<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Menkes-dan-BKKBN-1527354153.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat bersama Kepala BKKBN dr. Hasto." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat bersama Kepala BKKBN dr. Hasto.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan&nbsp;mendukung sepenuhnya kebijakan BKKBN tentang&nbsp; Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan mempertahankan Total Fertility Rate (TFR)&nbsp; di angka 2,1. Hal itu dikemukakan Menkes ketika bersama&nbsp; Kepala BKKBN, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadiri High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II, di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Sabtu (06/07). &ldquo;Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4 persen per tahun," urai Meskes. Menkes menuturkan, kalau masih mau mengngejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi, jumlah usia produktif&nbsp;juga harus&nbsp;tinggi. Itu perhitungan beliau (BKKBN) (di mana) total fertility rate nya harus 2,1 minimal.&nbsp; "Kalau turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju, akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,&rdquo; kata Menkes&nbsp; Budi Gunadi. Di bagiam lain sambutannya, Menkes mengatakan pertemuan triwulanan ini adalah upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian, lembaga dan pihak terkait. &ldquo;Di UU Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan,&nbsp; monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,&rdquo; ujar Menkes. Ia mengungkapkan pertemuan ini adalah kali ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan juga saling mengenal satu sama lain antar kementerian dan lembaga di bidang kesehatan. &ldquo;Saya merasa sudah tiga kali&nbsp;integrasinya sudah jalan. Jadi, saya harapkan ke depannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Sehingga bisa saling sinergi,&rdquo; tambahnya. Pada acara ini juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan. &ldquo;Ketauan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa di integrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi. Sehingga teman-teman daerah nggak usah data entrynya dua kali. Dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),&rdquo; imbuh Budi. Kepala BKKBN, dokter Hasto, pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.&nbsp; &ldquo;Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,&rdquo; ungkap dokter Hasto. Diungkapkannya,&nbsp;BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.&nbsp; Menanggqpi isu viral satu perempuan melahirkan rerata satu anak perempuan agar PTS terjaga, dokter Hasto mengatakan, rata-rata perempuan&nbsp;punyak anak sudah tidak dua kalau di daerah tertentu seperti Bali, DKI, DI Yogyakarta (karena TFR sudah di bawah 2,1).&nbsp; "Sebetulnya rata-rata perempuan punya dua anak itu penting," ujarnya.&nbsp; &ldquo;Di kampung ada perempuan 10. Mestinya besok pada generasi berikutnya minimal juga ada perempuan 10. Tapi rata-rata kan ini. Karena tugas kita menjaga agar pertumbuhan penduduk seimbang,&rdquo; jelasnya. Ia juga ungkap ancaman minus growth di beberapa Klkota dengan TFR di bawah 2,1. Yogya rata-rata melahirkannya sudah di bawah 2. Yogya ini sudah 1,9. Makanya hati-hati daerah-daerah tertentu seperti DKI, Bali, DIY bisa mengalami minus growth. Hal ini, menurutnya, karena rata-rata pendidikan di DI Yogyakarta tinggi, kemudian rata-rata nikah perempuan di DI Yogyakarta sudah di atas 22 tahun. Namun ia juga terus mengingatkan agar perempuan juga tidak terlalu tua saat melahirkan. &ldquo;Perempuan itu usia suburnya setelah umur 35 sudah decline, turun. Telur perempuan kalau sudah 38 tahun itu sudah tinggal 10%, ya hati-hati,&rdquo; tambahnya. Bonus demografi di Indonesia menutup lebih cepat. Negara sebenarnya medapatkan kesempatan kaya dan pendapatan perkapita masyarakat bisa naik cepat pada periode bonus demografi.&nbsp; Tahun 2035 Indonesia harus berhati-hati karena lansia sudah jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anak-anaknya. Sementara di tahun 2035 i umumnya lansia berpendidikan dan memiliki ekonomi rendah.&nbsp; Menurut dokter Hasto beratnya menaikkan pendapatan perkapita karena yang bekerja sedikit. &ldquo;Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,&rdquo; tutupnya. Selain Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN,&nbsp; High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dihadiri juga Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir; Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring &amp; Evaluasi, Muttaqien; Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia; dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga.&nbsp;

Menkes menuturkan, kalau masih mau mengngejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi, jumlah usia produktif juga tinggi.

