<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/JKT_Proyeksi-Produksi-Sawit-Nasional_Salman-Toyibi_-3JPG-3660380314.jpg" alt="Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diminta hati-hati dalam menertibkan kawasan hutan demi memberikan terkait kepastian hukum hak atas tanah. Sejumlah lahan perkebunan sawit yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sah, bahkan dikuatkan melalui putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), tercatat masih masuk dalam daftar objek penertiban. Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin mengingkatkan, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar. Maka, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah produk hukum yang harus didahulukan di atas keputusan Satgas PKH. "Satgas tidak memiliki wewenang untuk menganulir putusan Mahkamah Agung, sehingga memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum," kata Zainal Arifin kepada wartawan pada Minggu (25/1). Sehingga penyitaan terhadap lahan yang sudah memenangkan perkara merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap supremasi hukum. Berdasarkan catatan PUSTAKA ALAM, ada setidaknya 3 perkebunan di Sumatera Utara, 1 perkebunan di Kalimantan Tengah, 1 perkebunan di Kalimantan Barat, dan 1 perkebunan di Kalimantan Selatan yang sudah memenangkan perkara di pengadilan justru tetap disita Satgas PKH. Bahkan dalam kasus Surya Darmadi atau Duta Palma sebagaimana Perkara No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PNJktPst yang menjadi acuan Kejaksaan Agung, hakim justru mengecualikan HGU dari ranah korupsi. Putusan tersebut menegaskan bahwa selama HGU belum dicabut oleh instansi berwenang, legalitasnya tetap sah dan pemegang HGU memiliki hak penuh untuk menjalankan usahanya. "Pertimbangan ini seharusnya menjadi pedoman Satgas PKH," paparnya. Dia mengungkapkan akar kekacauan ini terletak pada kekeliruan fatal Pemerintah dan Satgas PKH yang menganggap SK Kawasan Hutan Skala Provinsi ataupun SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai produk penetapan kawasan hutan final. PUSTAKA ALAM memiliki data tentang peta dan SK Penetapan Kawasan Hutan yang sudah ditata batas sejak 1987 hingga 2014, akan tetapi Satgas PKH tidak menggunakan SK Penetapan Kawasan Hutan tersebut dan masih menggunakan SK penunjukan untuk menyita lahan. Secara hukum agraria dan kehutanan, HGU yang telah terbit sebelum adanya penetapan kawasan hutan harus dilindungi berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011. Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan yang dilakukan belakangan tidak bisa membatalkan HGU, melainkan negara wajib mengeluarkan (enclave) lahan HGU tersebut dari peta kawasan hutan. Berdasarkan asas Rechtsverwerking, negara dianggap telah melepaskan klaim kawasan hutan karena selama bertahun-tahun membiarkan penerbitan dan pemanfaatan HGU tersebut tanpa keberatan, apalagi instansi kehutanan turut terlibat menyetujuinya sebagai Anggota Risalah Panitia B. "Karena itu, penetapan kawasan hutan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan hak keperdataan yang sudah lahir sebelumnya," tegasnya. Sebaliknya, jika kawasan hutan ditetapkan lebih dahulu dengan bukti berita acara tata batas, maka HGU dapat dievaluasi, namun untuk pembatalan HGU yang sudah berusia di atas lima tahun, wajib melalui mekanisme peradilan. Hal ini diatur tegas dalam Pasal 64 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa apabila jangka waktu lima tahun terlampaui, maka pembatalan hak atas tanah wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan. "Selama belum ada putusan pengadilan tentang pembatalan HGU, maka HGU tetap sah dan tidak dapat menjadi objek penguasaan kembali maupun denda administratif oleh Satgas PKH," ungkapnya. Zainal memperingatkan bahwa praktik penyitaan HGU tanpa kepastian hukum akan berdampak serius terhadap iklim investasi nasional, khususnya sektor perkebunan dan pertanian. &ldquo;Ini mengirimkan sinyal bahwa Indonesia adalah negara berisiko tinggi bagi investasi. Sertifikat HGU tidak lagi menjamin keamanan aset karena bisa disita sewaktu-waktu akibat beda rezim pemerintahan beda kebijakan. Politik hukum dalam UU Cipta Kerja justru dilanggar oleh Perpres 5/2025 dan PP 45/2025," tandasnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Satgas PKH telah menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan selama kurun waktu satu tahun terakhir. "Dalam kurun waktu satu tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan," kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Satgas PKH di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1). Menurut Prasetyo, penguasaan kembali kawasan perkebunan sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan. (*)

Satgas PKH diminta hati-hati dalam menertibkan kawasan hutan demi memberikan terkait kepastian hukum hak atas tanah.

