<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-11JPG-757728582.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar pada 28 Agustus 2025. Menurutnya, DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke Kompleks Parlemen. "Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait hal itu. Teman-teman yang menyampaikan aspirasi Insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),&rdquo; kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8). Puan menegaskan DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang siap menampung setiap keluhan rakyat.&nbsp;"Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung keberatan, keluhan, juga untuk mendengar aspirasi dan memahami kenapa hal itu terjadi," jelasnya. Politikus PDIP itu menambahkan, DPR akan berdialog secara terbuka dengan masyarakat dalam menyikapi setiap keluhan yang disampaikan.&nbsp;"Pertanyaan yang belum terjawab secara terbuka akan kami dengar bersama, untuk mengetahui apa dan bagaimana persoalan sebenarnya," tegasnya. Rencana aksi tersebut muncul setelah ajakan di media sosial untuk memprotes kenaikan gaji anggota DPR RI. Gerakan itu bersamaan dengan Aksi Pati Jilid II di Jawa Tengah, serta mobilisasi ribuan buruh yang mengonfirmasi akan turun ke jalan pada tanggal yang sama. Mereka menyoroti klaim penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, serta menolak kenaikan gaji anggota DPR yang dianggap terlalu fantastis. Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).&nbsp; Diperkirakan sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta akan bergerak menuju ibu kota. Aksi serupa juga akan berlangsung serentak di berbagai provinsi dan kota-kota besar lainnya.

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi rencana demonstrasi besar-besaran pada 28 Agustus 2025, mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi.

Bakal Didemo Besar-besaran Imbas Kenaikan Gaji DPR, Puan Sebut akan Terima Aspirasi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/JKT_Profil_Sekjen-DPR-Indra-Iskandar_Salman-Toyibi40-515614239.jpg" alt="Sekjen DPR Indra Iskandar. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPR Indra Iskandar. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan gaji pokok anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan. Ia menjelaskan, besaran gaji masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 serta Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. &ldquo;Gaji pokok anggota DPR tetap mengacu pada aturan lama dan tidak ada perubahan,&rdquo; kata Indra kepada wartawan, Kamis (21/8). Mengacu pada regulasi tersebut, gaji pokok anggota dewan setiap bulannya ditetapkan Rp 4.200.000. Selain itu, ada tunjangan keluarga berupa tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari gaji pokok atau Rp 420.000, serta tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk maksimal dua anak, yakni Rp 168.000. Anggota DPR juga menerima berbagai tunjangan lain, di antaranya tunjangan jabatan sebesar Rp 9.700.000, tunjangan komunikasi Rp 15.554.000, dan tunjangan kehormatan Rp 5.580.000.&nbsp; Pada periode sebelumnya, anggota dewan sempat mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp 7.700.000 serta uang asisten anggota Rp 2.250.000. Namun, kata Indra, dua komponen tersebut kini sudah dihapuskan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menegaskan isu kenaikan gaji anggota dewan tidak benar. Menurutnya, yang terjadi adalah adanya perubahan skema fasilitas, terutama terkait perumahan anggota DPR periode 2024&ndash;2029. &ldquo;Enggak ada kenaikan (gaji). Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah,&rdquo; ucap Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8). Tunjangan rumah itu diberikan lantaran anggota DPR periode terbaru tidak lagi menempati rumah dinas seperti periode sebelumnya. Sebagai kompensasi, setiap anggota DPR menerima tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan. &nbsp;

Sekretaris Jenderal DPR RI menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan, berikut rincian tunjangan yang diterima.

Polemik Kenaikan Gaji Anggota DPR, Parlemen Beri Rincian Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/WhatsApp-Image-2025-08-20-at-141012-3477222700.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. Menurut Adies, tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI. &ldquo;Yang ada adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya,&rdquo;&nbsp;kata Adies di Jakarta, Rabu (20/8). Menurutnya, dari awal periode 2024-2029, Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Hal ini, karena pemerintah pusat melalui sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya digunakan oleh para wakil rakyat. &ldquo;Sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan kepada anggota DPR. Jadi saya luruskan, setelah saya cek lagi di Kesekjenan DPR RI, yang benar adalah tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI,&rdquo; beber Adies. Adies mengklarifikasi soal pernyataannya terkait tunjangan beras, dari sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulannya. Adies memastikan, tidak ada kenaikan tunjangan beras lantaran nilainya masih sama seperti periode sebelumnya. &ldquo;Setiap anggota DPR menerima tunjangan beras sebesar Rp 200.000,- / bulan, bukan Rp12 juta. Yang jelas belum ada kenaikan sejak tahun 2010,&rdquo; ungkap Adies. Selain itu, Adies juga menyampaikan, untuk tunjangan transportasi pengganti bensin yang diberikan kepada anggota DPR sebagai menunjang mobilitas juga masih sama seperti periode sebelumnya.\ &ldquo;Dengan demikian, dapat saya tegaskan kembali bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI, yang ada hanya tambahan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat&rdquo;, kata Adies. Adies kembali menegaskan, DPR RI sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritikan dari publik. "Kami selaku wakil rakyat tidak alergi dengan bentuk kritikan apapun dari masyarakat. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yg berkembang di masyarakat," tutupnya.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir Beri Klarifikasi Soal Kenaikan Gaji dan Tunjangan Beras Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/JKT_-Rapat-Paripurna-DPR-ke-23_SALMAN-TOYIBI-5JPG-3093595338.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Adies Kadir (tengah) memimpin rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Adies Kadir (tengah) memimpin rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa isu terkait kenaikan gaji anggota DPR RI tidaklah benar. Padahal, sudah lebih dari lima belas tahun gaji anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan. "Saya kira perlu diluruskan terkait narasi kenaikan gaji anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Perlu kami pertegas, sudah hampir 15 tahun gaji anggota DPR RI sama sekali tidak ada kenaikan," ucap&nbsp;Anggota komisi III DPR RI itu kepada wartawan, Selasa (19/08/2025). "Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta perbulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan,"&nbsp;tuturnya.&nbsp; Adies menjelaskan, adapun uang seratus juta rupiah yang diterima para anggota DPR RI saat ini, itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara. "Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp 50 juta," ucap dia. Menurutnya, uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru. "Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini," tegas Adies. Adies juga mengatakan, gaji anggota DPR RI bisa dikatakan terbilang kecil, jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa. Dan sama saja dengan Lembaga Negara lain nya. "Gaji pokok kami tak lebih dari Rp5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan. Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tinggi, mereka bisa di atas Rp 70 jutaan," imbuhnya. "Bicara beban tugas, jelas kami semua mempunyai tugas yang berat dan kompleks. Tapi, bukan itu persoalannya karena sejak awal kami niatnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berterima kasih atas berbagai kritikan dan masukan dari publik termasuk soal isu gaji ini. Tapi, kami perlu luruskan bahwa isu itu tidaklah benar,"&nbsp;pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa isu terkait kenaikan gaji anggota DPR RI sebesar Rp 100 juta tidaklah benar.

Isu Gaji Naik Rp 100 Juta, Wakil Ketua DPR Pastikan Gaji Anggota DPR RI Tak Alami Kenaikan