<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-daripada-pasang-foto-che-guevara-mending-wajah-bung-karno_m_192014.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti maraknya aksi teror yang belakangan menimpa aktivis dan masyarakat sipil yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Ia menilai, fenomena tersebut sebagai sinyal serius kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurut Andreas, tindakan teror tersebut telah merampas kebebasan warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh negara. &ldquo;Ini menunjukkan bahwa peradaban demokrasi kita sedang mengalami kemunduran,&rdquo; kata Andreas kepada wartawan, Jumat (2/12). Ia menegaskan, praktik intimidasi dan teror terhadap warga negara justru bertentangan dengan narasi demokrasi yang selama ini kerap digaungkan oleh negara. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warganya, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan. "Bukan membiarkan teror terhadap warga negara,&rdquo; ujarnya. Legislator Fraksi PDIP ini juga menyinggung wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah di tengah situasi tersebut. Ia menilai, munculnya gagasan Pilkada tidak langsung melalui DPRD berpotensi semakin mempersempit ruang partisipasi rakyat. &ldquo;Di lain pihak hak rakyat untuk menentukan kepala daerah juga mau diambil,&rdquo; ucapnya. Lebih jauh, Andreas mempertanyakan langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengusut rentetan kasus teror tersebut. Ia menilai lambannya penanganan justru memunculkan kesan adanya pembiaran. Ia bahkan menduga, pembiaran tersebut dapat menciptakan efek jera dan ketakutan di tengah masyarakat agar tidak lagi menyampaikan kritik kepada pemerintah. &ldquo;Supaya tidak ada kritik dari masyarakat terhadap pemerintah,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, sejumlah aktivis dan influencer dilaporkan mendapat ancaman teror di penghujung tahun 2025. Influencer Aceh, DJ Donny, mengaku menerima kiriman bangkai ayam disertai surat ancaman. Tak hanya itu, rumahnya juga sempat dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Selain itu, aktivis perempuan Sherly Annavita juga melaporkan adanya kiriman telur busuk serta aksi vandalisme terhadap mobil pribadinya. Teror serupa dialami Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, yang rumahnya dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman. Teror terhadap Iqbal diduga berkaitan dengan aktivitas advokasinya di Greenpeace, khususnya kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani bencana ekologis di Sumatera. Rentetan peristiwa ini kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap jaminan kebebasan sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia. &nbsp;

Legislator di DPR soroti teror terhadap aktivis kritis pemerintah sebagai alarm kemunduran demokrasi dan ancaman kebebasan bersuara.

Ancaman Teror Sasar Aktivis yang Kritisi Pemerintah, Legislator PDIP Sebut Alarm Kemunduran Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Demo-Kemunduran-Demokrasi-1374925224.jpeg" alt="Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Internasional, di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha." width="100%">
<figcaption>Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Internasional, di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator aksi Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Internasional, di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Reyhan mengatakan, sistem demokrasi yang dianut negera ini bergerak ke arah kemunduran dan jauh dari harapan gerakan reformasi 1998. "Kami harus menegaskan, demokrasi di era pemerintahan saat ini terus mengalami kemunduran dan semakin menjauh dari tujuan yang didorong berbagai kelompok pro-demokrasi pada 1998," ujar Reyhan yang juga aktvisi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dikatakan Reyhan puncak dari kemunduran tersebut adalah dinamika politik Pemilu 2024 yang sarat dengan cara-cara berpolitik yang di luar etika dan moral, bahkan terkesan menggunakan segala cara demi ambisi melanggengkan kekuasaan. Sementara, katanya, agenda reformasi 1998, seperti penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, semakin dilupakan bahkan diabaikan oleh para elit politik. "Kami memandang politik elitis yang transaksional makin kental dan itu jelas mengkhianati amanat reformasi tahun 1998, semakin menguat dalam dinamika di tingkat lokal maupun nasional," tuturnya. Karena itu, Reyhan menekankan, gerakan aksi ini menyerukan kepada semua pihan yang masih peduli terhadap generasi mendatang untuk menyelamatkan demokrasi. "Jangan biarkan demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran, keadilan dan kemanusiaan diinjak-injak oleh elit politik kekuasaan," tandasnya.

Puncak dari kemunduran tersebut adalah dinamika politik Pemilu 2024 yang sarat dengan cara-cara berpolitik yang di luar etika dan moral.

Koalisi Masyarakat Sipil Galang Dukungan Selamatkan Demokrasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/8_berpihak-1742682825.jpg" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan, bebeberapa negara di dunia terjadi kemunduran demokrasi. Bahkan, partisipasi masyarakat tidak bisa disuarakan dengan akibat adanya peperangan seperti Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada ketidakadilan global, tadi juga sudah disampaikan sehingga hak-hak warga bangsa, warga negara butuh perthaian. Mereka butuh udara yang sejuk, mereka butuh pangan yang cukup, mereka suplai yang baik, apakah itu energi, apakah itu pangan," kata Ganjar saat menyampaikan pidato politik di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Jakarta, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ganjar, situasi global saat ini penting untuk disuarakan. Karena itu, peran diplomat penting untuk menyuarakan keresahan dunia internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013232851/warga-musi-rawas-senang-ketika-ganjar-menginap-di-desanya">Warga Musi Rawas Senang Ketika Ganjar Menginap di Desanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dalam konteks pergaulan dunia, kita akan sering banyak berbicara, para diplomat kita, kita mintakan untuk sering berbicara bagaimana kepentingan bilateral atau multilateral bisa diselesaikan. Sekali lagi untuk kepentingan bersama dan sama-sama saling menguntungkan," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013233370/tpn-ganjar-mahfud-ajak-pendukung-untuk-waspadai-sabotase-suara">TPN Ganjar-Mahfud Ajak Pendukung untuk Waspadai Sabotase Suara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengungkapkan bahwa kemerosotan ekonomi sempat terjadi, akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi secara global. Karena itu, Indonesia seharusnya sudah menyiapkan lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Hampir semua negara produsen pangan itu mencoba untuk mengerem apakah ini harus kita izinkan untuk dibeli oleh negara lain atau kita keep? Maka kita bisa memenuhi kebutuhan nasional dari masing-masing negara. Maka sekali lagi, kalau kita ingin agar hidup di bumi ini jauh lebih baik, sekali lagi, diplomat-diplomat ini menjadi punya kekuatan yang sangat penting untuk setiap negara," pungkas Ganjar.</div> </div>

