<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/said-2465453833.jpg" alt="Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Nasional sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi RI. Merespons hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan seluruh buruh di Indonesia menerima keputusan Presiden yang menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen. &ldquo;Pak Presiden sudah menetapkan 6,5 persen, mendekati permintaan buruh 8 persen. Maka buruh menyatakan menerima keputusan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto,&rdquo; ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Jumat (29/11) malam. Lebih lanjut, Said Iqbal membeberkan alasan pihaknya menerima keputusan itu. Selain karena dinilai masuk akal, pihaknya mengakui bahwa kenaikan itu telah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Maka 6,5 persen yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional, masuk akal, dan sesuai dengan keputusan MK,&rdquo; lanjutnya. Ketua Umum Partai Buruh itu juga mengatakan, alasan buruh bisa menerima angka kenaikan UMP 6,5 persen karena dalam 10 tahun terakhir kenaikan UMP selalu di bawah inflasi. Dia mencatat pada tahun 2019&ndash;2015 upah buruh naik hanya 1,58 persen dengan angka inflasi 2,8 persen. Lantaran sepanjang tahun 2024 pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, maka kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen telah berada di atas pertumbuhan ekonomi bahkan inflasi yang terjadi. &ldquo;Jadi dengan kenaikan upah minimum 6,5 persen itu sudah melampaui inflasi dan pertumbuhan ekonominya,&rdquo; ungkap Said. Atas keputusan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto, KSPI yang diwakilkan Said Iqbal mengucapkan terima kasih atas kebijakan yang mementingkan buruh. &ldquo;Terima kasih pada Pak Presiden Prabowo Subianto yang mencoba memberikan yang terbaik buat kalangan buruh dan tentu tidak meninggalkan kepentingan dunia usaha,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan seluruh buruh di Indonesia menerima keputusan Presiden yang menetapkan kenaikan upah minimum 6,5 persen.

Apresiasi Kenaikan Upah Minimum 2025 Sebesar 6,5 Persen yang Diumumkan Prabowo, Said Iqbal: Buruh Menerima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Wapres-Maaruf-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Wapres Berharap Penerapan Batas Atas Fleksibel  JawaPos.com – Ketentuan baru penetapan upah minimum provinsi (UMP) menuai polemik. Khususnya, klausul pembatasan persentase kenaikan. Yaitu, UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen dibandingkan tahun ini.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap ketentuan batas atas upah minimum itu dibuat fleksibel. ”Ya karena maksimal, saya pikir itu mungkin bisa dilakukan musyawarah,” katanya seusai menghadiri silaturahmi pimpinan dan pengurus Baznas se-Jawa Tengah di Solo kemarin (21/11).  Dalam penyusunan upah minimum, kata dia, ada rapat tripartit. Diharapkan ada keputusan yang win-win solution. ”Jadi, karena maksimal, artinya masih bisa ada pembicaraan-pembicaraan. Jadi fleksibel nanti,” tuturnya.  Sebelumnya, sorotan terhadap ketentuan batas maksimum kenaikan gaji 10 persen itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. ”Ini regulasi yang mengatur batas minimum upah, ngapain juga mengatur upah maksimum,” cetusnya.  Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Mirah Sumirat mengingatkan agar para gubernur dapat mengumumkan UMP 2023 sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Apalagi, sudah ada formula dalam Permenaker 18/2022. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk molor meski tak ada sanksi tertulis jika ada keterlambatan. ”Sudah ada rumusnya, tinggal masukin aja,” ungkapnya.  Menurut dia, tahun ini gubernur lebih enak karena sudah ada semacam guidance secara klir bahwa perhitungan UMP tidak mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021. Untuk mekanismenya, kepala daerah tinggal menyerahkan kepada dewan pengupahan daerah di kabupaten/kota dan provinsi.  ”Yang akan mengolah itu depenas yang terdiri atas tiga unsur; pemerintah, buruh, dan pengusaha,” katanya.  Dia mengakui, dengan adanya permenaker UMP, fungsi depenas seolah dihidupkan kembali. Mengingat, selama ini ketika penghitungan UMP menggunakan PP 36/2021, keberadaan depenas mulai dari kabupaten/kota hingga pusat jadi tidak berdaya. Tidak berfungsi sesuai yang diamanatkan.  Sebab, formula perhitungan UMP pada PP 36/2021 seolah mengunci kewenangan mereka. ”Ketika ada permenaker ini, jadi bisa lebih difungsikan kembali untuk sama-sama memutuskan UMP 2023 sesuai dengan permen,” paparnya.

