<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/01/Beli-minyak-goreng-3475526597.jpg" alt="Ilustrasi: Seorang wanita tengah membeli minyak goreng di sebuah minimarket di Jakarta, Rabu (1/1)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang wanita tengah membeli minyak goreng di sebuah minimarket di Jakarta, Rabu (1/1).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai hari ini, Rabu (1/1) hanya berlaku untuk barang mewah. Itu sebabnya, semua harga barang di minimarket tetap dikenakan PPN 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan JawaPos.com, harga barang di salah satu minimarket kawasan Basuki Rahmat, Jakarta Timur tak terdampak kebijakan PPN 12 persen. Bahkan, tak ada kenaikan harga barang yang signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya, seperti Minyak Goreng merek Bimoli 2 Liter yang masih dibanderol Rp 37.500. Harga yang sudah termasuk PPN 11 persen ini sudah diberlakukan sejak 30 Desember 2024 lalu. Bahkan, harga tersebut kini sedang diskon Rp 2.400 dari sebelumnya normal dijual Rp 39.900 per 2 liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, harga yang tetap pun berlaku untuk minyak bunga matahari beragam merek. Seperti Mazola Minyak Bunga Matahari dibanderol Rp 115.390 per 900 ml dan Tropicana Minyak Sunflower dijual Rp 107.690 (termasuk PPN 11 persen).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Sampo merek Sunsilk masih dibanderol Rp 28.900 untuk ukuran 320 ml sejak 26 Desember 2024 sudah termasuk PPN 11 persen. Selain itu sejumlah sabun Lifebuoy cair ukuran 400 ml masih dijual dengan harga yang tak berubah sejak 30 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, beragam deterjen pun masih dibanderol dengan harga normal seperti Rinso cair ukuran 750 ml Rp 22.290 (termasuk PPN 11 persen) dan So Klin Deterjen Bubuk Lavender 1.500 gram yang dibanderol Rp 28.890 (termasuk PPN 11 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada kenaikan PPN untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan PPN alias tarif PPN nol persen pada 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak ada kenaikan PPN untuk seluruh barang dan jasa di luar yang dikenakan PPnBM. Ia memastikan seluruhnya masih akan menerapkan PPN 11 persen, termasuk sampo dan sabun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang lainnya, yang selama ini sudah 11 persen tidak ada kenaikan. Jadi mulai sampo, sabun dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN. Nanti kami juga akan segera mengeluarkan PMK," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, bendahara negara ini memastikan bahwa PPN 12 persen hanya dikenakan barang yang saat ini dikenakakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terdiri dari PMK 15/2023 dan PMK 42/2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti Pesawat pribadi, Kapal Pesiar, Yacht, Rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga diatas Rp 30 miliar, kendaraan bermotor mewah," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015447350/penjelasan-ditjen-pajak-soal-transaksi-pembayaran-melalui-qris-pasca-kenaikan-ppn-12-persen-tahun-depan">Penjelasan Ditjen Pajak Soal Transaksi Pembayaran Melalui QRIS Pasca Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Sri Mulyani juga memastikan kebutuhan pokok seperti beras, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum pun tak terdampak PPN 12 persen, bahkan ditetapkan masuk dalam PPN 0 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, barang dan jasa pokok yang bebas PPN juga termasuk ternak dan hasil ternak, hasil pemotongan hewan, ikan dan biota laut lainnya, jasa pendidikan pemerintah maupun swasta, hingga jasa dan layanan kesehatan medis pemerintah maupun swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian yaitu PPN-nya nol persen maka tidak sama sekali membayar PPN," pungkas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Berdasarkan pantauan JawaPos.com, harga barang di salah satu minimarket kawasan Basuki Rahmat, Jakarta Timur tak terdampak kenaikan PPN

