<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/HBq2lg8Em8ZnrbrMLvKlQA0RMMbYKlkVjHH4zFOi-2621851846.jpg" alt="Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo. (Divhumas Polri)" width="100%">
<figcaption>Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo. (Divhumas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelangkaan beras direspon cepat Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak minggu depan. Gerakan ini mendukung penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP. Langkah ini sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).&nbsp; Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa dalam kondisi semacam ini penting untuk melakukan aksi nyata. Sebab dari target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi 8.000 ton. "Saya minta fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran," paparnya.&nbsp; Bahkan, untuk mempercepat penyaluran gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah. "Tapi, yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," tegasnya.&nbsp; Sementara Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut kolaborasi strategis ini. Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. "Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," paparnya.&nbsp; Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema. Yakni, langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol atau Koperasi lainnya dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg "kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg," jelasnya.&nbsp; Seluruh proses penyaluran, lanjutnya, wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap. "Untuk harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli," paparnya.&nbsp; Sementara Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menegaskan akan memastikan beras berkualitas, stok stabil, dan manfaat langsung dirasakan masyarakat. "Ini menjadi sebagai bukti peran Polri menjaga stabilitas pangan," terangnya.&nbsp; Bagian lain,&nbsp; Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf mengingatkan pencegahan penyaluran ke &lsquo;pemain besar&rsquo; melalui pendataan ketat dan pelaporan harian. "Masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP," terangnya.&nbsp; Menurutnya, satgas SPHP Polri yang akan mengawasi pencapaian target penyaluran. "Kami akan berikan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi," tegasnya.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div>

Polri dan Bulog berkolaborasi untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP guna mengatasi kelangkaan dan harga tinggi di pasar.

Antisipasi Kelangkaan, Polri Salurkan 1,3 Juta Ton Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG_20240214_172837-1128838005.jpg" alt="Seluas 60 hektare sawah di Pondok Baru Mukomuko beralih fungsi menjadi kebun sawit." width="100%">
<figcaption>Seluas 60 hektare sawah di Pondok Baru Mukomuko beralih fungsi menjadi kebun sawit.</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - Sedikitnya 60 hektare (Ha)&nbsp; atau 50 persen dari seluas 120&nbsp;Ha sawah di Desa Pondok Baru, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit sejak tahun 2022 sampai sekarang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepala Desa Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya Suswandi di Mukomuko mengatakan, sebagian dari seluas 120&nbsp;Ha sawah di wilayahnya menjadi sawit karena sawah milik petani di wilayah ini tidak dapat air irigasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sudah selama enam tahun atau sejak 2016-2017 sawah di wilayah ini tidak dapat air, kemudian baru tahun 2022 lahan persawahan tersebut ditanami sawit oleh warga," ujarnya, dikutip Kamis (15/2).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia mengatakan, sebelum sawah tersebut ditanami sawit oleh pemiliknya, warga di wilayah ini pernah menanam tanaman palawija di lahan tersebut, tetapi setelah itu lahan tersebut dibiarkan terbengkalai.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014143587/selalu-disebut-prioritas-saat-musrenbang-desa-pintu-air-irigasi-di-pondok-baru-tak-kunjung-diperbaiki-120-ha-sawah-terbengkalai">Selalu Disebut Prioritas saat Musrenbang Desa, Pintu Air Irigasi di Pondok Baru Tak Kunjung Diperbaiki, 120 Ha Sawah Terbengkalai</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebenarnya,&nbsp; warga di wilayah ini ingin mempertahankan sawahnya karena tradisi atau kebiasaan warga setempat selama ini bersawah menjadi mata pencaharian utama. Akan tetapi, kemungkinan warga tidak bisa menunggu sawahnya mendapatkan air yang bersumber dari Daerah Irigasi (DI) Air Lubuk Bangko.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pihaknya, setiap tahun mengusulkan pembangunan pintu air atau intake yang rusak sehingga menyebabkan air tidak mengalir ke sawah petani kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, namun sampai sekarang belum terealisasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, katanya, usulan pembangunan intake yang rusak juga sudah masuk dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dan menjadi prioritas utama dalam musyawarah ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Apriansyah mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp5 miliar untuk membangun kembali "intake" Daerah Irigasi Air Lubuk Bangko yang rusak akibat banjir ke pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014158890/harga-beras-naik-gila-gilaan-beberapa-ritel-kosong-melompong-jokowi-stok-di-bulog-masih-cukup-banyak">Harga Beras Naik Gila-gilaan, Beberapa Ritel Kosong Melompong, Jokowi: Stok di Bulog Masih Cukup Banyak</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Apriansyah mengatakan, terkait berapa usulan anggaran yang disetujui oleh pemerintah pusat, selanjutnya tergantung pagu dari situ dan kesiapan data dari dinas ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia mengatakan, usulan DAK selain untuk membangun irigasi rusak akibat banjir di wilayah tersebut, termasuk pembangunan saluran irigasi yang rusak akibat berusia tua di Kecamatan Selagan Raya.</div>

Kemungkinan warga tidak bisa menunggu sawahnya mendapatkan air yang bersumber dari Daerah Irigasi (DI) Air Lubuk Bangko.