Situasi global saat ini penting untuk disuarakan. Karena itu, peran diplomat penting untuk menyuarakan keresahan dunia internasional

Ganjar Tekankan Peran Diplomat Sangat Penting untuk Suarakan Keresahan Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPU-JELANG-PENETAPAN-PARPOL_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengkritik pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari, yang melontarkan kemungkinan sistem proporsional tertutup akan kembali diterapkan pada Pemilu 2024. Selain tidak patut dan tidak etis, pernyataan tersebut juga dinilai melangkahi wewenang dan kapasitasnya.  Menurut Willy, wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemuduran dalam berdemokrasi. Hal tersebut hanya ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dalam membangun kehidupan politik.  “Demokratisasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang saja. Yang terjadi pada sistem pemilu jika benar kembali ke sistem proporsional tertutup maka terjadi kemunduran luar biasa. Selain menutup peluang rakyat untuk mengenal caleg, rakyat juga dipaksa memilih kucing dalam karung," kata Willy kepada wartawan, Jumat (30/12).  Willy juga menyatakan, sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Ia menegaskan, sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem yang sebelumnya yakni sistem proporsional tertutup.  “Sistem proporsional terbuka dahulu dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi. Ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya. Dengan kembali ke proporsional tertutup artinya demokrasi kita mengalami kemunduran,” tegas Willy.  Willy juga mengingatkan, jika menggugat oligarki maka sistem Pemilu tertutup justru representasi dari hal tersebut. Menurutnya, sistem semacam itu akan memunculkan perlombaan untuk mendapatkan nomor urut kecil, menjadi pertarungan tersendiri di dalam partai.  Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal. Namun, proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral.  "Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” ungkapnya.  Wakil Ketua Baleg DPR ini tidak menyangkal, masih ada pekerjaan rumah (PR) dalam sistem pemilu yang dijalankan saat ini. Namun, kekurangan tersebut seharusnya tidak pada pilihan kemunduran untuk kembali menerapkan proporsional tertutup.  "Itu sesat pikir namanya. Kalau kita ingin memperbaiki maka harus maju cara berpikirnya, bukan beromantisme dengan sistem lama yang dulu kita koreksi sendiri," tegas Willy. Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut, terbuka kemungkinan Pemilu 2024 akan diterapkan sistem proporsional tertutup. Sehingga, pemilih hanya akan memilih partai politik bukan lagi caleg.  Hasyim menyatakan, sistem itu berpotensi diberlakukan jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Pemilu yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka, menjadi tertutup.  "Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," ucap Hasyim di kantor KPU RI, Kamis (29/12).  Karena itu, Hasyim meminta para elite politik untuk menahan diri tidak memanfaatkan alat peraga kampanye sebelum jadwalnya. Sebab, ke depan dimungkinkan tidak ada lagi daftar caleg.  "Maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi enggak relevan. Karena namanya enggak muncul lagi di surat suara," ucap Hasyim.  "Enggak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu," pungkasnya.

NasDem: Wacana Pemilu 2024 Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasal-penghinaan-presiden-dihidupkan-lagi-fadli-kemunduran-demokrasi_m_185977.jpeg" alt="Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengusulkan unutk menghidupkan kembali pasal yang mengatur penghinaan presiden dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah tetap memasukannya meskipun pasal tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, apabila pasal tersebut dihidupkan kembali maka akan menimbulkan kontroversi. Pasalnya, itu sama saja membuat demokrasi yang sudah dibangun mengalami kemunduran. "Saya rasa pasal itu enggak perlu ya, itu pasal membuat demokrasi ini mundur lagi," ujar Fadli di sela-sela Mukernas I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2). Dia menilai cara yang salah apabila pasal tersebut dihidupkan kembali untuk menjaga wibawa Presiden Jokowi. "Kewibawaan itu dari kinerja bukan dari UU yang membuat dia (Jokowi) diktator," tegas Wakil Ketua Umum Partai Garakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai Gerindra pun juga ditegaskan Faldi menolak pasal penghinaan Presiden itu dihidupkan kembali. Apalagi MK dahulu pernah menolak adanya pasal tersebut. "Jadi tidak perlu lagi ada pasal-pasal itu," pungkasnya. Sekadar informasi, pemerintah dan DPR tengah membahas untuk menghidupkan lagi Pasal 134 dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan termasuk penyerangan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 134 ini juga diketahui pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Lagi, Fadli: Kemunduran Demokrasi