Batal Kena PPN 12 Persen, Hari Ini Harga Sampo, Sabun, hingga Minyak Goreng di Minimarket Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/01/TER-1847550307.jpg" alt="ILUSTRASI. Pajak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pajak.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membahas kriteria dan batasan soal barang dan jasa premium yang kena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen berlaku Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana juga disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rilis resminya, yang dikutip Minggu (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya memastikan akan membahas kriteria dan bagasan itu dengan secara hati-hati bersama pihak-pihak terkait. Sehingga nantinya, hanya akan dikenakan terhadap kelompok masyarakat mampu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015449836/roman-nazarenco-tiba-di-indonesia-buronan-pengendali-laboratorium-narkoba-dan-ladang-ganja-hidroponik-di-bali">Roman Nazarenco Tiba di Indonesia, Buronan Pengendali Laboratorium Narkoba dan Ladang Ganja Hidroponik di Bali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kementerian Keuangan akan membahas kriteria atau batasan barang/jasa tersebut secara hati-hati dengan pihak-pihak terkait agar pengenaan PPN atas barang/jasa tertentu dengan batasan di atas harga tertentu dapat dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya dikenakan terhadap kelompok masyarakat sangat mampu,&rdquo; kata DJP dalam rilis resminya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan bahwa seluruh barang kebutuhan pokok dan jasa kesehatan dan pendidikan pada tanggal 1 Januari 2025 akan tetap bebas PPN sampai diterbitkannya peraturan terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015449795/jawa-pos-leader-forum-dirut-bni-royke-tumilaar-bagikan-resep-bni-bangkit-lewat-transformasi-besar">Jawa Pos Leader Forum, Dirut BNI Royke Tumilaar Bagikan Resep BNI Bangkit Lewat Transformasi Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau dengan kata lain dibebaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun barang-barang kebutuhan pokok yang dibebaskan pajak, meliputi beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi. Kemudian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruhnya bebas PPN. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN," jelas Politikus Partai Golkar itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kemenkeu bakal membahas kriteria dan batasan soal barang dan jasa premium yang kena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen.

Kemenkeu Bakal Bahas Kriteria Soal Barang dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/IMG_20231230_125828-1536x1152-404855425.jpg" alt="DISAMBUT: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut Anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan." width="100%">
<figcaption>DISAMBUT: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut Anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai, PDI Perjuangan tidak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil. Pernyataan itu disampaikan merespons kritik yang dilontarkan sejumlah politikus PDI Perjuangan terkait kenaikan&nbsp;pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua tahu, bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan tanggung jawab PDIP yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)," kata Heri Gunawan kepada wartawan, Minggu (23/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hergun menegaskan, dasar kenaikan PPN merupakan amanah dari Pasal 7 Ayat (1) UU HPP yang menyatakan tarif PPN sebesar 11 persen, berlaku 1 April 2022 dan tarif 12 persen berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015448989/byd-dolphin-jadi-ev-pertama-raih-bintang-lima-dalam-uji-tabrak-dan-keselamatan-ncap-latin">BYD Dolphin jadi EV Pertama Raih Bintang Lima dalam Uji Tabrak dan Keselamatan NCAP Latin,</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan ketentuan UU HPP, kenaikan tarif PPN dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dilakukan pada 2022. Waktu itu PDIP paling bersemangat menyampaikan kenaikan PPN dan bahkan mau pasang badan. Sehingga aneh menjelang pemberlakuan tahap kedua, PDIP berpaling muka dan mengkritik dengan keras,&rdquo; cetus Hergun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan anggota Panja UU HPP itu menjelaskan, pembahasan tingkat I UU HPP dilakukan di Komisi XI DPR. Saat itu yang menjabat sebagai Ketua Panja adalah kader PDIP Dolfi OFP. Selain itu, sebagai partai terbesar di DPR, PDIP juga mengirim anggotanya paling banyak di Panja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pembahasan di tingkat I terbilang lancar. Hampir semua fraksi menyatakan persetujuannya terhadap UU HPP. Lalu, pembahasan dilanjutkan pada tingkat II yaitu di Rapat Paripurna DPR RI. Konfigurasinya tidak berbeda. Perlu diketahui, waktu itu Ketua DPR juga dijabat oleh kader PDIP Puan Maharani,&rdquo; ungkap Hergun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Partai Gerindra itu menyatakan, pembentukan UU HPP sejatinya bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio Indonesia. Pasalnya, tax ratio Indonesia tercatat masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada 2021 tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,9 persen. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata 36 negara Asia Pasifik yang sebesar 19,3 persen. Tax ratio Indonesia juga tercatat lebih rendah 22 poin persen dibanding negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dengan rata-rata 34 persen,&rdquo; papar Hergun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015448988/bait-doanya-menggema-di-jalur-langit-9-weton-berhasil-meraih-kekayaan-melebihi-ekspektasi-berkat-usaha-dan-doa-tanpa-putus">Bait Doanya Menggema di Jalur Langit: 9 Weton Berhasil Meraih Kekayaan Melebihi Ekspektasi Berkat Usaha dan Doa Tanpa Putus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hergun juga mengutarakan, berdasarkan catatan OECD, penerimaan pajak Indonesia masih didominasi pajak penghasilan (PPh) yaitu sebesar 5,1 persen dari PDB, disusul pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu sebesar 3,4 persen dari PDB, dan terakhir dari cukai sebesar 1,6 persen dari PDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melihat kondisi tersebut, muncul kesamaan pandangan di kalangan anggota Panja untuk menyetujui kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada 2022 dan 12 persen pada 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama, kenaikan tahap pertama yaitu dari 10 persen menjadi 11 persen sudah berlaku pada 2022,&rdquo; urai Hergun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyatakan keanehan atas sikap PDIP yang berubah 180 derajat. Seharusnya PDIP konsisten dengan sikapnya sejak di Panja Komisi XI, Rapat Paripurna DPR RI, hingga pemberlakuan kenaikan PPN tahap pertama pada 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjelang pemberlakukan kenaikan PPN tahap kedua pada 2025, PDIP berpura-pura membela rakyat. PDIP mengkritik keras kebijakan yang dulu dibuatnya. Sikap ini menunjukkan sikap sejati PDIP sebagai oportunis,&rdquo; jelas Hergun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hergun melanjutkan, pemberlakuan kenaikan tahap kedua, bertepatan dengan masa-masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015448958/fenomena-angin-puting-beliung-viral-di-dekat-pangandaran">Fenomena Angin Puting Beliung Viral di Dekat Pangandaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kondisi ini tentunya dilematis. Namun sesuai sumpahnya, Presiden Prabowo akan tetap menjalankan ketentuan UU HPP. Namun, di sini kami perlu tegaskan, kenaikan PPN 12 persen hanya akan diberlakukan terhadap barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh orang-orang yang mampu,&rdquo; tegas Hergun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Presiden Prabowo selalu memikirkan kondisi rakyat kecil agar tidak terdampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Barang-barang kebutuhan rakyat kecil dibebaskan dari PPN atau 0 persen. Selain itu, Pak Prabowo juga sudah menyiapkan sejumlah bantuan kepada rakyat kecil agar tetap terjaga daya belinya,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hergun berpandangan, para politisi seharusnya menunjukkan keteladanan dan konsistensi perjuangan. Ia menekankan, sikap PDIP yang berubah 180 derajat dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebaiknya PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi PDIP sudah memiliki pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan SBY. Dengan demikian, konfigurasi politik di parlemen akan menjadi jelas, siapa pendukung pemerintah dan siapa yang oposisi. Tidak seperti sekarang, PDIP terkesan menjadi partai yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anggota DPR RI fraksi Gerindra Heri Gunawan menilai, PDI Perjuangan tidak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil.

