<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/KUfYye7YlcFOdjfMT9uM9vdhRj06TVSWws1CBbhr-2019979207.jpg" alt="Sekjen PPP terpilih versi Muktamar X periode 2025&ndash;2030, Taj Yasin Maimoen didampingi tokoh PPP Romahurmuziy menyerahkan berkas hasil muktamar ke Kemenkum di Jakarta, Rabu (1/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PPP terpilih versi Muktamar X periode 2025&ndash;2030, Taj Yasin Maimoen didampingi tokoh PPP Romahurmuziy menyerahkan berkas hasil muktamar ke Kemenkum di Jakarta, Rabu (1/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih versi Muktamar X periode 2025&ndash;2030, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, didampingi tokoh PPP Romahurmuziy atau Rommy mendatangi kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Rabu (1/10). Rombongan PPP kubu Agus Suparmanto tiba sekitar pukul 16.00 WIB dengan mengenakan seragam khas partai Ka'bah berwarna hijau. Mereka turut membawa sebuah kotak berisi berkas hasil muktamar yang diserahkan ke pihak Kemenkum. "Kami menyerahkan hasil Muktamar X. Kami ingin melanjutkan untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku di negara kita, yaitu mendaftarkan putusan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan untuk meminta pengesahan hasil Muktamar X," kata Gus Yasin saat menyerahkan berkas. Ia menjelaskan, sejumlah berkas yang diserahkan ke Kemenkum di antaranya berupa surat pengesahan AD/ART, pengesahan SK, daftar hadir, hingga berita acara rapat formatur dan dokumentasi Muktamar X di Mercure Ancol. "Sama surat dari Mahkamah Partai yang alhamdulillah sudah diserahkan," jelas Gus Yasin. Ia mengungkapkan, pihaknya baru mendaftarkan pengurus inti yang terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Ia pun menegaskan, Muktamar X PPP tidak mungkin menghasilkan dua keputusan. "Maka ini kami sampaikan, kita juga mengajukan dengan pengurus ya. Pengurus muktamar mengajukan kepada Mahkamah Partai untuk memberikan surat pengantar, pengesahan kami hasil dari muktamar," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PPP terpilih versi Muktamar X, Agus Suparmanto, menyampaikan rencana pendaftaran kepengurusan ke Kemenkum. Ia mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025&ndash;2030 dalam Muktamar X yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (27/9). "Ya, kami akan lakukan segera pendaftaran ke Kumham. Segera setelah itu, otomatis hari Minggu nanti segera (daftar Kemenkum)," ucap Agus di Ancol, Minggu (28/9). Agus mengaku bersyukur PPP berhasil menuntaskan Muktamar X. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam forum muktamar merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari proses demokrasi kepartaian. &ldquo;Dinamika ini dialami oleh semua partai bahkan juga ormas. Setelah partai selesai, kita bersatu lagi, bertegur sapa, berangkulan lagi dalam menyatukan langkah bersama, membangun dan membesarkan PPP,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Agus menegaskan muktamar harus dilihat sebagai momentum penyatuan langkah, bukan perpecahan.&nbsp; &ldquo;Tidak boleh di antara kita larut dengan muktamar, karena muktamar sudah selesai dengan semua keputusan yang diambil. Saatnya kita menatap ke depan dan mengayunkan langkah bersama,&rdquo; pungkasnya.

Kubu Agus Suparmanto serahkan berkas hasil Muktamar X PPP ke Kemenkum, menandai langkah strategis partai menuju pengesahan.