Satgas PKH Diminta Hati-Hati demi Kepastian Hukum Atas Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-3JPG-2101869188.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kritik publik atas penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 2,7 triliun. KPK menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penghentian penyidikan dilakukan setelah penyidik menilai unsur pembuktian yang cukup dalam perkara itu tidak terpenuhi. Sementara, proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, termasuk dalam kasus tersebut. &ldquo;Benar. Penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat, karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, pasal 2 pasal 3 nya, yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Minggu (28/12). Selain persoalan pembuktian kerugian negara, KPK juga mempertimbangkan aspek waktu terjadinya perkara. Budi menjelaskan bahwa tempus delicti kasus tersebut sudah cukup lama sehingga berdampak pada penanganan unsur pidana lainnya. &ldquo;Kemudian dengan tempus perkara yang sudah 2009, ini juga berkaitan dengan daluarsa perkaranya, yakni terkait pasal suap nya,&rdquo; jelasnya. Budi menegaskan, SP3 bukan dimaksudkan untuk menghentikan upaya pemberantasan korupsi, melainkan sebagai langkah hukum yang harus diambil ketika syarat formil dan materiil tidak terpenuhi. &ldquo;Artinya, pemberian SP3 ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para pihak terkait,&rdquo; tegas Budi. Ia menambahkan, setiap penegakan hukum wajib dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari. &ldquo;Karena setiap proses hukum harus sesuai dengan norma-norma hukum,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Budi menegaskan langkah KPK tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. &ldquo;Hal ini juga sesuai dengan azas-azas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019. Yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,&rdquo; jelasnya. <h2>ICW Lontarkan Kritik, Sebut SP3 Efek Pelemahan KPK</h2> Kritik terhadap penghentian penyidikan dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sebelumnya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Wana Alamsyah menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK bukan sekadar menambah daftar panjang perkara yang dihentikan.. Melainkan juga mencerminkan dampak pelemahan KPK secara sistemik sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019. &ldquo;SP3 yang dikeluarkan oleh KPK bukan hanya menambah daftar panjang perkara yang dihentikan, namun juga dapat dilihat sebagai hasil dari penghancuran KPK secara sistemik pada 2019 lalu. ICW sejak awal mengkritisi mekanisme KPK yang dapat mengeluarkan SP3 karena rawan dijadikan bancakan korupsi,&rdquo; cetus Wana, Minggu (28/12). Menurut Wana, mekanisme penghentian perkara berpotensi tidak lagi didasarkan pada penilaian objektif semata. Ia menilai, keputusan tersebut rawan dipengaruhi pertimbangan subjektif yang sulit ditagih akuntabilitasnya oleh publik. &ldquo;Penghentian perkara dapat berpotensi bukan didasarkan atas pandangan objektif, melainkan dari penilaian subjektif yang sulit untuk ditagih akuntabilitasnya oleh publik,&rdquo; ujarnya. ICW juga mempertanyakan transparansi KPK terkait waktu pengumuman SP3 tersebut. KPK menyebut, SP3 diterbitkan pada Desember 2024, namun baru disampaikan ke publik setahun kemudian. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap laporan tahunan KPK dan Dewan Pengawas KPK, nama Aswad Sulaiman tidak tercantum dalam laporan tersebut. &ldquo;ICW mempertanyakan mengapa KPK butuh waktu 1 tahun untuk menyampaikan informasi tersebut ke publik? Mengapa informasi tersebut tidak segera disampaikan kepada publik?&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK terbitkan SP3 kasus tambang Konawe Utara dengan alasan untuk beri kepastian hukum. Kritik ICW dan alasan KPK soal bukti dan daluarsa.

Dikritik usai SP3 Kasus Tambang Konawe Utara Rp 2,7 Triliun, KPK Sebut Upaya Beri Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KAWSAN-INDUSTRI.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan prasarana jalan menuju Kawasan Industri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan prasarana jalan menuju Kawasan Industri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk perkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma&rsquo;ruf, menekankan bahwa kawasan industri di Indonesia perlu dilindungi oleh regulasi yang kuat dan spesifik.&nbsp; Dia menilai saat ini kawasan industri belum memiliki aturan yang memadai untuk menopang peran strategis dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. "Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Ini menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri. Kita minta adanya payung hukum yang lebih kuat, supaya ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Perindustrian ke depan. Supaya ada jelas aturan mainnya," kata Ma&rsquo;ruf dalam Dialog Nasional di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (19/6). Menurutnya, jika 120 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia itu digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang dengan kepastian hukum. Di sisi lain, dia menilai kawasan industri saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan pada saat proses investasi, mulai dari tingginya biaya energi seperti gas, lambatnya proses perizinan, hingga birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. "Kalau siap tidak siap, dari awal kita yang menyambut sendiri industri yang kita bawa ke Indonesia. Cuma regulasinya yang tidak mendukung. Ada yang biaya tinggi, termasuk gas, dan lambannya perizinan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)," ujarnya. Saat ini, HKI telah berdialog dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN, dan akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan selanjutnya. Hasil dari diskusi ini pun akan dirangkum dan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk masukan kebijakan. Salah satu prioritas dari HKI sendiri adalah mendorong percepatan perizinan investasi. Dia berharap Satgas Percepatan Investasi yang melibatkan kementerian dan lembaga (KL) terkait bisa segera diresmikan melalui surat keputusan (SK) resmi agar proses percepatan bisa dijalankan secara efektif. &ldquo;Kami mendorong percepatan perizinan itu cepat dilaksanakan. Karena setiap kementerian atau KL yang terkait itu tidak 'senyawa'. Kadang-kadang di daerah juga tidak sejalan. Maka kami berharap Satgas Investasi bisa cepat di-SK-kan supaya cepat dilaksanakan,&rdquo; tegas Ma&rsquo;ruf. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membentuk tim bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengawal proses percepatan investasi. HKI sendiri akan berperan menjadi jembatan strategis antara pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah. &ldquo;Kami akan membuat tim bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan (Kementerian) Investasi (dan Hilirisasi/BKPM) supaya mengawal ini. Dan tentunya sekali lagi, kami akan melibatkan diri atau terlibat dalam percepatan investasi tersebut,&rdquo; tutup Ma&rsquo;ruf. &nbsp;

