<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-09-at-11.55.27.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dikeluhkan oleh para pengguna kendaraan bermotor, khususnya ojek online (ojol). Oleh sebab itu, Maka itu, Gerbong Pecinta Sandiuno menggelar aksi bantuan subsidi BBM kepada ratusan ojek online guna mengerakkan kondisi perekonomian bangsa.  Salah satu pengemudi ojol, Arief Wibowo, 30, mengakui bahwa program ini hadir pertama kali di Banyumas dari Gerbong Pecinta Sandiuno. Ia pun mengutarakan keluhan kenaikan harga BBM yang sangat drastis.  "Saya bersyukur sekali adanya bantuan subsidi BBM, karena di Banyumas baru pertama kali hadir dari relawan Gerbong Pecinta Sandiuno ini luar biasa. Naiknya tarif tentu belum mencukupi, soalnya tidak sebanding dengan naiknya harga BBM," ujar Arief di SPBU Pertamina Pabuaran, Banyumas, Jawa Tengah.  Arief menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gerbong Pecinta Sandiuno dan Sandiaga yang dapat meringankan beban pekerjaan para ojek online. "Harapannya sering mungkin diadakan program ini, untuk Pak Sandi dan Gerbong Pecinta Sandiuno hatur nuhun sangat membantu bagi kami para ojol," imbuhnya.  Sementara itu, Ketua Gerbong Pecinta Sandiuno Banyumas, Vienkan Bahreyis mengatakan para ojek online sangat antusias dalam kegiatan ini. Dikarenakan mereka merasa terbantu dengan membayar Rp 4.000 Rupiah sudah mendapatkan dua liter bensin yang dianggap dapat meringankan kehidupannya sehari-hari.  "Hari ini menggelar subsidi BBM untuk para ojek online, cukup membayar Rp 4.000 sudah mendapatkan 2 liter bensin. Para ojol sangat antusias, karena mereka merasa terbantu kehidupan sehari-harinya yang lebih banyak menggunakan kendaraan, dan bisa membantu memulihkan perekonomian secara nasional," kata Vienkan lewat keterangan tertulisnya, Rabu (9/11).  Vienkan menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan sosok seperti Sandiaga Uno. Menurutnya program-program yang dilakukan mengarah pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.  "Program dari Pak Sandi sangat tepat dengan melakukan subsidi BBM, saya rasa Indonesia butuh sosok seperti beliau yang sangat memperhatikan masyarakat kecil dalam pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan mereka," tutur Vienkan.

Dapat Subsidi BBM, Pengemudi Ojol Bersyukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-04-at-10.44.11.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat para nelayan terdampak. Karena biaya produksi atau sekitar enam puluh persen dikeluarkan nelayan untuk BBM. Untuk membantu nelayan, Relawan UKM Sahabat Sandi mengadakan program BBM Murah buat nelayan di Cilacap, Jawa Tengah.  Kegiatan tersebut bertujuan untuk meringankan kebutuhan operasional nelayan di tengah BBM yang naik. Perwakilan nelayan yang juga penerima manfaat, Eko Romaniyanto mengatakan, program BBM murah yang diberikan oleh UKM Sahabat Sandi sangat membantu nelayan. Sebab, dirinya dapat menghemat operasional saat melaut.  "Perasaan saya senang dan bahagia karena mendapat subsidi 10 ribu dapat BBM satu jeriken, semoga kelanjutannya masih ada dari permintaan nelayan," tuturnya.  Sementara itu, Perwakilan UKM Sahabat Sandi Cilacap, Vienkan mengatakan, program subsidi BBM yang diberikan kepada nelayan sangat tepat sasaran dan bantu bangkitkan ekonomi para nelayan. Hal ini karena nelayan merupakan masyarakat kecil yang berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.  "Jadi ketika memberikan ini, dari UKM Sahabat Sandi menurut saya program pak sandi sangat tepat sasaran, karena bisa meringankan para nelayan dalam menghemat bahan bakar serta membangkitkan ekonomi para nelayan," ujar Vienkan, Selasa (4/10).  Vienkan menjabarkan mekanisme pemberian BBM murah kepada nelayan. Dia mengatakan, nelayan diberikan sebuah kupon untuk ditukarkan dengan satu dirijen bensin.  "Mereka nanti dikasih voucher senilai Rp 50 ribu lalu ditukarkan dengan uang sepuluh ribu, kemudian nanti mereka membawa dirijen kepada pom untuk diisi bahan bakar dengan kurang lebih 4 liter yang diberikan," imbuhnya lewat keterangan tertulisnya.  Melihat berbagai terobosan itu, Vienkan bersama perkumpulan nelayan di Cilacap menegaskan dukungannya terhadap pencalonan Sandiaga Uno sebagai presiden di 2024. Hal ini karena Sandiaga merupakan sosok yang peduli dan turut membantu perekonomian masyarakat Indonesia.

