<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/KPU-Magetan-4133653352.jpg" alt="Fahrudin Ketua KPU Magetan./Sumber foto: Aji Putra - Radar Magetan" width="100%">
<figcaption>Fahrudin Ketua KPU Magetan./Sumber foto: Aji Putra - Radar Magetan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat kelelahan setelah mengikuti kegiatan persiapan Pemilu 2024. Informasi yang diperoleh di Magetan, Selasa, menyebutkan petugas&nbsp;KPPS&nbsp;itu bernama&nbsp;Rita Setyaningsih (41), warga Maospati, Magetan, yang meninggal pada Senin (12/2), sehari setelah mengikuti rapat KPPS&nbsp;untuk persiapan pemilu. perempuan&nbsp;41 tahun,&nbsp;warga Kelurahan Kecamatan Maospati Magetan, menghembuskan nafas terakhirnya usai menjalankan tugas KPPS Maospati selama tiga hari berturut, dilansir dari Radar Madiun, Kamis (15/2). Rita&nbsp;Setyaningsih&nbsp;merupakan anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 014 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Magetan. Dia juga tercatat aktif sebagai staf di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Almarhumah sempat mengikuti serangkaian kegiatan persiapan pemungutan suara selama tiga hari berturut-turut, sejak Jumat (9/2) hingga Minggu (11/2) malam. Dari siang hingga sore hari, dia menulis dan memilah 285 lembar form C Pemberitahuan kepada warga yang tercatat sebagai pemilih di TPS 014. Pada Minggu (11/2) malam sekitar pukul 21.00 WIB, Rita mulai mengeluhkan pusing, tangan sebelah kanan kaku dan tangan sebelah kiri lemas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014161608/duka-petugas-kpps-di-kabupaten-tangerang-diduga-meninggal-akibat-kelelahan">Duka Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang, Diduga Meninggal Akibat Kelelahan</a> Rita&nbsp;kemudian dibawa ke Unit Gawat Darurat&nbsp;RSAU Efram Harsana Lanud Iswahjudi Maospati, Magetan. Namun, pada Senin pagi sekitar pukul 04.00 WIB, Rita dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Mengenai pengganti anggota KPPS yang meninggal, KPU Magetan akan melakukan penggantian dengan menunjuk orang lain yang juga warga setempat. "Akan ada pengganti&nbsp;antar waktu (PAW) untuk menggantikan tugas almarhumah," Ketua KPU Kabupaten Magetan Fahrudin. Guna mencegah kejadian serupa, KPU Kabupaten Magetan akan memberikan makanan tambahan serta vitamin kepada belasan ribu petugas&nbsp;KPPS setempat. Fahrudin&nbsp;berharap kejadian tersebut tidak terjadi pada petugas KPPS&nbsp;lainnya dan semua anggota penyelenggara pemilu dapat bertugas dengan lancar hingga selesai. ***

petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dilaporkan meninggal dunia.

Begini Kronologi Anggota KPPS Magetan Meninggal Dunia, Diduga Akibat Kelelahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/KPPS-244403083.jpg" alt="Anggota KPPS menunjukkan formulir pendaftaran sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan awal di aula Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (18/12/2023). (Antara Jatim/Irfan Anshori)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPPS menunjukkan formulir pendaftaran sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan awal di aula Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (18/12/2023). (Antara Jatim/Irfan Anshori)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Skrining kesehatan para petugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tarakan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam skrining yang dilakukan, ditemukan ratusan Anggota KPPS yang berpotensi mengalami sakit. Mengutip Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Selasa (30/1), Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilisasi, drg. Cut Marisa, mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini dilakukan berdasarkan surat edaran bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan BPJS. Tujuannya, mengingat 2019 banyak sekali petugas yang tumbang kita tidak tahu riwayat kesehatannya yang tidak terdeteksi sehingga saat menjadi petugas mereka tumbang,&rdquo; ujarnya, Senin (29/1). Pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan skrining riwayat kesehatan, bukan dengan pemeriksaan fisik secara langsung. Screening tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah anggota KPPS berisiko mengalami penyakit kronis. &ldquo;Saat ini sudah sebanyak 4.774 sementara yang sudah diskrining 4.266 total seluruh Kaltara dari 4.774 ini 670 ini berisiko penyakit kronis,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014055143/jokowi-resmi-naikkan-gaji-pns-sebesar-8-persen-segini-besarannya">Jokowi Resmi Naikkan Gaji PNS Sebesar 8 Persen, Segini Besarannya</a> Ia pun menuturkan jika pihaknya belum dapat mendeteksi tingkat potensi Anggota KPPS yang berpotensi alami penyakit kronis. Walaupun demikian hal ini tidak menggugurkan Anggota KPPS yang akan menjalankan tugasnya. &ldquo;Minggu lalu kami sudah berkoordinasi dengan KPU Tarakan. Kami memastikan bahwa si petugas mengisi data dengan sebenarnya-benarnya. Jadi jangan sampai ada yang tidak kooperatif untuk menghindari terjadinya yang tidak diinginkan nantinya. Misalnya dia merokok berapa kali sehari, kalau dia merokok kemudian mengisinya laporan tidak itu kan nanti terjadi bias informasi,&rdquo; katanya. Selain itu, KPU juga telah mewajibkan seluruh Anggota KPPS memiliki kepesertaan BPJS aktif untuk mengantisipasi risiko yang terjadi.&nbsp; Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Tarakan, Yanuar Ajie Swadhana, menuturkan belum memastikan Anggota KPPS yang memiliki keanggotaan JKN yang aktif, mengatakan telah melakukan koordinasi kepada KPU terkait hal tersebut. &ldquo;Apabila terjadi insiden kalau itu saat bekerja nah inikan BPJS ketenagakerjaan posisinya tumbang saat melaksanakan kerja dan di jam kerja. Mereka sudah terdaftar sebagai peserta JKN ini bisa langsung ke faskes terdekat,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014053049/tanggapi-snack-tak-pantas-saat-pelantikan-kpps-kejati-dij-akan-usut-walau-tak-ada-laporan-dari-masyarakat">Tanggapi Snack Tak Pantas Saat Pelantikan KPPS, Kejati DIJ Akan Usut Walau Tak Ada Laporan dari Masyarakat</a> Sebelumnya, mengutip Antara, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiani Aher, meminta pemerintah mengantisipasi Anggota KPPS alami kelelahan yang berisiko kematian. Ia meminta untuk memastikan para Anggota KPPS dalam menjalankan tugas dengan aman, nyaman, dan terlindungi secara fisik maupun mental. &ldquo;Tragedi wafatnya ratusan petugas KPPS akibat kelelahan pada pemilu 2019, jangan sampai terulang lagi. Pemerintah harus lakukan antisipasi agar tidak ada lagi petugas yang kelelahan dan meninggal pada pemilu 2024,&rdquo; katanya, Jumat (26/1). Ia pun menyarankan adanya petugas kesehatan maupun posko kesehatan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pemilihan. Menurutnya hal tersebut diperlukan di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang merata dan sulit dijangkau. &nbsp;***