Didampingi Romahurmuziy, Kubu Agus Suparmanto Serahkan Berkas Hasil Muktamar X PPP ke Kemenkum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/IMG_20250605_153522_975-1-3993995953.jpg" alt="Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (duduk) bersama jajaran pengurus teras PKS yang baru terpilih. (DPP PKS)" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (duduk) bersama jajaran pengurus teras PKS yang baru terpilih. (DPP PKS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2025&ndash;2030. Kini, Almuzzammil Yusuf ditetapkan sebagai Presiden PKS menggantikan Ahmad Syaikhu. Sementara, Muhammad Kholid ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Nurhadi terpilih menjadi Bendahara Umum. Sekjen PKS yang baru saja demisioner, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan bahwa formasi baru tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam regenerasi kepemimpinan di tubuh PKS.&nbsp; &ldquo;Ini keren, Sekretaris Jenderal yang baru diketahui berusia 39 tahun, sementara Bendahara Umum berusia 40 tahun. Keduanya merupakan representasi kader muda yang telah melalui proses kaderisasi berjenjang dan penugasan strategis di berbagai level kepemimpinan," kata Aboe Bakar, Jumat (6/6). Menurut dia, kepemimpinan baru PKS memberikan peran lebih besar bagi generasi muda untuk bisa membangun partai. Hal itu juga membuktikan bahwa PKS merupakan partai yang demokratis. &ldquo;Ini adalah bukti nyata bahwa PKS memberikan karpet merah bagi kader-kader muda untuk tampil dan memimpin,&rdquo; ucap Aboe Bakar. Aboe Bakar menegaskan, regenerasi kepengurusan partai tidak hanya begitu saja terjadi. Melainkan hasil dari sistem kaderisasi yang terstruktur dan konsisten. &ldquo;Dengan struktur kepengurusan baru ini, PKS ingin memperkuat identitasnya sebagai partai kader, yang menjadikan proses pendidikan politik dan pembinaan SDM sebagai fondasi utama perjuangan," paparnya. Ia menyebut, Presiden PKS yang baru,&nbsp;Almuzzammil Yusuf dikenal luas sebagai politisi senior PKS yang memiliki pengalaman panjang di parlemen dan dunia dakwah. &ldquo;Kolaborasinya dengan dua tokoh muda ini diharapkan mampu membawa keseimbangan antara pengalaman dan semangat baru dalam menghadapi tantangan politik nasional ke depan," pungkasnya. Berikut susunan Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS masa bakti 2025-2030 yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Ke-I Majelis Syura PKS: Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Syaikhu Suharna Surapranata Aunur Rafiq Shaleh Tamhid Sekretaris Majelis Syura: Suswono Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP): Mulyanto Presiden: Almuzzammil Yusuf Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP): Muslih Abdul Karim Sekretaris Jenderal:&nbsp;Muhammad Kholid Bendahara Umum:&nbsp;Nurhadi

PKS mengumumkan pengurus baru periode 2025-2030, Aboe Bakar Alhabsyi menekankan pentingnya regenerasi kader muda.

PKS Tetapkan Kepengurusan Baru dengan Almuzzammil Yusuf sebagai Presiden, Aboe Bakar Alhabsyi Sebut Beri Karpet Merah untuk Generasi Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/SANDY-292572672.jpg" alt="Sandiaga S. Uno usai eberbicara pada Monthly Talk &amp; Sharing Session pada pelantikan Kepengurusan ISACA Indonesia di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sandiaga S. Uno usai eberbicara pada Monthly Talk &amp; Sharing Session pada pelantikan Kepengurusan ISACA Indonesia di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ISACA Indonesia Chapter resmi melantik kepengurusan baru periode 2025-2027 dalam acara Annual General Meeting (AGM) 2025. Bersamaan dengan pengukuhan kepengrurusan, juga digelar Monthly Talk &amp; Sharing Session dengan menghadirkan Sandiaga Uno dalam rangka mengdukung peran IT GRC dalam menarik investasi digital. Proses pemilihan kepengurusan baru ini dilakukan secara transparan dan demokratis, menandai komitmen ISACA Indonesia dalam memperkuat tata kelola organisasi untuk mendukung transformasi digital yang lebih aman dan terpercaya. Harun Al Rasyid dilantik sebagai Presisen pada Kepengurusan ISACA Indonesia Chapter 2025-2027, dengan Vice President sebagai Richi Aktorian, Presiden ISACA Indonesia terpilih, Harun Al Rasyid menegaskan bahwa kepengurusan baru ISACA Indonesia akan berfokus pada peningkatan IT Governance, Risk, and Compliance (IT GRC) serta memperkuat kesadaran akan pentingnya Cybersecurity, Audit, Digital Trust, dan Sertifikasi Profesional. Kepengurusan baru juga berkomitmen untuk memperluas jaringan anggota serta meningkatkan kualitas program edukasi dan sertifikasi yang diberikan kepada para profesional di industri teknologi informasi. Harun Al Rasyid menjanjikan bahwa ISACA Indonesia akan terus mendukung pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam membangun lingkungan digital yang aman, inovatif, dan berkelanjutan. ISACA juga akan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong investasi digital dan memperkuat ekosistem tata kelola TI di Indonesia. ISACA Indonesia Chapter adalah organisasi professional non-profit yang berfokus pada pengembangan dan tata kelola sistem informasi serta manajemen risiko dan kepatuhan di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif dan program edukasi, ISACA Indonesia Chapter terus mendukung para profesional TI dalam menghadapi tantangan industri yang dinamis dan berkembang pesat. &nbsp;

Kepengurusan baru ISACA Indonesia akan berfokus pada peningkatan IT Governance, Risk, and Compliance (IT GRC).

ISACA Indonesia Kukuhkan Kepengurusan Baru 2025-2027 di Annual General Meeting 2025