Bila 120 kawasan industr di Indonesia digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang kepastian hukum.

Perkuat Ekosistem Investasi, HKI Dorong Regulasi Kuat untuk Kawasan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/JKT_Neraca-Dagang-Surplus_SALMAN-TOYIBI-3-3846447978.jpg" alt="Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepastian hukum merupakan faktor fundamental yang menentukan keberanian pelaku usaha dalam berinvestasi dan menjaga kelangsungan bisnis di tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini. Wakil Ketua Komisi Tetap I Kajian Ekonomi Global Strategis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dinna Prapto Raharja mengungkapkan, dunia usaha bergerak berdasarkan kalkulasi yang cermat. Tidak hanya terkait faktor internal perusahaan, tetapi juga ekosistem berbisnis secara keseluruhan. Menurut Dinna, ketidakpastian hukum dalam bentuk perubahan aturan mendadak atau sengketa lahan dapat mengguncang kepercayaan investor. &ldquo;Tidak ada pebisnis yang mau terkejut-kejut karena lahan diambil atau aturan main diubah semena-mena. Tanpa kepastian hukum, pengusaha akan semakin berhati-hati untuk menanamkan modal,&rdquo; kata Dinna dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (19/6). Salah satunya industri sawit yang juga membutuhkan kepastian hukum. Karena kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Meskipun sektor usaha di Indonesia tetap mencoba agile dan optimistis, ketidakpastian hukum menjadi penghambat utama yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pada kuartal I Tahun 2025, meski ada momentum konsumsi seperti Ramadhan hingga Lebaran tetap tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen. Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku prihatin dengan fenomena maraknya ketidakpastian hukum, khususnya terkait kepemilikan aset perusahaan dan tanah. Misalnya, sebuah badan usaha berbadan hukum resmi tiba-tiba dapat berpindah kepemilikan tanpa kejelasan. &ldquo;Kita bisa kehilangan perusahaan. Alangkah banyaknya itu terjadi sekarang karena ketidakpastian hukum, ketidakpastian berusaha,&rdquo; kata Yusril di Jakarta, Selasa (10/6). Yusril mengungkapkan kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kepastian hukum sangat penting dan tugas negara adalah menjamin dan menciptakan kepastian hukum yang adil. Menurutnya, tanpa kepastian hukum yang adil, sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh pemerintah. Lebih jauh Dinna melanjutkan, salah satu faktor yang turut memengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, termasuk di tingkat daerah. &ldquo;Kalau ditelisik, meskipun angka pertumbuhan nasional masih diklaim di kisaran 4,87 persen, itu adalah angka rata-rata. Ada sektor yang tumbuh positif seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, tapi di lapangan pun mulai melambat. Di sisi lain, manufaktur, pengolahan, konstruksi, transportasi, dan perhotelan justru melemah dengan sangat cepat,&rdquo; ungkapnya. Sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan, lanjut Dinna, adalah yang masih mendapatkan suntikan belanja dari pemerintah. Namun, dengan efisiensi anggaran yang ketat, laju pertumbuhannya juga turut melambat. Di sisi lain, ketidakpastian global turut memperburuk situasi. Banyak pelaku usaha kini menunda rencana ekspansi dan bahkan mulai memangkas pengeluaran rutin. "Mereka tetap ingin berkontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi dalam kondisi sekarang, banyak sektor seperti manufaktur yang terpaksa mencari solusi sendiri,&rdquo; ujar Dinna yang juga Executive Director Synergy Policies ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016102017/peningkatan-eksplorasi-migas-phe-dorong-pertumbuhan-ekonomi">Peningkatan Eksplorasi Migas PHE Dorong Pertumbuhan Ekonomi</a> Dia menekankan perlunya reformasi struktural yang nyata dari pemerintah dan penegakan kepastian hukum secara konsisten. Menurutnya, harapan dunia usaha terhadap langkah reformasi sering digaungkan, namun hingga kini belum terlihat implementasi konkret. &ldquo;Mereka tetap jalan dengan kondisi yang ada. Advokasi terus dilakukan, termasuk melalui Kadin, tapi para pelaku usaha memilih bertahan dan beradaptasi sendiri. Menunggu kepastian hukum dari pemerintah, bagi mereka, seperti menunggu sesuatu yang belum tentu datang,&rdquo; tegasnya. Dinna menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menciptakan kepastian hukum guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Menurutnya, dua hal mendesak yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang efisiensi anggaran, agar ekonomi domestik kembali bergerak, dan melibatkan pelaku usaha dalam penyaluran anggaran APBN, terutama dalam menentukan sektor prioritas. &ldquo;Kalau pelaku usaha diajak diskusi dan didengar, maka akan tumbuh kepercayaan. Dari situ kepastian hukum lebih mungkin terjadi, bukan sekadar retorika,&rdquo; tandas Dinna. (*)

