<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/05/BBM-KELUHAN-207480250.jpg" alt="Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau pengecekkan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda, Sabtu (5/4/2025). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau pengecekkan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda, Sabtu (5/4/2025). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau pengecekkan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda, Sabtu (5/4/2025). Langkah ini dilakukan untuk merespons keluhan masyarakat. Sebelumnya warga baru-baru melaporkan di sejumlah daerah di Kaltim terkait menduga adanya penurunan kualitas, hingga dugaan adanya kontaminasi campuran pada bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat menyuarakan keluhan mengenai performa kendaraan mereka yang menurun secara signifikan usai mengisi BBM, bahkan ada yang mengalami mogok, tak lama usai pengisian. Keluhan tersebut menyebar di berbagai kanal informasi, mulai dari media sosial hingga layanan pengaduan resmi pemerintah daerah. Gubernur Harum dengan responsif mengecek langsung ke beberapa titik SPBU dan meninjau langsung bahan bakar yang tersedia, melakukan pengecekkan kandungan dan kualitas bahan bakar, proses pengisian, hingga berdialog dengan pengelola SPBU, serta menyerap aspirasi masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar. &ldquo;Kami segera merespons begitu menerima aduan dan keluhan masyarakat. Mayoritas keluhan yaitu jenis BBM Pertamax dan Pertalite. Dari pengecekkan kami Alhamdulillah C&amp;C alias Clean and Clear. Tidak ditemukan campuran lain, dan sampel yang kami uji langsung pun sesuai dengan standarisasi&rdquo; ungkap Gubernur Harum di sela-sela sidaknya di SPBU Jalan Slamet Riadi dan SPBU Jalan PM Noor Samarinda. Orang nomor satu di Kaltim itu pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas bila ditemukan praktik curang, kelalaian, atau manipulasi dalam penyaluran maupun kualitas BBM. Pengecekkan ini pun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang cepat, tanggap, dan terbuka terhadap kritik. Melalui pendekatan yang humanis, Gubernur Harum ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Kaltim bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan, kualitas, dan integritas. &ldquo;Sebab, BBM ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, dan kita harus pastikan kualitasnya sesuai standar, sesuai SOP, &rdquo; imbuh pria kelahiran Kota Minyak Balikpapan tersebut.

Gubernur Harum dengan responsif mengecek langsung ke beberapa titik SPBU dan meninjau langsung bahan bakar yang tersedia.

