<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/f9Qlr57EPBMDWaLvRlHM29uWkxXhrDEluUj0ZGzn-308344152.jpg" alt="Kepala Kemenkumham Jatim Haris Sukamto Memberikan Apresiasi Pada Semua Pihak Yang Mendukung Proses Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kemenkumham Jatim Haris Sukamto Memberikan Apresiasi Pada Semua Pihak Yang Mendukung Proses Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam pengesahan Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) per 1 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 3.011 koperasi di Jawa Timur telah resmi memperoleh SK pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Jumlah ini mencerminkan 35 persen dari total desa dan kelurahan di Jawa Timur, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi puncak secara nasional. Angka tersebut melampaui pencapaian provinsi lain seperti Jawa Tengah yang telah mengesahkan 1.674 koperasi, disusul Aceh dengan 837 koperasi, dan Jawa Barat sebanyak 749 koperasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Haris Sukamto, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam percepatan pengesahan koperasi. Ia menyebut keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif perangkat desa, notaris, Dinas Koperasi, serta para fasilitator hukum di lapangan. Menurutnya, ini adalah langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui wadah koperasi yang sah secara hukum. Haris menyebut tiga daerah di Jatim telah menyelesaikan proses Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan pengesahan koperasi secara penuh, yakni Kabupaten Nganjuk yang menuntaskan proses pada 27 Mei 2025, Kabupaten Ponorogo pada 30 Mei 2025, dan Kabupaten Sidoarjo pada 1 Juni 2025. Ketiga daerah ini dinilai mampu menjalankan strategi percepatan yang efektif melalui metode rolling entry sehingga progres mereka lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Secara nasional, dari sisi persentase terhadap jumlah desa, Sulawesi Barat menempati peringkat pertama dengan capaian 39 persen, disusul Jawa Timur di peringkat kedua dengan 35 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung di posisi ketiga dengan 31 persen. Namun demikian, Haris juga menyoroti masih adanya delapan daerah di Jatim yang progres pengesahan koperasinya tergolong rendah. Beberapa di antaranya bahkan masih 0 persen, meski proses Musdesus telah rampung. Kota Blitar dan Kota Pasuruan, misalnya, masih dalam tahap verifikasi berkas. Sementara Kabupaten Bojonegoro dari total 430 desa, baru dua koperasi yang disahkan. Kabupaten Magetan, Madiun, dan Pasuruan pun masih mencatatkan progres di bawah lima persen. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kemenkumham Jatim telah menyusun sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah melakukan supervisi langsung dan asistensi teknis ke daerah-daerah yang masih tertinggal, mempercepat penginputan data terhadap 1.981 koperasi yang sudah selesai pemberkasan di notaris namun belum masuk dalam sistem SABH, serta mendokumentasikan praktik baik dari Ponorogo, Nganjuk, dan Sidoarjo untuk direplikasi di kabupaten/kota lain. &ldquo;Target kami jelas, seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur harus memiliki koperasi berbadan hukum. Koperasi ini nantinya akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sah, kuat, dan berkelanjutan,&rdquo; tegas Haris.

Jawa Timur capai rekor nasional dengan 3.011 koperasi resmi, dorong kemandirian ekonomi desa, peran aktif pemerintah daerah.

Kemenkumham Jatim Sahkan 3.011 Koperasi Merah Putih, Tertinggi se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/kopdes-merah-putih2-715469452.jpg" alt="ILUSTRASI Koperasi Desa Merah Putih bakal diluncurkan 28 Oktober 2025. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Koperasi Desa Merah Putih bakal diluncurkan 28 Oktober 2025. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musyawarah desa (musdes) pembentukan koperasi merah putih di Kota Pudak telah tuntas. 356 desa dan kelurahan bersiap menggerakan ekonomi kemasyarakatan melalui koperasi. Saat ini tinggal menunggu pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Ham. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik, Abu Hasan, mengatakan bahwa secara administrasi seluruh desa telah menuntaskan pemberkasan bersama dengan notaris. "Ini tinggal pengesahan dari Kemenkumham. Kami masih menunggu," ucapnya. Dengan keseluruhan desa dan kelurahan di Gresik membentuk koperasi merah putih ini, diharapkan bisa membuka peluang-peluang ekonomi baru di masyarakat. "Misalnya nanti bisa jualan pupuk, atau kebutuhan dasar lainnya," imbuhnya. Terkait biaya legislasi dengan notaris, pembentukan koperasi merah putih dibiayai oleh APBD. Namun Hasan belum bisa memastikan terkait permodalan. "Yang pasti nanti ada permodalannya, yang penting ini sudah terbentuk badan hukumnya. Tinggal menunggu disahkan Kemenkumham," jelasnya. Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa dan mempercepat kemandirian masyarakat desa melalui kelembagaan ekonomi yang sehat dan berbasis gotong royong.

