<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/REFORMASI-1.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan pengarahan kepada jajaran ASN se-Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, Rabu (26/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan pengarahan kepada jajaran ASN se-Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, Rabu (26/10).</figcaption>
</figure><h3>Tegaskan Ada Sanksi Pemberhentian, Didorong untuk Berinovasi</h3> JawaPos.com – Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak terlena dengan statusnya. Sebab, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, ASN bukan jabatan seumur hidup.  ”Jadi, tidak ada lagi istilah bahwa ASN itu adalah pegawai seumur hidup yang tidak bisa dipecat atau diberhentikan,” ujarnya dalam acara pengambilan sumpah jabatan PNS Kementerian PAN-RB TA 2021 serta pelantikan pejabat fungsional baru di lingkungan Kementerian PAN-RB di Jakarta kemarin (1/2).  Anas mengingatkan, ASN memiliki rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bagi yang tidak menunjukkan kinerja baik sesuai yang sudah ditargetkan dan diekspektasikan, ASN bisa dikenai sanksi sesuai aturan yang ada.  Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut meminta PNS yang telah dilantik tidak terlena dan harus memegang komitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam melayani publik. ”Pelantikan ini merupakan momen bagi para PNS baru untuk menunjukkan kinerja terbaik dan berdampak positif bagi instansi maupun para stakeholder,” ungkapnya.  Karena itu, PNS didorong untuk tidak sungkan berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat.  Tercatat, ada 81 pegawai negeri sipil (PNS) baru di lingkup internal. Nur Indah Prabawati Putri, salah seorang PNS yang dilantik, bersyukur atas pelantikannya sebagai pegawai di Kementerian PAN-RB. Menurut dia, pelantikan itu bukan jadi akhir untuk berpuas diri. ”Ini adalah awal untuk berkontribusi lebih,” katanya. Dia berjanji terus mengembangkan diri hingga bisa berinovasi.

