<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/IMG_20250209_223658-269517685.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. (Antara)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. (Antara).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah korban kekerasan tertinggi di Jakarta. Angka korban kekerasan perempuan dan anak di Jakarta Timur jauh melampaui wilayah lain, mencapai 541 kasus hingga pertengahan Desember 2025. Data ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah. "Paling tinggi kalau dari data secara umum itu memang dengan melihat kondisi kepadatan penduduknya, memang (Jakarta) Timur tertinggi," ujar Iin, usai talkshow bertema Kekerasan Melalui Ketahanan Keluarga untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045, Selasa (26/12). Jakarta Timur menempati urutan pertama dengan 541 kasus, disusul Jakarta Selatan 441 kasus dan Jakarta Utara 413 kasus. Sementara wilayah Jakarta Barat terdapat 368 kasus, 293 kasus di Jakarta Pusat dan 16 kasus Kabupaten Kepulauan Seribu. Secara total, Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) telah menerima 2.182 kasus pengaduan hingga 19 Desember 2025. Angka ini menandakan adanya kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (2024). Dari jumlah tersebut, kekerasan psikis menempati urutan teratas, disusul oleh kekerasan seksual dan fisik. Kasus bullying atau perundungan yang marak terjadi di sekolah juga masuk dalam kategori psikis ini. "Jadi jumlah pengaduan dari data yang dimiliki oleh kami dari UPT-PPA, ini secara umum jenis kekerasan terbanyak, ini memang kekerasan psikis sebanyak 1.059, kemudian kekerasan seksual 902, kekerasan fisik 895, eksploitasi 109, penelantaran 72, dan data masih dalam konfirmasi adalah sebanyak 9 kasus," ujar Iin Mutmainnah usai Talkshow Stop Bullying dan Kekerasan Melalui Ketahanan Keluarga untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045, Selasa (26/12). Iin menjelaskan, bullying dikategorikan sebagai serangan verbal yang berdampak pada mental korban. "Ini kita masukkan dalam kategori psikis salah satunya, jadi bagian dari kekerasan psikis yang menyerang secara verbal, menyerang secara psikis terhadap seorang anak, ataupun siapapun yang mengalami kasus bullying itu," tambahnya. Kenaikan angka kasus di tahun 2025 dibanding 2024 ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Jakarta semakin tidak aman, atau kesadaran warga yang meningkat? Menurut Iin, tingginya angka laporan justru menjadi indikator positif dari keberanian warga Jakarta. "Kenapa tinggi? Satu hal, warga kita semakin berani speak up, semakin banyak dia berani untuk menyatakan atau mengadu kepada kanal yang disiapkan oleh pemerintah," jelas Iin. Ia menambahkan bahwa masyarakat kini semakin paham akan hak, kewajiban, dan cara menjaga diri. Namun, di sisi lain, ini menjadi 'alarm' bagi pemerintah untuk memperkuat mitigasi. "Jadi menurut saya ini hal yang positif, kalau dinilai dari sisi jumlah yang kenapa banyak secara positif. Tapi secara negatifnya tentu kita melihat ini adalah kepedulian di lingkungan. Kita perlu kita tingkatkan, kan seperti itu. Jadi mitigasi resiko perlu kita kuatkan," tegasnya. Data Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan 2025 A. Kategori Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual: 641 Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): 450 Perempuan Korban Kekerasan Psikis: 343 Perempuan Korban Kekerasan Fisik: 298 Anak Korban Kekerasan Fisik: 274 Anak Korban Kekerasan Psikis: 258 Perempuan Korban Kekerasan Seksual: 199 Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): 126 Anak Korban Penjualan/Perdagangan Orang (TPPO): 46 Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Online/Elektronik: 38 Lainnya: 260 &nbsp; B. Jenis Kekerasan&nbsp; Kekerasan Psikis: 1.059 Kekerasan Seksual: 902 Kekerasan Fisik: 895 Eksploitasi: 109 Penelantaran: 72 Data dalam Konfirmasi: 9 &nbsp; C. Bentuk Kekerasan (10 Terbanyak) Ditonjok: 440 Bentuk Kekerasan Fisik Lainnya: 413 Pencabulan: 375 Diancam/Diintimidasi: 356 Bentuk Kekerasan Psikis Lainnya: 316 Dihina: 312 Ditendang: 276 Pelecehan Seksual: 267 Direndahkan: 238 Persetubuhan: 236 Lainnya: 1.543 Menghadapi ribuan kasus ini, Dinas PPAPP DKI Jakarta menegaskan bahwa penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan sendirian. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. "Karena masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini bukan urusan sektoral, tapi multi sektor. Sehingga harus dilakukan cross-cutting program," kata Iin. Berbagai kampanye terus digencarkan, mulai dari Gerakan Ayah Teladan, kampanye 16 hari anti kekerasan, hingga sosialisasi masif di transportasi publik. Iin bahkan secara rutin mengenakan rompi khusus sebagai simbol kampanye di lapangan. "Ini adalah vest yang memang secara rutin saya memakainya di hari Rabu bersama teman-teman dinas. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di mode transportasi," imbuhnya.

