<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1823139710587159560" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/Screenshot_2025-02-04-22-12-52-041_comgoogleandroidgm-edit-613928116.jpg" alt="Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823139710587159560-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperbolehkan pengecer untuk menjual LPG 3 kg dengan status sebagai sub pangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015607001/7-kebiasaan-tak-terduga-orang-superkaya-dan-sukses-yang-jarang-dipikirkan-orang-lain">7 Kebiasaan Tak Terduga Orang Superkaya dan Sukses yang Jarang Dipikirkan Orang Lain</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar memastikan bahwa skema penyaluran yang dilakukan untuk LPG 3 kg akan kembali seperti semula.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana, penyaluran di mulai dari Pertamina ke agen, lalu ke pangkalan dan terakhir disalurkan ke sub pangkalan. Adapun perbedaannya, kata dia, hanya perubahan nama saja dari pengecer menjadi sub pangkalan dan terdaftar resmi di Pertamina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suplai chainnya tetap sama, kayak waktu dari agen, ke pangkalan, ke sub pangkalan. Dari dulu pangkalan ke pengecer, pengecernya diganti nama menjadi sub pangkalan denga itu menjadikan (pengecer) terdaftar dan tersistem (di Pertamina)," kata Achmad Muchtasyar disela kunjungannya di salah satu pangkalan di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan bahwa perubaha pengecer menjadi sub pangkalan ini dilakukan tanpa biaya alias gratis. Bahkan, nantinya seluruh sub pangkalan secara bertahap akan memperoleh akses pada MerchantApps Pangkalan Pertamina (MAP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muchtasyar memastikan, upaya digitalisasi sub pangkalan itu ditujukan agar ke depan penyaluran LPG 3 kg dapat dikontrol melalui sistem yang ada. Salah satunya untuk memantau harga jual yang diberikan sub pangkalan kepada konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya nanti, tapi pelan-pelan (sub pangkalan akan memperoleh akses MAP), sementara ini kita seperti biasa dulu. Lalu dalam sebulan dua bulan ini kita benahi digitalisasinya," ujar Muchtasyar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia pun menyebut nantinya dimungkinkan bahwa harga di sub pangkalan memang berbeda dengan agen. Hanya saja ke depan, kata Muchtasyar, kenaikannya akan diberi batasan oleh pemerintah, misalnya tidak boleh naik Rp 3 ribu dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 19 ribu per tabung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti mungkin di sub pangkalan ada kenaikan harga, tapi kenaikan yang wajar. Nanti kita lihat, tapi naiknya tidak boleh lebih dari 3 ribu," tuturnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

harga di sub pangkalan memang berbeda dengan agen. Hanya saja ke depan, kata Muchtasyar, kenaikannya akan diberi batasan oleh pemerintah