Azwar Anas: Tidak Ada ASN Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-LKPP-tantangan_ini.jpg" alt="EMBAN AMANAH: Presiden Jokowi menyalami Hendrar Prihadi, kepala LKPP yang baru. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>EMBAN AMANAH: Presiden Jokowi menyalami Hendrar Prihadi, kepala LKPP yang baru. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) yang baru, Hendrar Prihadi bakal jemput bola untuk menggalakkan edukasi pentingnya penerapan pengadaan lewat e-katalog dan e-katalog lokal. Berikut petikan wawancara khusus pria yang akrab disapa Hendi itu dengan Jawa Pos Radar Semarang melalui Zoom.  Pak Hendi, selamat sudah dilantik sebagai kepala LKPP. Lembaga ini setingkat menteri, lompatan yang luar biasa dari wali kota.  Saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Pak Presiden (Joko Widodo) dan Bu Mega, serta pimpinan-pimpinan yang lain kepada saya. Tentu saja ini tantangan baru, meskipun di Pemkot Semarang itu ada semacam LKPP, yaitu ULP. Tapi, sekarang jangkauannya lebih luas, sehingga challenge (tantangan) ini harus saya jawab dengan cepat. Insya Allah saya akan menjunjung tinggi integritas. Saya tidak ingin mengecewakan beliau-beliau ini yang telah memberikan amanah kepada saya.  Setelah ditunjuk sebagai kepala LKPP, program apa yang bakal dilakukan? Targetnya apa?  Apa yang sudah dilakukan Pak Anas (Abdullah Azwar Anas, pendahulu Hendi sebagai kepala LKPP, Red) sangat luar biasa. Salah satunya bisa melakukan penayangan produk-produk di e-katalog (aplikasi belanja online yang dikembangkan LKPP yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah, Red), yang targetnya satu juta di tahun 2022 ini ternyata bisa mencapai satu setengah juta. Saya akan melakukan program-program lanjutan seperti kartu kredit pemda yang saat ini masih diproses, nanti akan kami selesaikan.  Target saya dalam waktu dekat melakukan konsolidasi internal, kemudian dengan teman-teman yang mempunyai semangat integritas, seperti APH (aparat penegak hukum), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP, Kemenperin. Kami juga akan selesaikan beberapa program, termasuk arahan Pak Presiden, bagaimana mendorong produk-produk dalam negeri ini agar bisa menjadi tuan rumah di Indonesia. Dengan cara memberi ruang yang cukup bagi mereka, sehingga produk mereka bisa tayang di e-katalog dengan cepat. Kemudian, mendapatkan proses perizinan dengan cepat. Dan, bisa diajak transformasi secara digital, karena sekarang ini kekuatan digital atau online luar biasa.  Evaluasi apa yang Pak Hendi temukan dari kinerja LKPP selama ini?  Ruang dan tempatnya beda. Kalau yang Semarang di ULP (unit lelang pengadaan) itu kan lingkupnya kecil. Kami hanya mengelola APBD Rp 5 triliun. Sementara itu, LKPP ini mengelola anggaran kementerian (seperti yang disampaikan presiden) Rp 900 triliun. Tapi, paling tidak kemarin ada hal yang pernah kami lakukan yang semangatnya sesuai yang diamanahkan Pak Presiden, yaitu perbanyak kekuatan e-katalog lokal.  Dengan e-katalog lokal ini, prosedurnya bisa sangat cepat. Misalnya, pembelian makanan-minuman di pemerintah daerah. Dengan e-katalog lokal tinggal klik, maka barangnya akan dikirim. Seperti di Semarang, e-katalog lokal bisa menjawab persoalan yang masuk dalam program Lapor Hendi mengenai perbaikan aspal, atau perbaikan beton. Tinggal klik, beli, kemudian segera diselesaikan.  Kami di LKPP tentu akan mendorong pemerintah daerah di seluruh republik ini untuk meningkatkan program e-katalog lokal. Sebab, menurut catatan, ada 30 persen daerah di Indonesia yang belum menerapkan e-katalog lokal. Kalau itu berfungsi, anggaran APBD akan berputar di daerahnya dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu, pengusaha dan pelaku UMKM lokal juga akan merasakan manfaatnya.  Keberhasilan dalam pengadaan barang/jasa di Kota Semarang yang akan dibawa ke LKPP?  Ada program pembangunan di Kota Semarang yang pembiayaannya tidak hanya bertumpu pada APBD. Kita belajar dari regulasi LKPP, ternyata KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) itu bisa menjadi alternatif pendapatan untuk pembiayaan proyek. Saat itu kita punya KPBU di Semarang Barat. Kita juga sedang melakukan lelang PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) Jatibarang. Itu merupakan investasi yang sumber pendanaannya di luar APBN dan APBD.  Selain itu, kita kemarin meresmikan gedung P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri). Artinya, ada upaya percepatan produk-produk dalam negeri di tingkat lokal. Itu bisa difasilitasi supaya mereka mampu menjadi tuan rumah di wilayah sendiri. Dengan metode, regulasi yang sesuai aturan, dan kemanfaatannya untuk masyarakat.  Selama ini keterlibatan LKPP sampai di tingkat daerah seperti apa? Bagaimana koordinasi pusat dan daerah? Apa yang harus dievaluasi?  Daerah-daerah perlu di-support dan diberi edukasi tentang pentingnya penerapan percepatan pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog maupun e-katalog lokal. Kita harus jemput bola, turun ke bawah. Kita yakinkan supaya mereka punya visi yang sama dengan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi belanja negara sekaligus belanja dengan APBD mereka agar produk-produk dalam negeri semakin banyak.