Tidak Ada Alasan Penetapan UMP Molor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/pekerja-Kontruksi-Bangunan-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Pekerja konstruksi saat menyelesaikan pembangunan Gedung di Jakarta, Jumat (10/12/2021). Pusat Statistik mengindikasikan rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 hanya berada di kisaran 1 persen. Upah yang naik tipis dan sebagian berada di bawah angka i" width="100%">
<figcaption>Pekerja konstruksi saat menyelesaikan pembangunan Gedung di Jakarta, Jumat (10/12/2021). Pusat Statistik mengindikasikan rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 hanya berada di kisaran 1 persen. Upah yang naik tipis dan sebagian berada di bawah angka i</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan penetapan upah minimum (UM) 2023 akan menggunakan skema dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan. Rencananya, angkanya diumumkan pada 21 November 2022.  Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyatakan, pihaknya telah mengantongi data penunjang untuk penetapan UM dari Badan Pusat Statistik (BPS).  Saat ini data tersebut masih dalam proses penggodokan. ”Tunggu dulu, nanti kalau sudah ada informasi yang jelas, akan kami sampaikan,” tuturnya saat ditemui seusai penandatanganan kerja sama pelatihan berbasis kerja antara Kemenaker dan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria di Jakarta kemarin (10/11).  Hal tersebut diamini Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari. Dia mengatakan, data yang masuk saat ini baru inflasi nasional. Sedangkan untuk UM provinsi (UMP), diperlukan data inflasi per daerah, bukan inflasi nasional. ”Iya, pakai formula PP 36/2021 dong. Jadi, formula itu kan upah sekarang ditambah inflasi atau pertumbuhan ekonomi,” terangnya.  Dari formula tersebut, Dita tak menutup kemungkinan bahwa kenaikan UM 2023 bakal lebih tinggi daripada tahun lalu. Sebab, formula perhitungan yang digunakan bergantung pada angka inflasi. Belum lagi, tiap provinsi memiliki besaran angka inflasi berbeda-beda yang memungkinkan satu provinsi lebih tinggi dibanding yang lain. ”Kalau inflasinya tinggi, kenaikannya tinggi kan. Tapi, kita tidak mendoakan inflasi tinggi ya. Karena harga barang pasti nanti jadi lebih tinggi,” paparnya.  Dita mengisyaratkan kenaikan tak akan sebesar tuntutan para buruh/pekerja sebesar 13 persen. Sebab, bila kenaikan UM sebesar itu, inflasi juga harus tinggi. Sebelumnya sejumlah ekonom menyatakan bahwa kenaikan UM sebesar 6–7 persen masih memungkinkan. Saat hal itu dikonfirmasikan kepada dirinya, Dita memberikan sinyal positif. ”Mungkin (bisa naik 6–7 persen, Red). Pinter BPS sih, soalnya otoritatifnya BPS. Kita pegang data BPS,” ungkapnya.  Disinggung soal waktu pengumuman besaran UM 2023, Dita mengatakan bakal disampaikan pada 21 November 2022. Setelah itu barulah UMP diputuskan oleh para gubernur masing-masing. ”Kadang sih kebanyakan pemda sesuai dengan batas waktu, tapi ada juga beberapa yang mundur sampai Desember,” imbuhnya.  Kemenaker juga menyoroti usul pengusaha soal aturan no work, no pay. Usul tersebut disampaikan para pengusaha saat rapat bersama Komisi IX DPR. Salah satu alasannya adalah menghindari PHK massal di tengah ancaman resesi. Dita menegaskan, hal itu harus dibicarakan oleh perusahaan dengan serikat pekerja. Apabila serikat pekerja setuju, Kemenaker akan memberikan lampu hijau. ”Kuncinya di situ,” tuturnya.  Selain itu, lanjut Dita, tak semua sektor bisa menerapkan kebijakan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya positif seperti sawit dan tambang dilarang keras mengajukan kebijakan no work, no pay itu. ”No work, no pay itu yang ordernya kurang, seperti garmen dan tekstil. Nanti tambang, timah, ikutan. Itu jangan! Buruh juga harus kritis, jangan mau disamain,” tegas mantan aktivis buruh tersebut.  Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menegaskan, kenaikan upah akan tidak jauh dari kenaikan inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi berdasar data dari BPS. Dia menyebutkan, untuk mengukur besaran upah, terdapat banyak indikator yang perlu dimasukkan berdasar data BPS. Tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. ”Untuk menghitung dengan formulasi PP 36/2021, ada indikator ekonomi dan ketenagakerjaan yang harus dimasukkan,” terangnya.