Jakarta Timur mencatat 541 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga Desember 2025, tertinggi di Jakarta.

Jakarta Timur Darurat! 541 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tertinggi di DKI 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/9F8F82A0-DAAA-4C2C-BC84-D983477593AC-2438182450.jpeg" alt="Layanan aduan kasus kekerasan perempuan dan anak lewat laman SIAP-PPAK ppa-dp3appkb.surabaya.go.id." width="100%">
<figcaption>Layanan aduan kasus kekerasan perempuan dan anak lewat laman SIAP-PPAK ppa-dp3appkb.surabaya.go.id.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta warga Kota Pahlawan, Jawa Timur, mengadukan kekerasan perempuan dan anak ke Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP-PPAK). Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya Ida Widayanti dalam keterangannya di Surabaya, Minggu, mengatakan awalnya aplikasi SIAP-PPAK digunakan untuk jajarannya dalam menyampaikan laporan hasil pendalaman terhadap kasus-kasus yang terjadi di Kota Pahlawan. "Kami kemudian mengembangkan aplikasi ini (SIAP-PPAK) agar menjadi sebagai multifungsi. Salah satu di antaranya adalah warga bisa melakukan konsultasi secara daring," kata Ida. Untuk dapat mengakses layanan konsultasi SIAP-PPAK, warga dapat mengunjungi laman ppa-dp3appkb.surabaya.go.id. Semua layanan yang tersedia di laman SIAP-PPAK, dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga Kota Surabaya. Ida menjelaskan SIAP-PPAK dibangun dengan beberapa tujuan, di antaranya adalah menyediakan layanan percepatan pengaduan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta konsultasi tentang keluarga. "Kemudian, bertujuan untuk menyediakan media pembelajaran/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam pola asuh keluarga serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai media, baik cetak maupun audio visual," imbuh Ida. Ida menyebut SIAP-PPAK juga menyediakan informasi terkait pendaftaran dan pelaksanaan kelas calon pengantin (Catin). Selain itu, menyediakan informasi terkait layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota dan Puspaga Balai RW. "SIAP-PPAK juga bertujuan mempercepat koordinasi untuk ketuntasan pemberian intervensi serta pelaporan yang sistematis bagi Perangkat Daerah (PD) terkait terhadap permasalahan perempuan dan anak. Khususnya, terhadap korban kekerasan, termasuk anak berhadapan hukum (ABH) dan korban perdagangan manusia," ujarnya. Tak hanya itu, layanan berbasis laman ini juga menyajikan informasi dan data relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) serta Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Kemudian, juga menyajikan informasi fasilitator Puspaga RW maupun mahasiswa yang membantu dalam program tersebut. "Kemudian, pula untuk mewujudkan sinergi dan integrasi data penanganan permasalahan perempuan dan anak per bulan, per jenis permasalahan dan per wilayah di Kota Surabaya," katanya. Menurut dia, SIAP-PPAK sebagai aplikasi yang bersifat holistik integratif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk perlindungan perempuan dan anak. Karenanya, aplikasi ini juga dilengkapi sejumlah layanan. Sejumlah layanan yang tersedia di SIAP-PPAK itu, di antaranya adalah Tombol Panic Button untuk pengaduan permasalahan kekerasan yang terhubung ke Hotline UPTD PPA. Lalu, Tombol Panic Button untuk konsultasi permasalahan pribadi, keluarga dan calon pengantin yang terhubung ke Hotline Puspaga. Selain itu, SIAP-PPAK juga menyediakan layanan telekonsultasi psikologi gratis dengan para konselor psikolog maupun psikolog profesional volunteer Puspaga. Layanan ini dilakukan melalui zoom sebagai akses konsultasi dan pendampingan psikologi untuk diri sendiri maupun keluarga. SIAP-PPAK juga terhubung dengan aplikasi Surabaya Single Window (SSW), E-Health dan aplikasi WargaKu. Ida menegaskan layanan SIAP-PPAK menjadi solusi permasalahan perempuan dan anak serta keluarga di Kota Surabaya. Untuk itu, kata dia, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama mewujudkan ketahanan keluarga di Kota Surabaya. "Mari bersama-sama menjaga Kota Surabaya agar tetap aman, tentram dan nyaman bagi para keluarga hebat Kota Surabaya, khususnya bagi perempuan dan anak," ucapnya. Untuk Informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi Hotline PUSPAGA Kota Surabaya pada Nomor 087722288959 dan atau Hotline UPTD PPA Surabaya di Nomor 08113345303.

