan oknum jaksa perempuan yang diduga menerima uang suap miliaran rupiah terkait penanganan perkara narkotika

Kejati Riau Nonaktifkan Oknum Jaksa Perempuan Diduga Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230105-WA0056_11.jpg" alt="Mantan Bupati Inhil Indra Muchlis Adnan di Kejati Riau. Annisa Firdausi/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Inhil Indra Muchlis Adnan di Kejati Riau. Annisa Firdausi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau menahan mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Muchlis Adnan atas dugaan kasus korupsi pada Kamis (5/1). Indra akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru setelah proses penyidikan hingga berkas perkara Indra Muchlis Adnan dinyatakan lengkap P-21.  Indra keluar dari ruangan mengenakan kaus biru dibalut dengan rompi jingga. Pesakitan dugaan rasuah itu juga memakai topi abu-abu. Dia pun enggan menjawab pertanyaan dari awak media.  ”Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam proses tahap II dugaan korupsi penyertaan modal pada BUMD Kabupaten Inhil, PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) Tahun 2004, 2005, dan 2006, dengan tersangka IMA,” kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya Indra yang merupakan Bupati Indragiri Hilir dua periode 2003-2008 dan 2008-2013, menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi PT GCM secara sepihak berdasar unsur kedekatan pribadi dan tanpa memastikan pemenuhan persyaratan sesuai Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2004 tentang Pendirian BUMD Kabupaten Inhil.  Indra memberikan instruksi dan persetujuan kepada Zainul Ikhwan selaku Direktur Utama PT GCM dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan memerintahkan memberikan pembiayaan kepada pihak lain tanpa melalui persetujuan Komisaris dan tanpa diikat kontrak pembiayaan.  Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto menjelaskan, akibat hal tersebut terjadi kerugian keuangan negara/daerah pada PT GCM sebesar Rp 1.157.280.695.  ”Tersangka IMA disangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutur Bambang.

Mantan Bupati Indragiri Hilir Ditahan Jaksa Atas Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20220412_115025.jpg" alt="Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Annisa Firdausi/Antara" width="100%">
<figcaption>Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Annisa Firdausi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menemukan bukti dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Masjid Raya Senapelan di Kota Pekanbaru.  Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Riau Rizky Rahmatullah menyebutkan, temuan tersebut diketahui setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Kini status perkara telah dinaikkan ke penyidikan.  ”Sejumlah saksi dan alat bukti lainnya dikumpulkan penyidik dalam beberapa pekan terakhir. Setelah ini akan dilakukan pengumpulan barang bukti lagi, agar perkara terang benderang sehingga tahu siapa yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Rizky seperti dilansir dari Antara.  Berdasar informasi yang dikumpulkan, pekerjaan fisik di Masjid Raya Senapelan dianggarkan pada 2021. Saat itu, Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan dua kegiatan bernilai puluhan miliar rupiah.  Pekerjaan pertama dengan nilai pagu Rp 30.000.000.000 dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 29.935.600.000. Pekerjaan itu dilakukan PT Nur Rizky Abadi dengan nilai penawaran dan harga terkoreksi sebesar Rp 24.729.190.970,36.  Adapun pekerjaan kedua dengan pagu anggaran Rp 8.654.181.913 dan HPS Rp 7.804.810.000. Proyek tersebut dikerjakan CV Era Dwi Gemilang dengan nilai penawaran dan harga terkoreksi sebesar Rp 6.321.726.003,54.  Adapun proyek yang diusut adalah kegiatan kedua, karena menuai banyak masalah. Dugaan korupsi masjid bersejarah di ibu kota Provinsi Riau itu bukan pertama kali terendus penegak hukum. Beberapa tahun lalu, Kejati Riau pernah juga mengusut tapi bukan soal pembangunan melainkan pemugaran.  Sewaktu penyelidikan, sejumlah orang telah diminta keterangan dalam kasus itu. Di antaranya dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Riau serta pihak swasta yang melaksanakan proyek.  Selain saat pembangunan gedung baru, masjid tersebut pernah menjalani pemugaran beberapa tahun lalu. Pemugaran juga sempat menuai masalah lantaran pernah masuk dalam pengusutan Kejati Riau.  Pemugaran itu juga diprotes pemangku adat di Riau karena renovasi ditakutkan menghilangkan jejak sejarah di masjid itu.

Kejati Riau Temukan Bukti Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Anjing-Pixabay.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - IP dan DW, pelaku teror berupa pelemparan kepala anjing ke rumah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau Muspidauan dan rumah milik M Nasir Penyalai ditangkap aparat Polda Riau dan Polresta Pekanbaru pada Rabu malam (10/3) sekitar pukul 23.00 WIB.  IP adalah warga Kecamatan Selatpanjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan DW merupakan warga Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.  Ihwal penangkapan terhadap kedua pelaku tindak pidana ini, Kepala Kepolisian RI Daerah Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, menjelaskan tim gabungan Satreskrim Polresta Pekanbaru dan Ditreskrimum Polda Riau, awalnya mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku IP sedang berada di rumah yang berada di dalam Kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru.  Selanjutnya tim langsung menggerebek rumah tersebut dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Saat dilakukan interogasi, IP mengakui perbuatan yang dilakukannya, yakni melempar potongan kepala anjing ke teras rumah Muspidauan dan menyiram bensin ke kediaman M Nasir Penyalai yang juga diketahui sebagai Sekretaris Umum LAM Provinsi Riau.  Menurut keterangan IP, dia melakukan perbuatan tersebut bersama tiga orang lainnya. Atas informasi tersebut, selanjutnya tim langsung bergerak menuju ke rumah DW dan juga berhasil mengamankannya beserta sepeda motor yang digunakan saat keduanya menyiram bensin ke kediaman M Nasir Penyalai.  Akhirnya, kedua tersangka tersebut langsung dibawa ke Polresta Pekanbaru guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aparat juga masih mendalami terkait motif yang tersangka lakukan.  Kejadian pelemparan potongan kepala anjing tersebut pada Jumat (5/3) sekitar pukul 05.00 WIB, sedangkan penyiraman bensin dilakukan pada hari yang sama, namun pada waktu yang berbeda yakni sekitar pukul 23.00 WIB.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/14/12/2020/nikita-mirzani-diteror-mobil-yang-ditumpangi-3-anaknya-dirusak/">Nikita Mirzani Diteror, Mobil yang Ditumpangi 3 Anaknya Dirusak</a>  Muspidauan sebelumnya mengaku tidak nyaman dengan penemuan potongan kepala anjing di rumahnya sehingga melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian.  Berbekal rekaman kamera pengawas, akhirnya polisi berhasil membekuk para tersangka tanpa perlawanan.  Sementara barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu potong kepala anjing sebilah pisau dari rumah Muspidauan, dan sebotol plastik berisi bensin dan sebuah sepeda motor.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tqx3nJGpM0k

Polisi Ciduk Pelaku Pelemparan Kepala Anjing ke Pejabat Kejati Riau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati riau

Berita Terkini