Menkes Dukung Kebijakan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kepala BKKBN Genjot Pertumbuhan Usia Produktif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Kepala-BKKBN-Hasto-acara-Adinkes-595291480.jpeg" alt="Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, saat menyerahkan penghargaan itu mengatakan penghargaan kepada desa atau kampung terpilih yang memiliki upaya konsisten atau inovasi yang berdampak." width="100%">
<figcaption>Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, saat menyerahkan penghargaan itu mengatakan penghargaan kepada desa atau kampung terpilih yang memiliki upaya konsisten atau inovasi yang berdampak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seluruh pimpinan Badan Kependudukan Nasional dan Keluarga Berencana (BKKBN), mulai dari kepala, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024 di Auditorium BKKBN Pusat Jakarta pada Rabu (20/12). Prosesi penandatanganan tersebut dilaksanakan secara hybrid, serentak diikuti para Kepala BKKBN Perwakilan seluruh provinsi di Indonesia yang mengikuti melalui daring. Kepala BKKBN dr. Hasto Wadoyo menegaskan, Perjanjian Kinerja bukan sekedar memenuhi kewajiban tahunan, namun menjadi dasar bagi penjenjangan kinerja, dasar penetapan perencanaan kinerja pegawai, serta menjadi acuan monitoring dan evaluasi kerja. "Ada yang perlu ditambahkan dalam Perjanjian Kinerja yang di tahun sebelumnya belum ada, contohnya tidak hanya indikator kinerja namun demikian juga target-target yang kita kawal seperti DAK BOKB menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja kita,&rdquo; kata dr. Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (21/12).&nbsp; Menurut dr. Hasto, juga ditambahkan target Pro PN, menurut dr. Hasto Pro PN sangat dekat pada capaian percepatan penurunan stunting. "Menurut saya, adanya hal-hal baru adalah wajar karena mengikuti perkembangan saat ini. Sesuai arahan dari Menteri PANRB, dimana kita harus berpegang teguh pada nilai berAKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif&nbsp; dan Kolaboratif) dalam mencapai target kinerja,&rdquo; ujar dr. Hasto. "Kita mendapatkan makna besar di balik penandatanganan perjanjian kerja, meningkatkan derajat kita menjadi manusia yang lebih baik. Tidak hanya capaian yang lebih baik, tetapi juga orang yang mengejar target dengan antusias didorong dengan nilai-nilai ketuhanan juga ikut menjadi baik," harap dr. Hasto. Kepala Biro Perencanaan Dr. Drs. Wahidin, M.Kes menyebutkan bahwa kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja harus ditanda tangani paling lambat 1 bulan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).&nbsp; "Sebelumnya, pada tanggal 29 November 2023 telah dilakukan penyerahan DIPA oleh Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Wahidin. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang memuat sasaran, indikator, target, dan anggaran yang akan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan maupun pertanggung jawaban. &ldquo;Proses penyusunan Perjanjian Kinerja TA 2024 telah dilaksanakan melalui serangkaian pembahasan bersama oleh para tim teknis penyusunan PK yang telah ditunjuk dan ditugaskan berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 272 Tahun 2023. Puncaknya, dilakukan rapat pimpinan penetapan PK pada 11 Desember 2023,&rdquo; jelas Wahidin. Perjanjian Kinerja BKKBN 2024 memuat hal-hal yang meliputi, PK Kepala BKKBN memuat sasaran strategis, indikator sasaran strategis, target, anggaran per program, dan definisi operasional. Sedangkan, PK PTM memuat sasaran program, indikator sasaran program, target, anggaran per kegiatan, dan definisi operasional. Lebih lanjut, isi dari PK PTP memuat sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan, indikator rincian output, target, anggaran per kegiatan, anggaran per rincian output, dan definisi operasional. Berbeda dengan isi PK Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, dimana berisi Sasaran Indikator Kinerja, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Rincian Output tagging ProPN, tagging stunting, dan prioritas KL, target anggaran per kegiatan, anggaran rincian output, serta definisi operasional. &ldquo;Dokumen Perjanjian Kinerja BKKBN Tahun Anggaran 2024 ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKKBN dan dilaporkan ke Kementerian PANRB secara mandiri oleh setiap unit kerja melalui website Kemen PANRB serta diunggah pada portal BKKBN,&rdquo; jelas Wahidin.&nbsp;

Prosesi penandatanganan tersebut dilaksanakan secara hybrid, serentak diikuti para Kepala BKKBN Perwakilan seluruh provinsi di Indonesia.