Untuk dapat mengakses layanan konsultasi SIAP-PPAK, warga dapat mengunjungi laman ppa-dp3appkb.surabaya.go.id.

Pemkot Minta Warga Surabaya Adukan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ke SIAP PPAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/antonyJPG-1073182572.jpg" alt="Anthony akhirnya dicoret dari timnas Brasil karena dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap mantan pacar. (sportbible)" width="100%">
<figcaption>Anthony akhirnya dicoret dari timnas Brasil karena dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap mantan pacar. (sportbible)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Federasi Sepak Bola Brasil mencoret pemain sayap Manchester United, Antony, dari skuad Samba. Keputusan itu diambil setelah pihak kepolisian setempat membuka penyelidikan atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Antony terhadap mantan pacarnya, Gabriela Cavallin. Cavallin, seorang DJ dan influencer, menuduh bahwa dia menjadi sasaran serangkaian serangan Antony antara Juni tahun lalu dan Mei tahun ini. Cavallin membongkar tragedi itu dalam sebuah wawancara dengan media Brasil, UOL. Cavallin kemudian mengajukan laporan ke Polisi Sipil Sao Paulo pada Juni 2023. Dia menuduh Antony melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman, dan mencederai tubuh. Dia juga mengajukan pengaduan terpisah ke Polisi Greater Manchester. Pada Senin (4/9) malam, GMP mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan kepada The Telegraph bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan tentang tuduhan tersebut: "Polisi Greater Manchester mengetahui tuduhan yang dibuat dan penyelidikan terus berlanjut untuk mengetahui keadaan seputar laporan ini. Kami tidak akan berkomentar lebih jauh pada saat ini." Antony kemudian merilis pernyataan di akun Instagram-nya. Dia membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim 'tuduhan palsu'. &ldquo;Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa tuduhan itu salah dan bukti yang telah dihasilkan dan lebih banyak lagi yang akan diberikan menunjukkan bahwa saya tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat,&rdquo; timpalnya. "Hubungan saya dengan Gabriela kacau, dengan serangan verbal dari kedua belah pihak, tapi saya tidak pernah melakukan agresi fisik apa pun." Manchester United mengatakan kepada BBC Sport bahwa mereka saat ini tidak memiliki komentar mengenai masalah tersebut. Begitu pula SPORTbible saat menghubungi Manchester United untuk klarifikasi. Yang jelas, Antony sempat masuk skuad Selecao untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Peru. Pertandingan itu akan berlangsung bulan ini. Namun, dalam pernyataan di situs resminya, Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengonfirmasi bahwa Antony telah dicoret dari skuad Samba. "Karena fakta-fakta yang diketahui publik Senin ini, yakni melibatkan pemain Manchester United Antony, dan perlu diselidiki. Maka, untuk melindungi tersangka, korban, pemain, tim Brasil, dan CBF, organisasi menginformasikan bahwa atlet telah ditarik dari timnas (Brasil)." Posisi Antony kemudian digantikan oleh Gabriel Jesus dari Arsenal. Ini tentu saja menjadi berkah karena Jesus sempat pesimistis karena tak lagi dipanggil memperkuat tim Samba.