Kepala LKPP: Tantangan Ini Harus Saya Jawab dengan Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gubernur-DIY.jpg" alt="EMBAN AMANAH: Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X dilantik sebagai gubernur-wagub DI Jogjakarta 2022-2027. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>EMBAN AMANAH: Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X dilantik sebagai gubernur-wagub DI Jogjakarta 2022-2027. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (10/10) melantik pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) masa jabatan 2022–2027 serta kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kepada pejabat yang dilantik, Jokowi memberikan pesan terkait dengan ketahanan ekonomi tanah air.  Pasangan yang dilantik adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DI Jogjakarta dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X sebagai wakil gubernur DI Jogjakarta. Pelantikan tersebut berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2022.  Sementara itu, pelantikan Hendrar Prihadi sebagai kepala LKPP berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2022. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta.  Jokowi berharap gubernur dan wakil gubernur DIJ yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas. ”Yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadi fokus perhatian,” ujarnya.  Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menjelaskan alasannya memilih Hendrar yang sebelumnya menjadi wali kota Semarang sebagai kepala LKPP. ”Saya mengikuti rekam jejaknya, juga kemampuan dan kapasitasnya, dalam mengelola sebuah organisasi,” tuturnya.  Jokowi menaruh harap dia dapat mengelola pengadaan barang dan jasa yang nilainya hingga triliunan rupiah. ”Ya, tadi saya melihat kemampuan integritas itu,” tegas Jokowi.  Kepala negara minta lebih banyak produk dalam negeri pada e-katalog LKPP. Terutama dari UMKM. ”Sehingga gerakan cintai produk dalam negeri nanti betul-betul terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah pusat, BUMN, dan daerah,” ujarnya.  Ditemui seusai pelantikan, pria yang akrab disapa Hendi itu menyatakan kenal Jokowi lantaran sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Dia juga mengaku bahwa saat kampanye presiden berada di tim Jokowi. ”Insya Allah kami profesional,” kata pria kelahiran Kota Semarang itu.  Hendi mendapat tugas khusus dari Jokowi. Dia diminta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Dia menyatakan bakal berkolaborasi dengan dinas koperasi untuk menggerakkan UMKM.  Ketika ditanya apakah terpilihnya sebagai kepala LKPP karena dia merupakan kader PDIP, Hendi membenarkan. ”Saya rasa begitu karena saya menggantikan Pak Anas (Abdullah Azwar Anas) yang juga kader PDIP,” tuturnya. Dia juga sudah mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar hati-hati dan tidak mudah tergoda.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-LKPP-tantangan_ini-750x542.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> EMBAN AMANAH: Presiden Jokowi menyalami Hendrar Prihadi, kepala LKPP yang baru. (SETPRES)  Setelah menjabat kepala LKPP, Hendrar akan mengundurkan diri sebagai wali kota Semarang. Dia sudah berkomunikasi dengan Kemendagri mengenai hal itu.  Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai, Hendi tampaknya disiapkan PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. ”Rumor terkait hal itu sudah mengemuka beberapa waktu lalu,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Jadi, Hendi tampaknya memang sengaja disiapkan ngantor di Jakarta. Diharapkan, dia lebih mengenal ibu kota yang kelak bisa memudahkannya untuk bertarung pada Pilkada 2024.  Selama Hendi memimpin Semarang, kata Jamil, banyak pihak yang memang menilainya berhasil. Di antaranya, mampu mengubah Kota Tua Semarang menjadi destinasi wisata. Kota tua pun dapat menyedot warga luar kota untuk berkunjung ke ibu kota Jawa Tengah tersebut.  Namun, Jamil tetap mengingatkan, dibutuhkan lebih dari itu untuk bisa memimpin Jakarta. Sebab, wilayahnya jauh lebih besar dan persoalan lebih kompleks.

Setelah Dilantik, Gubernur DIJ-Kepala LKPP Dapat Pesan dari Jokowi

KEPALA LKPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KEPALA LKPP

Berita Terkini

Azwar Anas: Tidak Ada ASN Seumur Hidup

Kepala LKPP: Tantangan Ini Harus Saya Jawab dengan Cepat

Setelah Dilantik, Gubernur DIJ-Kepala LKPP Dapat Pesan dari Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com