<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/palu-di-demak-1093218467.jpg" alt="Pelaku penganiayaan istri, Slamet Singgih (duduk di tengah) diamankan di Mapolres Demak untuk dimintai keterangan petugas. (Wahib Pribadi/Radar Semarang)." width="100%">
<figcaption>Pelaku penganiayaan istri, Slamet Singgih (duduk di tengah) diamankan di Mapolres Demak untuk dimintai keterangan petugas. (Wahib Pribadi/Radar Semarang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Slamet Singgih, 32, warga Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diamankan pihak kepolisian setelah kedapatan membunuh istrinya, Emy Octawati, 31, pada Kamis (9/11). Dilansir dari Radar Semarang, Sabtu (11/11), Slamet membunuh sang istri dengan cara memukulnya dengan palu sebanyak tiga kali. Katanya, aksi itu dipicu perdebatan antara keduanya. &ldquo;Saya emosi. Sebelumnya sudah cekcok tentang banyak hal, terutama masalah ekonomi keluarga. Saya bekerja sebagai tukang ojek online (ojol). Istri saya kalau dikasih uang sedikit langsung ngomel-ngomel,&rdquo; kata Slamet. Slamet bercerita bahwa istrinya lebih sering diam saat ditanyai olehnya. Itu membuatnya jengah lantaran tak merespons pertanyaannya tanpa alasan yang jelas. &ldquo;Saya tanyai tidak jawab. Dengan refleks, saya pukul kepalanya dengan palu,&rdquo; imbuhnya. Selain faktor ekonomi tersebut, Slamet juga menyebut bahwa sang istri kerap menudingnya berselingkuh dengan perempuan lain. Padahal, dia mengaku tak pernah memiliki simpanan perempuan lain. Tak hanya itu, Slamet juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak suka dengan sang istri yang masih suka mengungkit-ungkit masa lalu. Sementara pernikahan mereka sudah menginjak tujuh tahun dan dikaruniai dua anak. &ldquo;Kalau istri saya tanya dia bilang gak tahu-gak tahu. Masalah yang lama kerap diungkit. Padahal, masalah sepele,&rdquo; pungkasnya. Slamet mengakui dirinya memukul sang istri dengan palu dalam kondisi sadar. Bahkan, dia masih tinggal di rumah sementara sang istri dibawa oleh orang tua ke rumah sakit hari itu. Sempat ingin kabur dengan motor, namun para tetangga terburu mengamankannya. Namun, karena luka yang amat parah di bagian kepala, Emy Octawati tak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan Slamet langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. "Sudah dibawa ke Polres Demak di Unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)," kata Kapolsek Mranggen AKP Margono.

Slamet membunuh sang istri dengan cara memukulnya dengan palu sebanyak tiga kali. Semua berawal dari perdebatan antara keduanya.