Perjanjian Kinerja BKKBN Tahun 2024 Disertai Target Serapan Dana BOKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Stunting-papua-selatan-2267579634.jpeg" alt="Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, mengukuhkan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan Prof. Apolo Safanpo, menjadi Bapak Asuh Anak Stunting." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, mengukuhkan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan Prof. Apolo Safanpo, menjadi Bapak Asuh Anak Stunting.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, mengukuhkan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan Prof. Apolo Safanpo, menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Usai dikukuhkan di Merauke pada Rabu (06/12), Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan&nbsp; bahwa pihaknya bersama jajaran pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Selatan berupaya keras menurunkan prevalensi stunting dan mengejar target prevalensi 14 persen pada 2024. Menurut Apolo, untuk mengejar target sesuai arahan Presiden Joko Widodo itu dilakukan dengan tiga langkah yaitu promotif, preventif, dan kuratif. Karena, tugas utama dari Penjabat Gubernur adalah menekan angka stunting dan mengejar target 14 persen pada 2024.&nbsp; "Langkah yang diambil yaitu promotif, dimana kegiatan pelayanan kesehatan lebih mengutamakan promosi kesehatan, selanjutnya langkah preventif, yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu kesehatan dan yang terakhir langkah kuratif, yaitu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengobati," kata Apolo. Selain Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dr. Hasto Wardoyo juga mengukuhkan enam pejabat menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Keenam pejabat itu yakni Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan, Sunarjo, S.Sos, Sekda Kabupaten Merauke Yeremias Paulus Ruben Ndiken, Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, S.sos, MM, Plt Sekda Boven Digoel, Dr. Pilemon Tabuni, S.IP, M.si, Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung&nbsp; D.A, SIP, M.Si dan Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Merauke.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013441526/pemkab-lombok-tengah-cegah-stunting-lewat-edukasi-kepada-calon-pengantin">Pemkab Lombok Tengah Cegah Stunting Lewat Edukasi kepada Calon Pengantin</a> Dalam sambutannya, dr. Hasto mengatakan, pihaknya optimistis di Provinsi Papua Selatan dapat menurunkan angka stunting. Ada beberapa indikator, yaitu Media Usia Kawin Pertama ( MUKP) tahun 2022 sebesar 20,9 dan di tahun 2023 sebesar 23,0. Hal ini menunjukkan Provinsi Papua Selatan memiliki trend positif, penurunan angka stunting.&nbsp; "Usia kawin muda membuat angka stunting tinggi di wilayah Asmat dan Mappi masih cukup tinggi. Untuk itu, ia mengharapkan kepada Penjabat Gubernur bisa memberikan dorongan lebih kuat, agar angka kawin muda di dua daerah tersebut dapat ditekan," kata dr. Hasto. Sementara dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparai, M.Si mengatakan pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting merupakan komitmen bersama untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di wilayah Papua Selatan.&nbsp; "Dengan dikukuhkannya Bapak Pj. Gubernur Papua Selatan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, maka daya dorong penurunan angka stunting akan tercapai. Bapak Asuh sendiri adalah bentuk intervensi langsung kepada keluarga yang berisiko stunting," kata Nerius.

Kepala (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, mengukuhkan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan  Prof. Apolo Safanpo, menjadi Bapak Asuh.