Respons Keluhan Masyarakat, Gubernur Kaltim Sidak SPBU Pastikan Kualitas BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Konser-Blackpink-IMAM-HUSEIN-4.jpg" alt="Girl band asal Korea Selatan BLACKPINK tampil pada konsernya yang bertajuk BLACKPINK BORN PINK In Jakarta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Dalam konser hari pertamanya BLACKPINK membawakan sejumlah lagu diantaranya Pink Venom, How You Lik" width="100%">
<figcaption>Girl band asal Korea Selatan BLACKPINK tampil pada konsernya yang bertajuk BLACKPINK BORN PINK In Jakarta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Dalam konser hari pertamanya BLACKPINK membawakan sejumlah lagu diantaranya Pink Venom, How You Lik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak penggemar BLACKPINK puas dengan penampilan memukau dari Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé dalam konser yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada akhir pekan selama dua hari berturut-tutut, Sabtu-Minggu (11-12 Maret 2023). Kendati demikian, ada sejumlah orang yang mengaku kecewa dengan sistem penjualan tiket.  Sejumlah orang mengeluhkan tiket konser yang sudah dibeli untuk menikmati konser BLACKPINK. Pasalnya, tiket yang sudah dibeli dengan harga cukup tinggi itu ternyata mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.  Netizen di dunia maya mengeluhkan soal tiket double dan ada pula tiket dijual namun tidak ada kursinya. Sehingga ketika mereka datang ke konser untuk menikmati penampilan dari BLACKPINK, mereka harus gigit jari lantaran kursi sesuai yang tertera pada nomor tiket sudah ditempati oleh orang lain atau tidak ada kursinya.  JawaPos.com mengonfirmasi terkait keluhan netizen ke pihak promotor. Namun, sayangnya sampai saat ini pihak promotor belum bersedia untuk angkat bicara.  "Maaf ya mas saya tidak terima wawancara. Terima kasih," ujar Idat dari IME Indonesia dan langsung mengakhiri pembicaraan, Senin (13/3).  Sejumlah orang yang mengeluhkan sistem penjualan tiket, banyak dari mereka yang memiliki tiket untuk kelas platinum.  "Saya beli kursi tiket platinum dengan harga lebih dari 3 juta rupiah dengan nomer kursi AX 241 tertera pada e-tiket saya. Namun ternyata kursinya tidak ada di venue," keluh salah satu netizen sambil me-mantion IME Indonesia dan Tiketdotcom.  Petugas yang membantu mengatur kursi penonton di lokasi sempat meminta untuk menempati kursi yang kosong. Namun, kenyataannya kursi-kursi itu ditempati oleh orang lain yang merupakan pemegang tiket yang sah.  "Saya protes. Lalu saya diantar ke help desk @tiketcom. Dan ternyata gak cuma saya yang bernasib sama, tapi banyak," imbuhnya.  Setelah tak mendapatkan tempat duduk, pihak penyelenggara lantas menggiring sejumlah orang yang tidak mendapatkan tempat duduk untuk duduk di kursi pagar pembatas guna menonton konser BLACKPINK.  "Akhirnya kami yang sudah membeli tiket platinum seharga 3 juta lebih hanya duduk di pagar pembatas. Bahkan ada yang setengah duduk karena tidak kebagian kursi pagar. Kursi pagar gaes," ujarnya.  Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah orang sempat bersitegang dengan petugas yang membantu mengatur tempat duduk. Mereka marah dan emosi lantaran tempat duduk yang tertera pada tiket tidak dapat mereka tempati.  Bukan hanya dialami kalangan masyarakat biasa, penyanyi Melly Goeslaw juga mengeluhkan hal yang sama. Tak mendapatkan kursi, dia pun terpaksa berjongkok menonton konser BLACKPINK.  "Semalam saya jongkok di sebelah kursi ini, ini jelas ya tulisannya 'platinum'. Jadi saya saya tidak salah kelas. Setelah beberapa lagu baru beberapa usher ebara beberapa kursi tambahan untuk kami. Itu pun kami satu kursi terpaksa duduk berdua dan bertiga," keluh Melly Goeslaw di akun media sosialnya.  Istri Anto Hoed itu sempat emosi lantaran dibentak oleh petugas pengatur tempat duduk. Namun dia tidak mau memperpanjang permasalahan.  "Buat Usher yang tadi malam bentak bentak saya. Saya maafin anda , saya paham anda cape seharian di lapangan. Bersyukur gih kejadian ini terjadi saat umur saya udah enggak muda, kalo ini terjadi 20 taun yang lalu , waaaaah meningan pindah negara deh loe,” kata Melly Goeslaw.

Banyak Keluhan Terkait Konser BLACKPINK, Ini Respons IME Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/POSKO-PENGADUAN-THR-ONLINE-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Diah Natalisa menyampaikan, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) penting bagi masyarakat. Karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik berkualitas, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.  "Dalam rangka menjamin hal tersebut, pemerintah harus bersikap terbuka untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi dari masyarakat dengan begitu pemerintah dapat mengetahui dan melakukan langkah mitigasi apabila terjadi kelalaian dalam hal pelanggaran standar pelayanan dan juga melalui aspirasi publik, instansi pemerintah dapat membentuk standar pelayanan yang sejalan dengan ekspetasi dan kebutuhan masyarakat," kata Diah dalam keterangannya, Kamis (17/2).  Selain itu, lanjut Diah, pengaduan masyarakat merupakan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Sehingga pengaduan masyarakat dianggap penting untuk memperbaiki pelayanan publik.  "Hal ini membuat pengaduan masysrakat begitu berharga," imbuh Diah.  Claus Moller melalui bukunya yang berjudul Home Plain Is A Give, kata Diah, mengandaikan pengaduan sebagai sebuah hadiah dari penerimana layanan.  "Karena dengan pengaduan dari masyarakat kita dapat mengentahui kekeurangan dari pelayanan publik yang kita selenggarakan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan secara tepat disektor tersebut," terang Diah.  Diah mengungkapkan, sarana pengelolaan pengaduan memberikan pemerintah kesempatan untuk dapat memberikan penjelasan, jawaban, dan klarifikasi yang layak atas keluhan disampaikan masyarakat. Menurut Diah, tidak semua ketidakpuasan terjadi disebabkan karena adanya kekhilafan atau pelanggaran standar pelayanan oleh penyelenggara.  "Bisa jadi karena adanya gap informasj yang menyebabkan misscommunication, antara pemberi dan penerima layanan. Apalagi mengingat pandemi Covid-19 ini banyak penyesuaian prosedur pemberi pelayanan," ujar Diah.  Diah mengharapkan, penyedia wadah pengaduan dapat menangkap keluhan dan ketidakpuasan masyarakat. Sehingga, secara tidak langsung menjadi sarana pemerintah untuk memberikan penjelasan edukasi dan juga klarifikasi.  "Dengan begitu ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan publik dapat dipulihkan dan dicegah," pungkas Diah.