Upah Minimum 2023 Diumumkan 21 November, Berpeluang Naik 6-7 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DEVANTO-SHASTA-PRATOMO.jpg" alt="DEVANTO SHASTA PRATOMO" width="100%">
<figcaption>DEVANTO SHASTA PRATOMO</figcaption>
</figure>ANUGERAH Nobel Bidang Ekonomi Tahun 2021 telah diumumkan pada awal pekan kedua Oktober. Penghargaan tersebut jatuh ke tangan tiga ekonom, yaitu David Card, Joshua D. Angrist, dan Guido W. Imbens. David Card adalah seorang profesor ekonomi dari University of California, Berkeley. Dia mendapatkan anugerah Nobel berkat kontribusinya secara substansial dan metodologis pada bidang ilmu ekonomi ketenagakerjaan. Sedangkan Joshua Angrist (MIT) dan Guido Imbens (Stanford) berkontribusi pada sisi metodologi mengenai hubungan sebab akibat (causal relationship) dan juga merupakan penguatan dari metodologi eksperimen alamiah (natural experiment) yang awalnya dikembangkan David Card.  Salah satu kontribusi substansial yang disumbangkan David Card pada awal 1990-an adalah mengenai dampak kenaikan upah minimum. Bersama almarhum Alan Krueger, David Card melakukan sebuah studi eksperimental tentang dampak kenaikan upah minimum di Negara Bagian New Jersey, Amerika Serikat. Kenaikan upah minimum di New Jersey tersebut kemudian dibandingkan dengan daerah tetangganya, yaitu Pennsylvania, yang secara kontras tidak terdapat kenaikan upah minimum.  Berdasar teori kompetitif, mudah diprediksi bahwa kenaikan upah minimum akan membebani biaya operasional perusahaan dan akhirnya menurunkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran. Namun, studi dari David Card menghasilkan temuan yang cukup kontroversial. Dengan menggunakan data dari pekerja di 410 restoran cepat saji di New Jersey dan Pennsylvania, Card menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak serta-merta berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengangguran.  Pastinya temuan ini memberikan wacana baru bagi para peneliti maupun pengambil kebijakan di banyak negara. Meskipun, kondisi ini juga sangat bergantung pada banyak hal. Seperti bagaimana kondisi pasar kerja, karakteristik dan profil pasar kerja, serta kondisi persaingan usaha pada wilayah tersebut. Penelitian Card juga menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah minimum antarwilayah, terutama wilayah yang berdekatan, tidak selalu menimbulkan guncangan pada pasar kerja. Tidak juga mendorong migrasi tenaga kerja yang berlebih antarwilayah yang akhirnya berdampak negatif pada pasar kerja. <h3>Mengapa Hal Ini Dapat Terjadi?</h3> Ada beberapa skenario penyebab naiknya upah minimum tidak selalu menurunkan kesempatan kerja atau menambah angka pengangguran. Pertama, kemungkinan ada kekuatan monopsoni atau pemberi kerja dominan di pasar kerja dibandingkan dengan kekuatan pasar kerja yang cenderung kompetitif. Keberadaan dominasi pemberi kerja akan memberikan keleluasaan bagi pemberi kerja tersebut dalam mengatur tingkat upah yang diberikan. Dan tentu dapat memaksimalkan keuntungan. Dalam studi kasus di New Jersey, ini sangat dimungkinkan karena Card mengambil sampel dari pekerja di restoran cepat saji. Dalam konteks New Jersey, restoran cepat saji merupakan salah satu tempat rujukan utama bagi pencari kerja baru ataupun pekerja kerah biru yang mengharapkan upah di sekitar level minimum.  Kemungkinan kedua adalah pemberi kerja merespons kenaikan upah minimum dengan mengurangi atau menghemat pengeluaran operasional di luar upah. Seperti dijelaskan Card bahwa pemberi kerja merespons kenaikan upah dengan mengurangi fringe benefits bagi karyawan ataupun biaya on-the-job training yang harus dikeluarkan untuk menyiapkan tenaga kerja baru. Demikian juga apabila biaya pemutusan kontrak (PHK) ataupun biaya pesangon cukup tinggi, pengurangan kesempatan kerja bukanlah solusi yang tepat bagi banyak pemberi kerja. <h3>Implikasi bagi Indonesia</h3> Secara umum, temuan David Card ini memberikan wawasan baru dalam perdebatan ilmiah tentang dampak kenaikan upah minimum yang selama ini cenderung konvensional. Temuan substansial ini juga dapat menjadi sebuah amunisi bagi para pejuang pro kenaikan upah minimum. Meski kemudian pertanyaannya adalah sampai berapa tinggi upah minimum tersebut layak untuk dinaikkan.  