Program BBM Murah, Nelayan Tukarkan 1 Kupon dapat 1 Jeriken BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JKT-LAJU-INFLASI-KENAIKAN-BBM-FED-1.jpg" alt="Pedagang menyiapkan kebutuhan pokok yang dijual di pasar Senen, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Pemerintah memprediksi laju inflasi sebesar 1,38% pada September 2022. Adapun prediksi ini akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Keuangan men" width="100%">
<figcaption>Pedagang menyiapkan kebutuhan pokok yang dijual di pasar Senen, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Pemerintah memprediksi laju inflasi sebesar 1,38% pada September 2022. Adapun prediksi ini akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Keuangan men</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono berharap pemerintah untuk lebih bekerja keras menjaga stabilitas harga pangan nasional. Tujuannya agar daya beli masyarakat terus stabil serta memerhatikan nasib para pedagang pasar.  "Ini lantaran saat ini para pedagang harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar akibat kenaikan inflasi. Kami meminta pemerintah untuk segera turun tangan menekan inflasi yang diprediksi akan terus meroket, imbas dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM beberapa waktu lalu," Kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (4/10)  Sudaryono juga menuturkan, bila hal tersebut tak segera dicarikan jalan keluar maka akan memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Kata dia, kelompok masyarakat ini akan lebih mudah masuk ke jurang kemiskinan.  "Masyarakat bawah memang sangat rentan. Termasuk pedagang pasar juga yang paling terdampak atas kenaikan inflasi ini," ujarnya.  Lebih jauh Sudaryono menuturkan, kenaikan inflasi ini membuat daya beli masyarakat anjlok. Anjloknya daya beli ini karena hampir semua kebutuhan pokok naik tajam. Bahkan harga bahan pokok itu naik sejak awal isu kenaikan BBM itu muncul ke permukaan.  "Bayangin semua harga sudah naik sejak awal isu BBM naik. Telur saja harganya tembus di angka Rp30 ribuan lebih. Nah kalau ini tidak segera dicarikan solusi maka rakyat akan semakin menderita," katanya.  Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan jajarannya menyelesaikan permasalahan ini. Dia yakin apabila hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan ditemukan jalan keluar nya.  "Saya memohon Pak Presiden Jokowi segera perintahkan jajarannya. Karena saat ini teman-teman saya yang ada di pasar sudah banyak mengeluhkan hal ini," ujarnya.  Selain itu, Sudaryono juga menegaskan bahwa APPSI siap bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Daerah untuk terus memastikan keterjangkauan harga, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga ditengah kenaikan harga BBM bersubsidi ini.  "Saat ini Pandemi sudah mereda, tapi kedatangan pengunjung ke pasar masih belum membaik juga. Sekarang pasar sudah sepi mulai dari jam dua siang, padahal masih banyak barang yang belum habis terjual. Ini menunjukkan daya beli masyarakat sudah mulai menurun, ini yang harus kita waspadai bersama," Imbuhnya.  Menurutnya, gerak cepat menjaga stabilitas komoditas strategis ini harus dibarengi komitmen kepala daerah dengan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kinerja Satgas pangan untuk menjaga stabilitas pangan serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.  “Gubernur, Bupati, dan Wali kota juga harus memperkuat TPID dan menjaga stabilitas pangan dari inflasi volatile food. Hal itu untuk menjamin stabilitas ketersediaan bahan pokok serta harganya yang semakin terjangkau,” Imbuhnya.  Adapun inflasi Indonesia diperkirakan akan melonjak pada September 2022. Hal imbas imbas sebagai imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.  Bank Indonesia memproyeksikan inflasi pada September 2022 tembus di angka 5,88 persen secara tahunan (years on years/yoy). Tentunya angka ini lebih tinggi dibanding sebelumnya pada Agustus yang mencapai 4,69 persen yoy.  "Kami melakukan tracking sesuai survei pemantauan harga. Bulan ini inflasinya sekitar 5,88 persen, sumbernya mostly (terutama) kenaikan bensin," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho kemarin.

