<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Stasiun-Transit-Manggarai-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT KAI Commuter memastikan waktu, skema, serta besaran penyesuaian tarif Commuter Line (KRL) masih dibahas bersama pemerintah. Belakangan, isu kenaikan tarif KRL mencuat, disusul dengan kabar skema kenaikan tarif, dimana tarif ‘orang kaya’ akan lebih mahal.  Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba memastikan tarif saat ini belum mengalami perubahan. Ia menyebut tarif KRL saat ini sesuai dengan ketentuan, yakni Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) nomor 354 tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kebijakan Pelayanan Publik.  “Besaran tarif tersebut telah berjalan lebih dari lima tahun terakhir, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2016,” ungkap Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, seperti dikutip Radar Bekasi (Jawa Pos Group), Sabtu (31/12).  Tarif perjalanan KRL Jabodetabek dalam Kepmenhub tersebut sebesar Rp3 ribu untuk 25 km pertama, ditambah Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 km.  Terkait dengan rencana penyesuaian tarif kata Anne, saat ini KAI Commuter masih berkoordinasi dengan pembuat aturan, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.  KAI Commuter saat ini kata Anne masih fokus dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna. “KAI Commuter terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan regulator, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Terkait rencana penyesuaian tarif ini, baik waktu dan besaran serta skema penyesuaian tarifnya,” pungkasnya.

Soal Kenaikan Tarif KRL Masih Dibahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Duduk-Tanpa-Berjarak-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua," width="100%">
<figcaption>Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KAI Commuter Line (KRL) menegaskan bahwa wacana kenaikan tarif KRL Jabodetabek masih dalam pembahasan panjang. Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa rencana itu masih belum akan ditentukan dalam waktu dekat ini.  "Rencana penyesuaian tarif commuterline Jabodetabek masih menunggu waktu yang tepat," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Rabu (14/12).  Anne mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian terkait rencana penyesuaian tarif tersebut baik soal besaran maupun waktunya.  "Sampai saat ini, tarif commuterline Jabodetabek masih diatur sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2018, yaitu Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya," ungkapnya.  "Besaran tarif ini telah ditentukan dan berjalan lebih dari lima tahun terakhir ini, tepatnya sejak 2016," sambung Anne.  Saat ditanya apakah rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan dinaikkan di tahun depan, Anne juga mengatakan bahwa belum ada rencana waktu jelasnya terkait hal tersebut.  Yang pasti, ia menyatakan bahwa dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, KAI Commuter bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI terus meningkatkan pelayanan bagi pengguna commuterline.  "Dari sisi prasarana telah dilakukan pembangunan stasiun, jalur baru, dan modernisasi sistem persinyalan serta peningkatan fasilitas pelayanan stasiun, sedangkan dari sarana optimalisasi keandalan dan penambahan jumlah rangkaian sehingga tiap tahunnya dapat menambah jumlah perjalanan commuterine," tandasnya.

KRL Tegaskan Kenaikan Tarif Masih Bersifat Pembahasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Layanan-KRL-Commuter-Line-Kembali-Normal-Dery-Ridwansah-3-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif KRL rencananya akan naik dari yang sebelumnya Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara untuk 10 kilometer berikutnya tetap sebesar Rp 1.000. Hal itu telah dilihat dari survei berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat pengguna KRL.  Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang memandang, kenaikan tarif KRL sebesar Rp 2.000 tersebut sangat wajar mengingat sudah enam tahun ini tidak dilakukan penyesuaian. Hal itu juga diimbangi oleh kemampuan daya beli tiket angkutan kereta KRL.  “Sudah 6 tahun tak naik. Sudah sewajarnya tiket akan di sesuaikan. Pertama kajian dari survei kan rata-rata untuk kemampuan bayarnya sudah Rp 6 ribu keatas. Saat ini masih Rp 3 ribu,” ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (16/5).  Deddy menjelaskan, jika dilihat secara historis, sebelum tahun 2010 tiket KRL sempat menyentuh Rp 7.000 untuk tujuan Bogor dan Rp 6.000 untuk tujuan Serpong. Artinya, harga tersebut lebih mahal dari yang diajukan saat ini yaitu Rp 5.000 per 25 kilometer pertama.  “Dulu pernah harga tiket segitu. Kalau dulu mampu kenapa sekarang tidak,” ucapnya.  Deddy memaparkan, terdapat beberapa keuntungan atau benefit yang akan diperoleh mulai dari pemerintah, PT KCI (Persero), hingga masyarakat penggunanya. Jika tarif KRL dinaikan maka akan mengurangi subsidi pemerintah di sektor moda transportasi tersebut.  Sebab, saat ini, tarif KRL masih disubsidi oleh pemerintah melalui dana subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk KRL Ekonomi AC (commuter Line). Jika tarif KRL dinaikan maka untuk perawatan kereta dan pelayanan pun tidak perlu menunggu dana subsidi PSO cair untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan kereta.  “Kalau sekarang kita mengeluh masalah infrastruktur, pelayanan, sarana dan prasarana kenapa terlambat salah satunya PT KCI menalangi dulu. Itu kan pembayaran lama bisa 6 bulan atau setahun. Kalau itu (tarif) naik langsung ke KCI untuk perbaikan atap bocor atau peron bermasalah tak perlu menunggu PSO,” tuturnya.  Selain itu, lanjutnya, sama seperti gaji masyarakat yang naik setiap tahunnya, gaji para pekerja di PT KCI sendiri seperti petugas buruh, keamanan dan kebersihan pun membutuhkan kenaikan gaji.  “Kalau tiap tahun (gaji petugas dan masyarakat) naik masih akal. Ini masuk akal ada penyesuaian tarif. Disamping inflasi juga berdasarkan tarif UMP,” ungkapnya.  Dengan demikian, Deddy menambahkan, masyarakat dinilai mampu mengikuti penyesuaian tarif KRL. Hal itu seiring dengan kenaikan angka inflasi dan daya beli para pengguna KRL. “Kalau dikatakan masyarakat tak mampu tapi nyatanya dulu mampu sebelum 2010,” pungkasnya.

