<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/WhatsApp-Image-2025-07-31-at-172302-611483121.jpg" alt="AKBP Joko Dwi Harsono dari Densus 88 Antiteror Polri memaparkan isi buku &quot;JI the Untold Story&quot; saat bedah buku di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (31/7). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AKBP Joko Dwi Harsono dari Densus 88 Antiteror Polri memaparkan isi buku &quot;JI the Untold Story&quot; saat bedah buku di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (31/7). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Organisasi Jamaah Islamiyah kembali diulas dalam kegiatan bedah buku di auditorium kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis siang (31/7). Buku itu berjudul &ldquo;JI the Untold Story&rdquo;, ditulis oleh Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol Sentot Prasetyo. Bukan buku biasa. Buku ini memuat kisah panjang Jamaah Islamiyah&mdash;kelompok radikal yang pernah mengguncang Indonesia&mdash;dari masa kelahirannya hingga saat organisasi itu menyatakan diri bubar. Lebih dari sekadar catatan sejarah, buku ini menawarkan satu hal: narasi tandingan terhadap ideologi yang pernah tumbuh dan menyebar. Sejumlah tokoh berkumpul dalam bedah buku itu. Ada akademisi, aparat keamanan, dan seorang pria yang pernah duduk dalam Dewan Fatwa kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Diskusi di ruang yang dindingnya dihiasi lambang institusi pendidikan itu, AKBP Joko Dwi Harsono mewakili Densus 88 memaparkan isi buku. Ia bicara soal akar gerakan, dinamika di dalamnya, serta bagaimana JI berkembang, melemah, hingga akhirnya memilih berhenti. "Buku ini tidak hanya menjelaskan kronologi. Tapi juga membongkar logika ideologi yang mereka bangun dan bagaimana narasi itu ditantang oleh realitas," kata AKBP Joko. Di tengah audiens, duduk pula Ustadz Imtihan. Dulu, namanya dikenal di kalangan internal JI. Kini, ia berdiri sebagai seseorang yang bersedia berbicara tentang masa lalunya&mdash;bukan untuk membela, tapi memberi jarak dan perspektif. &ldquo;Banyak dari kami dulu percaya bahwa jalan perjuangan bisa dicapai lewat kekerasan. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu," katanya pelan. Imtihan menyebut pembubaran JI sebagai momentum reflektif. Menurutnya, itu bukan hasil tekanan eksternal semata, tapi juga kesadaran kolektif dari dalam tubuh organisasi. Sebuah kesadaran bahwa arah perjuangan selama ini salah arah. Di sisi lain, perguruan tinggi sebagai tuan rumah acara, merasa punya tanggung jawab moral. Mundakir, Rektor UM Surabaya, menyebut bedah buku semacam ini bukan hanya kegiatan literasi biasa. &ldquo;Kampus harus menjadi ruang yang sehat untuk membicarakan hal-hal yang selama ini dianggap sensitif. Kita tidak boleh membiarkan narasi sejarah dibentuk sepihak,&rdquo; ujarnya. Ia menekankan bahwa sejarah kelompok radikal tidak bisa hanya dilihat dari kacamata keamanan, tapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial-keagamaan yang kompleks. Dengan begitu, upaya melawan radikalisme tidak lagi berhenti di pencegahan, tapi juga pemahaman mendalam. Diskusi hari itu juga diwarnai kehadiran para peneliti dan pengamat seperti Solahudin, yang sudah lama menelusuri jejak gerakan Islamis di Indonesia. Ia menyebut pentingnya keterlibatan lembaga pendidikan dalam menyajikan ulang narasi-narasi sejarah yang kerap dibungkam atau disederhanakan. Sementara itu, Satria Unggul Wicaksana dari Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi UM Surabaya menyampaikan bahwa ruang kampus seharusnya tak alergi terhadap wacana-wacana sulit. &ldquo;Kalau tidak dibahas di sini, di mana lagi?&rdquo; tanyanya. Satu hal yang terasa dari ruangan itu: keberanian untuk bicara apa adanya, tentang sejarah yang pernah berdarah, tentang kesalahan yang harus dipahami, dan tentang harapan agar generasi berikutnya tidak mengulang jejak serupa. Tak ada jargon besar, tak ada glorifikasi. Hanya upaya sederhana untuk memahami ulang: apa yang pernah terjadi, dan bagaimana seharusnya kita bersikap hari ini.