Daya Beli Masyarakat Menurun, APPSI Minta Pemerintah Stabilkan Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RENCANA-KENAIKAN-BBM-PERTAMINA-BERSUBSIDI-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada September 2022 mencapai 1,17 persen secara bulanan atau month-to-month. Sementara secara tahunannya atau (year-on-year) sebesar 5,95 persen dan berdasarkan tahun kalendernya mencapai 4,84 persen.  Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan, penyumbang inflasi ini salah satunya berasal dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pada awal September.  "Penyumbang inflasi ini berasal dari kenaikan bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan online, dan bahan bakar rumah tangga," ungkap Margo Yuwono dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Senin (3/10).  Margo merinci, berdasarkan sebaran antarwilayah inflasi tertinggi bulan September terjadi di Sampit sebesar 8,85 persen sedangkan terendah tercatat di Waingapu mencapai 3,92 persen. Sementara jika dilihat menurut pulau, Padang mengalami inflasi tertinggi di Sumatera mencapai 8,54 persen.  Lalu, di Jawa inflasi tertinggi terjadi di Surakarta, Jawa tengah mencapai 7,84 persen. Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) tertinggi di Kupang sebesar 7,45 persen.  "Pulau Kalimantan inflasi tertinggi terjadi di Sampit sebesar 8,85 persen, Pulau Sulawesi terjadi di Luwuk sebesar 8,34 persen, Pulau Maluku dan Papua terjadi di Jayapura sebesar 8,62 persen," tuturnya.  Menurut Margo, inflasi di Sampit, Kalimantan Tengah, terjadi karena naiknya tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memberi andil terhadap inflasi sebesar 1,81 persen. Diikuti dengan bensin yang menyumbang andil 1,18 persen, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,67 persen, dan kenaikan harga rokok kretek filter yang menyumbang andil sebesar 0,34 persen.  Sementara berdasarkan komponen, Margo menyebut secara tahunan komponen komoditas harga diatur pemerintah memberikan andil terbesar terhadap inflasi pada September 2022. Hal itu terlihat dari kenaikan yang signifikan dari bulan Agustus sebesar 6,84 persen menjadi 13,28 persen.  "Ini mudah dipahami memang karena di bulan September ada penyesuaian dari pemerintah terkait harga BBM, langsung dampaknya," ujar Margo.  Kemudian, untuk harga bergejolak secara tahunan pada bulan September 2022 tercatat sebesar 9,02 persen. Nilai tersebut meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 8,93 persen. Tetapi, lanjut Margo, kenaikannya tidak setajam di kelompok atau komponen harga yang diatur pemerintah.  Hal itu dikarenakan di bulan September ini ada deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara deflasi inti tercatat meningkat dari sebelumnya 3,04 persen menjadi 3,21 persen pada September 2022.  "Kalau dilihat andilnya inflasi tahunan 5,95 persen itu utamanya dikontribusikan oleh komponen harga yang diatur pemerintah di mana memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan sebesar 2,35 persen. Kemudian diikuti oleh komponen inti yang memberikan andil 2,11 persen, dan yang terakhir komponen harga bergejolak yang andil dalam kontribusi terhadap inflasi sebesar 1,49 persen," pungkasnya.