Kepastian hukum merupakan faktor fundamental yang menentukan keberanian pelaku usaha dalam berinvestasi dan menjaga kelangsungan bisnis.

Kepastian Hukum Jadi Kunci Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PEREKONOMIAN-2023.jpg" alt="Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah" width="100%">
<figcaption>Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kehadiran regulasi itu diharapkan Pemerintah dapat membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional. Kehadiran satu peta nasional dapat menekan risiko ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi. &ldquo;Kalau bicara tata kelola, ya memang harus dibenahi. Tapi jangan keluar dari aturan main yang sudah ada. Kita sudah punya UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan regulasi lain. Kalau perpres ini mau menertibkan kawasan hutan, artinya kalau kawasan hutan, yang diharapkan adalah kawasan hutan yang memang sudah mempunyai kepastian hukum,&rdquo; ujar Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia Sadino dalam forum group discussion (FGD) di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (7/5). Adapun FGD itu bertajuk "Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan". Menurut dia, tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi. Dia menyoroti salah satu akar persoalan utama adalah ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah. &ldquo;Hari ini, Kehutanan punya peta sendiri, ATR/BPN punya peta sendiri, pertambangan, hingga pertahanan juga punya peta masing-masing. Ini kan membingungkan. Yang mana yang jadi dasar untuk negara?&rdquo; tegasnya. Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor. Tanpa satu peta yang disepakati bersama, maka akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah. &ldquo;Contoh konkret, ada HGB yang dikeluarkan oleh ATR/BPN, tapi tidak diakui oleh Kementerian Kehutanan karena lahannya masuk dalam kawasan hutan versi mereka. Padahal, HGB itu produk negara juga. Ini kan kontradiktif,&rdquo; ungkap Sadino. Sadino mengingatkan, jika peraturan terus berubah tanpa menyelesaikan akar persoalan, maka ketidakpastian hukum itu berdampak besar pada minat investasi dan semangat investasi, termasuk ekspansi usaha. &ldquo;Pelaku usaha kelelahan menghadapi pemeriksaan dan perubahan aturan yang terus menerus. Mereka akhirnya enggan untuk ekspansi karena tidak yakin lahannya aman secara hukum,&rdquo; jelasnya. Dia menyebut, data milik Kementerian Kehutanan menunjukkan 31,8 juta hektare kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, tetapi belum dimanfaatkan secara produktif. Di sisi lain, hanya 3,3 juta hektare lahan sawit yang masuk kawasan hutan menjadi sorotan. "Singapura luasnya berapa? Kita punya 31,8 juta hektare lahan nganggur (kawasan hutan tak berhutan) tapi tidak dipakai. Padahal kita butuh lapangan kerja, butuh investasi. Kenapa tidak dimanfaatkan saja secara legal dan benar?" tegasnya. Terkait Satgas yang menangani masalah ini, Sadino memberikan catatan penting agar tidak hanya mengandalkan data dari satu sektor saja. "Satgas harus bekerja dengan pendekatan lintas sektoral. Jangan hanya pakai data kehutanan yang banyak salahnya. Kalau ada surat hak atas tanah, ya keluarkan saja dari kawasan hutan. Itu lebih adil bagi rakyat," tegasnya. Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono menilai Perpres No 5/2025 sebenarnya bisa membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan. Di sisi lain, perpres tersebut juga memunculkan sejumlah kekhawatiran yang berpotensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Agus berharap pemerintah mempelajari dampak pelaksanaan perpres tersebut terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan yang terjadi di masa lalu. "Lahan yang dijadikan kawasan hutan diharapkan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," ujar Agus. Proses pengukuhan berdasarkan pasal 15 UU Kehutanan harus melalui proses 4 tahap, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Setiyono, menyampaikan kekhawatiran petani sawit rakyat terhadap implementasi Perpres No 5 Tahun 2025. Aturan tersebut justru menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan petani yang telah lama memiliki sertifikat resmi atas lahannya. &ldquo;Kami ini petani sawit, dulunya bagian dari program PIR Transmigrasi, dan lahan kami sudah bersertifikat sejak puluhan tahun. Tapi tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan. Tentu kami sangat terkejut dan khawatir,&rdquo; ungkap Setiyono. Dia berharap pemerintah dapat menjadikan aturan perundangan diatas sebagai momentum penyelesaian yang adil bagi petani. Menurut dia, regulasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Koordinator I Jampidsus Kejaksaan Agung, Ardito Muwardi menjelaskan, Satgas PKH dibentuk dalam situasi mendesak oleh pemerintah. Menurutnya, pembentukan Satgas PKH juga berkaitan dengan kebutuhan negara akan pemasukan untuk mendukung pembangunan nasional. Ardito menilai penting bagi Satgas PKH untuk terus membuka ruang dialog dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. &ldquo;Prinsip dasarnya adalah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun tentu langkah ini harus dibarengi dengan penyelesaian tumpang tindih produk hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian,&rdquo; jelasnya. Dia mengungkapkan yang menjadi fokus penertiban saat ini lebih pada perusahaan yang melanggar. Per 24 April 2025, Satgas PKH telah memverifikasi total lahan seluas 620 ribu hektare. Sebanyak 399 ribu hektare telah diproses, dan sekitar 221 ribu hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap pertama. Adapun, untuk tahap kedua, pihaknya berencana menyerahkan lahan tambahan seluas 216 ribu hektare kepada PT Agrinas, serta penguasaan kembali oleh negara atas lahan seluas 75 ribu hektare.(*)

Perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan

Pemerintah Diminta Membuat Satu Peta Kehutanan untuk Kepastian Hukum Demi Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-bocah-pemeran-video-threesome-belum-dipulangkan_m_187532.jpeg" alt="Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah beri kepastian perlindungan hukum bagi para pengemudi atau driver ojek online (ojol) yang selama ini bekerja tanpa status hukum. Sebab, para pengemudi ojol menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan penggerak ekonomi digital Indonesia yang harus dilindungi. &ldquo;Status para pengemudi ojol ini belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini dapat menempatkan mereka pada posisi yang rentan," kata Netty Prasetiyani Aher, Senin (5/5). Ia menyebut, belum adanya regulasi khusus terkait ojol menjadi penyebab utama para driver tidak mendapat jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga jaminan kesehatan. Pasalnya, para driver ojol terus menyampaikan kegelisahan karena tidak mendapatkan perlindungan dan kejelasan hukum dari negara, termasuk mengadu kepada DPR. Hal ini terjadi karena ojol belum diakui secara de jure oleh Pemerintah. Para pengemudi ojol juga menyatakan bahwa selama bertahun-tahun bekerja, mereka kerap dieksploitasi baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, DPR terus mengupayakan adanya regulasi yang dapat memberikan perlindungan bagi driver ojol. Netty memastikan siap memperjuangkannya di Komisi IX DPR. "Kami akan terus mengawal aspirasi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol, agar proses pembahasan regulasinya masuk dalam prioritas pembahasan legislasi di DPR RI," ucap Netty. Menurut Netty, regulasi khusus akan memastikan kejelasan status hukum dan relasi antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Hal ini penting, mengingat banyak keluhan dari para pengemudi terkait sistem kerja yang mereka jalani selama ini, terutama terkait kebijakan potongan tarif dari aplikator yang dirasa sangat memberatkan bagi driver. "Banyak keluhan dari pengemudi yang merasa posisi mereka tidak seimbang, terutama ketika kebijakan aplikator dinilai merugikan," pungkasnya.

DPR mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi driver ojek online yang rentan tanpa status hukum.