Buku ini memuat kisah panjang Jamaah Islamiyah—kelompok radikal yang pernah mengguncang Indonesia—dari masa kelahirannya hingga saat bubar.

Membedah Narasi Jamaah Islamiyah lewat Buku Karya Kepala Densus 88 Anti Teror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo: JI the Untold Story

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/marthinus-1-3310661940.jpg" alt="Irjen Marthinus Hukom." width="100%">
<figcaption>Irjen Marthinus Hukom.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerbong mutasi di tubuh Polri untuk tingkat perwira tinggi berimbas pada struktural lembaga negara. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose yang memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Irjen Marthinus Hukom. Selama ini Irjen Marthinus Hukom merupakan kepala Datasemen Khusus (Kadensus) Antiteror 88 Polri. Perubahan struktural lembaga negara itu dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. "Bapak Presiden telah menandatangani Keppres pemberhentian Bapak Petrus Golose sebagai Kepala BNN, dan pengangkatan Bapak Irjen Marthinus Hukom sebagai Kepala BNN yang baru," kata Ari sebagaimana yang dilansir Antara, Senin (4/12). Ari mengatakan pengangkatan Marthinus Hukom serta pemberhentian Petrus Golose tertuang dalam surat Keputusan Presiden Nomor 182/TPA Tahun 2023. Dia mengatakan, Petrus Golose memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023. Keppres pemberhentian Petrus dan pengangkatan Marthinus Hukom ditandatangani pada 29 November 2023. Sebelumnya, Polri telah mengusulkan Irjen Marthinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Petrus R. Golose yang memasuki masa purnatugas. Sepak Terjang Irjen Pol. Marthinus Hukom Irjen Marthinus Hukom lahir di Ameth, Nusalaut, Maluku Tengah, pada 30 Januari 1969. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kadensus 88 Antiteror Polri. Penugasan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/1377/KEP/2020 tertanggal 1 Mei 2020. Marthinus merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1991. Dia pernah menduduki jabatan penyidik bidang investigasi saat memulai karir di Densus 88 Antiteror Polri. Pria kelahiran Maluku Tengah itu pernah dua kali menjabat sebagai Wakadensus. Yakni pada 2015 dan 2018. Dia juga pernah dipercaya sebagai Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017. &nbsp;

Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose yang memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Kadensus 88 Antiteror Irjen Marthinus Hukom.