Inflasi Tahunan September Tembus 5,95 Persen Imbas Kenaikan Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200823_150642-1.jpg" alt="Satlantas Polresta Cirebon mengeluarkan semua kendaraan besar yang mengarah ke Jakarta dari jalan tol untuk mengurangi kepadatan ruas tol Cipali. Astra Tol Cipali/Antara" width="100%">
<figcaption>Satlantas Polresta Cirebon mengeluarkan semua kendaraan besar yang mengarah ke Jakarta dari jalan tol untuk mengurangi kepadatan ruas tol Cipali. Astra Tol Cipali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak empat tol yang dikelola PT Astra Infrastruktur direncanakan akan menerapkan penyesuaian tarif pada tahun ini. Hal itu sebagaimana mengacu regulasi yang menyebut tarif jalan tol bisa disesuaikan mengikuti laju inflasi.  Pernyataan itu disampaikan CEO Toll Road Business Group Astra Infra Kris Ade Sudiyono dalam Workshop Wartawan Industri di Menara Astra, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).  Kris menyebut, empat tol yang direncanakan melakukan penyesuaian harga yakni Jalan Tol Tangerang-Merak, Ulujami-Kebon Jeruk, Kunciran-Serpong, dan Pandaan-Malang.  "Secara regulasi menurut undang-undang setiap ruas jalan tol memiliki opportunity untuk melakukan penyesuaian tarif mengikuti inflasi. Di ruas-ruas kita ada beberapa yang harusnya tahun ini mendapat penyesuaian tarif," ujar Kris.  Meski demikian, pihaknya tidak bisa memastikan besaran dan waktu pemberlakuan penyesuaian tarif tersebut. Sebab, kata Kris, soal penyesuaian tarif adalah domainnya pemerintah.  Saat ini, Astra Infra bersama pemerintah masih terus berdiskusi terkait penyesuaian tarif jalan tol. Adapun keputusannya, Astra Infra masih menunggu kebijakan yang nantinya akan diambil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.  "Kita masih berdiskusi dan menunggu keputusan dari Pak Menteri (PUPR) terkait penyesuaian tarif ini. Penyesuaian tarif (jalan tol) adalah domainnya dari pemerintah. Kita tunggu," tandasnya.  Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pernah menyebut bahwa ada 30 ruas tol di Indonesia yang direncanakan akan mengalami penyesuaian tarif di tahun ini. Hanya saja, BPJT belum mau buka-bukaan ruas tol mana saja yang dipastikan naik tarifnya.  Terkait penyesuaian tarif tol sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.  Dalam Pasal 48 ayat (3) tertulis penyesuaian tarif jalan tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Adapun penentuan tarif jalan tol, ditentukan berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

Astra Infrastruktur Berencana Sesuaikan Tarif Tol Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-28-at-14.32.08.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korlantas Polri kembali memaknai HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-67 dengan membagikan ratusan sembako. Kali ini, penerima manfaatnya adalah komunitas sopir bus di kawasan Terminal Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (28/9).  Kasi Dukdikmas Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri AKBP Danang Sarifudin memimpin pembagian sembako dengan didampingi AKBP Suryo Hutomo. Pembagian 900 paket sembako dilakukan bersama Bank BNI dan Jasaraharja Putera.  "Di mana dalam sepekan ini momentum Korlantas Polri khusus saat HUT Lantas menggelar kegiatan baksos sebagai wadah untuk mewujudkan aksi sosial khususnya kepada komunitas sopir bus yang di Terminal Kampung Rambutan," kata Danang, Rabu (28/9).  