Terima Banyak Keluhan dari Para Driver Ojol, DPR Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-1-898169157.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penguasaan dan kepemilikan lahan di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pelaku usaha sektor perkebunan sawit mulai khawatir terhadap langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyita jutaan hektare lahan yang dinilai ilegal dan masuk kawasan hutan. Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto menyoroti pentingnya penyelesaian hukum lahan secara tuntas. Langkah itu sebagai fondasi utama untuk kepastian hukum, penarikan investasi, serta stabilitas nasional. Menurut dia, penyitaan besar-besaran lahan sawit yang dilakukan Satgas PKH tanpa proses dialog akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum, serta mengganggu iklim investasi. &ldquo;Kalau lahan disita, lalu dampaknya apa? Itu saya ngomong ini sejak tahun 2001. Kalau status legalitas dibuat abu-abu, bisa timbul konflik dan penjarahan. Dan kalau masif, ini akan berdampak ke stabilitas nasional, bukan hanya keamanan tapi juga politik ekonomi dan sosial,&rdquo; jelas Budi dalam keterangannya pada Jumat (2/5). Hal itu juga dikhawatirkan berdampak langsung pada peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia. Dia menyatakan, penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara hati-hati dan melalui proses verifikasi lapangan yang melibatkan masyarakat. Dasar hukum penetapan kawasan hutan harus merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 13, 14, dan 15 yang mewajibkan adanya proses verifikasi, penunjukan, penataan, pemetaan, dan baru kemudian penetapan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/WhatsApp-Image-2025-05-02-at-124956-529773037.jpeg" alt="Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto. (Dok Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto. (Dok Pribadi)</figcaption>
</figure> "Nggak bisa hanya pakai citra satelit. Itu hanya sketsa awal. Harus ada verifikasi di lapangan. Banyak masyarakat dirugikan karena lahannya yang sebenarnya bukan hutan, masuk dalam peta kawasan hutan," tegas Guru Besar IPB ini. Budi berpendapat, penguasaan dan kepemilikan lahan sangat penting. Bukan hanya untuk kepentingan masyarakat tapi juga untuk negara. Tanah bersertifikat memudahkan pemerintah menarik pajak, mengatur pemanfaatan lahan, dan memberi ruang bagi investasi. Penguasaan lahan yang legal adalah kunci kestabilan sosial dan keamanan nasional. Kepastian hukum atas tanah adalah syarat mutlak menarik investor, baik dalam maupun luar negeri. &ldquo;Saya pernah di BKPM. Yang pertama ditanya investor status lahan. Kalau tidak jelas, mereka mundur. Maka, jangan heran jika investor lebih tertarik ke negara lain seperti Vietnam yang menyiapkan lahan ribuan hektare dengan status hukum yang bersih untuk para investor," jelasnya. Menurut Budi, hal ini perlu segera dipetakan ulang secara detail melalui proses adjudikasi, musyawarah hukum bersama yang melibatkan semua pihak mulai masyarakat, pemerintah daerah, kementerian teknis, hingga BPN. &ldquo;Kalau sudah tidak berhutan, masak masih disebut kawasan hutan? Harusnya dinormalisasi. Bukan dilepas, tapi didetilkan,&rdquo; tegasnya. Budi juga mempertanyakan mengapa Satgas PKH hanya fokus pada sawit, padahal kebun sawit yang diklaim masuk kawasan hutan hanya 3,4 juta hektare. Menurutnya, masih banyak pengguna tanah lain yang masuk kawasan hutan dan perlu ditertibkan. Dia sepakat dengan penertiban kawasan hutan maupun tata kelola industri sawit. Namun, langkah Satgas PKH harus dilandasi pendekatan menyeluruh. &ldquo;Yang ditertibkan seharusnya adalah status dan batas kawasan hutan. Jangan menjadikan peta kawasan hutan (dari Kementerian Kehutanan) sebagai rujukan tunggal yang mengesampingkan fakta di lapangan,&rdquo; tegasnya. Apalagi banyak kawasan hutan secara faktual ternyata sudah tidak berhutan yang luasnya sekitar 31,8 juta hektare. Lahan ini telah digunakan sebagai kebun, permukiman, daerah transmigrasi, hingga fasilitas umum seperti sekolah, bandara, dan pelabuhan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tinggal di lahan tersebut tidak bisa mengakses layanan dasar seperti sertifikat tanah atau program bantuan pertanian karena tergolong dalam kawasan hutan. Padahal lahan tersebut milik mereka. &ldquo;Ada cerita sekolah SD di Riau yang tidak bisa disertifikasi karena dianggap berada di kawasan hutan. Akibatnya tidak bisa dijadikan sekolah negeri,&rdquo; ucap Budi. Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih data antarkementerian/lembaga, serta tidak adanya kejelasan batas-batas Kawasan hutan. Budi mendorong pemerintah untuk melakukan pendetilan kawasan secara partisipatif dan kasus per kasus, bukan menyamaratakan seluruh lahan sebagai pelanggaran hukum. Dia mengusulkan agar kawasan hutan yang sudah tidak berhutan dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan produktif baik untuk industri pertanian maupun program redistribusi tanah rakyat berbasis koperasi, dengan legalitas yang sah. Daripada mempertahankan paradigma lama bahwa peta kawasan hutan selalu benar, Prof. Budi mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog terbuka, melakukan pendataan ulang secara ilmiah dan adil, serta melibatkan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat sesuai nilai Pancasila. &ldquo;Kita jangan takut sama internasional. Kita ini negara berdaulat. Selama kita punya data yang jelas dan proses yang transparan, tidak ada masalah,&rdquo; tandasnya. (*)

Penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara hati-hati dan melalui proses verifikasi lapangan yang melibatkan masyarakat.