Suami di Demak Pukul Istri dengan Palu hingga Tewas, Ngakunya Reflek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/nikah-dini.jpg" alt="ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Regulasi dan Sosialisasi Tak Bisa Membendung Gelombang Pernikahan Dini  Legalisasi pernikahan selalu berfokus pada usia mempelai. Asal tak melanggar undang-undang (UU), pernikahan dianggap sah. Bahkan, saat usia tidak sesuai dengan anjuran, pernikahan tetap bisa menjadi legal lewat dispensasi.  ---  SECARA formal, pernikahan dini adalah perkawinan anak. Pasangan atau salah satu di antaranya belum memenuhi syarat usia pernikahan. Masih di bawah umur. Revisi UU Pernikahan membuat siapa pun yang usianya belum mencapai 19 tahun dianggap melanggar.  Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Kondisi ekonomi, norma sosial dan lingkungan, sampai tuntutan keluarga. Di atas kertas, angka perkawinan anak periode 2020 ke 2021 turun. Namun, penurunan tersebut masih jauh dari ekspektasi.  Karena itulah, ikhtiar untuk membendung gelombang perkawinan anak masih terus dilakukan. Terutama di daerah-daerah yang angka perkawinan anaknya masih tinggi. ”LBH APIK Nusa Tenggara Barat dan LBH APIK Sulawesi Selatan aktif melakukan kampanye dalam pencegahan perkawinan anak,” ungkap Khotimun Susanti saat diwawancarai Jawa Pos pada Jumat (23/9).  Khotimun adalah koordinator pelaksanaan harian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Berdasar langkah aktif di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), LBH APIK mendapati keterangan yang menyatakan bahwa perempuan yang mengalami perkawinan anak kerap dilanda masalah.  ”Rata-rata menyampaikan rasa tidak nyaman berumah tangga sejak usia anak,” ujar dia. Namun, tidak sedikit pula yang tanpa malu-malu bicara blak-blakan, menentang perkawinan anak. Sayangnya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki yang telah terjadi.  Karena harus menikah di usia dini, banyak dari mereka yang kemudian putus sekolah. Tidak sedikit pula yang rumah tangganya diwarnai kekerasan. Baik secara fisik maupun verbal. ”Maka, untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, upayanya harus lebih komprehensif,” ucap Khotimun.  Sosialisasi tentu tidak cukup. Buktinya, meski sudah dibantu dengan hadirnya aturan baru yang membatasi pasangan yang boleh menikah minimal harus berusia 19 tahun, perkawinan anak tetap saja terjadi. Bahkan, setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hadir, perkawinan anak tidak serta-merta hilang.  Untuk itu, LBH APIK menilai perlu ada pembentukan budaya hukum yang lebih masif. ”Agar masyarakat menyadari bahaya perkawinan anak,” tutur Khotimun. Saat ini, lanjut dia, substansi hukum kadang tidak dapat diimplementasikan.  Menurut Khotimun, salah satu sebabnya adalah budaya hukum belum terbentuk. Kondisi tersebut diperparah dengan penegakan hukum yang juga belum sepenuhnya bebas masalah. ”Misalnya masih adanya dispensasi nikah yang mudah serta faktor lainnya,” tambah dia. Pihaknya menyadari, banyak masyarakat yang memilih perkawinan muda sebagai upaya untuk mencegah seks bebas. Atau menutupi perilaku bebas remaja yang dianggap aib keluarga.  LBH APIK menilai UU TPKS bisa menjadi jembatan untuk menyosialisasikan perkawinan anak dihentikan. Mereka melihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama instansi terkait lainnya sudah mengambil langkah dengan mengampanyekan pencegahan perkawinan anak.  ”Namun perlu lebih dimasifkan dengan meningkatkan peran desa-desa, sekolah, dan komunitas,” imbuh Khotimun. Mereka juga disarankan segera memperkuat pencegahan perkawinan anak. Terlebih setelah UU TPKS lahir. ”Termasuk mendorong regulasi maupun koordinasi dalam merespons masih maraknya dispensasi nikah,” sambung dia.  Itu penting lantaran LBH APIK berpandangan bahwa perkawinan anak bisa berdampak pada kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang. ”Apalagi, kementerian dan lembaga juga masih masif dalam pencegahan stunting. Yang berdasar berbagai penelitian, adanya perkawinan anak dan juga KDRT memiliki hubungan linier dengan adanya stunting,” beber Khotimun.  Di sisi lain, KPPPA menegaskan kembali bahwa perkawinan anak yang mengandung unsur pemaksaan perkawinan berpotensi masuk ranah hukum. Hal itu disampaikan Nahar yang bertugas sebagai deputi bidang perlindungan khusus anak KPPPA. ”Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS,” jelasnya. Hukuman penjaranya juga tidak main-main. Mencapai maksimal sembilan tahun atau sanksi denda maksimal Rp 200 juta.  Untuk itu, perkawinan anak harus dibendung. Tiara Sutari, salah seorang pekerja di Jakarta, menolak perkawinan anak atau pernikahan dini. Menurut dia, bukan hanya perlu aturan ketat, praktik perkawinan anak yang masih terjadi juga harus menjadi atensi serius. ”Soalnya, meskipun ada aturan, kalau nggak dibarengi dengan penyuluhan dan pemantauan, tetap bisa dilanggar,” terangnya.  ---  RISIKO PERKAWINAN ANAK <ul> 	<li>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)</li> 	<li>Persoalan finansial</li> 	<li>Kesehatan bayi dan balita</li> 	<li>Risiko stunting tinggi</li> 	<li>Risiko perceraian pada usia muda</li> 	<li>Tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak</li> </ul>