Bagaimana implikasi temuan David Card bagi Indonesia? Indonesia adalah sebuah laboratorium ekonomika ketenagakerjaan yang menarik di mana tingkat upah minimum berbeda antarwilayah. Bahkan, tingkat upah minimum di Indonesia berbeda di level wilayah yang lebih kecil daripada kasus negara bagian di Amerika Serikat, yaitu sampai pada tingkat kabupaten atau kota.  Pemikiran David Card ini, pertama, memberikan pelajaran mengenai pentingnya mencermati dinamika tingkat upah minimum daerah di sekitar ataupun daerah periferi. Mungkin karakteristik pasar kerja di New Jersey dan Pennsylvania kuranglah tepat apabila dibandingkan apple-to-apple dengan Jakarta dengan Bodetabek-nya ataupun Surabaya dengan daerah penyangganya dalam Gerbangkertosusila. Namun, ketidakcermatan dalam melihat dinamika pasar tenaga kerja di wilayah sekitar, apalagi ditambah dengan ego wilayah dalam penetapan upah minimum, dapat memberikan dampak yang kurang positif bagi pasar kerja suatu wilayah.  Kedua, secara metodologis, studi eksperimental alamiah yang dilakukan David Card ini membuka peluang untuk dilakukan kajian-kajian serupa untuk melihat seberapa efektif kebijakan upah minimum di banyak daerah. Apalagi mencermati dinamika terkini semasa pandemi di mana tidak semua wilayah di Indonesia secara seragam menaikkan tingkat upah minimum. Ada daerah yang memutuskan tidak menaikkan upah minimum akibat lesunya perekonomian, namun terdapat pula provinsi yang memutuskan untuk tetap menaikkan upah minimum karena membengkaknya biaya hidup pekerja. Studi eksperimental memungkinkan untuk mengevaluasi dua kebijakan yang kontras tersebut.  Ketiga, temuan David Card tentang dampak kenaikan upah minimum yang tidak selalu berdampak negatif terhadap kesempatan kerja ini mungkin saja ditemukan di banyak tempat di Indonesia. Meskipun tentu dengan argumentasi yang berbeda.  Indonesia dengan kondisi pasar kerja yang unik dan tersegmentasi antara sektor formal dan informal memungkinkan terjadinya pergeseran pekerja dari sektor formal (sektor yang diatur dengan kebijakan upah minimum) ke sektor informal (sektor yang tidak diatur dengan kebijakan upah minimum) ketika upah minimum naik. Sehingga secara agregat, kenaikan upah minimum belum tentu berakibat pada naiknya angka pengangguran atau penurunan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, pergeseran pekerja ke sektor informal ini juga patut diwaspadai. Mengingat apabila porsi dari sektor informal terlalu besar, akan berdampak pada tekanan upah atau tingkat kesejahteraan yang semakin turun. (*)  <hr />  *) DEVANTO SHASTA PRATOMO, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Nobel Ekonomi dan Kenaikan Upah Minimum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Pekerja-Kontruksi-Gedung-Miftahul-Hayat-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Para buruh atau pekerja mendapat harapan soal upah minimum (UM) pada 2020. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi sinyal ada kenaikan UM di tahun depan.  Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Putri Anggoro mengatakan ada potensi kenaikan UM pada 2022. Namun, penetapan UM 2022 yang mengalami kenaikan mungkin belum dapat memenuhi ekspektasi sebagian pihak. Akan tetapi harus diapresiasi sebagai langkah maju, mengingat saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak pandemi Covid-19.  ”Hal ini tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tidak terdapat kenaikan upah minimum,” ujar Indah Putri Anggoro keterangannya, Sabtu (23/10).  Indah Putri meminta semua pihak bisa saling menahan diri agar dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi Covid-19. Pada prinsipnya, penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Dalam konteks ini tentu untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.  "Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan,” tuturnya. Dengan begitu, kelangsungan bekerja dapat terjaga dan dapat mendorong perekonomian nasional.  Indah Putri berharap para pihak terkait tidak hanya berkutat pada UM saja. Tapi, juga mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas. Dengan demikian, ketika produktif naik, maka meningkatkan daya saing.  