Musyawarah desa pembentukan Koperasi Merah Putih di Gresik selesai, menunggu pengesahan hukum dari Kemenkumham.

Koperasi Merah Putih di Gresik Tinggal Menunggu Pengesahan Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/sound-horeg-199161209.jpg" alt="Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) berencana memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Sound Horeg. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto menilai Sound Horeg lebih dari sekadar ajang keras-kerasan audio, melainkan kreativitas anak bangsa yang layak dihargai. "Sound Horeg ini bukan sekadar suara keras. Itu adalah hasil kreativitas dan olah pikir yang perlu kita apresiasi. Kami memiliki tugas terkait perlindungan karya anak bangsa," tutur Haris baru-baru ini. Berasal dari Malang, Sound Horeg digambarkan sebagai sistem audio rakitan yang mengeluarkan suara keras dan menggelegar. Sound Horeg umumnya hadir di pesta desa, pawai, hingga event komunitas. Lebih lanjut, Haris menyebut Sound Horeg berpotensi mendapatkan HAKI atas hak cipta dan hak desain industri karena perangkat sistemnya yang terbilang unik dan menjadi ciri khas budaya daerah.&nbsp;"Pada saatnya nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan yang sangat luar biasa dalam bentuk produknya ini (Sound Horeg)," imbuhnya. Menanggapi penolakan masyarakat terkait kebisingan dan polusi suara dari Sound Horeg, Haris menyatakan bahwa masalah tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan lewat pendekatan persuasif.&nbsp;"Jadi, kalau ini nantinya mengganggu dan sebagainya, ya nanti tinggal kita bina agar horeg-nya dapat, tetapi di telinga juga enak. Yang jelas kalau siapa pun melarang untuk mewujudkan sebuah ide itu nggak bisa," tukas Haris. Terakhir, Haris menegaskan bahwa Sound Horeg bukan milik satu orang. Oleh karenanya, HAKI yang diberikan oleh Kemenkumham Jatim tidak diperuntukkan untuk perorangan, melainkan komunitas Sound Horeg.

Kemenkumham Jatim berikan HAKI untuk Sound Horeg, bentuk apresiasi untuk kreativitas anak bangsa dari Malang.

Kemenkumham Jatim akan Berikan HAKI untuk Sound Horeg, Apa Solusi untuk Masalah Kebisingan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/20241020_102728-120698834.jpg" alt="Sebanyak 10 truk dengan sound system besar atau yang dikenal dengan sound horeg menggetarkan gedung-gedung di jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/10/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 10 truk dengan sound system besar atau yang dikenal dengan sound horeg menggetarkan gedung-gedung di jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/10/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Fenomena Sound Horeg, yang digambarkan dengan sistem audio rakitan yang mengeluarkan suara keras dan menggelegar, belakangan berhasil mencuri perhatian masyarakat luas. Terutama di wilayah Jawa Timur. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015928314/ramalan-zodiak-gemini-dan-cancer-26-april-2025-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 26 April 2025: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a> Banyak yang merasa terganggu oleh kehadiran Sound Horeg, namun tidak sedikit juga yang beranggapan positif dan memandang Sound Horeg sebagai ciri khas suatu daerah yang menghibur. Terlepas dari pro dan kontra di masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, berencana memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Sound Horeg. Kabar ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto. Ia menilai Sound Horeg lebih dari sekedar ajang keras-kerasan audio, melainkan sebuah nama hasil dari pikir karya anak bangsa. "Sound Horeg ini nama hasil pikir karya anak bangsa, maka produk mereka, desain mereka itu harus kita hargai. Kami memiliki tugas terkait dengan perlindungan karya anak bangsa," tutur Haris baru-baru ini. Meski begitu, Haris menegaskan bahwa Sound Horeg bukan milik satu orang. Oleh karenanya, HAKI yang akan didaftarkan tidak diperuntukkan untuk perorangan, melainkan komunitas sound horeg. "Pada saatnya nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan yang sangat luar biasa dalam bentuk produknya ini (Sound Horeg)," imbuhnya. Lebih lanjut, Haris menuturkan bahwa rencana pendaftaran HAKI untuk Sound Horeg mencakup hak cipta dan desain industri, karena terdapat komponen serta sistem yang memenuhi unsur kekayaan intelektual tersebut. "Nah nanti tinggal kita arahkan kepada teman-teman (komunitas Sound Horeg), kan karya-karya itu harus dihargai, pemerintah berupaya memberikan perlindungan tersebut. Itu saja," tukas Haris. (*)