CBF mencoret pemain sayap Manchester United, Antony, dari skuad Samba. Keputusan itu diambil setelah pihak kepolisian membuka penyelidikan.

Antony Dicoret dari Skuad Brasil Akibat Dugaan Nampol Mantan Pacar, Manchester United Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-12-1.png" alt="Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Demi membantu suami mencari nafkah, CR terpaksa menjadi pengemudi ojek online (ojol). Karena tuntutan pekerjaan, dia sering pulang malam. Namun, Selasa (7/2) dia terpaksa pulang dini hari karena pekerjaannya belum kelar.  Eh, bukannya disambut dengan baik, sang suami, GS, malah memberinya omelan dan pukulan. Tak terima diperlakukan kasar, warga Desa Jagalan, Krian, itu melaporkan suaminya ke Polresta Sidoarjo. Dia tidak terima karena merasa selama ini bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.  Masalah berawal saat perempuan 31 tahun itu pulang pada Selasa (7/2), pukul 01.00 WIB. Padahal, biasanya dia sudah sampai di rumah sebelum pukul 00.00 WIB. GS pun mengomel-ngomel.  CR dituding kurang ajar karena jam pulangnya tidak seperti biasa. ’’Awalnya, korban hanya diam karena merasa bersalah,” ujar petugas yang menangani perkara itu sembari meminta namanya tidak disebutkan.  Namun, GS ternyata belum puas hanya dengan mengomeli. Pemuda 34 tahun itu mendadak memukul kepala korban dengan tangan. ’’Langsung tiga kali,” jelasnya.  CR tidak terima dengan penganiayaan tersebut. Dia dan suaminya kemudian adu mulut. CR menyebut selama ini terpaksa bekerja sebagai pengemudi ojek online sampai larut malam. Sebab, gaji suaminya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan. Terlebih, mereka punya banyak utang.  Beberapa jam berselang, korban pergi dari rumah ketika suaminya bekerja. CR pulang ke rumah orang tuanya di desa tetangga. Dia juga memutuskan untuk membuat laporan ke polisi agar suaminya kapok. ’’Menurut pelapor, penganiayaan yang dilakukan suaminya itu bukan yang pertama,” ujarnya.  CR mengaku sering mendapat kekerasan fisik dari suami ketika diperiksa. GS juga dikatakan temperamental. Kerap marah dan memukul hanya karena masalah-masalah sepele.  Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono membenarkan adanya laporan itu saat dikonfirmasi kemarin (8/2). Menurut dia, kasusnya sedang didalami penyidik. ’’Dalam tahap penyelidikan. Diproses sesuai prosedur,” katanya.