Nikah Dini Erat dengan Kekerasan dan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengacara-bintang-porno-mantan-selingkuhan-trump-ditangkap_m_.jpg" alt="Pengacara bintang porno Stormy Daniels, Michael Avenatti ditangkap karena dicurigai melakukan kekerasan dalam rumah tangga" width="100%">
<figcaption>Pengacara bintang porno Stormy Daniels, Michael Avenatti ditangkap karena dicurigai melakukan kekerasan dalam rumah tangga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 memaksa semua warga dunia harus lebih banyak berada di dalam di rumah untuk memutus mata rantai penularan virus Korona. Kondisi itu justru membuat pasangan suami-istri di Singapura menghadapi konflik dan masalah. Tak hanya masalah biasa, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga naik selama kebijakan semi lockdown (circuit breaker) diterapkan.  Singapura mencatat telah terjadi peningkatan 30 persen kasus dan meminta bantuan kepada layanan perlindungan anak Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Desmond Lee menjelaskan permintaan layanan itu termasuk masalah KDRT.  "Pertanyaan termasuk yang terkait dengan ketegangan dalam keluarga, konflik perkawinan dan perselisihan dan beberapa melibatkan insiden kekerasan," katanya Senin (6/7) seperti dilansir dari <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/msf-receiving-more-enquiries-on-family-and-marital-conflicts-post-circuit-breaker">Straits Times</a>.  Dengan demikian, jumlah kasus baru yang diselidiki pada orang dewasa dan layanan perlindungan anak meningkat secara marginal sebesar 5 persen pascalockdown. Lee memberikan angka pembaruan itu dalam sebuah posting Facebook.  Dia menulis tentang kunjungannya ke Casa Raudha Women Home, tempat penampungan krisis yang menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan keluarga. Kekerasan keluarga telah meningkat sejak langkah pemutus sirkuit dimulai pada 7 April.  Terdapat 476 laporan polisi. Pelanggaran umumnya terkait dengan kekerasan keluarga dari 7 April dan 6 Mei, meningkat 22 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.  Hal tersebut dikarenan individu dan keluarga mungkin mengalami lebih banyak tekanan di tengah semi lockdown yang berpotensi menyebabkan kekerasan. Gugus tugas sudah dibentuk pada Februari untuk mengatasi masalah kekerasan dalam keluarga dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada para korban. Tim diketuai bersama oleh Sekretaris Parlemen Senior untuk Urusan Dalam Negeri Sun Xueling dan Sekretaris Parlemen Senior untuk Pembangunan Sosial dan Keluarga Muhammad Faishal Ibrahim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wih5C1rWmws  https://www.youtube.com/watch?v=McChI2VDFZk  https://www.youtube.com/watch?v=LCpXUPiGySQ

Konflik dan Kekerasan Rumah Tangga di Singapura Marak Selama Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali terjadi. Kali ini seorang istri dianiaya suaminya secara mengenaskan di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Kamis (2/7) sekitar pukul 00.38 WIB. Adapun peristiwa terjadi di rumah kontrakan pasutri itu di Perum Papanmas Kavling Santunan.  "Kronologis kejadianya saat itu korban ada di TKP dan datang pelaku kemudian pelaku marah dengan korban karena merasa cemburu dengan korban," kata Yusri saat dihubungi, Sabtu (4/7).  Adu mulut pun tak terhindarkan. Sang suami bahkan sempat memukuli istrinya sengan batu dan helm hingga tersungkur. Kemarahan pelaku semakin menjadi-jadi. Hingga terjadi penganiayaan dengan senjata tajam.  "Pelaku merasa belum puas menganiaya korban dan pelaku mengambil sebuah golok untuk membacok korban, namun korban berusaha untuk menangkisnya dengan kedua tangannya," imbuh Yusri.  Akibat penganiayaan ini, tangan dan kaki korban putus. "Pelaku semakin kesal dan membacok pergelangan tangan dan kaki korban hingga pergelangan tangan sebelah kanan korban terputus dan kaki korban sebelah kanan mengalami bacokan," jelas Yusri.  Aksi penganiayaan tersebut pun diketahui oleh anak mereka. Sang anak lantas berteriak meminta tolong. Takut diamuk warga, pelaku langsung kabur melarikan diri. Usai membawa ibunya ke RSUD Bekasi untuk mendapat perawatan, anak korban pun melaporkan aksi ayahnya ke polisi. Saat ini aparat masih memburu pelaku.