Kemenkumham Jawa Timur akan memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Sound Horeg, fenomena audio yang menghibur masyarakat.

Kemenkumham Jatim Anggap Sound Horeg Layak Dapat HAKI, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/WhatsApp-Image-2024-12-05-at-150951-1-598428379.jpeg" alt="Kemenkumham gandeng LPPM Universitas Pattimura terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemenkumham gandeng LPPM Universitas Pattimura terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura, Melianus Salakory tanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual yang dilangsungkan pada Ruang Rapat Kakanwil, Kamis (28/11). Perjanjian ini bertujuan mengintegrasikan tugas dan fungsi kedua pihak dalam pengembangan SDM di KI. Kemenkumham Maluku dan Universitas Pattimura berkomitmen memberikan dukungan bersama untuk menciptakan SDM yang profesional dan berkompeten di bidang KI. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan KI agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset penting yang perlu dikelola dengan baik untuk mendorong kemajuan ekonomi di era digital kini dan Maluku sendiri memiliki keragaman potensi yang beragam untuk bisa digali dan Kemenkumham ada sebagai keterwakilan Negara dalam perlindungan KI. &ldquo;Kerja sama ini akan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa SDM kita tidak hanya memahami nilai dari kekayaan intelektual, tetapi juga mampu mengelolanya secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital kini. Dan juga Bagian dari negara hadir di masyarakat melalui Kemenkumham untuk melindungi Kekayaan Intelektual Personal dan komunal di wilayah Maluku,&rdquo; ujarnya. Hendro juga menyampaikan bahwasannya ia beserta Jajaran optimis untuk bisa meningkatkan pendaftaran KI di Tahun depan. Hal ini didukung pula oleh perencanaan kegiatan KI bersama stakeholder lainnya. &ldquo;Kemarin bersama Kadivyankum dan staffnya sudah saya sampaikan Gambaran perencanaan program Kekayaan Intelektual bersama stakeholder dan Unpatti menjadi salah satunya. Dimana nantinya akan ada program pembelajaran KI pada beberapa Universitas yang memiliki potensi pencatatan melalui riset maupun jurnal yang dibuat oleh akademisi maupun mahasiswa,"&nbsp;pungkas&nbsp;Hendro. Sementara itu, Ketua LPPM Universitas Pattimura, Melianus Salakory menyatakan antusiasmenya terhadap kerja sama ini. Ia juga menyampaikan tentang Potensi Maluku dalam bidang KI sangat luas mulai dari Indikasi Geografis sampai dengan Merek dan Paten yang selama ini dijalankan oleh jajaran dosen dan tenaga pengajar honorer yang ada di Universitas Pattimura &ldquo;Kerja sama ini sangat penting untuk mendukung civitas akademika kami dalam mengelola kekayaan intelektual. Kami percaya, dengan dukungan dari Kemenkumham, Universitas Pattimura dapat menjadi pelopor dalam pengelolaan KI di Maluku, Hal ini berdampak juga pada Indikasi Geografis melalui penilitian yang dilakukan Universitas Pattimura pada keberagaman varietas yang dimiliki Maluku seperti Minyak Kayuputih Namlea, Cengkeh Tuni sampai dengan Pisang Abaka,&rdquo; ujarnya. Adapun Beberapa poin penting dalam kerja sama ini meliputi: 1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Penyelenggaraan program pelatihan bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti Universitas Pattimura untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang KI. 2. Bimbingan Teknis: Pendampingan terkait pengoperasian aplikasi layanan KI berbasis sistem elektronik (website) untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan KI. 3. Sosialisasi dan Edukasi: Penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan prosedur layanan KI kepada masyarakat melalui program-program LPPM. &nbsp;