Dihajar Suami, Perempuan Ojol di Sidoarjo Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/RISMA-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Delta Sidoarjo, pada 2023 mestu mendapat perhatian lebih. Sebab, jumlah kasus pada 2022 ini meningkat dibandingkan tahun lalu.  Dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 162 kasus selama Januari hingga Desember 2022 di Sidoarjo.  Angka tersebut menempatkan Sidoarjo dalam urutan ketiga tertinggi di Jatim, setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Adapun di Jatim ada 2.147 kasus kekerasan anak dan perempuan. Perinciannya, 420 korban laki-laki dan 1.949 korban perempuan.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo drg Syaf Satriawarman juga tidak menampik tingginya kasus tersebut. Menurut dia, data bisa tinggi karena sistem pelaporan terkait kasus tersebut terbilang bagus. “Tinggi karena banyak yang mau melapor,” katanya seperti dikutip Jawa Pos Radar Sidoarjo.  Namun demikian, pihaknya juga akan terus berupaya untuk mengendalikan angka kekerasan anak dan perempuan tersebut. Termasuk berkomitmen bahwa semua kasus yang dilaporkan harus terselesaikan. “Entah berupa bantuan perlindungan hukum, psikologis, atau mediasi. Pokoknya harus tuntas,” ujar mantan kepala dinas kesehatan itu.  Menurut Syaf, kekerasan yang yang menyasar pada perempuan kebanyakan pemicunya adalah faktor ekonomi. Sementara untuk pemicu faktor kekerasan seksual, lebih banyak terjadi pada anak-anak. “Prinsip kami, semua laporan harus selesai,” sambungnya.  Sementara itu, beberapa waktu lalu Polresta Sidoarjo juga kembali berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelakunya adalah  SY, 42, warga Balongbendo, yang menggagahi anak sambungnya. Kemudian, S, 43, seorang kuli bangunan asal Candi yang mencabuli tetangganya yang masih berusia 14 tahun.

Kekerasan Anak dan Perempuan di Sidoarjo Tertinggi Ketiga Se-Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ilustrasi-kekerasan-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang berperspektif korban.  Peraturan perundang-undangan tersebut, yakni UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).  Pribudiarta menjelaskan, ketidaksetaraan gender yang saat ini kerap terjadi mengakibatkan perempuan dan anak masih sangat rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan secara umum, sebesar 26,1 persen perempuan masih mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Bahkan, prevalensi kekerasan seksual oleh selain pasangan dalam setahun terakhir, meningkat dari 4,7 persen pada 2016 menjadi 5,2 persen pada 2021.  Selanjutnya, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 juga menunjukkan sebanyak 34 persen anak laki-laki dan 41,05 persen anak perempuan pernah mengalami salah satu jenis kekerasan sepanjang hidupnya.  Kondisi ini tentu sangat membutuhkan perhatian seluruh pihak mengingat separuh dari potensi sumber daya pembangunan ada pada perempuan (49,4 persen) dan anak sebesar 31 persen sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang optimal dan memiliki kualitas hidup yang baik.  Pribudiarta menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah isu dan upaya strategis dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak. Yakni menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya.  Kemudian juga menyediakan layanan yang mudah, aman, dan nyamanKoordinasi dan sinergi pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Manajemen penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensifMemperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak melalui pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).  Selain itu, lanjut Pribudiarta, pihaknya menyediakan dan mengembangkan layanan pengaduan yang mudah dijangkau, cakupan luas, aman, dan nyaman bagi korban melalui layanan SAPA 129 yang akan dikembangkan ke Provinsi. "Menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional (implementasi Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA. Menyediakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF)," pungkasnya.