Kata Pengamat Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Penumpang-KRL-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (8/1/2022). KAI Commuter mencatat, jumlah penumpang KRL mencapai 8,3 juta selama libur Natal dan Tahun Baru yakni 17 Desember 2021 - 3 Januari 2022. Ini meningkat 34% dibanding periode yang sama" width="100%">
<figcaption>Suasana penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (8/1/2022). KAI Commuter mencatat, jumlah penumpang KRL mencapai 8,3 juta selama libur Natal dan Tahun Baru yakni 17 Desember 2021 - 3 Januari 2022. Ini meningkat 34% dibanding periode yang sama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif KRL rencananya akan naik dari yang sebelumnya Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara untuk 10 kilometer berikutnya tetap sebesar Rp 1.000. Hal itu telah dilihat dari survei berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat pengguna KRL.  Kementerian Perhibungan (Kemenhub) mengatakan, tidak akan menerapkan kenaikan tarif KRL dalam waktu dekat. Pemerintah akan melakukan kajian ulang usai masa mudik Lebaran tahun ini.  “Menanggapi pertanyaan media terkait kenaikan tarif KRL Jabodetabek, kami tegaskan bahwa Kemenhub Kami akan melakukan kajian ulang usai masa mudik,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan RI Adita Irawati kepada JawaPos.com, Senin (16/5).  Adita mengatakan, pengkajian ulang jua dilakukan mengingat saat ini juga sedang terjadi kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang mempengaruhi daya beli masyarakat.  “Sebelumnya kami sudah membuat kajian tentang penyesuaian tariff, namun untuk penerapannya akan mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang,” ungkapnya.  Adita menambahkan, Kemenhub akan segera memberikan perkembangan informasi kepada masyarakat jika akan melakukan kenaikan tarif. “Kami akan segera menyampaikan ke masyarakat, jika akan dilakukan penyesuaian tarif KRL,” pungkasnya.

Kemenhub Sebut Kenaikan KRL Tak Akan Dilakukan Dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Layanan-KRL-Commuter-Line-Kembali-Normal-Dery-Ridwansah-3-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan soal kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL). Penyesuaian tarif tersebut masih dalam pengkajian.  “Pemerintah masih mengkaji kapan waktu yang tepat untuk penyesuaian ini mempertimbangkan situasi yang ada. Saat ini, tarif KRL masih merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 17/2018,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Kamis (13/1).  Adita mengungkapkan, sejauh ini memang ada wacana untuk menaikkan tarif KRL. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain pelayanan yang diberikan pemerintah dengan pemberian subsidi atau pun pembangunan parasarana dan sarana kereta api sudah semakin baik.  "Misalnya, berkurangnya waktu tempuh dan waktu antrian masuk ke Stasiun Manggarai yang sebelumnya memang cukup menghambat," ujar Adita.  Pembangunan rel dwiganda, revitaliasi Stasiun Jatinegara, Stasiun Cikarang, Stasiun Bekasi, dan sebagainya juga telah memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan kepada konsumen KRL. Langkah-langkah perbaikan tersebut kian gencar dilakukan sejak 5 tahun terakhir.  “Operator juga melakukan peningkatan layanan yang tidak kalah bagus. Misalnya sistem ticketing, pelayanan di stasiun, dan juga di atas kereta,” tuturnya.  Selain itu, Adita menambahkan, ada yang juga perlu digarisbawahi. Sejak 2015, pemerintah belum pernah melakukan penyesuaian tarif KRL satu kali pun.  “Wajar jika kemudian muncul wacana untuk menaikkan tarif, setelah berbagai layanan kepada konsumen terus ditingkatkan," ungkapnya.

Pemerintah Masih Kaji Kenaikan Tarif KRL