Kemenkumham Maluku dan Universitas Pattimura berkomitmen memberikan dukungan bersama untuk menciptakan SDM yang profesional dan berkompeten.

Tingkatkan SDM Bidang KI di Maluku, Kemenkumham Gandeng LPPM Universitas Pattimura

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822-110755-1018741996.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau SKD CPNS secara resmi diumumkan hari ini, Minggu (17/11) hingga Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, para pelamar CPNS 2024 sudah bisa melihat hasil tes SKD termasuk mengetahui rangkingnya. Salah satu instansi pusat yang sudah mengumumkan hasil SKD CPNS 2024 adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dengan melakukan pengecekan para pelamar nantinya akan tahu siapa saja yang berhak lolos dan melaju ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015323344/mengaku-paling-berpengalaman-suswono-sebut-tak-perlu-adaptasi-dalam-kerja-sebagai-pemimpin-jakarta">Mengaku Paling Berpengalaman, Suswono Sebut Tak Perlu Adaptasi dalam Kerja Sebagai Pemimpin Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini cara cek hasil SKD CPNS 2024 Kemenkumham</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunjungi laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1731936546073000&amp;usg=AOvVaw0m0_1N5SSWFVs6cO8Yl_Ek">https://sscasn.bkn.go.id/</a></div> <div dir="auto">Klik "Login" atau "Masuk" di pojok kanan atas</div> <div dir="auto">Masuk menggunakan akun masing-masing peserta</div> <div dir="auto">Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password, lalu klik "Masuk"</div> <div dir="auto">Setelah berhasil masuk, akan ditampilkan resume pendaftaran beserta keterangan kelulusan SKD CPNS 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk mengetahui rangking yang diperoleh dari jabatan yang dilamar. Peserta SKD CPNS 2024 dapat melalui laman&nbsp;<a href="https://casn.kemenkumham.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://casn.kemenkumham.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1731936546073000&amp;usg=AOvVaw2OvlKDzVxR3Y8FqITDzfkD">https://casn.kemenkumham.go.id/</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara cek rangking SKD CPNS Kemenkumham 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunjungi laman&nbsp;<a href="https://casn.kemenkumham.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://casn.kemenkumham.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1731936546073000&amp;usg=AOvVaw2OvlKDzVxR3Y8FqITDzfkD">https://casn.kemenkumham.go.id/</a></div> <div dir="auto">Pada halaman utama klik "Seleksi CPNS"</div> <div dir="auto">Setelah itu, klik "Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024"</div> <div dir="auto">Cari nama Anda dalam daftar peringkat</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dengan telah diumumkannya hasil SKD CPNS 2024 maka para pelamar yang dinyatakan lulus dapat siap-siap mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun SKB CPNS 2024 non CAT dijadwalkan akan digelar mulai 20 November hingga 17 Desember 2024. Sedangkan SKB CPNS dengan CAT digelar pada 23-25 November 2024 dan penarikan data final SKB CPNS pada 26-28 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, penjadwalan SKB CPNS dengan CAT pada 29 November - 3 Desember 2024, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT pada 4-8 Desember 2024, pelaksanaan SKB CPNS 9-10 Desember 2024, integrasi nilai SKD dan SKB CPNS 17 Desember 2024-4 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pengumuman hasil CPNS 2024 akan dilakukan pada rentang 5-12 Januari 2025 dengan engusulan penetapan NIP CPNS pada 22 Februari-23 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau SKD CPNS secara resmi diumumkan hari ini.