Cara KemenPPPA Turunkan Angka Kekerasaan Terhadap Anak dan Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/jadi-korban-kekerasan-mayoritas-perempuan-hanya-diam_m_.jpg" alt="Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum." width="100%">
<figcaption>Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Malang, Jawa Timur terbilang cukup memprihatinkan. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir jumlahnya terus meningkat. Pada 2018, setidaknya ada 25 kasus kekerasan terhadap perempuan.  Dari banyaknya kasus, rata-rata perempuan yang mendapat kekerasan hanya diam alias tidak berani speak up. Sehingga kasusnya jarang terungkap. Demikian berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.  Selain itu, penanganan kasus kekerasan perempuan juga terbilang lama. Korban harus menjalani sejumlah proses yang panjang dengan beragam instansi terlebih dahulu.  Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, penanganan kasus kekerasan perempuan memang idealnya diberikan secara terpadu. Artinya tidak berdiri sendiri-sendiri.  Saat ini, Bappenas telah membuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) yang sudah diterapkan di beberapa daerah. "Melalui sistem ini, diharapkan dapat menyinergikan unsur lembaga peradilan untuk menangangi kasus kekerasan secara kompreshensif," ujar Woro, Rabu (3/4).  Melalui lembaga layanan ini, Bappenas juga mencoba mendekatkan pelayanan dengan rujukan pada kesehatan untuk kepentingan visum serta hal lainnya. Supaya penanganannya bisa dilakukan secara bersinergi.  Woro mengungkapkan, kasus kekerasan yang berada dalam ranah domestik atau urusan rumah tidak mudah ditangani. Untuk itu, Bappenas terus berupaya memberikan pemahaman kepada perempuan agar berani untuk speak up. Sekaligus menyadarkan laki-laki agar bersikap baik dan lebih menghargai perempuan.  Data kasus kekerasan perempuan di Kota Malang:  2016: 7 kasus 2017: 20 kasus 2018: 25 kasus

Jadi Korban Kekerasan, Mayoritas Perempuan Hanya Diam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-kekerasan-perempuan-ridwan-kamil-lauching-sekoper-cinta_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meluncurkan program untuk kemajuan Pemermpuan di Jawa Barat. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) akan diterapkan di 27 Kota Kabupaten Jabar. Sekoper Cinta merupakan wadah perempuan Jawa Barat bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenali kebutuhan dan kepentingan perempuan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai upaya mewujudkan perempuan Jabar Juara yang mampu memeberdayakan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dengan program sekoper cinta diharapkan bisa merubah yang buruk menjadi yang terbaik yang berkaitan dengan urusan dan masalah perempuan dan anak. "Hasil penelitian angka perceraian di Jabar tinggi karena kekerasaan. Dari hasil statistik 29 persen terpapar stunting, anaknya kurang gizi, jumlah perceraian juga banyak," kata Ridwan Kamil di Gedung Sasana Budaya (Sabuga) Bandung, Minggu (16/12). Maka dari itu dengan Sekoper Cinta merupakan sebuah upaya memperbaiki kualiatas perempuan di Jabar. Selain iyu, program serupa ini sudah dilakukan di Kota Bandung dan Bogor untuk penguatan. "Karena Ibu-ibu (perempuan Jabar) enggak ada sekolahnya. Maka saat ini kita buat sekolah perempuan yang 60 persen materinya tentang keluarga," ujarnya. Menurutnya, di Bogor sudah terbukti bisa mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Harapannya Jabar dengan Sekoper Cinta bisa menjadi contoh perempuan berkualitas juga mengurangi angka perceraian karena KDRT. "Diwajibkan di seluruh Kabupaten Kota di Jabar. Karena tugas Gubernur adalah menstandarisasu hal baik bukan hanya satu dua kota tapi juga seluruh wilayah," pungkasnya.&nbsp;