Dikukuhkan Jadi Bapak Asuh Anak Stunting, Pj. Gubernur Papua Selatan Lakukan Tiga Langkah Turunkan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/bupati-stunting-2163771177.jpeg" alt="Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)." width="100%">
<figcaption>Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ia diganjar penghargaan tertinggi karena berdedikasi dalam keberhasilan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting. Salah satunya, berhasil menekan angka perkawinan anak sehingga menurunkan prevalensi stunting signifikan. Penghargaan Manggala Karya Kencana diserahkan secara langsung Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) kepada Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam acara Penganugerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Tahun 2023 dan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Gelanggang Olahraga Sasana Krida Perwira, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (20/11). Penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan dari hasil seleksi penilaian dan skrining sampai di Sekretariat Presiden. "Penghargaan ini bukan dari saya, tetapi hasil seleksi dan skrining sampai di Sekretariat Presiden. Kami ucapkan selamat," kata dr. Hasto. Menurut dr. Hasto, penghargaan tersebut merupakan bentuk kerja keras Bupati Purbalingga yang menguasai lapangan dan dekat dengan masyarakat, sehingga program Bangga Kencana bisa berjalan sukses. Hasto juga mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih harus ditingkatkan. "Kualitas SDM kita perlu ditingkatkan, salah satunya kita harus mencegah lahirnya anak-anak balita stunting," ucap Hasto. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Purbalingga, salah satunya yang harus diperhatikan adalah kawin usia muda. "Kalau kita berbicara pembangunan SDM, maka yang saya lihat di Purbalingga ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah kawin usia muda," ucap dr. Hasto. Ia mengakui pembangunan SDM di Purbalingga sudah bagus karena per 1.000 perkawinan di kabupaten itu, yang menikah pada usia muda tidak lebih dari 26 orang. Menurut Hasto, jumlah tersebut di bawah angka nasional yang mencapai 26 orang per 1.000 perkawinan. "Dengan bagusnya pengetahuan para kader menunjukan bahwa, sosialisasi tentang bangga kencana dan juga stunting berjalan dengan baik" ucap Hasto. Usai menerima penghargaan, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengharapkan penghargaan tersebut dapat semakin meningkatkan komitmen kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan tentunya para kader untuk terus mensukseskan program pembangunan keluarga berkualitas di Purbalingga. Senada dengan Hasto, Bupati Dyah mengungkapkan syarat agar bisa menjadi Indonesia Emas syaratnya hanya satu, yakni bagaimana membangun kualitas SDM di Indonesia berkembang dengan baik. "Angka stunting di Purbalingga sejauh ini bisa ditekan dengan baik," kata Dyah. Dia mengakui saat pertama kali masuk pemerintahan pada tahun 2016, kasus stunting di Purbalingga masih tinggi karena mencapai 23,13 persen. Akan tetapi berkat kerja keras seluruh pihak, kata dia, kasus stunting di Purbalingga dalam kurun 7 tahun turun menjadi 12,13 persen. "Angka tersebut sudah melampaui target nasional yang sebesar 14 persen. Kami berharap angka stunting di Purbalingga bisa kembali diturunkan hingga 1 digit," kata Bupati Dyah. Hadir dalam acara pemberian penghargaan ini Wakil Bupati Purbalingga H. Sadono dan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistya Ediningsih. Hadir pula Kepala Dinas Sosial sebagai leading sektor kegiatan temu kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten&nbsp;Purbalingga, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Karang Anyar, Kepala Biro Umum dan seluruh petugas PKB/PLKB se-Kabupaten Purbalingga.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berhasil menekan angka perkawinan anak sehingga menurunkan prevalensi stunting signifikan.

Berhasil Tekan Angka Pernikahan Anak, Bupati Purbalingga Diganjar Manggala Karya Kencana

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/hasto-bkkbn-4049748112.jpeg" alt="Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mengatakan, Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mengatakan, Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mengatakan, Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi. Menurut Hasto, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas khususnya generasi muda, mampu memetik bonus penduduk ini menjadi bonus kesejahteraan. Salah satu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas itu melalui KB setelah persalinan. Diketahui, angka (rasio) ketergantungan penduduk usia non produktif yang ditanggung dari 100 orang usia produktif saat ini 44,33. Artinya, antara yang bekerja dan yang makan perbandingannya banyak yang kerja, setiap 100 orang pekerja hanya kasih makan 44 orang.&nbsp; "Kalau mau kaya sekarang saatnya, kalau bukan kita yang mendorong, siapa lagi?" ucap Hasto dalam Workshop Strategi Penurunan Unmet Need dan Peningkatan KB Pasca Persalinan Tahun 2023 di Oak Tree Emerald Semarang pada Selasa (14/11). Untuk memetik bonus penduduk menjadi bonus kesejahteraan, dokter Hasto mengatakan perlu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia melalui peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan layanan kesehatan, menurunkan stunting, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing. Hasto juga menjelaskan, pada 2035, Indonesia sudah banjir orangtua, hal ini disebabkan angka harapan hidup yang meningkat. Oleh karenanya, mulai dari sekaranglah perlu menyiapkan lansia yang tangguh di masa depan.&nbsp; "Mengantisipasi masuknya era population ageing, melalui program ramah lanjut usia, peningkatan cakupan jaminan sosial, dan kesehatan bagi lansia, maupun pemberdayaan perempuan," terangnya. Dalam acara yang dijadwalkan sampai tanggal 15 November tersebut, dr. Hasto menekankan pentingnya kampanye nasional perubahan perilaku,&nbsp; "Penting untuk diedukasi agar masyarakat sadar habis melahirkan itu segera KB. Jarak kehamilan dengan stunting saling terkait, apabila KB bagus maka stunting turun," paparnya. "Pendidikan itu penting, berdasarkan data, orang berpendidikan lebih rendah cenderung lebih tinggi angka kehamilannya. Hati hati kepada yang berdidikan rendah, ekonomi rendah, tinggal di pelosok, apabila hamil terlalu sering, jaraknya terlalu dekat, maka dapat berisiko melahirkan bayi stunting," kata Hasto. Namun, ia menegaskan kembali bahwa jarak kelahiran tersebut memiliki batas ideal. "Kalau kurang dari 15 bulan melahirkan sudah ada kehamilan lagi maka berpotensi meningkatkan tiga kali lipat angka kematian bayi. Idealnya menurut WHO adalah jarak 36 bulan. Pentingnya perencanaan KBPP yang tepat, jangan juga di atas 5 tahun kalau masih mau punya anak lagi," imbuhnya. Tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, jarak kelahiran diam-diam memberikan dampak mental yang buruk di masa depan.&nbsp; "Dengan pendeknya jarak kelahiran antar anak, dapat membuat kurang terpenuhinya kebutuhan emosinya. Hal ini dapat mengakibatkan dia menjadi toxic people di usia dewasanya," jelas dr. Hasto. Sementara itu, menyinggung masalah unmet need alias tidak terpenuhinya kebutuhan ber-KB, Hasto mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan. Sebab, diketahui, rata-rata kalau saya tanya ke PUS yang tidak ber-KB kemudian hamil, dia bilang kebobolan, tidak sengaja.&nbsp; "Ini masuk ke Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), di Jawa Tengah setiap 100 orang hamil ada 16 kasus KTD. Maka hari ini kita workshop unmetmeed agar antara kebutuhan dengan pelayanan bisa matching," tutupnya. Diketahui sebelumnya, rencana strategis BKKBN 2020-2024 tertuang prioritas target pencapaian antara lain penurunan angka unmet need KB dari 6,82 persen pada 2020 menjadi 4,48 di 2024, prevalensi kontrasepsi modern dari 63,93 persen menjadi 65,7 persen, dan penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,05 menjadi 1,94.