Sentil Banyak Politikus PDIP Mainkan Drama Kenaikan PPN 12 Persen, Gerindra Minta Sebaiknya Beri Sikap Tegas Sebagai Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tidak akan menurunkan daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui rilis resmi, DJP mengungkap hal itu didasarkan pada keyakinan pemerintah yang optimistis bahwa inflasi masih akan terkendali dan tetap dijaga pada kisaran 1,5 - 3,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, berdasarkan hitungan Pemerintah, inflasi saat ini rendah di angka 1,6 persen. Di mana dampak kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen diprediksi hanya sebesar 0,2 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015449067/8-tanda-seorang-wanita-diam-diam-merasa-kesepian-menurut-psikologi-nomor-4-sering-terjadi-di-zaman-sekarang">8 Tanda Seorang Wanita Diam-Diam Merasa Kesepian Menurut Psikologi, Nomor 4 Sering Terjadi di Zaman Sekarang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan,&rdquo; ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, ditulis Minggu (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, hal yang sama pun diklaim telah terjadi saat pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 yang kemudian tidak menyebabkan lonjakan harga barang/jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berkaca pada periode kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada tahun 2022, dampak terhadap inflasi dan daya beli tidak signifikan,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut DJP, pada tahun 2022 tingkat inflasi pernah mencapai 5,51 persen. Namun hal itu utamanya disebabkan tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat kenaikan permintaan dari masyarakat pasca pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sedangkan sepanjang 2023-2024 tingkat inflasi berada pada kisaran 2,08 persen,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015449065/lamborghini-tunda-peluncuran-mobil-bertenaga-listrik-pertamanya-hingga-2029-mengapa">Lamborghini Tunda Peluncuran Mobil Bertenaga Listrik Pertamanya hingga 2029, Mengapa?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau dengan kata lain dibebaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun barang-barang kebutuhan pokok yang dibebaskan pajak, meliputi beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi. Kemudian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruhnya bebas PPN. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN," jelas Politikus Partai Golkar itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DJP Kemenkeu mengklaim kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tidak menurunkan daya beli