Danang mengatakan, pembagian sembako ini merupakan perwujudan dari tema HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-67. Yakni Polantas yang Presisi Pulih dan Bangkit Bersama Menuju Indonesia Maju.  Danang berharap, kepedulian Korlantas Polri ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dia pun berharap, sembako yang dibagikan bisa bermanfaat untuk komunitas sopir bus di terminal tersebut.  "Sebagai bentuk kepedulian kami men-support kegiatan polri khususnya Korlantas Polri dalam rangka menyambut HUT Lalu Lintas yang ke-67 dengan berbagi kepada komunitas driver bus Terminal Kampung Rambutan yang memang membutuhkan. Semoga bermanfaat," kata Danang.  Para awak sopir bus Terminal Kampung Rambutan yang mendapat bantuan sembako pun mengucapkan terima kasih kepada Korlantas Polri. Mereka mendoakan agar Korlantas Polri semakin maju dan sukses selalu.  Salah satunya dari Latif. Latif berharap, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Korlantas Polri dapat berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya dan jajaran Korlantas semakin mengayomi masyarakat.

Ratusan Sopir Bus di Terminal Kampung Rambutan dapat Sembako

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dede-Suprayitno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM), menimbulkan gejolak yang tinggi, utamanya di kalangan akar rumput (grassroot). Alhasil, aksi demonstrasi penolakan pun tak terhindarkan. Hampir tiap hari, aksi demontrasi penolakan kenaikan harga BBM terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.  Aksi massa tersebut, bahkan ada yang sempat ditaburi bumbu-bumbu politik, menyinggung sosok yang pernah menangis karena kenaikan BBM, namun kini justru bungkam. Hal ini menyadarkan kita, bahwa sejatinya kenaikan harga BBM telah menjadi masalah klasik yang dihadapi pemerintah, setiap periodenya.  Alasan kenaikan BBM, sejak dahulu hingga saat ini, masih tetap sama. Mulai dari faktor kenaikan harga minyak dunia yang melambung di atas asumsi harga minyak dalam APBN, Indonesia yang masih ketergantungan impor minyak, laju produksi minyak domestik yang menurun, dan ketidaktepatan sasaran subsidi yang lebih dari 70 persen dinikmati orang mampu. Ironis! Kementerian ESDM mencatat, subsidi dan kompensasi energi termasuk BBM pada 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun.  Sayangnya, sejak era presiden Soeharto, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo solusi singkat nan praktis justru jadi pilihan: menaikkan harga BBM. Tidak ada terobosan dan solusi baru atas disparitas produksi-konsumsi minyak di Indonesia. (Sulistiyono, 2022).  Padahal persoalan ini telah muncul sejak seabad lalu. Problematika ini bisa menjadi masalah serius Indonesia dikemudian hari. Ketidakeseimbangan supply and demand yang tak tertangani bisa menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja.  Meminjam istilah William Win Yang (2021), dalam bukunya Dragon Slayer Trading Strategy, semua faktor alasan kenaikan harga BBM disebutnya sebagai kemelekatan. Faktor inilah yang membuat suatu negara belum bisa merasakan kemerdekaan yang hakiki. Negara masih harus berjuang melepas kemelekatan yang ada dalam dirinya. Dalam hal ini adalah upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi. Selama kemelekatan itu belum bisa dilepaskan, maka jangan harap Indonesia bisa bernapas lega.  