Hasto menegaskan SDM yang berkualitas khususnya generasi muda, mampu memetik bonus penduduk ini menjadi bonus kesejahteraan.

Kepala BKKBN Pastikan Jika Program KB Berjalan Maka Stunting Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/Anugerah-Humas-Indonesia-3270184468.jpeg" alt="Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil meraih penghargaan silver winner e-magazine Sahabat Keluarga di ajang The 5th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023." width="100%">
<figcaption>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil meraih penghargaan silver winner e-magazine Sahabat Keluarga di ajang The 5th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil meraih&nbsp; penghargaan silver winner e-magazine Sahabat Keluarga di ajang The 5th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023 pada kategori Media Internal.&nbsp; Anugerah Humas Indonesia merupakan ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU) se-Indonesia.&nbsp; Ada lima kategori yang dikompetisikan, yakni Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif, PPID Terbaik, Media Internal, Kanal Digital, dan Program Kehumasan Pemerintah (Government Public Relations/GPR).&nbsp; Kelima kategori tersebut menggunakan penilaian berbasis penjurian, di mana dewan juri terdiri dari para pakar humas/public relations (PR), pakar komunikasi publik, jurnalis senior, akademisi senior, dan pakar branding. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan di Hotel Quest, Simpang Lima, Semarang, Jum&rsquo;at malam(3/11) dihadiri&nbsp;para pemenang penghargaan AHI. Kepala Biro Umum dan Humas BKKBN Victor Palimbong, hadir dan menerima penghargaan ini dengan sukacita.&nbsp; Menurutnya, penghargaan ini merupakan pengakuan bagi BKKBN atas kinerja dan implementasi pengelolaan komunikasi yang dilakukan berjalan baik.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013163498/kepala-bkkbn-indonesia-harus-bisa-manfaatkan-bonus-demografi">Kepala BKKBN: Indonesia Harus Bisa Manfaatkan Bonus Demografi </a> Sementara Plt. Direktur Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) BKKBN, Dadi Ahmad Roswandi mengemukakan apresiasinya atas terselenggaranya acara bergengsi ini.&nbsp; "Tanpa adanya penjurian ini, kami tidak akan tahu apakah e-magazine yang kami produksi menarik dan&nbsp; sesuai kaidah pembuatan majalah atau belum," kata Dadi. Ia juga mengatakan, penghargaan yang diterima BKKBN ini merupakan hasil dari kerja bareng antara Media Center BKKBN Pusat yang dimotori Direktorat KIE dan Biro Umum &amp; Humas dengan Perwakilan BKKBN di 34&nbsp; provinsi. "Setiap hari Media Center BKKBN dengan seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan 'Morning Report' secara daring (zoom) selama sekitar dua jam.&nbsp; Di forum ini tim di BKKBN Provinsi&nbsp; melaporkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada hari itu di wilayahnya." "Setelah mendapat arahan dari tim Media Center BKKBN pusat, rekan di provinsi selanjutnya membuat tulisan dalam bentuk siaran pers atau&nbsp; rilis atas kegiatan-kegiatan tersebut. Rilis kemudian diklasifikasikan, ada yang untuk skala nasional dan lokal. Rilis skala nasional dikirim ke Media Center di BKKBN pusat untuk disebarkan ke media nasional dan juga ke media lokal. Rilis skala lokal hanya dikirim langsung ke media lokal," jelas Dadi. Rilis-rilis yang dihasilkan ini kemudian juga dipilih dan dipilah oleh tim di Media Center BKKBN pusat, lalu diedit untuk&nbsp; kemudian dimuat di majalah internal BKKBN. "Jadi, seluruh isi dari e-magazine BKKBN berasal dari naskah yang dikirim oleh rekan-rekan di provinsi," ujar Dadi.&nbsp; Menurut Dadi, Forum morning report yang merupakan inisiasi Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, sangat membantu&nbsp; tim&nbsp; penulis berita (rilis) provinsi dalam menetapkan angle dan penajaman tulisan, serta penentuan data yang akan diangkat.&nbsp; Lebih lanjut Annisa Halimatusyadiah, salah satu redaktur Majalah 'Sahabat Keluarga' dari Direktorat KIE BKKBN&nbsp; menambahkan, &ldquo;Penyusunan majalah digital ini juga melibatkan kreatifitas teman-teman di Media Center BKKBN Provinsi seluruh Indonesia dan menjadi tambahan semangat untuk kita semakin kreatif dan inovatif menyajikan informasi bagi publik, yang beradaptasi dengan era digital kekinian.&rdquo; Takjubnya, Majalah Sahabat Keluarga digital yang dilombakan dan meraih silver winner tersebut merupakan edisi pertama dan kedua yang baru saja rilis pada Agustus dan September 2023.&nbsp; "Lewat kanal digital inilah majalah Sahabat Keluarga dapat lebih mudah diakses, dan semoga menjadi barometer informasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terpercaya di masyarakat luas," harap Annisa.&nbsp; Hal senada disampaikan&nbsp; Founder sekaligus CEO Anugerah Humas Indonesia, Asmono Wikan. Ia mengharapkan&nbsp; kompetisi ini dapat mendorong terciptanya humas yang strategis dan kontributif bagi reputasi positif segenap institusi publik dan perusahaan milik negara/daerah.

