<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK melanjutkan pemeriksaan dan klarifikasi asal muasal kekayaan para pejabat yang istrinya terciduk warganet menonjolkan kekayaan di ruang digital. Salah seorang pejabat yang diklarifikasi adalah Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Istri Sudarman menjadi sorotan karena memamerkan kekayaan.  Selain Sudarman, Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro harus mengklarifikasi ulah istrinya yang pamer gaya hidup mewah di media sosial. Namun, berbeda dengan Sudarman, Endar tidak hanya diklarifikasi pihak Direktorat LHKPN KPK, tetapi juga diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mengingat Endar merupakan pejabat KPK.  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, sama dengan pejabat dan pegawai pemerintah yang pernah diperiksa kekayaannya oleh KPK, kemarin kepala BPN Jaktim didalami asal-usul dan perolehan harta kekayaannya. Satu per satu item kekayaan yang dipamerkan istri Sudarman dicek. ”Apakah sudah sesuai antara faktual harta yang dimiliki dan yang dilaporkan (di LHKPN, Red),” ujarnya.  Terkait pemeriksaan Endar, Ali mengungkapkan, proses klarifikasi kekayaan Endar sepenuhnya diserahkan kepada Dewas KPK. Itu seiring tugas dan wewenang dewas yang tercantum dalam UU KPK.  Ali menyebutkan, dewas pasti akan bertindak profesional dan independen dalam melaksanakan tugasnya. ”Kami mengajak masyarakat untuk menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung,” tuturnya.  Dia menambahkan, maraknya pejabat dan keluarganya yang memamerkan gaya hidup mewah di ruang digital jadi momentum bagi KPK untuk mengajak penyelenggara negara mengisi LHKPN secara faktual. KPK pun berjanji memastikan kebenaran pelaporan LHKPN setiap penyelenggara negara yang jadi sorotan publik. ”Itu wujud komitmen KPK untuk proaktif dalam upaya memastikan LHKPN yang dilaporkan telah diisi dan dilaporkan sesuai faktualnya,” paparnya.  KPK mengajak para wajib lapor LHKPN periodik segera menunaikan kewajibannya menyampaikan laporan kekayaannya ke KPK. Masa pelaporan LHKPN periodik dibatasi sampai akhir bulan ini.  Di sisi lain, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menyebut rangkaian isu perilaku pejabat yang erat kaitannya dengan korupsi belakangan ini merupakan imbas kurang maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.  ”Isu dugaan TPPU Rp 300 triliun juga termasuk kurang maksimalnya penegak hukum menindaklanjuti indikasi penyelewengan yang dilakukan pejabat dan pegawai pemerintah,” terangnya.

Istri Pamer Gaya Hidup Mewah, Brigjen Endar Priantoro Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Kepala-BPN-Jaktim-Dery-JPC.jpg" alt="Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra usai jalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/3). Foto: Dery Ridwansyah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra usai jalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/3). Foto: Dery Ridwansyah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra selesai menjalani pemeriksaan, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sudarman keluar dari gedung merah lutih KPK sekitar pukul 19.01 WIB.  Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia mengungkapkan, semua data dan fakta soal hartanya sudah dijelaskan ke KPK. "Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ke tim LHKPN KPK," kata Sudarman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).  Sudarman menyebut, KPK bekerja dengan baik dalam mengecek LHKPN miliknya. Ia mengapresiasi, kinerja lembaga antirasuah yang bekerja profesional. "Saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional," ucap Sudarman.  Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, klarifikasi idilakukan untuk mendalami asal usul perolehan harta Sudarman. Ia menuturkan, keterangan Sudarman dibutuhkan untuk memastikan kepatuhannya sebagai penyelenggara negara. "Apakah sudah sesuai antara faktual harta yang dimiliki dengan yang dilaporkan," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, gaya hidup istri Sudarman, VP menjadi sorotan di media sosial. Sudarman tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 14,7 miliar. Salah satu aset yang dimiliki yakni tanah dan bangunan senilai Rp 5,39 miliar di Jakarta Selatan.  Selain Sudarman, ada empat pejabat dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjalani klarifikasi harta kekayaannya. Mereka adalah mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.  Bahkan, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo saat ini tengah dalam proses penyelidikan. Tak hanya itu, KPK juga mengklarifikasi gaya hidup mewah istri Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priartoro. (*)  &nbsp;

Usai Diperiksa, Kepala BPN Jaktim Akui sudah Sampaikan Fakta ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Barata-Flexing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra tengah disorot publik. Hal itu bermula dari gaya hidup hedon istrinya yang ditunjukkan di media sosial.  Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui laman elhkpn.kpk.go.id, harta Sudarman berjumlah Rp 14.765.037.598. Pelaporan harta terakhir dilakukan Sudarman pada 29 Maret 2022 saat menjabat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.  Harta Sudarman didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Ciamis, Malang, Bogor, Tangerang Selatan, hingga Garut. Total seluruhnya mencapai Rp 13.997.511.000.  Untuk kendaraan bermotor, Sudarman hanya melaporkan memiliki motor Piagio Vespa Primavera tahun 2014 seharga Rp 18 juta dan Mazda CX5 tahun 2017 seharga Rp 420 juta.  Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 600 juta. Kas dan setara kas senilai Rp 249.526.598. Sudarman juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 520 juta.  Harta Sudarman seluruhnya berjumlah Rp 15.285.037.598. Jika dikurangi utang Rp 520 juta, maka sisa harta Sudarman seluruhnya adalah Rp 14.765.037.598.  Sebelumnya, KPK berencana memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Dia akan diklarifikasi terkait harta kekayaan sebesar Rp 14,7 miliar.  Pemanggilan ini buntut dari beredarnya informasi terkait gaya hidup mewah istri Sudarman yang dipamerkan di akun Instagram.  "KPK akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi tersebut,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).  Ali menjelaskan, klarifikasi harta kekayaan tersebut merupakan kewenangan dari tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemanggilan ini belum masuk ranah penyelidikan, hanya sebatas klarifikasi.  Pasalnya, tim penyelidik dan penyidik berada di bawah Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Sementara, tim LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

Istrinya Pamer Hidup Hedon, Harta Kekayaan Kepala BPN Jaktim Rp 14,7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Pelaksana-Tugas-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Dia akan diklarifikasi terkait harta kekayaan sebesar Rp 14,7 miliar.  Pemanggilan ini buntut dari beredarnya informasi terkait gaya hidup mewah istri Sudarman yang dipamerkan di akun Instagram.  "KPK akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi tersebut,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).  Ali menjelaskan, klarifikasi harta kekayaan tersebut merupakan kewenangan dari tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemanggilan ini belum masuk ranah penyelidikan, hanya sebatas klarifikasi.  Pasalnya, tim penyelidik dan penyidik berada di bawah Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Sementara, tim LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.  "Nanti minggu depan kami informasikan," jelas Ali.  Ali menyatakan klarifikasi akan dilakukan setelah pemeriksaan LHKPN Sudarman rampung. Meski begitu, belum diketahui pasti materi klarifikasi kepada Sudarman.  Termasuk mengenai pendalaman terhadap kepemilikan tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp5,3 miliar. "Itu nanti kalau sudah dilakukan klarifikasi kan akan dijelaskan lagi oleh pencegahan," pungkasnya.

Imbas Gaya Hedon Istri, Kepala BPN Jaktim Dipanggil KPK