Pusat Studi Sawit IPB Sebut Kepastian Hukum Atas Tanah Syarat Mutlak Menarik Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-6-3459272887.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri kelapa sawit kembali menegaskan perannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Sepanjang 2024, sektor itu mencatatkan nilai ekspor mencapai USD 20 miliar. Angka itu menjadikannya sebagai komoditas nonmigas dengan kontribusi devisa terbesar bagi Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut para pelaku usaha menilai masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait kepastian hukum dan regulasi. Peneliti Universitas Indonesia (UI) Dr Eugenia Mardanugraha mengkhawatirkan ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit yang mengganggu keberlanjutan industri ini secara keseluruhan. Menurut dia, inkonsistensi peraturan dan lemahnya kepastian hukum membentuk ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya menentukan arah industri sawit nasional. &ldquo;Pelaku usaha, bisa saja berhenti menanam dan mengolah sawit. Menggantinya ke tanaman lain, bahkan mengganti dengan bisnis lain. Bagi pengusaha sawit Itu bisa dilakukan mereka dengan mudah,&rdquo; ujar Eugenia dalam keterangannya pada Sabtu (26/4). Lebih lanjut Eugenia menegaskan, kondisi ini sangat berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan 1 sampai 5 hektare. &ldquo;Petani kecil tidak punya pilihan seperti itu. Kalau sawit terpuruk, mereka yang paling terdampak. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi,&rdquo; jelasnya. Ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan akan menciptakan ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha, yang kemudian memengaruhi keputusan mereka apakah akan menghentikan usaha, menunda peremajaan tanaman, atau bahkan membiarkan lahannya tidak ditanami. &ldquo;Ekspektasi ini sangat berpengaruh pada arah industri sawit. Petani-petani kecil ikut terombang-ambing dalam ketidakpastian&rdquo; imbuh Eugenia. Dia berharap pemerintah dapat segera membuat tata kelola pada sektor sawit dengan lebih baik. Regulasi yang lebih konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha, sekaligus melindungi keberlangsungan jutaan petani sawit rakyat di seluruh Indonesia. Sektor sawit merupakan komoditas pertanian yang menjadi andalan ekspor nasional. Data Kementerian Pertanian mencatat 73,83 persen dari jumlah nilai ekspor pertanian Indonesia berasal dari komoditas kelapa sawit. "Sawit ini yang paling utama daripada komoditas-komoditas ekspor lainnya seperti kopi, karet, dan lain-lain.Jadi kalau seandainya industri sawit turun, akan sangat berpengaruh pada ekonomi nasional,"kata Eugenia yang juga Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit dan turunannya sepanjang 2024 sebanyak 21,60 juta ton dengan nilai USD 20 miliar. Lebih jauh Eugenia menjelaskan, produksi sawit Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Data BRIN menyebut Indonesia merupakan negara terbesar nomor satu penghasil kelapa sawit di dunia. Konstribusi produksinya hampir 59 persen, diikuti oleh Malaysia 24 persen, dan negara negara lainnya sebesar 17 persen. Indonesia memiliki luas lahan kelapa sawit sebesar 16,38 juta hektare dengan total produksi 46,8 juta ton CPO. Meski Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Namun, tidak memiliki kendali atas mekanisme harga di pasar internasional. "Secara produksi, Indonesia adalah raksasa dunia. Tidak ada negara lain yang bisa menyusul, bahkan Malaysia. Negara terbesar Amerika dan Tiongkok tidak memiliki sawit. Vietnam maupun Thailand mungkin memiliki tetapi pada porsi sangat kecil, hampir tidak mungkin bersaing dengan Indonesia. Sawit merupakan anugerah Tuhan terbesar bagi Indonesia," ujar Eugenia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015877162/terima-uang-dari-ketua-pn-jaksel-tiga-hakim-pemvonis-onslag-kasus-minyak-sawit-ditetapkan-tersangka">Terima Uang Dari Ketua PN Jaksel, Tiga Hakim Pemvonis Onslag Kasus Minyak Sawit Ditetapkan Tersangka</a> Namun, di balik dominasi produksi sawit Indonesia, Eugenia mengungkapkan adanya ironi besar, yaitu Indonesia tidak memiliki kendali atas penentuan harga sawit di pasar internasional. "Yang mengatur harga itu bukan kita, melainkan Malaysia dan Rotterdam Belanda. Meskipun Indonesia produsen terbesar, pasar perdagangan sawit justru berada di sana. Jadi kita hanya bisa terima harga yang ditetapkan mereka," paparnya. Menurut Eugenia, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia ke depan, terutama jika ingin memperkuat kedaulatan ekonomi dan menjaga stabilitas petani sawit dalam negeri. Ia mendorong pemerintah maupun BUMN dan swasta untuk memperkuat pusat perdagangan sawit di Indonesia dalam membentuk harga domestik yang adil. Diakuinya, Indonesia sebenarnya sudah membuat Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 2023. Hanya saja, transaksi yang masuk ke bursa tersebut masih tergolong kecil. Sehingga sampai saat ini, patokan harga sawit internasional masih ditentukan di Malaysia dan Rotterdam, Belanda. &ldquo;Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain. Ini saatnya Indonesia naik kelas, bukan cuma produsen, tapi juga pemain utama dalam rantai nilai global sawit,&rdquo; tandasnya. (*)

Industri kelapa sawit kembali menegaskan perannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Nilai ekspor mencapai USD 20 miliar.