Penghargaan ini merupakan pengakuan bagi BKKBN atas kinerja dan implementasi pengelolaan komunikasi yang dilakukan berjalan baik.

Karya 'Sahabat Keluarga' Garapan BKKBN Diganjar Penghargaan AHI 2023

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/BKKBN-dan-Madrasah-10656161.jpeg" alt="Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (Kiri) dalam peluncuran Sistem Informasi Peringatan Dini dan Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu)" width="100%">
<figcaption>Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (Kiri) dalam peluncuran Sistem Informasi Peringatan Dini dan Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiomal (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo menyoroti, soal penelitian yang menyebut orang stunting bakal berpenghasilan lebih rendah dibanding orang normal. Karena, orang stunting pendapatan hanya 20 persen di masa akan datang. Menurut Hasto, sebetulnya muara indikatornya adalah stunting. Human capital index proporsi terbesarnya stunting. Meskipun&nbsp;memang ada human development index tapi human capital index lebih presisi untuk menduga.&nbsp; "Sehingga kelompok manusia stunting dan tidak stunting selisih pendapatannya 20 persen," kata Hasto Wardoyo dalam peluncuran Sistem Informasi Peringatan Dini dan Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) di aula kanto BKKBN, Kamis (19/10). Dokter Hasto mengatakan ada satu kajian yang lebih dalam bagi satu daerah yang sudah mencapai bonus demografi berarti naik akselerasi pendapatan per kapitanya.&nbsp; "Kajian ini serious problem dan kajian ini menarik sekali. Jadi kita harus equal equity, itu dari sisi kuantitas dan kita sudah menemukan masalahnya," kata Dokter Hasto. Sekarang, kependudukan juga terkait dengan kualitas penduduk, yang ditekankan sekarang isu-isunya itu keseimbangan antara kualitas dan kuantitas.&nbsp; &ldquo;Kualitas itu ada stunting, kualitas yang sangat sarat dengan kuantitas secara individu, kalau tadi kuantitas secara populasi, stunting dari tinggi badannya, berat badan, ini kualitas yg sangat dekat dengan kuantitas secara individu,&rdquo; ujar Hasto.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013068537/kajian-ppke-feb-ub-rokok-bukan-faktor-utama-penyebab-stunting-dan-ptm">Kajian PPKE FEB UB: Rokok Bukan Faktor Utama Penyebab Stunting dan PTM</a> Menurut Hssto, Aging Population&nbsp; yang meningkat berkaitan erat dengan sadwich generation. Tahun 2035, Generasi Sandwich yang harus menanggung orang tuanya.&nbsp;Sementara, menurut UN ESCAL 2023, aging population 2022 di Indonesia sebesar 277,534.&nbsp; Karena itu, lanjut Hasto, indeks pembangunan manusia akan tergeser, maka rata-rata ekonominya rendah. "Kalau generasi sekarang lincah gerak dan tinggi badannya maka akan menjadi generasi yang hebat di masa depan," jelas Hasto. Dalam acara yang sama diadakan juga penandatanganan MoU BKKBN dengan Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI).&nbsp;Generasi hebat sasaran utamanya adalah remaja.&nbsp; &ldquo;Remaja menjadi populasi strategis sasaran, kalau kita mau merubah kualitas kuantitas itu siapa yang akan hamil, siapa yang akan nikah, siapa yang akan jadi pasangan hidup baru ya remaja, yang berada di bangku sekolah dan kampus," imbuhnya. Diketahui, pada tahun 2022, terdapat sekitar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat (24,00 persen) penduduk Indonesia&nbsp; berada di kelompok umur antara 16-30 tahun atau disebut sebagai pemuda.