Berbicara mengenai kemelekatan ini, sama halnya ketika berbicara hubungan antara negara Eropa dan Rusia di tengah krisis geopolitik Ukraina. Rusia merupakan sosok yang pandai memainkan kemelekatan bangsa Eropa, dalam hal ini adalah ketergantungannya dengan gas Rusia. Sanksi ekonomi yang dilancarkan pihak Barat, tak membuat Rusia justru bergeming mundur. Rusia yang memegang kunci energi gas, justru bisa memberikan serangan balasan kepada Eropa.  Tak terelakan, Eropa pun kelimpungan, terutama Jerman yang banyak menggantungkan gas pada Rusia. Akibatnya ekonomi negara Eropa dihantui awan mendung resesi. Ekonomi melambat, pengeluaran bertambah, inflasi menghantui, dan harga energi melambung tinggi jelang datangnya musim dingin yang menggigit.  Tentu kita tak ingin, Indonesia berada dalam tekanan yang sama. Indonesia harus membenahi satu per satu permasalahan pokok yang menyangkut kedaulatan energi. Hal-hal yang bisa menjegal langkah Indonesia untuk bisa mandiri, akan banyak menghadang dan tentu akan memakan waktu yang begitu panjang.  Untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, Indonesia harus berkejaran dengan waktu. Pasalnya konsumsi BBM masyarakat Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun, sementara tantangan produksi menjadi kian besar baik dari dalam negeri, maupun luar negeri. Indonesia harus membangun kemandirian, dengan mendorong pembangunan kilang minyak. Sebuah permasalahan penting, karena Indonesia tak mampu menampung seluruh produksi minyak mentah.  Padahal Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak dan gas bumi dunia. Cadangan minyak bumi Indonesia (proved reserves dan probable reserves) per tahun 2019 adalah sebesar 3,8 miliar barel, dengan rasio reserves to production (R/P) sebesar 9 tahun. Sedangkan cadangan gas bumi kurang lebih sebesar 77 TCF atau setara dengan 14 miliar barrel oil equivalent (BOE), dengan rasio R/P sebesar 22 tahun. Kegiatan eksplorasi dalam 20 tahun terakhir, justru didominasi oleh penemuan cadangan gas bumi. (Setyono &amp; Kiono, 2021)  Saat ini ada tujuh kilang minyak milik Indonesia, mulai dari Kilang Minyak Plaju (Sumatera Selatan), Kilang Minyak Pangkalan Brandan (Sumatera Utara), Kilang Minyak Putri Tujuh (Riau), Kilang Minyak Cilacap (Jawa Tengah), Kilang Minyak Balikpapan (Kalimantan Timur), Kilang Minyak Balongan (Jawa Barat), dan Kilang Minyak Kasim (Papua).  Pembangunan kilang bukan hanya menjawab persoalan produksi minyak di Indonesia. Namun juga akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang selalu tekor dengan Singapura. Pasalnya, selama ini Indonesia ketergantungan dengan impor minyak Singapura. Negara seluas DKI Jakarta itu, sukses membangun kilang minyak dan menampung minyak mentah dari Timur Tengah dan Asia Tenggara sehingga mampu menciptakan pasar. Singapura memanfaatkan strategi geopolitik dengan optimal, dikombinasikan dengan kemudahan berinvestasi dan perizinan.  Di sisi lain, memang investasi swasta dan asing dalam pembangunan minyak akan mengurangi fungsi negara dalam pengelolaan langsung. Namun berdasarkan economic analysis of law, kemanfaatan sosial dari meningkatnya pembangunan kilang di dalam negeri, lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sosial yang ditimbulkan dari masuknya investasi asing maupun swasta. (Sugiharto &amp; Hawin, 2019)  Untuk mengerem laju konsumsi minyak, Indonesia tengah mendorong optimalisasi energi alternatif. Hal ini diwujudkan melalui Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Aturan ini akan menjadi landasan hukum, penguatan kelembagaan dan tata kelola, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta optimalisasi sumber EBET untuk pembangunan industri dan ekonomi nasional.  