Ditjen Pajak Kemenkeu Klaim Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Menurunkan Daya Beli Masyarakat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/1000158084-1117185522.jpg" alt="Penolakan kebijakan PPN 12 persen ramai di media sosial. (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Penolakan kebijakan PPN 12 persen ramai di media sosial. (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengharapkan, kenaikan&nbsp;Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menyebut, realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3 persen dari target penerimaan pajak 2024.&nbsp;</p> <div dir="auto">Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</div> <div dir="auto">dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah," kata Said kepada wartawan, Minggu (8/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang</div> <div dir="auto">yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, dan daging.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan</div> <div dir="auto">maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui</div> <div dir="auto">proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain barang-barang diatas, lanjut Said? semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persem, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat</div> <div dir="auto">berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika dalam kenaikan PPN hanya PPNBM saja yang dinaikkan, maka tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. Sebab PPNBM rata-rata saja sejak 2013 - 2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2 persen, hanya 1,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ia menekankan, penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12 persen salah satunya untuk membiayai program-program prioritas diantaranya, Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting. Ia memahami, sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015399403/rekapitulasi-suara-pilgub-jatim-2024-dimulai-hari-ini-simak-jadwalnya">Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2024 Dimulai Hari ini, Simak Jadwalnya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang menunjukkan pelemahan daya beli di kalangan masyarakat terutama di menengah bawah. Karena itu, ia juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12 persen akan mempengaruhi daya beli,</div> <div dir="auto">terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Banggar DPR Beberkan Kategori Barang-barang yang Tak Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah-4JPG-1258525528.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang bakal mulai diberlakukan Januari 2025.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015331659/buntut-kasus-pembacokan-pendukung-cabup-sampang-madura-masuk-zona-merah-kapolri-perintahkan-pengamanan-ekstra">Buntut Kasus Pembacokan Pendukung Cabup Sampang, Madura Masuk Zona Merah, Kapolri Perintahkan Pengamanan Ekstra</a></strong></p> <p>Dia meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen itu. Apalagi hal itu dilakukan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Said Iqbal juga meminta agar pemerintah bisa menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen agar daya beli masyarakat meningkat. Sejalan dengan itu, pemerintah juga perlu menetapkan upah minimum sektoral yang sesuai dengan kebutuhan tiap sektor.</p> <p>Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, kata dia, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia.</p> <p>"Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal 2 hari antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/11).</p> <p>Selain itu, dalam aksi yang digelar ini pihaknya juga menuntut agar pemerintah dapat meningkatkan rasio pajak bukan dengan membebani rakyat kecil. Tetapi, kata dia, dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya.</p> <p>Said Iqbal memprediksi, jika kebijakan ini diterapkan justru akan menurunkan daya beli secara signifikan hingga mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih dalam. Lebih jauh, kebijakan ini justru akan membuat capaian target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 8 persen tidak tercapai.</p> <p>"Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Di sisi lain, kenaikan upah minimum yang mungkin hanya berkisar 1 persen - 3 persen tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar masyarakat," jelasnya.</p> <p>Akibatnya, lanjut Said, daya beli masyarakat merosot, dan dampaknya menjalar pada berbagai sektor ekonomi yang akan terhambat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.</p> <p>Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor. "Bahkan, kebijakan ini tidak hanya melemahkan daya beli, tetapi juga berpotensi menambah ketimpangan sosial," ungkap dia. <strong>(*) </strong></p>

Said Iqbal menyampaikan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang bakal mulai diberlakukan Januari 2025.

Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Partai Buruh Bakal Gelar Demo Besar dan Mogok Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/Screenshot_2024-04-28-17-16-25-509_comgoogleandroidgm-edit-1718178826.jpg" alt="Menteri Kepangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Kepangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyerahkan keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai PPN (naik jadi 12 persen), nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan Presiden Jokowi akan terus dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia telah menentukan pilihan keberlanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014671932/punya-catatan-ball-recovery-yang-cukup-tinggi-di-persebaya-surabaya-andre-oktaviansyah-layak-diperpanjang">Punya Catatan Ball Recovery yang Cukup Tinggi di Persebaya Surabaya, Andre Oktaviansyah Layak Diperpanjang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu kebijakan Presiden Jokowi yang dilanjutkan ialah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama tentu masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan-pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, program yang dicanangkan pemerintah dilanjutkan termasuk kebijakan PPN," kata Airlangga dalam media brifieng di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu Airlangga mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu hasil resmi pemilihan presiden (pilpres). Bahkan, pembahasan APBN 2025 juga akan dilanjutkan kembali jika hasil pilpres telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menjadi dasar, karena sejumlah program yang akan tertuang di APBN merupakan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang. "Program yang perlu masuk ke dalam APBN adalah program yang akan dijalankan oleh pemerintah mendatang," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014671923/ini-daftar-penumpange-helikopter-yang-jatuh-bersama-dengan-presiden-iran-ebrahim-raisi">Ini Daftar Penumpange Helikopter yang Jatuh bersama dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, ketentuan mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lewat aturan tersebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022. Dalam UU itu diamanatkan, tarif PPN dinaikan menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dengan pertimbangan tertentu. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3), tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen.</div>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyerahkan keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen ke Prabowo-Gibran

Sri Mulyani Serahkan Kenaikan PPN 12 Persen ke Pemerintahan Prabowo-Gibran