Hanya dalam Dua Tahun, Separo Sawah di Pondok Baru Mukomuko Menjelma jadi Kebun Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-1-HARGA-BERAS-MULAI-TURUN-FED-22JPG-1147210020.jpg" alt="Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2) memanggil para menteri dan sejumlah kepala badan untuk membahas kelangkaan beras. Salah satu yang dipanggil ke Istana Merdeka itu adalah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Arief membeberkan bahwa dirinya dan Bulog diminta hari itu juga mendistribusikan stok beras milik Bulog ke pasar. Yang dilakukan adalah datang ke Pasar Induk Beras Cipinang. &rdquo;Untuk memastikan bongkar beras dari port (pelabuhan) langsung ke Cipinang dan langsung didistribusikan,&rdquo; katanya. Pasar induk tersebut, jelas Arief, punya stok beras yang banyak, yakni 34 ribu ton. Stok itulah yang dipastikan harus sampai ke pasar tradisional dan modern. &rdquo;Sekali lagi perintahnya adalah banjiri pasar,&rdquo; ungkapnya. Arief mengelak jika bantuan sosial (bansos) pangan dianggap yang membuat beras langka di pasaran. Dia menyebutkan, bansos dan kelangkaan beras tak ada hubungannya. &rdquo;Bantuan pangan beras pemerintah ditiadakan selama 8 sampai 14 Februari untuk menghormati pemilu,&rdquo; bebernya. Terpisah, Direktur Statistika Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Putranto menjelaskan, pada Januari 2024, komoditas beras masih mengalami inflasi MtM (month-to-month) sebesar 0,64 persen dengan andil 0,03 persen. Komoditas beras memiliki andil yang besar dalam penghitungan inflasi. &rdquo;Jika dilihat trennya, memang harga beras masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan (harga) tahun 2023,&rdquo; ujarnya pada rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta kemarin. Windhiarso melanjutkan, secara YoY (year-on-year), meskipun mengalami penurunan, beras masih mengalami inflasi yang relatif tinggi, yaitu sebesar 15,65 persen dan andil 0,56 persen. &rdquo;Andil inflasi YoY yang disumbangkan oleh beras merupakan andil terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya,&rdquo; tambah dia. &rdquo;Secara nasional, harga beras sampai dengan minggu kedua Februari naik dibanding rata-rata harga di Januari 2024. Meskipun demikian, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terpantau turun,&rdquo; jelasnya. Windhiarso memerinci, pada minggu pertama Februari, ada 179 daerah yang mencatat inflasi beras dengan rata-rata harga beras Rp 14.107 per kg. Lalu pada pekan kedua turun menjadi 161 daerah dengan rata-rata harga Rp 14.166 per kg. Pada kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menambahkan, hingga kemarin komoditas jagung dan beras masih mengalami kenaikan harga secara nasional. &rdquo;Masih jagung dan beras yang mengalami kenaikan lebih dari 10 persen dari harga acuan pemerintah (HAP) maupun harga eceran tertinggi (HET),&rdquo; jelasnya. (lyn/dee/wan/idr/c9/oni)

Presiden Jokowi memanggil para menteri dan sejumlah kepala badan untuk membahas kelangkaan beras. Salah satunya Kepala Bapanas.

Pemerintah Percepat Distribusi 34 Ribu Ton Beras, Bapanas Pantau Stok Pasar Induk Cipinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kppu-medan-tidak-butuh-beras-impor_m_182070.jpeg" alt="Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak (Kemeja biru) bersama mantan Kepala KPD KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu (kemeja coklat berkacamata) melakukan sidak ke gudang distributor beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak (Kemeja biru) bersama mantan Kepala KPD KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu (kemeja coklat berkacamata) melakukan sidak ke gudang distributor beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana impor beras Pemerintah terus mendatangkan kontroversial di tengah masyarakat. Pasalnya selain dirasa stok beras masih mencukupi, tidak lama lagi sejumlah daerah akan memasuki musim panen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menilai beras impor tidak perlu masuk Sumatera Utara (Sumut). Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak mengatakan, saat ini di Sumut khususnya Medan memiliki stok beras yang cukup, bahkan surplus beras.&nbsp; "Impor tidak perlu untuk daerah yang surplus beras seperti Medan, dan Sulawesi. Impor beras untuk Sumut tidak penting, masukan saja ke daerah lain. Yang kurang itu dimana? Ya, di Jawa, Jakarta, dan Cipinang," katanya usai melakukan sidak harga beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1). Ramil menegaskan, kondisi berasa di Sumut masih dalam kondisi aman. Bahkan harga beras juga berangsur-angsur turun. "Kemarin itu ada kenaikan karena pasokan agak berkurang. Sekarang pasokan sudah banyak, malah mau musim panen. Ada kenaikan harga di tingkat distributor," terangnya.&nbsp; Kenaikan harga ditingkat distributor kata Ramli, terjadi pada pekan lalu. Kenaikan harga itu mencapai Rp 4 ribu. "Sekarang ada penurunan. Jangan sampai ada kenaikan lagi," ujarnya. Ramli mengusulkan agar pemerintah menegakan pasar induk beras di Sumut. Hal itu bertujuan agar bisa menjadi pembanding harga beras dari daerah lain. "Pasar induk beras jangan hanya di Cipinang. Biar ada perbandingan," usulnya. Sementara itu, di Sumut khususnya di Kota Medan, saat ini harga beras premium di tingkat distributor berkisar Rp 12.500. Sedangkan harga beras medium berkisar Rp 9.500. Para distributor beras di Medan mengaku, mendapat pasokan beras dari beberapa daerah di Sumut seperti, Tanjung Balai, Sibolga, Tebingtinggi, dan Deli Serdang. Salah seorang distributor beras, Ageng mengatakan, bahwa stok beras di tempatnya aman dan masih banyak.&nbsp;"Saat ini stok masih aman dan belum ada kendala," tambahnya.&nbsp; Selain itu, Perum Bulog Divre Sumut saat ini memiliki stok 40 ribu ton beras. Beras tersebut siap digelontorkan ke pasar-pasar di Sumut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp;

KPPU: Medan Tidak Butuh Beras Impor