Hasil SKD CPNS 2024 Diumumkan Hari Ini, Berikut Link dan Cara Cek Rangking Pelamar di Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/tes-act-kanwilkumham-3157159342.jpg" alt="Peserta CPNS Kemenkumham mengikuti tes SKD CAT di Surabaya. (Kanwilkumham Jatim)" width="100%">
<figcaption>Peserta CPNS Kemenkumham mengikuti tes SKD CAT di Surabaya. (Kanwilkumham Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 31.069 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (SKD CAT) di Surabaya. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jatim&nbsp;Heni Yuwono mengatakan, pelaksanaan tes tersebut dimulai sejak hari ini (19/10) sampai dengan 16 hari ke depan. &rdquo;Setelah dinyatakan lulus dalam tahap seleksi administrasi, sebanyak 437.779 pelamar Kemenkumham kemudian mengikuti SKD CAT di 34 titik di dalam dan luar negeri, termasuk 31.069 pelamar di antaranya mengikuti seleksi di Jatim,&rdquo; ujar Heni Yuwono seperti dilansir dari Antara. Untuk pelaksanaan SKD CPNS tahun ini, pihaknya berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan titik lokasi di Politeknik Pelayaran Surabaya dengan 59 sesi ujian. Masing-masing sebanyak 530 pelamar per sesi. &rdquo;Pelamar dari lulusan SMA se-derajat mendominasi dalam seleksi tahun ini yakni sekitar 92,5 persen atau 28.762 orang. Kemudian sisanya sebanyak 2.307 orang dari lulusan diploma atau sarjana,&rdquo; tutur Heni Yuwono. Pelaksanaan SKD&nbsp;CAT tersebut, lanjut dia,&nbsp;sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN. Sementara untuk komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dengan nilai ambang batas dan karakteristik masing-masing jenis materi. CAT BKN berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat mengetahui memenuhi ambang batas atau tidak, sesaat setelah selesai mengerjakan seluruh soal SKD. Tidak hanya itu, masyarakat kapan dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian dapat memantau skor SKD para pelamar melalui layanan live score di tayangan kanal youtube Kanwil Kemenkumham Jatim. &rdquo;Kami pastikan pelaksanaan tes akan berlangsung secara fair, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tes selalu kami kedepankan,&rdquo; tandas Heni. Kadiv Administrasi Kanwilkumham Jatim Saefur Rochim selaku ketua panitia daerah Jatim meminta para pelamar tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menawarkan kelulusan. Termasuk yang mengaku apalagi mengatasnamakan pejabat atau pegawai instansi pemerintah. &rdquo;Memenuhi ambang batas SKD atau tidak sudah dapat peserta saksikan sendiri di layar komputer setelah ujian dan masyarakat umum juga dapat memantau sendiri live score para peserta,&rdquo; terang Saefur Rochim. Pelaksanaan SKD merupakan tahap kedua yang harus dilewati sebelum lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Pelamar yang berhak melaju ke tahap SKB nanti merupakan peserta yang berhasil memenuhi ambang batas sesuai urutan yang menduduki 3 kali formasi atau jabatan yang dilamar. &rdquo;Hingga pada akhirnya dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir untuk mengisi formasi CPNS penjaga tahanan pria 252 orang, perempuan 108 orang, pemeriksa keimigrasian pria dan perempuan 116 orang yang dialokasikan untuk Kanwil Kemenkumham Jatim tahun ini,&rdquo; tutur Saefur Rochim.