Kependudukan juga terkait dengan kualitas penduduk, yang ditekankan sekarang isu-isunya itu keseimbangan antara kualitas dan kuantitas.

Cegah Stunting, Remaja Harus Jadi Prioritas Peningkatan Kualitas SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/B49AA247-3974-473A-995F-CF0ED019A2D0-1.jpg" alt="Tangkapan layar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Hreeloita Dharma Shanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Hreeloita Dharma Shanti/Antara</figcaption>
</figure>PERNIKAHAN di usia yang terlalu muda berisiko pada pola pengasuhan yang tidak baik hingga pengaruh pada kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi. Berikut wawancara dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo SpOG seputar pernikahan dini.  Bagaimana data pernikahan dini di BKKBN?  Untuk perempuan, data BKKBN dari survei kapan Anda hamil dan melahirkan kali pertama.  Dari hasil itu dibagi ke kelompok fertil pada usia tertentu. Pada 2021 ada 22 per 1.000 perempuan pernah hamil pada usia 15–19 tahun. Angkanya turun pada 2022 menjadi 21. Lima tahun lalu masih di angka 26. Lima belas tahun lalu 36. Jadi, 15 tahun lalu sampai sekarang mengalami penurunan. Secara objektif, kesimpulannya, makin sedikit orang yang pernah hamil dan melahirkan pada usia 15–19 tahun.  Apa dampak dari pernikahan dini, baik bagi perempuan maupun laki-laki?  Dari sisi biologis, laki-laki tidak seberat perempuan. Perempuan secara biologis berat karena saat hamil dia harus berbagai nutrisi kepada janinnya. Padahal, saat remaja dia butuh nutrisi untuk pertumbuhan tubuhnya. Ketika hamil, nutrisinya tidak maksimal, baik untuk janin maupun ibunya. Perempuan harus menanggung hidup yang ada di dalam rahimnya.  Laki-laki begitu punya sperma yang bisa membuahi, tidak masalah. Namun, dari sisi nonbiologis, kematangan dan kedewasaan penting sekali. Secara psikologis, kedewasaan dan kematangan laki-laki dalam memimpin keluarga diperlukan. Secara ekonomi, laki-laki juga harus mandiri. Maka, BKKBN kampanye usia pernikahan perempuan minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.  Kalau sudah telanjur menikah di bawah usia yang dianjurkan, apakah harus KB?  Bisa dua-duanya (laki-laki dan perempuan). Itu yang dianjurkan. Sekarang yang mau nikah harus punya sertifikat nikah bahwa dia sudah periksa kesehatan. Dari pemeriksaan itu, misal usianya di bawah 20 tahun atau ada riwayat anemia, terlalu kurus, dan lainnya, harapannya KB dulu. Gunakan KB yang ringan seperti kondom, pil, atau suntik. Belum pakai KB yang jangka panjang.  Apa yang biasanya dialami pasangan muda?  Yang saya lihat, angka perceraian tinggi di umur 25–35 tahun. Dari hasil penelitian, penyebab perceraian adalah cekcok kecil yang berkepanjangan. Cekcok yang berkepanjangan itu disebabkan keduanya kurang dewasa. Artinya, tidak mampu memaklumi perbedaan pasangannya. Saya pernah nemu di lapangan usia 17 tahun, istrinya 16 tahun. Egonya masih tinggi.  Sekarang banyak yang berhubungan seksual secara dini dan hamil di luar nikah pada usia muda. Apa faktor penyebabnya?  Tak bisa dimungkiri, paparan informasi bisa memberikan dampak negatif. Selain itu, gizi yang baik juga menyebabkan kesuburan yang lebih dini. Zaman nenek kita, mungkin menstruasi pertama pada usia 16 tahun itu tidak apa-apa. Sekarang, banyak anak usia 12 tahun yang sudah menstruasi. Inilah perlunya pendidikan seksual sesuai usia.