Terkait penetapan UM 2022 sendiri, Putri mengaku sudah menggelar dialog dengan berbagai pihak. Terbaru, Kemenaker menggelar dialog dewan pengupahan nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) pada 21-22 ktober 2021.  Dialog itu sebagai persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.  Menurut Putri, dalam pertemuan itu dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan UM dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan UM. Depenas dan LKS Tripnas juga diklaim sepakat untuk mendorong penetapan UM yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.  ”Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Pemerintah Beri Sinyal Kenaikan Upah Minimum 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitu situasi yang dihadapi pekerja atau buruh saat ini. Setelah pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dipandang tak berpihak pada kelompok pekerja, kini mereka harus menerima kenyataan bahwa tak ada kenaikan upah minimum tahun depan.  Ketetapan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang diterbitkan Senin malam (26/10). SE yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia itu mengatur penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).  Dalam edaran tersebut, gubernur diminta untuk menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi 2021 pada 31 Oktober 2020.  Ida menuturkan, SE itu diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. ’’Ini jalan tengah yang harus diambil pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah,” tuturnya kemarin (27/10).  Penerbitan SE, kata dia, juga berdasar kajian secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Karena tak bisa dimungkiri, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh. Termasuk dalam membayar upah.  Di samping itu, lanjut dia, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. ”Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan pemerintah. Jadi, pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/10/2020/terdampak-covid-19-upah-minimum-tidak-naik-tahun-depan/">Terdampak Covid-19, Upah Minimum Tidak Naik Tahun Depan</a>  Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, penetapan upah minimum 2021 dilakukan setelah memperhatikan masukan dari semua pihak. Termasuk pekerja dan pengusaha. ”Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan,” tegasnya saat ditemui setelah 18th Senior Labour Officials Meeting Plus Three (SLOM+3).  Disinggung mengenai usul Depenas sebelumnya agar perusahaan tidak terdampak tetap menaikkan upah minimum tahun depan, menurut Anwar, agak susah mencari perusahaan yang terdampak dan tidak. Karena itu, untuk sementara ditetapkan tak ada kenaikan maupun penurunan upah tahun depan.  Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, kebijakan pemerintah tidak menaikkan UMP adalah instrumen yang digunakan agar kondisi sektor usaha tidak semakin terpuruk. Tidak adanya kenaikan UMP diharapkan juga bisa meminimalkan potensi PHK kepada buruh/karyawan. ’’Ini harus jadi perhatian. Ini berarti sektor usaha masih dalam situasi yang sangat tertekan dan masyarakat juga tertekan. Dengan begitu, kita harus sama-sama menjaganya agar bisa pulih dengan tidak menimbulkan trigger yang berdampak pada yang lain (PHK),” ujarnya melalui video conference kemarin.  Namun, Ani menekankan bahwa pemerintah akan tetap berupaya memperbaiki daya beli masyarakat. Hal itu dilakukan dengan terus menggelontorkan belanja pemerintah melalui bansos yang diharapkan menjadi bantalan bagi masyarakat agar bisa menggenjot konsumsi.  Dia memerinci, keseluruhan belanja pemerintah pada 2020 yang berhubungan dengan bansos mencapai lebih dari Rp 220 triliun. ’’Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat, yang diharapkan bisa membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada mereka yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta,” terangnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pCI6-lk5uuE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tahun Depan Upah Minimum Tak Naik, Pemerintah Tetap Gelontor Bansos