Saat ini, penggunaan energi alternatif dalam skala luas di masyarakat, terganjal oleh modal awal yang besar. Dalam pembangunan tenaga surya misalnya, pembangunan panel membutuhkan dana yang besar untuk setiap rumah tangga. Selain mahal, faktor kebijakan juga turut berpengaruh. Akibatnya, Kementerian ESDM tampak lebih pesimistis pada tahun ini, dengan mematok target pengembangan EBT di Indonesia pada 2022 lebih kecil dari 2021, yakni hanya 11.791 MW atau bertambah 634 MW, di bawah pertumbuhan sebelumnya yang mencapai 655 MW.  Bukan hanya Indonesia, paradigma global juga mulai beralih pada EBT. Hanya saja perlu diingat, mengutip proyeksi bauran energi primer Indonesia, penggunaan minyak dan gas bumi masih akan tetap dominan, dengan konsumsi minyak yang terus meningkat tahun demi tahun. Padahal produktivitas sumur minyak di Indonesia terus turun, terutama Indonesia bagian barat. Sementara eksplorasi di Indonesia bagian timur, memerlukan modal yang besar. Tak heran, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan pun kian berat. Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan kebijakan energi dan strategi yang tepat agar ketahanan energi bisa berdaulat.  Dede Suprayitno, M.I.Kom Dosen Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta Peneliti di Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

Manajemen Minyak dan Tantangan Indonesia Wujudkan Kedaulatan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-23-at-10.56.28.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam rapat konsolidasi terkait Kebijakan Pembangunan Trisakti, untuk menyikapi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang digelar Partai PDI Perjuangan. Ratusan kepala daerah yang merupakan kader PDIP ikut rapat tersebut.  Ganjar Pranowo menyampaikan, seluruh kepala daerah harus terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat penyesuaian harga BBM.  "Seluruh kepala daerah mesti turun ke bawah. Perhatikan rakyat apalagi setelah kenaikan BBM. Politik anggaran merespons persoalan-persoalan akibat kenaikan BBM. Maka semua mesti bicara soal ekonomi kerakyatan," ujar Ganjar usai mengikuti rapat konsolidasi.  Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memimpin rapat itu, Ganjar menyebutkan Provinsi Jawa Tengah siap untuk melakukan optimalisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Tengah.  Ganjar mengatakan, pihaknya bersama BRIDA Jawa Tengah akan terus berupaya mewujudkan kedaulatan pangan dengan menciptakan inovasi-inovasi untuk mengatasi persoalan pangan agar perekonomian bisa stabil.  "Kemudian mengembangkan riset daerah dengan membentuk BRIDA. Soalnya baru Provinsi Jawa Tengah sama Bali yang terbentuk. Maka kita akan manfaatkan betul itu. Dari BRIN sendiri sudah siap melakukan pendampingan-pendampingan," tutur Ganjar lewat keterangan tertulisnya, Jumat (23/9).  Ganjar menuturkan, program penanaman 10 tanaman pendamping beras yang disampaikan Megawati juga wajib dilakukan ditengah krisis pangan yang berpotensi menyebabkan inflasi. Di Jawa Tengah sendiri, Ganjar juga telah menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman tanaman pendamping beras di pekalangan dan halaman rumah.