Nikah Dini Berdampak Lebih Berat Bagi Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Program-Pencegahan-Stunting-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u" width="100%">
<figcaption>Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk mempercepat penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan stunting. Salah satu caranya yakni melalui program pengabdian masyarakat atau KKN tematik.  Melalui program tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, pengabdian masyarakat yang biasa dilakukan mahasiswa akan diarahkan dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting.  "Peran perguruan tinggi saya kira sangat diharapkan untuk penguatan perencanaan penanggaran peningkatan kualitas pemantauan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melakukan coaching mentoring pada masyarakat desa," tutur Hasto dikutip, Jumat (29/10).  Lebih lanjut, Hasto menyatakan, saat ini sudah ada 11 perguruan tinggi awal yang sudah bergabung dalam melakukan pengabdian masyarakat bertema pengentasan stunting. Para perguruan tinggi ini lah yang akan membawa perubahan kepada masyarakat Indonesia.  Mereka adalah Universitas Muhammadiyah Aisyiyah, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Gorontalo, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Universitas Teuku Umar, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Batang Hari, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Universitas Jambi dan Universitas Sahid Jakarta.  "Mudah-mudahan segera perguruan tinggi lainnya menyusul. Dan saya kira sekarang ada 11 perguruan tinggi dan targetnya nanti 4.600 perguruan tinggi untuk kemudian semua desa bisa tersentuh dnegan mahasiswa melalui pendampingan pengentasan stunting," katanya.  Dia berharap perguruan tinggi bersama-sama Kementerian dan Lembaga bisa hadir di tengah masyatakat dan memberikan sentuhan dari aspek sensitif yakni faktor sanitasi, pendidikan, kemiskinan, maupun spesifik yakni sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kepala BKKBN Targetkan 4.600 Kampus Terlibat Penurunan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Sosialisasi-1Masker-dan-Protokol-Kesehatan_Fedrik-TariganJawa-Pos_Jawa-Pos.jpg" alt="Petugas kepolisian melakukan sosialisasi protokol kesehatan, serta membagikan masker berwarna merah putih kepada masyarakat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Kamis (27/8/2020). langkah ini dilakukan sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tah" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian melakukan sosialisasi protokol kesehatan, serta membagikan masker berwarna merah putih kepada masyarakat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Kamis (27/8/2020). langkah ini dilakukan sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Covid-19 begitu cepat penyebarannya, dengan pergerakan orang saja potensi penularan pun bisa terjadi. Untuk itu, masyarakat perlu merubah perilaku terkait penerapan protokol kesehatan.  Penerapan protokol kesehatan 3M menjadi dasar antisipasi penyebaran virus, yaitu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun dan wajib menjaga jarak dan hindari kerumunan.  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pun mengatakan, keluarga merupakan sumber untuk melakukan pencegahan penyebaran virus.  "Keluarga menjadi sentral dari pencegahan covid ini, kenapa begitu, sebelum keluarga itu menjadi kluster, itu mungkin (penyebaran) di kantor atau mungkin di pasar dan sebagainya, yang perlu kita sadari bersama bahwa dari ini (keluarga), klaster satu dengan yang lain ketemu di keluarga," ujar dia beberapa waktu lalu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/doni-kerumunan-pasti-menimbulkan-penularan-covid-19/">Doni: Kerumunan Pasti Menimbulkan Penularan Covid-19</a>  Jika ada anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah, wajib diingatkan untuk bergegas berganti pakaian. Ini demi meminimalisir penyebaran virus dan membuat klaster keluarga.  "Baju-baju baru pulang, yang tadinya ke pasar atau ke mana, ya sudah langsung aja masukan (ganti dan taruh) di wadah yang tertutup," terangnya.  Kenapa harus wadah yang tertutup, sebab masih memiliki potensi penularan, karena diketahui virus bisa bertahan selama 20 menit. Hasto pun menyarankan agar keluarga memiliki keranjang baju yang tertutup.  "Kita biasanya tempat untuk menaruh baju kotor itu terbuka keranjangnya ya, setelah Covid ini kalau beli keranjang untuk naruh cucian yang tertutup saja," pungkas dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Peran Penting Keluarga Ingatkan Anggota dalam Pencegahan Virus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Berita Terkini