Cegah Kekerasan Perempuan, Ridwan Kamil Lauching Sekoper Cinta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-tahun-reformasi-perempuan-masih-jadi-korban-konflik_m_214992.jpeg" alt="Akibat konflik horizontal, perempuan masih menjadi korban kekerasan." width="100%">
<figcaption>Akibat konflik horizontal, perempuan masih menjadi korban kekerasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelum masa reformasi peran perempuan tidak begitu menonjol di negeri ini. Diskriminasi gender begitu jelas terlihat. Kondisi itu pun tidak berubah kendati reformasi telah berjalan 20 tahun. Buktinya perempuan tetap menjadi korban kekerasan seksual. Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu mengungkap, hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap diskriminasi yang terjadi di sejumlah wilayah hierarki gender telah menempatkan perempuan rentan mengalami kekerasan seksual. Pada masa konflik peran mereka dipinggirkan dalam proses perdamaian. Hal itu terjadi karena konflik rakyat terus berulang. Kendatipun konflik&nbsp;dalam skala besar dapat diselesaikan sejak 2005 melalui sejumlah perjanjian damai. Daerah yang terdapatnya konflik rakyat di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Poso dan Maluku. "Berulangnya konflik pasca perjanjian damai merupakan fenomena yang global," ujar Azriana di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/5). Menurut analisis data Internasional The Asia Foundation 2013, kawasan Asia termasuk paling lama penyelesaian konfliknya. Rata-rata konflik di Asia terjadi 45 tahun. Umumnya konflik itu persoalan lama yang muncul kembali tapi tidak pernah ditangani secara tuntas. "Isu konflik tidak dapat lepas dari kekerasan perempuan. Karena, konflik secara khusus dan nyata memberikan kerentanan sendiri bagi perempuan. Baik kapasitasnya sebagai korban atau agen perdamaian," papar Azriana.

20 Tahun Reformasi, Perempuan Masih Jadi Korban Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/menolak-dinikahi-janda-tiga-anak-dapat-hadiah-dari-si-duda_m_101230.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Siti Aisah (38), janda tiga anak menolak dinikahi oleh Iwan Mamang (30). Penolakan itu lantaran pria yang berstatuskan duda itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Akibat penolakan itu Iwan memukuli Siti hingga memar. Kejadian yang dialami warga Jalan Titi Pahlawan, Gang Penghulu Lama, Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan, Kota Medan, Sumut itu berlangsung pada Minggu (8/1) malam. Ceritanya, Siti yang telah menjalin hubungan asmara dengan Iwan sejak 3 bulan itu diminta sama kekasihnya untuk menikah. Bahkan permintaan itu telah berulang kali disampaikannya. Singkat cerita, malam itu Siti berboncengan naik sepeda motor dengan Iwan. Kekasihnya itu kembali meminta agar mereka menikah. Permintaan itu ditolak Siti lagi. Sehingga, Iwan kesal dan langsung marah lalu memberhentikan sepeda motornya di simpang Pasar 5 Marelan. Tanpa basa basi pria berstatus duda itu memukuli Siti hingga babak belur. Akibatnya Siti mengalami luka di bagian bibir dan wajah. Puas menghajar Siti, warga Jalan Marelan Raya, Pasar 5 Kecamatan Medan Marelan itu pun pergi begitu saja. Tak terima dengan penganiayaan itu, Siti menelepon Dani, adiknya. Melihat kondisi Siti yang memar di bagian wajah, Dani langsung membawa korban ke RSU Wulan Windi. Siti dan Dani pun membuat pengaduan ke Polsek Medan Labuhan, Senin (9/1) siang. "Kakak (Siti) saya dihajar si Iwan," kata Dani seperti yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Selasa (10/1). Dani berharap polisi dapat segera menangkap Iwan. "Sudah sering kali dia mukuli kakak saya, sekarang kakak saya terpaksa opname di rumah sakit. Jadi saya minta polisi untuk segera menangkapnya," kata Dani lagi. Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, AKP Ponijo mengatakan sudah menerima laporan korban dan akan segera diproses. "Kalau laporannya sudah memenuhi unsur akan segera kita tangkap pelakunya," kata Ponijo. (fac/ala/iil/JPG)

Menolak Dinikahi, Janda Tiga Anak "Dapat Hadiah" dari Si Duda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kekerasan perempuan

Berita Terkini