Akibat Cemburu, Suami Tebas Tangan dan Kaki Istri Hingga Putus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/istri-lagi-pingin-suami-ngaku-masih-dingin-ujungnya-malah-dilaporin_m_146162.jpeg" alt="ilustrasi suami" width="100%">
<figcaption>ilustrasi suami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga pertengahan 2017 ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Tarakan menangani sembilan kasus Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  Jumlah tersebut merupakan kasus KDRT yang sudah menjalani proses. Sementara kasus KDRT yang berhasil dimediasi oleh pihak kepolisian tidak termasuk dalam data ini.  Dalam data tersebut terungkap pula bahwa faktor utama KDRT adalah ekonomi dan sosial lingkungan.  &ldquo;Kasus seperti ini memang marak dialami oleh masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata dan semuannya adalah perempuan,&rdquo; kata Kanit PPA Polres Tarakan, Bripka Juani, Sabtu (22/7).  Juani menambahkan, pemahaman soal KDRT yang makin baik membuat banyak masyarakat berani melapor ke polisi. &nbsp;  &ldquo;Ibu-ibu sekarang kalau sudah paham undang-undang ini, sedikit disenggol suami langsung lapor. Nanti kalau sudah lapor, belum ada sehari sudah minta cabut laporan. Kebanyakan seperti ini dan mau seenaknya. Padahal, di laporan kami tidak seperti itu,&rdquo; ungkap Juani.  Sebelum kasus yang dilaporkan itu diproses, pihak kepolisian masih akan melakukan mediasi kedua pihak terlebih dahulu.  Apabila tidak ada titik terang dan korban lebih memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi, pihak kepolisian akan meneruskannya.  &ldquo;Kalau korban bersikeras mau lanjut jadi tetap kami lanjut,&rdquo; ujarnya.&nbsp;  Namun, lanjutnya, laporan tersebut harus dibuktikan dengan visum dan saksi. &ldquo;Jadi yang menentukan adalah visum yang menjelaskan,&rdquo; ungkapnya.  Selain itu, kasus KDRT didominasi pasangan muda. Bahkan, dari beberapa kasus yang ditangani Unit PPA Polres Tarakan, ada pasangan yang baru menikah tiga minggu sudah mengalami KDRT.  Selain itu, ada KDRT yang disebabkan sang suami tidak memenuhi kebutuhan batin istri.&nbsp;Bahkan, ada kasus laporan yang gara-gara tidak dikasih kebutuhan batin. Lalu istrinya tak terima, padahal si suami nggak mau kasih lantaran mau mandi pagi dan dingin. Kemudian terjadilah kasus KDRT.   Khsusus kasus ini, pihak kepolisian akan menjerat pelaku dengan pasal 44 nomor 23 tahun 2004, pasal 44 ayat 1 dan ayat 4.&nbsp;

Istri Lagi Pingin, Suami Ngaku Masih Dingin, Ujungnya Malah Dilaporin