Industri Sawit Berkontribusi Besar untuk Ekonomi Nasional, Pelaku Usaha Butuh Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_130835-1-384744287.jpg" alt="Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri sidang dakwaan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri sidang dakwaan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).&nbsp; Dia mendengarkan secara keseluruhan, isi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Usai sidang, Anies menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya untuk membacakan nota keberatan atau eksepsi. Anies terlihat duduk pada bangku barisan depan di ruang persirangan Prof. Dr. Hatta Ali. "Saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepesi dibacakan hari ini juga. Sehingga kita semua keluar dari sidang hari ini, dengar secara lengkap baik yang disampaikan oleh penuntut, maupun disampaikan oleh penasehat hukum," kata Anies usai sidang. "Dengan begitu kita punya informasi yang harapannya masyarakat punya informasi yang lengkap. Kami sampaikan terima kasih kepada majelis hakim, karena hari ini juga itu dibacakan," sambungnya. Anies mengingatkan Majelis Hakim untuk bersikap objektif dalam mengadili kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. "Agar majelis hakim mengambil keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan objektif, prinsip kebenaran, prinsip kepastian hukum, dan juga keadilan," tegas Anies. Adapun,&nbsp;Tom Lembong didakwa&nbsp;merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. JPU pada Kejagung menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).&nbsp; Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Anies menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tom Lembong dan kuasa hukumnya untuk membacakan eksepsi.

Hadir di Sidang Dakwaan Mantan Mendag Tom Lembong, Anies Harapkan Hakim Beri Kepastian Hukum dan Keadilan

<div id="m#msg-f:1784544783469492996" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/AHY-di-Depok-4230537339.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus bergerilya. Kali ini bersama Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil VI nomor urut 2 Ingrid Kansil." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus bergerilya. Kali ini bersama Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil VI nomor urut 2 Ingrid Kansil.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti calon legislatif dari partainya untuk senantiasa memperjuangkan keadilan bagi masyarakat di tingkatan terbawah di Indonesia, terutama masalah penegakan hukum. Hal itu ia sampaikan saat berkampanye di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bersama Caleg DPR RI Dapil II Jakarta Melani Leimena dan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan.</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013445391/ketahui-penyebab-dan-sejarah-etnis-rohingya-eksodus-tinggalkan-myanmar">Ketahui Penyebab dan Sejarah Etnis Rohingya Eksodus Tinggalkan Myanmar</a></div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengingatkan bahwa bukan hanya masalah kesejahteraan dan ekonomi, yang akan Partai Demokrat perjuangkan adalah masalah keadilan," kata AHY kepada wartawan, Rabu (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keadilan kita lihat yang pertama dari sisi hukum. Hukum itu berlaku buat semua, ya. Jangan ada yang diistimewakan. Jangan pisau hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas,&rdquo; sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa upaya untuk menegakkan keadilan memang tidak mudah. Oleh karenanya, dibutuhkan para pemimpin dan pengambil kebijakan yang bijaksana agar hasilnya baik untuk masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemimpin termasuk wakil-wakil rakyat bapak ibu sekalian itu harus benar-benar adil. Nah kita ingin, Jakarta ini kan banyak potensinya, betul? Indonesia juga negara yang melimpah kekayaan alamnya. Nah kita tidak berharap kalau hanya segelintir orang saja yang menikmati itu,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sejauh ini, AHY menilai puas dengan kader-kader Demokrat yang mengutamakan kedekatan dengan warga saat berkampanye maupun saat sudah bertugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dekat itu tentu bukan hanya simbol-simbol yang ada di pinggir jalan, tapi dekat itu langsung bertatap muka dan berdialog dengan rakyat seperti hari ini,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Inilah sebetulnya kekuatan Partai Demokrat yang tentunya diharapkan selalu bisa dekat dengan masyarakat, dengan warga, mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan aspirasinya, lalu sekuat tenaga kita memperjuangkan agar hadir solusi dan bisa lebih baik segala sesuatunya,&rdquo; sambung AHY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini bahwa politik yang dijalankan oleh Partai Demokrat adalah politik yang merangkul, politik yang menghadirkan kerja sama yang baik dan mencari solusi bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013445428/kabar-duka-bendum-dpp-pkb-nur-yasin-meninggal-dunia">Kabar Duka, Bendum DPP PKB Nur Yasin Meninggal Dunia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&ldquo;Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin tentunya menyampaikan apa yang menjadi visi, misi, dan perjuangan Partai Demokrat. Tentunya ini juga menjadi perjuangan Ibu Melani dan Bang Ali. Ke depan kita berharap segala sesuatu yang sudah baik bisa dilanjutkan,&rdquo; tandasnya. (*)</div> <div class="signature-text"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti calon legislatif dari partainya untuk senantiasa memperjuangkan keadilan bagi masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepastian hukum

Berita Terkini