Ganjar Minta Kepala Daerah Turun ke Bawah saat Rapat Konsolidasi PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DEMO-DEWAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gelombang aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih terus berlanjut. Di banyak daerah. Termasuk di Gresik. Kamis (15/9), massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Gresik (AMMG) menggelar unjuk rasa di dua lokasi. Yakni, di depan kantor bupati dan gedung DPRD Gresik.  Massa tersebut berasal dari gabungan berbagai organisasi. Di antaranya, PMII, GMNI, HMI, GSBI, dan Pemuda Progresif. Mereka melakukan long march sembari membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan. Mulai dari pembatalan kenaikan BBM, menurunkan harga bahan pokok, jamin hak para pekerja sekaligus tolak PHK massal.  Selain itu, mereka juga menolak rancangan RKUHP, penolakan UU Cipta Kerja, maksimalkan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, dan wujudkan reformasi agraria sejati, untuk membangun industri nasional yang berdaulat dan mandiri. “Tujuan dari tuntutan kami ini tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Ali Maksum, kordinator aksi AMMG.  Di tengah tekanan ekonomi global yang mulai karut marut, dia menilai bahwa kebijakan pemerintah seolah-olah kian menambah beban rakyat. Angka inflasi juga cukup tinggi pada Agustus, yaitu 4,69 persen. “Apalagi ditambah dengan kebijakan kenaikan harga BBM,” tandasnya.  Di kantor pemkab, massa aksi ditemuiWakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. Di hadapan massa, Wabup menyatakan akan meneruskan ke pemerintah pusat. Dia menjelaskan, kebijakan itu merupakan kewenangan pusat. "Bahwa mahasiswa Gresik menolak kenaikan BBM,” ungkapnya.  Yang jelas, lanjut Aminatun, pemkab melalui APBD sudah merencanakan untuk memberikan bantuan sosial dampak kenaikan BBM bersubsidi. Rencananya, mulai disalurkan pada Oktober atau November mendatang. "Kita akan mencairkan bantuan untuk orang-orang terdampak BBM. Baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun APBD Gresik," katanya.  Sementara itu, aksi massa di kantor legislatif, massa aksi diterima Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan. Dalam kesempatan itu, Mujid menyatakan semua tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti dan menjadi catatan. "Khususnya memastikan program bantuan sosial benar-benar terealisasi dan tepat sasaran," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Gelombang Aksi Tolak Kenaikan BBM Terus Berlanjut di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/jokowi-bansos-maluku-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah menyalurkan BLT BBM atau bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada 5,9 juta penerima dari target 20,6 juta di 431 kabupaten/kota pada Rabu (14/9).  Ia menyebut jumlah penerima BLT BBM dalam dua pekan kenaikan harga pertalite dan solar ini bukanlah angka yang kecil. Pihaknya masih terus berproses untuk terus menyalurkan bantuan kepada kurang lebih 14,7 juta penerima.  "Sudah dimulai semuanya, memang baru kurang lebih 5,9 juta, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya, tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil,” kata Jokowi usai membagikan bantuan sosial di Kantor Pos Tual, Maluku Tenggara, Rabu (14/9) dikutip dalam siaran pers.  Tak hanya BLT BBM, Jokowi mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta juga masih terus dilakukan.  Jokowi menyebut, per 14 September 2022, BSU sudah tersalurkan kepada 4 juta pekerja atau buruh dari 16 juta pekerja penerima manfaat.  "Bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4,12 juta dari 16 juta yang akan diserahkan," imbuhnya.  BLT BBM dan BSU merupakan bantuan sosial tambahan pemerintah kepada masyarakat di tengah kenaikan harga pertalite dan solar serta melonjaknya harga pangan.  Untuk BLT BBM, pemerintah menyediakan anggaran mencapai Rp 12,4 triliun dengan bantuan yang akan diberikan Rp 600 ribu. Adapun penyerahannya dilakukan dua kali, Rp 300 ribu pada bulan September dan Rp 300 ribu pada akhir tahun.  Sementara untuk BSU, pemerintah juga menggelontorkan Rp 600 ribu kepada setiap pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta yang sesuai syarat Kementerian Ketenagakerjaan. Diberikan satu kali, dana yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp 9,6 triliun.  Program tersebut hadir usai pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan harga diputuskan lantaran anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang membengkak serta dinilai tidak tepat sasaran.  Oleh sebab itu, melalui BLT BBM dan BSU ini Jokowi berupaya untuk mengalihkan anggaran subsidi agar bisa lebih tepat sasaran.  "Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi pada Sabtu (3/9).

Dari 20, 6 Juta Penerima, Jokowi Sebut 5,9 Juta Sudah Terima BLT BMM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan bbm

Berita Terkini