Profil Irjen Marthinus Hukom, Kepala BNN Yang Menggantikan Komjen Petrus Golose

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pp-muhammadiyah-kunjungi.jpg" alt="SINERGI UNTUK BANGSA: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) memberikan kenang-kenangan buku kepada Kepala Densus 88 Antiteror Marthius Hukom, Selasa (28/3). (HUMAS PP MUHAMMADIYAH UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SINERGI UNTUK BANGSA: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) memberikan kenang-kenangan buku kepada Kepala Densus 88 Antiteror Marthius Hukom, Selasa (28/3). (HUMAS PP MUHAMMADIYAH UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kepala Densus 88 Antiteror Marthinus Hukom berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Jogjakarta, kemarin (28/3). Kunjungan itu merupakan bagian dari safari Marthinus untuk saling sharing. Terutama menyangkut isu terorisme di Indonesia.  Kedatangan Marthinus disambut langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tampak ikut mendampingi Busyro Muqoddas dan Agung Danarto (ketua PP Muhammadiyah), Sekjen Sayuti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Trisno Raharjo, serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Ridho Al Hamdi.  Dalam pertemuan tersebut, Haedar mengatakan, terjadinya tindakan teror tidak semata-mata berlatar belakang ideologi dan agama. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lainnya juga bisa menjadi pemicu. Karena itu, upaya pencegahannya memerlukan kerja sama berbagai pihak. ’’Termasuk dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan,’’ tuturnya.  Dia mengungkapkan, hasil silaturahmi bersama kepala Densus 88 itu akan ditindaklanjuti dengan diskusi yang lebih spesifik. Dengan demikian, upaya penanggulangan dan penindakan terorisme menjadi lebih optimal.  Sementara itu, Marthinus Hukom berterima kasih telah diterima dengan hangat oleh jajaran PP Muhammadiyah. Dia menyebut, kedatangannya tidak lain untuk meminta tausiah. Sebab, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam tertua yang telah membangun dasar-dasar moral bangsa.  Dengan nasihat dari Muhammadiyah, pihaknya semakin memiliki dasar moral yang kuat dalam penanganan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Kadensus 88 Minta Tausiah ke Ketum PP Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/terorisme-seminar.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan sekadar organisasi separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Tapi sudah masuk dalam kategori sebagai terorisme.  “KKB OPM dikategorikan sebagai terorisme karena mereka melakukan kekerasan, intimidasi, dan menyebarkan rasa takut yang menyasar masyarakat yang tidak bersalah, dan selalu memaksakan kehendaknya terhadap orang lain,” ujar Marthinus saat menjadi pembicara seminar mengenai HAM dan Penanggulangan Terorisme yang diadakan Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme (PRIK KT) dan Revera Institute.  Bahkan setelah penyerangan terhadap para tenaga kesehatan (nakes) KKB juga terus melancarkan teror di Bumi Cenderawasih tanpa henti, paling terbaru kelompok tersebut menembak seorang anggota Brimob atas nama Bharada Muhammad Kurniadi di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Sabtu, (25/9).  Selain KKB Papua, kata Marthinus, diketahui terdapat 12 teroris Uighur yang masuk ke Indonesia dari sekitar tahun 2011. Gerakan Uighur di Xinjiang adalah gerakan separatis, tapi ketika Uighur keluar dan mencoba masuk ke Indonesia sudah bersentuhan dengan kelompok teroris Indonesia termasuk JAD dan MIT.  “Tujuan teroris Uighur masuk ke Indonesia awalnya karena kesulitan untuk ke Syria dan memilih konflik terdekat di Asia Tenggara yaitu Poso,” ujarnya.  Informasi intelijen yang didapatnya adalah, sebanyak 12 orang Uighur yang masuk adalah bentuk watertest atau percobaan untuk para teroris Uighur lainnya yang berjumlah ribuan untuk masuk ke Indonesia.  Menurutnya, aksi terorisme Uighur juga mempengaruhi tindakan teror di negara lain, karena setelah penangkapan salah satu anggota mereka di Indonesia, lalu selang beberapa hari terjadi pengeboman kuil di Thailand. Hal ini yang diantisipasi oleh detasemen khusus 88 agar tidak terjadi teror berkelanjutan di Indonesia.  Karena itu, diperlukan program deradikalisasi yang secara khusus diberikan kepada kelompok KKB agar dapat memutus tensi antara pelaku dan aparat keamanan. Terakhir, langkah-langkah politik di level internasional juga perlu terus digalakkan khususnya dalam upaya komunikasi politik agar Indonesia mendapat dukungan dari internasional untuk penyelesaian masalah di Papua yang lebih komprehensif.  "Butuh dukungan semua kalangan dan dunia internasional," tegasnya.  Di tempat yang sama, Plt Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Ronny Franky Sompie, mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA yang melintas masuk dan membahayakan kedaulatan negara dengan menjagai pintu gerbang (perbatasan secara keseluruhan) NKRI. Perbatasan yang diawasi oleh imigrasi melingkupi, udara (bandar udara), laut (pelabuhan), dan darat (pos lintas batas negara).  “Menteri Hukum dan HAM juga telah membuat tim pengawasan orang asing yang tugasnya berkoordinasi di lapangan untuk melakukan pengawasan dari mulai level wilayah terkecil (desa). Tugas dari tim ini adalah melakukan pertukaran informasi satu sama lain dan melakukan penyelesaian terkait masalah orang asing melalui berbagai mekanisme,” ungkapnya.  Dalam konteks penanggulangan terorisme, imigrasi juga melakukan kerja sama dengan BNPT dan Polri terkait pemberian informasi mengenai daftar pencarian orang (DPO) agar dapat dimasukkan ke dalam sistem imigrasi yang secara online sudah terintegrasi di seluruh Indonesia.  “Sehingga jika ada orang asing yang masuk ke dalam DPI, akan ada sistem peringatan yang akan menolak atau menangkap DPO tersebut dengan sebelumnya berkoordinasi dengan BNPT dan Polri,”ujarnya.

Kadensus 88: Ada Ribuan Teroris Uighur Ingin Masuk ke Indonesia