Sebanyak 31.069 pelamar CPNS Kemenkumham mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (SKD CAT) di Surabaya

31.069 Pelamar CPNS Kemenkumham Ikuti SKD CAT di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/tes-cpns-pemkot-surabaya.jpg" alt="KONSENTRASI: Peserta tes CPNS pemkot mengerjakan ujian di Gelanggang Remaja kemarin. Para peserta mengapresiasi pelaksanaan tes yang lebih transparan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Peserta tes CPNS pemkot mengerjakan ujian di Gelanggang Remaja kemarin. Para peserta mengapresiasi pelaksanaan tes yang lebih transparan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengumuman jadwal, waktu, dan lokasi tes untuk Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau SKD CPNS 2024 secara resmi akan disampaikan pada hari ini, Rabu (9/10). Hal itu berdasar pada pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024 Tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CPNS 2024. Dalam surat itu, disebutkan bahwa pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS yang berlangsung mulai 9-15 Oktober 2024. Dengan begitu, para pelamar baru bisa mencetak kartu ujian SKD CPNS 2024 mulai hari ini, yakni Rabu, 9 Oktober. Sementara jadwal ujian SKD CPNS 2024 di seluruh instansi, termasuk Kemenkumhan dilakukan mulai 16 Oktober 2024 mendatang hingga 14 November 2024 dengan tempat sesuai dengan pelamar yang dipilih saat menyelesaikan pendaftaran di halaman resmi SSCASN. Meski begitu, para pelamar juga dapat secara langsung mengecek jadwal SKD CPNS Kemenkumham 2024 melalui laman sscasn.bkn.go.id dan laman https://casn.kemenkumham.go.id/. Cara Cek Jadwal SKD CPNS Kemenkumham 2024 di SSCASN - Kunjungi situs resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id - Setelah mengakses situs resmi, Anda akan diminta untuk log in dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan informasi yang Anda daftarkan saat melamar. - Setelah memasukkan data yang diperlukan, pada halaman resume klik download kartu peserta ujian CPNS Kemenkumham 2024 - Di dalam kartu tersebut, terdapat keterangan jadwal, waktu, dan lokasi SKD Cara Cek SKD CPNS Kemenkumham 2024 di Website Instansi - Kunjungi laman https://casn.kemenkumham.go.id/ - Pada menu pengumuman, klik "jadwal, waktu, dan lokasi tes SKD CPNS 2024" (apabila sudah diumumkan) - Cari nama atau nomor pendaftaran Anda Jadwal Seleksi CPNS 2024 - Pengumuman seleksi: 19 Agustus-10 Agustus 2024 - Pendaftaran seleksi: 20 Agustus-10 September 2024 - Seleksi administrasi: 20 Agustus-17 September 2024 - Pengumuman hasil seleksi administrasi: 14-19 September 2024 - Konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi: 18-28 September 2024 - Masa sanggah: 20-22 September 2024 - Jawab sanggah: 20-24 September 2024 - Pengumuman pasca-masa sanggah: 23-29 September 2024 - Penarikan Data Final SKD CPNS: 29 September-1 Oktober 2024 - Penjadwalan SKD CPNS: 2-8 Oktober 2024 - Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS: 9-15 Oktober 2024 - Pelaksanaan SKD CPNS: 16 Oktober-14 November 2024 - Pengolahan Nilai SKD CPNS: 23 Oktober-16 November 2024 - Pengumuman Hasil SKD CPNS: 17-19 November 2024 - Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT: 20 November-17 Desember 2024 - Penentuan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT: 20-22 November 2024 - Penentuan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi: 23-25 November 2024 - Penarikan Data Final SKB CPNS: 26-28 November 2024 - Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November-3 Desember 2024 - Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024 - Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024 - Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS: 17 Desember 2024-4 Januari 2025 - Pengumuman Hasil CPNS: 5-12 Januari 2025 - Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025 - Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025 - Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025 - Pengumuman Pasca Sanggah: 16-22 Januari 2025 - Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025 - Pengusulan Penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

Dalam surat itu, disebutkan bahwa pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS yang berlangsung mulai 9-15 Oktober 2024.