Skrining anggota KPPS di Tarakan ditemukan ratusan Anggota KPPS yang berpotensi mengalami sakit kronis.

Waduh! 670 Anggota KPPS di Tarakan Berisiko Alami Penyakit Kronis, KPU Pastikan Anggota KPPS Miliki BPJS

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/snack-kpu-sleman-829068569.jpg" alt="Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA" width="100%">
<figcaption>Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Snack yang disediakan saat Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Sleman, Kamis (25/1) ramai jadi perbincangan. Pasalnya snack tersebut dinilai tidak layak diberikan dalam acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman. Dalam sekotak snack tersebut berisi selayaknya yang diberikan pada layatan, roti, keripik, dan air mineral gelas. Mengutip Radar Jogja (Jawa Pos Group), Shintia Catering sebagai pihak yang dituduh menyediakan snack pun memberikan klarifikasi melalui keterangan tertulis. Manajemen Shinta Catering, Yasinta Y. Y., menyebutkan, jika pihaknya bukanlah vendor yang bermitra langsung dengan KPU Kabupaten Sleman. Namun, pihaknya ditunjuk oleh pemesan yang mengatasnamakan PT Jujur Kinaryo Projo. &ldquo;Kami yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami dalam hal ini PT Jujur Kinaryo Projo,&rdquo; tulis Yashinta. Ia pun menyatakan, kalau manajemen Shinta Catering cukup prihatin dan menyesalkan atas sesuatu yang telah terjadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014036374/parah-konsumsi-pelantikan-kpps-di-jogja-bak-snack-layatan">Parah! Konsumsi Pelantikan KPPS di Jogja Bak Snack Layatan</a> Selain itu, Pihaknya juga akan lebih berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. PT Jujur Kinaryo Projo sendiri diketahui merupakan vendor pihak ketiga yang bekerjasama langsung dengan KPU Kabupaten Sleman terutama sebagai pengadaan konsumsi pada Pelantikan KPPS. Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi, juga telah merespons persoalan ini. Ia mengatakan jika penyediaan konsumsi KPPS dilakukan melalui vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Namun, pengadaan snack oleh vendor ternyata disubkan lagi tanpa sepengetahuan KPU Kabupaten Sleman. Ia pun mengatakan jika vendor, PT Jujur Kinaryo Projo beralasan jika tidak dimenunjuk pihak lain tidak dapat melayani seluruh anggota KPPS yang dilantik sebanyak 24.199 orang. Ia pun menuturkan jika pihak vendor telah menyanggupi pesanan sehari sebelum pelaksanaan dalam rapat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/013653192/resep-snack-ubi-jalar-dengan-parmesan-bisa-jadi-camilan-selama-liburan-natal-dan-tahun-baru">Resep Snack Ubi Jalar dengan Parmesan, Bisa Jadi Camilan Selama Liburan Natal dan Tahun Baru</a> KPU Kabupaten Sleman juga telah mengingatkan persoalan dalam melayani jumlah calon anggota KPPS terlantik dari 86 kalurahan di Kabupaten Sleman. &ldquo;Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2500,&rdquo; ucap Baehaqi. Dengan kejadian tersebut, pihaknya juga memanggil pihak vendor yntuk memberikan penjelasan secara rinci terkait penyediaan konsumsi pada Pelantikan KPPS. &ldquo;Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia/vendor karena telah mengingkari perjanjian/wanprestasi, dan tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari,&rdquo; katanya. Ia juga menjelaskan jika tidak ada anggaran transportasi pelantikan KPPS KPU Kabupaten Sleman. Melainkan hanya terdapat anggaran transportasi pada kegiatan anggaran transportasi Bimbingan Teknis (Bimtek) petugas KPPS. &nbsp;***

Shintia Catering  buka suara usai snack yang disediakan saat Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten Sleman viral.

Pasca Snack di Pelantikan KPPS KPU Sleman Viral, Shinta Catering yang Dituduh Jadi Penyedia Konsumsi Buka Suara