Kemenpan RB: Pemerintah Bersikap Terbuka Dengar Keluhan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-18-at-19.22.05.jpeg" alt="Wali Kota Medan terpilih Bobby Nasution (kiri) bersama pasangannya Wakil Wali Kota Aulia Rahman usai rapat pleno terbuka, Kamis (18/2). Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan terpilih Bobby Nasution (kiri) bersama pasangannya Wakil Wali Kota Aulia Rahman usai rapat pleno terbuka, Kamis (18/2). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Medan terpilih Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi pasangannya Aulia Rahman mengungkapkan rasa syukur karena tahap Pilkada 2020 telah berakhir. Rapat pleno terbuka penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pun telah digelar.  ”Alhamdulillah, saya bersama Bang Aulia Rahman telah ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dan seluruh masyarakat Kota Medan meski di tengah pandemi Covid-19,” ucap Bobby usai rapat pleno terbuka di Medan, Kamis (18/2).  Menurut dia, pemungutan suara yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Medan terlihat antusias dalam memberikan suara untuk menentukan calon kepala daerah. Terbukti dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.  ”Ini atas kerja sama kita semua. Terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini sudah membantu, dan meliput segala kegiatan saya selama masa kampanye. Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat atas apa yang sudah disiarkan media,” ujar Bobby.  Dia juga memohon maaf baik atas nama pribadi dan tim, jika selama masa kampanye, sosialisasi sampai dilakukannya penetapan oleh KPU Kota Medan masih banyak kesalahan atau kekurangan.  Melihat permasalahan di Kota Medan, lanjut Bobby, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai janji selama masa kampanye.  ”Sejatinya 100 hari kerja tidak kita targetkan, karena kita dipilih untuk kerja cepat. Yang kita percepat apa yang menjadi keluhan masyarakat, seperti masalah kebersihan terutama sampah, drainase, serta infrastruktur jalan,” ungkap Bobby.  ”Selain itu, tatanan birokrasinya juga akan kita perbaiki. Tidak kalah penting soal kesehatan, terutama menekan angka penyebaran Covid-19 dengan mengefektifkan 3T, yakni tracing, tracking dan treatment,” tambah Bobby.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=444gTHownLE

Wali Kota Medan Terpilih Bobby Nasution Bakal Kerja Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7620_25072_Polisi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Polri pada tahun depan akan mendapat anggaran lebih dibandingkan tahun ini. Dalam RAPBN 2016, pemerintah mengusulkan anggaran untuk Polri mencapai Rp 67,2 triliun, atau naik Rp 10 triliun dibandingkan tahun ini. Meski demikian, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti justru wanti-wanti anak buahnya bisa berhemat. Sebab, anggaran itu tetap terbatas segingga Polri harus pintar-pintar mengalokasikan dana untuk hal-hal prioritas. &quot;Semua kementerian, termasuk Polri terbatas anggarannya. Karena itu program harus ada yang prioritas,&quot; katanya di Jakarta, Senin (19/10). Hal prioritas yang dimaksud Badrodin adalah kegiatan yang berdampak pangsung pada keamanan dan masyarakat. Ia juga meminta kepada para Kapolres dan Kapolda agar bisa mengetahui hal itu. &quot;Kalau minta (anggaran) saja, tapi tidak digunakan untuk program yang berpengaruh, ya itu faktor kepemimpinan,&quot; kata mantan Kabaharkam Polri ini. Dia mencontohkan, patroli yang biasa dilakukan menggunakan sepeda motor maupun mobil bisa dikurangi. &quot;Gunakan saja sepeda atau berkeliling jalan kaki, itu lebih irit dan lebih memberi rasa aman,&quot; sambungnya. Yang pasti, alumnus Akademi Kepolisian tahun 1982 ini menegaskan, anak buahnya harus bisa berhemat. &quot;Ayo berpikir kreatif,&quot; pungkasnya.(elf/JPG) &nbsp;

Kapolri Minta Anak Buah Irit Gunakan Anggaran