Simak Cara Cek Jadwal dan Lokasi Tes CPNS Kemenkumham 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/plain-packaging-273111514.jpg" alt="Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)" width="100%">
<figcaption>Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan akan terus menerima kritik dan masukan seluruh pihak terkait proses penyusunan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) serta zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Kedua beleid inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tersebut tengah mendapat sorotan hangat masyarakat luas karena dinilai memiliki dampak negatif yang signifikan. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Roberia menyoroti pengesahan kebijakan PP 28/2024 dan RPMK yang terkesan dipaksakan. Oleh sebab itu, ia mengamini jika banyak aspirasi pihak terdampak yang tidak tertampung dalam dua aturan tersebut. "Prinsipnya kami pada posisi untuk memahami tujuan dari pembuatan perundang-undangan, di mana ketika ada warga negara yang dirugikan, kita perlu melihat apakah semua aspeknya terpenuhi. Maka dari itu kami memastikan akan menampung masukan-masukan yang hadir di masyarakat agar regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah dapat menjadi manfaat yang luas bagi semua pihak dan kalangan," ujarnya dalam diskusi publik, baru-baru ini. Roberia juga menyampaikan, bahwa perumusan PP 28/2024 membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya masukan dari pihak terdampak di industri hasil tembakau. "Bukan soal cepatnya tapi apakah semua aspek terpenuhi? Untuk PP kesehatan, salah satunya ada &lsquo;surat cinta&rsquo; dari stakeholder industri hasil tembakau," ujarnya. Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Syaifullah Agam menyayangkan minimnya masukan publik yang ditampung dalam RPMK maupun PP 28/2024. Menurutnya, kebijakan publik yang baik sejatinya menampung berbagai masukan, baik pro atau kontra untuk kemudian secara bersama-sama dicarikan solusi terbaik. "Kami juga tidak dilibatkan (dalam perumusan aturan). Padahal penting untuk melibatkan semua pihak. Karena tujuan kebijakan ini bukan untuk membatasi, tapi untuk mendorong kesehatan masyarakat. Karena jika begitu, nanti yang ada malah merugikan banyak pihak. Ini bisa dilakukan dengan komunikasi dan mencoba peluang yang bisa dimanfaatkan," tutur dia. Syaiful juga menyoroti dampak yang akan terjadi jika kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan. Hal ini dikhawatirkan bakal meningkatkan produk ilegal yang dapat dengan mudah membuat produk polosan tanpa merek. Padahal bagi dia, brand merupakan citra suatu produk yang dibangun dengan nilai investasi tinggi. "Saya heran kalau itu dibikin tidak boleh ada merek, berarti produk ilegal bisa jadi bikin polosan juga tanpa was-was. Padahal brand dibangunnya juga susah sekali, perlu biaya yang besar," ungkapnya. Pada kesempatan terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, Benget Saragih menuturkan bahwa RPMK serta PP 28/2024 tidak dimaksudkan untuk menyuruh orang berhenti merokok, melainkan menyasar anak-anak agar tidak merokok. "Larangan peringatan merokok telah menjadi barrier, namun Indonesia kalah dalam hal ini. Sehingga pengendalian rokok anak yang jadi fokus kami," tuturnya. Kendati begitu, ia tidak menampik terjadinya minim partisipasi dalam penyusunan regulasi tersebut. Dalam hal ini, Kemenkes tetap melanjutkan proses dua kebijakan penuh polemik itu, meskipun kerap menuai penolakan dari berbagai pihak termasuk sejumlah kementerian terkait. "Soal kealpaan beberapa kementerian terkait, sebab menilai posisi mereka sudah menolak, sehingga Kemenkes jalan terus," jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan-pesan dalam sidang cabinet paripurna di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di antaranya untuk tidak membuat kebijakan ekstrem yang bisa membuat gejolak di tengah masa transisi pemerintahan. Dia turut menekankan semua pihak untuk menjaga situasi yang kondusif demi menjaga stabilitas pembangunan, dalam hal ini menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan, keamanan, ketertiban. "Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan sehinga jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintagan berikutnya terbentuk," kata Presiden.

Kedua beleid inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tersebut tengah mendapat sorotan hangat masyarakat luas.

Sejumlah Kementerian Angkat Suara Tanggapi Polemik RPMK tentang Plain Packaging dan PP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/IMG_3439-149159781.jpeg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. "Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, kemarin. Supratman menyampaikan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Hal ini terkait dengan penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9). "Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," katanya. Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres). "Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi. "Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," ujar Arsjad di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu. Arsjad juga menyebut telah dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Supratman menyampaikan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan AD/ART Kadin Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenkumham

Berita Terkini