Begini Skema Penyaluran LPG 3 Kg dari Pertamina ke Pengecer usai Naik Status jadi Sub Pangkalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PENGEBORAN-MINYAK-LEPAS-PANTAI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan dua pemenang lelang wilayah kerja (WK) Blok Migas Konvensional Tahap I 2019. Dua blok WK migas yang telah diloloskan adalah blok eksplorasi Anambas dan blok produksi Selat Panjang.<br /> <br /> Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar menyampaikan, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan kepercayaan kepada KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) limited untuk mengelola blok eksplorasi Anambas. Awalnya, pemerintah mengajukan penawaran pengelolaan blok tersebut dengan banderol USD 2 Juta untuk Signature Bonus (SB).<br /> <br /> Namun, kata dia, perusahaan tersebut memberikan komitmen SB yang lebih dari ekspektasi, yaitu USD 2,5 Juta dan total komitmen pasti sebesar USD 35.2 juta. Dengan persyaratan aktivitas G and G, Seismic 3D Purchase and 3D Reprocessing dengan satu sumur eksplorasi.<br /> <br /> "Ini akan menjadi blok eksplorasi pertama mereka in 20 years, long time ago ada di Seram," kata Archandra di Gedung ESDM, Selasa (7/5).<br /> <br /> Sementara itu, menurut Archandra, blok produksi Selat Panjang akan diberikan kepada Konsorsium Sonoro Energy Ltd. bersama PT Menara Global Energi. Selat panjang awalnya dibanderol dengan USD 5 Juta untuk Signature Bonus (SB) dengan nilai Komitmen Pasti (KP) sebesar USD 62 juta.<br /> <br /> Akan tetapi kedua perusahaan tersebut berani membayar dengan harga yang jauh dari ekspektasi. Archandra menyampaikan, kedua perusahaan itu membayar sebesar USD 5 juta untuk SB dan KP USD 74 juta.<br /> <br /> Dengan aktivitas komitmen pengelolan 6 sumur eksplorasi, Seismik 2D 500 km dan Seismik 3D 200 km2. "Ini lebih tinggi tawarannya sekitar 11 juta USD dari yang ditawarkan," pungkasnya.<br /> <br /> Adapun hasil keputusan tersebut telah ditekan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM No. 0116.K/13/DJM.E/2019 tanggal 6 Mei 2019.<br /> <br /> Sebagai informasi, pada Rabu (8/5), ada dua blok migas lagi yang akan kembali ditender ulang. Mereka adalah blok eksplorasi West Ganal dan blok produksi West Kampar. Sementara Blok eksplotasi West Kaimana belum ada yang diminati.<br /> <br /> Berikut daftar pemenang lelang WK Migas Tahap I 2019:<br /> <br /> 1. Blok Eksplorasi Anambas<br /> Tawaran pemerintah: KP tak disebutkan, pemerintah hanya menyebut tawaran itu jauh dari ekspektasi. Namun tawaran SB semula hanya USD 2 Juta.<br /> <br /> Pemenang: KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) limited dengan total komitmen pasti sebesar USD 35.2 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 2,5 juta.<br /> <br /> 2. Selat Panjang<br /> Tawaran Pemerintah: USD 5 Juta untuk Signature Bonus (SB) dengan nilai Komitmen Pasti (KP) sebesar USD 62 juta.<br /> <br /> Pemenang: Konsorsium Sonoro Energy Ltd. dan PT Menara Global Energi dengan total komitmen pasti sebesar USD 74 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 5 juta. Total investasi yang didapatkan negara: USD 109,2 juta

Dua Pemenang Lelang WK Migas Ditetapkan, Investasinya USD 109,2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tutup-selisih-hip-solar-dan-biodiesel-begini-langkah-kementerian-esdm_m_194750.jpeg" alt="ILUSTRASI BIO DIESEL. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BIO DIESEL. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>Jawapos.com -</strong> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan insentif untuk menutup selisih kurang antara Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar dengan Harga Indeks Pasar Biodiesel. Kebijakan ini diputuskan guna menjaga keberlanjutan program B-20 dalam pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).</p><br /> <p>Pada Maret 2018, Kementerian ESDM telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel sebesar Rp 8.161 per liter (belum termasuk biaya pengangkutan). Sementara harga jual solar ditetapkan sebesar Rp 5.150 per liter, sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak akan ada kenaikan harga solar hingga 2019 nanti.</p><br /> <p>"Kementerian ESDM juga menetapkan besaran HIP Solar dan HIP Biodiesel yang menjadi dasar perhitungan besaran insentif biodiesel sehingga harga jual B-20 (campuran Biodiesel 20 persen) kepada masyarakat tetap sama dengan harga jual solar," jelas Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dikutip dari website resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat (9/3).</p><br /> <p>Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertanggung jawab untuk menetukan alokasi biodiesel bagi setiap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN).</p><br /> <p>"Dalam pelaksanaannya, alokasi ditentukan secara prorata berdasarkan kuota dan kapasitas produksi BU BBN. Proses ini dilakukan setiap 6 bulan, dan terbuka untuk seluruh BU BBN yang telah mendapat ijin dari Kementerian ESDM," ujarnya.</p><br /> <p>Jika di awal program penyaluran biodiesel dalam kerangka pendanaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dilakukan oleh 10 BU BBN, selanjutnya pada tahun 2016 dilakukan oleh 16 BU BBN dan di tahun 2017 oleh 19 BU BBN. Sehingga konsentrasi penerima insentif dana biodiesel pun mengalami perubahan yang cukup signifikan menjadi lebih merata, tidak terfokus pada beberapa BU BBN.</p><br /> <p></p>

Tutup Selisih HIP Solar dan Biodiesel, Begini Langkah Kementerian ESDM